Ditemukan 197 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — YUDHI TANTO, VS GS YUASA CORPORATION, DK
383168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggabungan (merger) antara Yuasa Corp dan Japan Storage Batterytelah menciptakan satu dari perusahaan produsen aki terbesar di duniadengan pendapatan tahunannya melebihi US$ 3,4 miliar.
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST
Tanggal 16 Nopember 2016 — Toray Advance Materials Korea Inc,Cs >< Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU”)
571193
  • Hal ini bertujuan untuk memudahkanestimasi nilai penjualan pelaku usaha yang terlibatpelanggaran pada saat data penjualan tahunannya belumtersedia.
Register : 06-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 07-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. MADACO WIJAYA VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
231160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017kinerja yang semakin membaik karena dukungan SDM yangprofessional diantaranya adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)yang dalam laporan keuangan tahunannya menunjukkan kinerjayang semakin baik pada sektor pendapatan usaha, laba/rugiusaha, laba bersih tahun berjalan, total asset perusahaan, totalliabilitas, maupun ekuitas perusahaan;Dalam perkembangannya BUMN atau perusahaan negara tidakselalu hanya untuk bidang usaha yang menguasai hajat hiduporang banyak dan yang penting
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PH/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
9510
  • tiga puluh satu rupiah), yang kemudian dalam JawabanTergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah pernah mengambil cuti padatahun 2015;Menimbang, bahwa data dan bukti cuti yang sudah diambil olehPenggugat dalam penguasaan Tergugat, maka beban pembuktian cuti yangsudah dipergunakan oleh Penggugat menjadi kewajiban Tergugat untukdiajukan dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T1sampai dengan T12 tidak diketemukan alat bukti yang menerangkanPenggugat telah mempergunakan hak cuti tahunannya
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikreditkan atau belum dibebankansebagai biaya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007, ketentuan ini secara implisit mengisyaratkan danmengandung pengertian bahwa: Disamping menempuh jalur pengembalian pajak yang seharusnyatidak terutang melalui surat permohonan; Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutangdapat juga difakukan melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukandalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai maupunmekanisme pembebanan sebagai biaya dalam SPT Tahunannya
Register : 09-02-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS
Tanggal 4 Mei 2015 — PAUL RENKEN SLAGLE melawan PT. MULIA GRAHA TATALESTARI, dkk.
13381
  • pernah memberitahukan kepada Penggugat alasanalasanperusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat;e Bahwa sebelum tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, saksitelah berkalikali memberikan teguran kepada Tergugat baik secara lisan maupuntertulis kepada Penggugat namu Penggugat tetap tidak memperbaikikinerjanya;44Bahwa saksi telah berulangkali memberikan tugas kepada Penggugat namun tidakpernah dikerjakan oleh Peng gugat;Bahwa Penggugat mendapatkan nilai C untuk penilaian kinerja tahunannya
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
309186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini bertujuan untukmemudahkan estimasi nilai penjualan pelaku usaha yang terlibatpelanggaran pada saat data penjualan tahunannya belum tersedia.Dalam kasus tender, penentuan nilai penjualan tidak didasarkanpada penghitungan nilai penjualan tahun sebelum pelanggaran,namun berdasarkan harga pemenang tender.Pada pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok Terlapor, makanilai penjualan akan dihitung sebagai penjumlahan dari seluruh nilaipenjualan anggotanya.Dalam menentukan nilai penjualan' terlapor
Register : 13-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 220 /B/PK/PJK/2017ketentuan ini secara implisit mengisyaratkan dan mengandungpengertian bahwa:Di samping menempuh jalur pengembalian pajak yangseharusnya tidak terutang melalui surat permohonan;permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidakterutang dapat juga dilakukan melalui mekanismepengkreditan pajak masukan dalam pelaporan SPT Masapajak pertambahan nilai maupun mekanisme pembebanansebagai biaya dalam SPT tahunannya, hal ini sesuai denganprinsip kesederhanan prosedur dalam
Register : 30-06-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 Nopember 2014 — AGUS WAHYUNI Lawan PT WELLTEC OILFIELD SERVICES INDONESIA
259375
  • Tergugat luruskan disini bahwa Tergugat tidakberkewajiban untuk mengirimkan laporanlaporan keuangan tahunan tersebut kepada Penggugat. 48.Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam UUPT yang mewajibkanPerseroan atau Direksi Perseroan tersebut untuk mengirimkan laporankeuangan tahunannya kepada pemegang sahamnya.49.Bahwa Pasal 66 Ayat (1) juncto Pasal 66 Ayat (2) UUPT hanyamewajibkan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan tersebutuntuk menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS setelah ditelaaholeh
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
2189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikreditkan ataubelum dibebankan sebagai biaya dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 190/PMK.03/2007, ketentuan ini secara implisitmengisyaratkan dan mengandung pengertian bahwa:disamping menempuh jalur pengembalian pajak yangseharusnya tidak terutang melalui surat permohonan;permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidakterutang dapat juga difakukan melalui mekanismepengkreditan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT MasaPajak Pertambahan Nilai maupun mekanisme pembebanansebagai biaya dalam SPT Tahunannya
Register : 05-08-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA Soreang Nomor 4811/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
157
  • ., gaji ke 13= Rp. 4.089.000, dan kerja lemburanyang terhitung semua dari gaji dasar setiap tahunannya sehingga totalpendapatan lain yang didapat sejumlah :1. profit Perusahaan sebesar 250% = Rp. 10.222.500,2. tunjangan hari raya (THR) sebesar 200% =Rp. 8.178.000.3. gajike 13 = Rp. 4.089.000.Total = Rp. 22.489.000.Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 4811/Pdt.G/2020/PA.Sor6.
Register : 25-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 24/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 April 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SAINI KINAR Diwakili Oleh : H. SAINI KINAR
Terbanding/Tergugat XXI : Kepala Kantor Pertanahan Kab.Paser BPN
Terbanding/Tergugat IV : DARSONO S
Terbanding/Tergugat XIX : MARTONO BADAT
Terbanding/Tergugat II : PT. TRASINsDO MURNI PERKASA
Terbanding/Tergugat XVII : FITRIANI H
Terbanding/Tergugat XV : HAIRUN
Terbanding/Tergugat XIII : MOCH. RASID RIDHA
Terbanding/Tergugat XI : FATIMAH HANUM
Terbanding/Tergugat IX : RAMSIAH
Terbanding/Tergugat VII : DHARMA ILVAN M
Terbanding/Tergugat V : M. ZAINI P
Terbanding/Tergugat XX : IMAM GHAZALI
Terbanding/Tergugat III : SA ID AKHMED, S.H.,M.Kn.,
Terbanding/Tergugat XVIII : OKTIVANI EKA MAYASANTI Y
Terbanding/Tergugat I : PT. KIDECO JAYA AGUNG
Terbanding/Tergugat XVI : SUMARYANTO
Terbanding/Tergugat XIV : YUSNI
Terbanding/Tergugat XII : YUSWANTO
Terbanding/Tergugat X : EF. MATONDANG alias EDWIN FAJAR MATONDANG
Terbanding/Tergugat VIII : MINI MARWATI
Terbanding/Tergugat VI : MARIYO
7165
  • bawahsumpah menerangkan:> Saksi kenal dengan Penggugat, juga kenal dengan orang tuaPenggugat yang bernama KINAR;Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT SMRSaksi pernah bekerja sebagai pemotong rotan di kebun Kinar padatahun 1966 sampai dengan 1968, ketika itu saksi sering diajakoleh orang tua saksi untuk menginap di kebun Kinar untukmemotong rotan;Selama saksi ikut orang tua memotong rotan, saksi seringmemakan buah di kebun Kinar, diantaranya durian, cempedak,dan lainlain;Selain rotan dan tanaman tahunannya
    diterangkan oleh saksiAHMAD TINDUL sangat bersesuaian dengan gugatan Penggugat.3) Saksi SYAHRANSYAH (Tanah Grogot, 17061941), di bawahsumpah menerangkan:>Saksi kenal dengan Penggugat, juga kenal dengan orang tuaPenggugat yang bernama KINAR;Saksi pernah bekerja sebagai pemotong rotan di kebun Kinar padatahun 1957 sampai dengan 1977;Saksi ketemu Kinar di masjid ketika sholat jumat dan diajakbekerja di kebunnya untuk memotong rotan;Kalau ke sungai Osi sudah ada jalan setapakSelain rotan dan tanaman tahunannya
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 PK/PDT/2009
PT. IKAN MAS DJAYA. DKK; ENIWATY dan NY LUCY
8266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Jumlah total deviden yang harus dibayar dari tahun 1982 s/d 2004Rp.1.699.701.900,36.Mohon Provisi :36.1Bahwa karena para Tergugat tiap laporan tahunannya selaluPerusahaan dinyatakan rugi dengan alasanalasan yang sama yangtidak didukung dengan buktibukti pembukuan yang sah terutamamenyangkut besarnya pengeluaran pembayaran hutanghutang,para pemegang saham yang juga sekaligus selaku direksi atauKomisaris Perusahaan serta pengeluaranpengeluaran yangmenyangkut pembayaran bahanbahan yang setiap tahunnya
Putus : 19-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — BOYDI, S.E., VS GUBERNUR BANK INDONESIA
6752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didalam berkas kredit tidak terdapat SPT Pajak Tahunan, hal tersebutpada saat wawancara telah dimintakan petugas kredit kepada calonDebitur, namun dikarenakan NPWP calon debitur tersebut dikeluarkanDirjen Pajak pada tanggal 24 Maret 2006 (1 bulan sebelum prosesHalaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015pengajuan kredit), sehingga SPT Tahunannya jelas belum ada.
Register : 03-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4473/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
371
  • XXXX , yang mempunyai beberapaasset perusahaan yang dimiliknya, yang senantiasa mendapatkan proyekdalam setiap tahunannya dengan nilai tender hingga puluhan milyar danberdasarkan pengakuan Tergugat setidaknya dalam setiap bulanberpenghasilan sebesar RP. 50.000.000, ( lima puluh juta ) dan selamatergugat hidup bemisah dengan Penggugat telah membenkan jaminan hidupnamun jaminan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupPenggugat selama hidup berpisah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 17-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 426/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 22 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. United Gramedo
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Dr. DIANI NAZMA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Kedoya Adyaraya
310205
  • pembahasan mengenai pembagian dividen (interim)yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, Karena:RUPS Tahunan TERGUGAT untuk Laporan Tahunan dan KeuanganTahun Buku 2017 yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Mel2018 tersebut, adalan RUPS atas pengelolaan perseroanTERGUGAT periode Tahun Buku 2017, sedangkan pembagiandividen (interim) yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT,dibagikan pada bulan Oktober 2018 yang termasuk ke dalampengelolaan perseroan TERGUGAT periode Tahun Buku 2018 yangRUPS Tahunannya
Upload : 16-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PDT.SUS/2010
PT. DAELIM INDONESIA; AHIDIN HIDAYAT, DKK.
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 11 K /PdtSus/ 2010Bahwa Cuti besar adalah hak pekerja untuk istirahat / cuti panjangsekurangkurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuhdan kedelapan masingmasing 1 (satu) bulan bagi pekerja / buruh yangtelah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus padaperusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja / buruh tidak berhaklagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan danselanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa 6 (enam) tahun (VidePasal 79 Ayat (2) Huruf
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 52_Pdt_Sus_PHI_2016_PN_Pal
Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu – Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
936
  • tiga puluh satu rupiah), yang kemudian dalam JawabanTergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah pernah mengambil cuti padatahun 2015;Menimbang, bahwa data dan bukti cuti yang sudah diambil olehPenggugat dalam penguasaan Tergugat, maka beban pembuktian cuti yangsudah dipergunakan oleh Penggugat menjadi kewajiban Tergugat untukdiajukan dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T1sampai dengan T12 tidak diketemukan alat bukti yang menerangkanPenggugat telah mempergunakan hak cuti tahunannya
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
12910
  • tiga puluh satu rupiah), yang kemudian dalam JawabanTergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah pernah mengambil cuti padatahun 2015;Menimbang, bahwa data dan bukti cuti yang sudah diambil olehPenggugat dalam penguasaan Tergugat, maka beban pembuktian cuti yangsudah dipergunakan oleh Penggugat menjadi kewajiban Tergugat untukdiajukan dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T1sampai dengan T12 tidak diketemukan alat bukti yang menerangkanPenggugat telah mempergunakan hak cuti tahunannya
Register : 24-10-2016 — Putus : 03-02-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 3 Februari 2017 — RIFNAL Hi. HARUN, S.Sos, bertempat tinggal di: Desa Malei Kecamatan Lage Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Swasta, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUL JAMALUDIN, S.H., UJANG HERMANSYAH, S.H., ISMAN, S.H., ABDUL RAHMAN, S.H., SOLEMAN, S.H., BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H., M.H dan RANDI CHANRA RIZKY, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum HANSS & Associates yang beralamat di Jalan Yojokodi No. 14 Ruko Kavs. 5 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. AMANAH FINANCE Cq. PT. AMANAH FINANCE Poso, berkedudukan di Jalan Pulau Seram Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan FARY FERIZAL MULFIA ALLS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BUNIAMIN, S.H., HERMAWAN RAHIM, S.H., dan SHAFFLY A. SADIQ KAWU, S.H.,Advokat Kantor Hukum “BUNIAMIN, SH. & PARTNERS”, berkantor di Gedung Wisma Kalla Lt. 2, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 8, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV-BOD/AF/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
16478
  • dua ribu lima ratus rupiah) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas sisa cuti tahunanyang belum gugur, dengan berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf c jonto Pasal156 ayat (4) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, terhadap sisa cuti tahunan tersebut tidak ada sanggahan dariTergugat dan bukti terhadap penggunaan hak cuti tahunan berada dalampenguasaan Terguggat, dengan demikian Tergugat wajib mengajukan buktiPenggugat pada tahun 2015 pernah mempergunakan hak cuti tahunannya