Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08September 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaBidang Yudisial No. 1785/2010/S.880.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal19 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010;11.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RINo. 1786/2010/S.880.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 19 November2010 Terdakwa diperintahkan

1786/Pid.B/2023/PN Sby

yangditerima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret2021 dan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 1 April2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiDKI Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan PenuntutUmum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Surat Nomor:Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT DKIW10.U4/1786

1786/Pid.B/2021/PN Mks

1786/Pid.C/2022/PN Blt

1786/Pid.B/2022/PN Tng

Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehtan KotaAdministrasi Jakrta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei2010 tentang Penetapan Perangkat Team PemeriksaBarang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas KesehatanKota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;37.

Januari 2010tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku DinasKesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran2010;Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pemilinan Langsung dan Penunjukan Langsung PengadaanBarang/jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi JakartaBarat tahun anggaran 2010;Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat Nomor 1786

14 Januari2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku DinasKesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran2010;Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehtan KotaAdministrasi Jakrta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pemilinan Lagngsung dan Penunjukan Langsung PengadaanBarang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi JakartaBarat tahun anggaran 2010;Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehtan KotaAdministrasi Jakrta Barat Nomor 1786

Hasyim Ashari No. 69B, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, JakartaPusat;.Bahwa berdasarkan surat Tergugat Ill yang ditujukan kepada Penggugat,Nomor : S.1786/WKN 07/KNL.05/2011, tanggal 22 Desember 2011 perihal :penjelasan barang jaminan hutang SHGB No. 1169 dan SHGB No. 1174, yangintinya menjelaskan :1. Bahwa dengan surat No. S705/KN/2008, tanggal 12 Desember 2008Kantor Pusat DJKN telah menyerahkan pengurusan piutang negara EksBank SEAB (dalam Likuidasi) an.

S.1786/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Penggugat juga telahmenyampaikan penjelasan yang pada intinya menjelaskan bahwa:7.1.Berdasarkan Surat Nomor S705/KN/2008 tanggal 23 Januari 2008Tergugat Il menyerahkan Pengurusan Piutang Negara eks BankSEAB (Dalam Likuidasi) a.n. Ang Rukiman in casu Tergugat kepadaPUPN Cabang DKI in casu Tergugat Illc.qg.

S.1786/WKN.07/KNL.05/2011,tanggal 22 Desember 2011, Perihal Penjelasan Barang Jaminan HutangSHGB No. 1169 dan 1174/ Cideng. Yang ditujukan kepada PenggugatSuherman Hartono;13.Bukti P9 : Foto Copy dari Foto copy, Surat dari LBHPPPKRI Bela Negara,No. 01/LKBHPPKRIBN/V2012, tanggal 4 Januari 2012, Perihal : Tanggapanterhadap surat No.

S.1786/WKN.07/KNL.05/2011, tanggal 22 Desember 2011.Yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang Jakarta V, jalan Prapatan no.10, Jakarta 10410;Halaman 24 dari 63 halaman Putusan 129/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst14.Bukti P10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Surat dari Kepala KelurahanCideng, No. 01/1.711.32, tanggal 10 Januari 2012. Yang ditujukan kepadaWalikota Jakarta Pusat. Up. Kepala Kantor Pertanahan di Jakarta.

Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN tanggal14 Januari 2013 Nomor : 10/SPP/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 18 Januari 2013sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;3 Penuntut umum dengan tahanan RUTAN tanggal 27 Februari 2013 Nomor :Print20/SPP/Epp.2/02/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengantanggal 18 Maret 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan RUTAN tanggal 14Maret 2013 Nomor :sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Pkp H1m 1 dari 1786

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 1786 4743.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol B 4875 TLO warna abu-abu hitam.

(tandatanganbermaterai). 1 (satu) lembar surat pernyataan yangdibuat oleh Lettu Tek AndromedaKamil, S.T.Han tertanggal 1 Juni 2019tandatangan bermaterai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.b) Barangbarang:1) 1 (Satu) buah Kartu Platinum Debit BCANomor kartu 5260 5120 1786 4743.2) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MioSoul Nopol B 4875 TLO warna abuabuhitam.3) 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone Xwarna hitam beserta kartu providertelkomsel dan XL.4) Yang disita dari Lettu Tek Dimas DwiNanda berupa

Barangbarang:a. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA Nomorkartu 5260 5120 1786 4743.b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SoulNopol B 4875 TLO warna abuabu hitam.c. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warnahitam beserta kartu provider telkomsel dan XL.Yang disita dari Lettu Tek Dymas Dwi Nanda(Saksi4):d. 1 (satu) buahn BPKB SPM Yamahaa Mio SoulNopol B 4875 TLO.e. 1 (Satu) buah STNK SPM Yamahaa Mio SoulNopol B 4875 TLO.Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwadan para Saksi yang hadir di

Barangbarang:a. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA Nomorkartu 5260 5120 1786 4743.b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SoulNopol B 4875 TLO warna abuabu hitam.c. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warnahitam beserta kartu provider telkomsel dan XL.Yang disita dari Lettu Tek Dymas Dwi Nanda(Saksi4):d. 1 (satu) buah BPKB SPM Yamahaa Mio SoulNopol B 4875 TLO.Hal 52 dari 56 hal.

Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2012Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Turut Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para PemohonPeninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat , I/ParaPembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan ParaTermohon

2012Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1786K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat , I/ParaPembanding pada tanggal 20 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh ParaTermohon Kasasi/Tergugat , I/Para Pembanding diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby Jo.134/PDT/2009/PT.SBY, Jo. 1786

No. 1786/JP/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

dikendalikanoleh Dalem Divayuda II dengan gelar Padjajaran IV;Bahwa kemudian pada masa pemerintahan Dalem Divayuda Il terjadiperang di daratan Eropa yang dikenal dengan perang koalisi VII yangdipimpin oleh NAPOLEON BONAPARTE yang membuat seluruh pemerintahdi daratan Eropa dinyatakan kosong kekuasaan, dan untuk membangunkembali sitem pemerintahan di daratan Eropa dibuat pernjanjian Winadimana system Eropa dapat dibangun kembali sama seperti sebelumjatuhnya penjara Bestile di Francis pada tanggal 14 Juli 1786

dari 49 halaman, Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT BDG.Bahwa kemudian pada masa pemerintahan Dalem Divayuda Il terjadiperang di daratan Eropa yang dikenal dengan perang koalisi VII yangdipimpin oleh NAPOLEON BONAPARTE yang membuat seluruh pemerintahdi daratan Eropa dinyatakan kosong kekuasaan, dan untuk membangunkembali system pemerintahan di daratan Eropa dibuat pernjanjian Winadimana system Eropa dapat dibangun kembali sama seperti sebelumjatuhnya penjara Bestile di Francis pada tanggal 14 Juli 1786

kemudian pada masa pemerintahan Dalem Divayuda Il terjadiperang di daratan Eropa yang dikenal dengan perang koalisi VII yangdipimpin oleh NAPOLEON BONAPARTE yang membuat seluruh pemerintahdi daratan Eropa dinyatakan kosong kekuasaan, dan untuk membangunkembali sitem pemerintahan di daratan Eropa dibuat pernjanjian WinaHalaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT BDG.dimana system Eropa dapat dibangun kembali sama seperti sebelumjatuhnya penjara Bestile di Francis pada tanggal 14 Juli 1786

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohonberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1786/AKICS/2008, tanggal 16 Mei2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan KabupatenPaser, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;4.

BINTANG ALKESINDO.96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor602/1786/PPB/ 402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor :602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011.98. 1 (satu) bendel Surat jalan dan Surat pengiriman barangdari CV.

BINTANG ALKESINDO.96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor :602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011.98. 1 (satu) bendel Surat jalan dan Surat pengiriman barangdari CV.

BINTANG ALKESINDO.96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor602/1811/PPB/402.101/ 2011 tanggal 19 Oktober 2011.98. 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Surat Pengiriman Barang dari CV.Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.Tetap terlampir dalam berkas perkara.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.3

Dan diskon / keuntungan yang diperolehpenyedia sudah dimasukkan sebagai acuan dalampenyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau DaftarKuantitas dan harga penawaran, sebagaimana dijelaskandalam Dokumen pengadaan Nomor : 602 / 1786 / PBB /402.101 / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk paketpekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Dolopo sebagaiacuan teknis proses pelelangan BAB Ill.

BINTANG ALKESINDO.96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011.98. 1 (satu) bendel Surat jalan dan Surat pengiriman barang dari CV.Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 167 dari 166 hal. Put.

Cimuncang Kelurahan Sukamulya KecamatanBungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusustanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam RegisterKuasa Nomor 1786/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 02 Oktober2018,sebagai Penggugat;melawanRee Mur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh HarianLepas, tempat kediaman di Sampang Tanjung Rt. 002 Rw. 010Kel. Sukamaju Kidul Kec.

menjatuhkan putusan sebagaiberikut, antara pihakpihak :PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW,tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang berada diTAIPEI CITY, TAIWAN dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya BUDI SUPANGKAT, SH, Advokat, beralamat di JalanKebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan SumberPucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusustanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Pengadilan AgamaKabupaten Malang pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor :1786

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Engketa22.23.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugatmengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 1786 Tahun 2013Tanggal 31 Januari 2013, mengingat Keputusan PemberhentianPembanding/semula penggugat telah dinyatakan Tidak Sah, oleh karena itudengan dikeluarkan Objek Sengketa A quo sangat merugikanPembanding/

Bahwa karena itu penundaan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131. 1786 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari2013 bersifat sangat mendesak, dan Pembanding/semula penggugatmemohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk menundanya sebelum memeriksa dan mengadili pokokperkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)(vide Pasal 67 ayat (2) juncto ayat (4) huruf a UndangUndang

Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;36.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.H.Buyamin ;37.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;Hal. 14 dari 31 hal. Put.

Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;36.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.H.Buyamin ;37.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;38.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Nomor 1073 K/PID/2013X1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) berita acara pekerjaan pengukuranulang titik koordinat batas lokasi PT.Tri Sukses Jembartama seluas 42,5 Ha yangberlokasi di Sei Panas;1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor 1786/KPTS/KAAT/L/X/2008, tanggal 10 Oktober 2008, tentang pengalokasian,penggunaan dan pengurusan tanah atas bagianbagian tertentu daripada tanahhak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,sehubungan pengalokasian

Tri Sukses Jembartama seluas 42,5 Hayang berlokasi di Sei Panas;aa 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor:1786/KPTS/KAAT/L/X/2008, tanggal 10 Oktober 2008, tentangpengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagianbagiantertentu daripada tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, sehubungan pengalokasian lahan seluas 42.500 m2(empat puluh dua ribu lima ratus meter persegi) di wilayah pengembanganBatu.