ParaPenggugat,I, lI, III,IV hadir tapi sangat disayangkan TERGUGAT atau yangmewakili TERGUGAT tidak ada yang hadir;Bahwa Disnaker Kota Bengkulu kembali memanggil Tergugat dan ParaPenggugat,I,lI,III,IV dengan surat No. 560/315/568/D. NAKER/2018perihal Pemanggilan Mediasi Il. Para Penggugat,,II,III,IV hadir tapisangat disayangkan TERGUGAT atau yang mewakili TERGUGAT tetaptidak ada yang hadir dan Disnaker Kota Bengkulu berinisiatif mendatangiPT.

a.b.c)PENGGUGAT III(a) Jumlah ajuran disnaker kota(b) Gaji belum dibayar 7 x(c) THR 2018(d) Perumahan 15% x(a.b.c)PENGGUGAT IV(a) Jumlah ajuran disnaker kota(b) Gaji belum dibayar 14 x(c) THR 2018(d) Perumahan 15% x(a.b.c)2,150,00051,178,000Rp. 22,532,000Rp. 30,100,000Rp. 2,150,000Rp. 8,217,3001.

ProvinsiBengkulu;Bahwa saksi tahu semua ini karena saksi ikut sebagai karyawan yangmenuntut;Bahwa pada saat mengadu ke Disnaker Provinsi Bengkulu tuntutankaryawan agar perusahaan PT Bengkulu) Mandiri membayarkekurangan gaji yang belum dibayar;Bahwa Disnaker Provinsi Bengkulu melakukan mediasi selama3(tiga) kali namun setiap kali mediasi pihak perusahaan tidak adayang hadir;Bahwa benar ada perusahaan minta kepada Karyawan agarmencabut laporan ke Disnaker Propinsi Bengkulu, namun karyawanminta kepastian

kepada perusahaan masalah kekurangan gaji namunperusahaan tidak bisa menjawab secara pasti maka karyawan tidakmau mencabut laporannya ke Disnaker Provinsi Bengkulu;Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Disnaker Provinsi bengkulusaksi juga ikut;Bahwa akibat karyawan tidak mau mencabut laporan ke DisnakerProvinsi Bengkulu maka karyawan yang membuat laporan di PHKoleh perusahaan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat 1 menerima Surat PHK dariTergugat pada bulan September 2016;Bahwa sepengetahuan saksi

Penggugat 2 menerima Surat PHK dariTergugat pada bulan Januari 2017;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat 3 menerima Surat PHK dariTergugat pada bulan Desember 2017;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat 4 menerima Surat PHK dariTergugat pada Juni 2017;Bahwa setahu saksi Sampai dengan saat ini hakhak karyawan yangdi PHK belum diberikan oleh perusahaan;Bahwa selain ke Disnaker Provinsi Bengkulu, karyawan jugamengadu ke Disnaker Kota Bengkulu namun sama saja 3(tiga) kaliHalaman 31 dari 57 halaman Putusan

Padahal Penggugat selama ini Penggugattetap masuk dan menjalankan pekerjaannya seperti semula ;Bahwa Penggugat dipanggil di Kantor Disnaker untuk melakukan mediasiantara Penggugat dengan Tergugat, atas pengaduan Tergugat tertanggal16 Juni 2011 ke kantor Disnaker Surabaya, dan setelah minta ijin kepadaTergugat, selanjutnya Penggugat mendatangi Pihak Disnaker Surabayadan memberikan keterangan sebagaimana keterangan Penggugat dalamanjuran tersebut ;Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu antara Penggugat

danTergugat maka Pejabat Disnaker Surabaya mengeluarkan anjurantertanggal 23 Agustus 2011 (copy terlampir) ;Bahwa atas anjuran sebagaimana poin 4 (empat) tersebut Penggugatmenolak dengan mengirimkan surat keberatan ke kantor disnakerSurabaya, dan atas surat keberatan dari Penggugat maka KepalaDisnaker Surabaya Cq.

Pejabat Mediator meralat anjuran dengansuratnya tertanggal 25 Oktober 2011 ;Bahwa atas ralat anjuran dari Disnaker Surabaya a quo, Penggugat tetapmenolak oleh karena upah yang diterima Penggugat tidak benar danalasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat jugatidak beralasan sehingga anjuran yang diambil juga sangat berpihak sekalikepada Tergugat ;Bahwa upah yang diterima oleh penggugat dan masa kerjanya adalahsebagaimana yang disampaikan pada poin 1 (satu) di atas, sehinggauntuk perhitungan

Undangan Il pada tanggal 11 Juni 2007, Pihak Tergugat juga tidak maumenemui kami, selaku kuasa hukum, melainkan Sdr.Gunawan datangkerumah Penggugat, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruanmenghitung uang pesangonnya, dengan alasan bahwa hal ini baru diketahuisetelah Pihak Tergugat konsultasi dengan Disnaker Kabupaten Tangerang(bukti P4) ;3. Adapun menurut Tergugat melalui Sdr.

tersebut tidakberhasil, sebab Tergugat masih tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa tidakpunya kewajiban lagi terhadap nasib Penggugat yang telah bekerja selama limabelas tahun lebih ;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa HukumPenggugat berkesimpulan, bahwa usaha musyawarah PHK sepihak antaraTergugav/PT Growin Internasional/PT Gronik Wahana dengan Penggugatsecara BIPARTIT tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pada tanggal 13 Juli2007 kami melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker

KabupatenTangerang sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu penyelesaianmasalah PHK (bukti P6) ;Bahwaatas laporan tersebut Pihak Disnaker Kabupatan Tangerang telahmengupayakan penyelesaian dengan cara memanggil para pihak berdasarkanSurat Panggilannya yaitu :1.

Kepala Seksi PHI dan PHK Kabupaten Tangerang juga tidakberhasil maka Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang membuat anjuran kepadapara Pihak dengan Nomor 567/8514/Disnaker, tanggal 19 September 2007.Anjuran mana telah Penggugat terima pada tanggal 28 September 2007 dantelah dikirimkan pula kepada Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, (buktiPll) ;Bahwa atas ANJURAN Disnaker Nomor 567/8514/Disnaker tanggal 19September 2007 Pihak Kuasa Tergugat menelpon Kuasa Hukum Penggugat,yang intinya minta damai

serta akan membuat jawaban tertulis yang akandisampaikan kepada Disnaker Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2007, namunkenyataannya sampai gugatan ini diajukan tidak memberikan jawaban apapun ;Bahwa perlu Penggugat kemukakan fakta yang sebenarnya sebagaiseorang Sekretaris Perusahaan Penggugat sangat mengetahui hampir secarakeselurunan apaapa yang terjadi di dalam perusahaan, adapun fakta yangsebenarmya adalah sebagai berikut :PT.GRONIK WAHANA beralamat di JI.

Bahwa karena Pengusaha tetap bersikeras untuk memPHK Pekerjadengan tanpa alasan yang jelas dan dengan tanpa Uang Pesangon, maka padatanggal 13 Maret 2013, Pekerja kemudian menyerahkan permasalahan tersebutkepada Kantor Disnaker JakartaTimur, untuk diperantarai/ dimediasi/diselesaikan secara Musyawarah;8.

Bahwa setelah diperantarai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, PegawaiPerantara Disnaker JakartaTimur, kKemudian mengeluarkan Anjurannya Nomor1339/1.835.3, tertanggal 24 Juni 2013 (Copy terlampir), namunlagilagiPengusaha menolak untuk melaksanakan Anjuran dari Disnaker JakartaTimurtersebut;9.

Bahwa karena Anjuran dari Disnaker Jakarta Timur tersebut tidakdilaksanakan/ditolak oleh Pengusaha, maka dengan ini Pekerja mengajukangugatan ke PHI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semoga sajadalam proses di PHI Jakarta ini permasalahan tersebut dapat terselesaikandengan baik dan benar, cepat, adil dan bijaksana, sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, sebab kalau lamalama kasihan Pekerja yang posisinyaselalu berada dalam posisi yang lemah/ dirugikan;10.

Ternyata Termohon Kasasi/Penggugat melalui buktiPaklaring tersebut melakukan tuntutan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugatmelalui Disnaker Jakarta Timur dan di lanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial;b) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama/JudexFacti yang tidak memeriksa secara teliti kebenaran dari bukti PaklaringPemohon Kasasi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugatmulai bekerja sejak Februari 2010 dan bukan tahun 2007, yang diperjelas dandiperkuat oleh kesaksian

Bahkan dalam mediasi di Disnaker Jakarta Timur,Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menaikan konpensasi sampaiRp5.000.000,00 tetap Termohon Kasasi/Penggugat tidak maumenerima, (bukti P4):b) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selalu memberi uang lembur/uangtambahan apabila terjadi kerja extra di luar jam kerja (lembur), dansemua pekerja yang telah memasuki masa kerja 3 (tiga) tahun selaludiikutkan Jamsostek dan Jumlah karyawan Pemohon Kasasi hanyasekitar 5 (lima) orang, bukan 50 (lima puluh) orang seperti penjelasanTermohon

adalah PT.Laimbock Prima Indonesia ;Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 Tergugat melalui stafinyamenyampaikan pemberitahuhan secara lisan kepada paraPenggugat, bahwa muaitanggal 11 Oktober 2007, Tergugat merubah system kerja dan alih status dan hariantetap menjadi borongan lepas, dan upah para Penggugat menjadi tidak jelas danbahkan menjadi turun dibawah ketentuan upah minimum ;Bahwa pada hari itu juga tanggal 10 September 2007, siang hariparaPenggugat dengan didampingi petugas dari Disnaker

Kota Surabaya(Mediator dan Pengawasan), mengajak berunding untuk memperjelas maksuddari tindakan sepihak Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menemui paraPenggugat dan petugas Disnaker tersebut ;Bahwa petugas Disnaker Kota Surabaya menghimbau kepada paraPenggugat untuk tetap bekerja seperti biasa, permasalahan tetap di selesaikandengan mengedepankan azas musyawarah mufakat dan selanjutnya paraPenggugat tetap bekerja seperti biasa ;Hal. 3 dari 21 hal.

No. 979 K/Pdt.Sus/2010Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker KotaSurabaya yang selanjutnya dilakukan sidang Mediasi, dan Mediator Disnaker KotaSurabaya menurunkan Anjuran No86/PHIVI2Z007 tanggal 21 Jun 2007,menganiurkan Tergugat di wajibkan melaksanakan UMK, membayar kekuranganupah dan mengembalikan upah para Penggugat yang telah di potong ;Bahwa karena Aniuran Mediator Disnaker Kota Surabaya tidak dilaksankanoleh Tergugat, maka paraPenggugat tanggal 22 Oklober 2007 mengajukanpermohonan

Kota Surabaya yang hadir dilokasi tidakdi temui oleh Tergugat, maka paraPenggugat sesuai surat pemberitahuan tetapmelakukan mogok kerja dan selanjunya tanggal 19 Nopember 2007 petugasDisnaker Kota Surabaya datang lagi ke Perusahaan dan Tergugat tetap bertahan tidakmau menemuinya ;Bahwa agar mogok kerja tidak berkelanjutan, Disnaker Kota Surabayamemanggil Tergugat untuk hadir ke kantor Disnaker Surabaya untuk melakukanperundingan akan tetapi Tergugat tidak mau hadir dan walaupun telah dipanggilsampai

Tergugat tetap tidak mau hadir ;Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat denganpara Penggugat melakukan perundingan bipartite, bahwa hasil perundingannyaTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau melaksanakan Anjuran, tidak maumelaksanakan UMK, tidak mau membayar kekurangan upah dan tidak maumembayar gaji paraPenggugat yang dipotong ;Bahwa karena tidak terdapat penyelesaian secara Bipartit, dan masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka sidang mediasi dilaksanakan danMediator Disnaker

wakil dekan Rp. 1.000.000 / bulan (saatmenjabat menjadi wakil dekan); serta honor mengajar Rp. 406.000 (EmpatRatus Enam Ribu Rupiah), dengan rincian per SKS Rp. 14.500 dan jumlah SKSyang Penggugat bawa adalah 7 SKS.Bahwa dengan perlakuan yang semena mena ini, dimana Penggugatdiberhentikan dengan hormat dengan alasan yang mengada ada, dan tanpadiberikan hak hak normative, dan perlakuan tidak baik lainnya, Penggugatmemutuskan untuk menuntut hak hak normatifnya dengan mengadukannyaterlebih dahulu ke DISNAKER

KOTA MEDAN.Bahwa, dalam pengaduannya ke DISNAKER KOTA MEDAN, Penggugat jugaminta agar nama Penggugat yaitu KHILDA HANDAYANI S.H., M.H.

Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetaobkan DISNAKER Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepada Penggugat,hal ini ditandai dengan sikap diam / pengabaian yang dilakukan Tergugat baikterhadap undangan DISNAKER KOTA MEDAN maupun ajuran yang sudahditetapkan Mediator. Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan / tidakmembayarkan hak hak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat ini, dimana Tergugat tidak mau mematuhi isianjuran DISNAKER Kota Medan, maka dengan terpaksa, Penggugatmengajukan gugatan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang untuk; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikatANJURAN MEDIATOR DISNAKER KOTA MEDANNo. 567 / 4673 / DSTKM /2015 Tertanggal Medan, 27 Agustus 2015; Menyatakan Tergugat berkewajibanmembayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hakkepada Penggugat secara tunai,dengan

Kota Medan dengan RegistrasiNo. 567/4673/DSTKM/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 ;e Bahwa hal yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harusdikesampingkan, oleh karena anjuran yang diterbitkan disnaker adalahmerupakan anjuran yang didasarkan kepada kemauan dan kehendak dariPenggugat sendiri tanpa dikutsertakan dan dihadiri oleh pihak Tergugat ;e Bahwa disamping itu pula, oleh karena Tergugat tidak ada melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melainkan hanyamemberhentikan

Perkara a quo diajukan oleh PemohonKasasi/Pekerja ke Disnaker Kab. Bekasi, dikarenakan PemohonKasasi/Pekerja di putuskan hubungan kerjanya tanpa adanya ijin dariDisnaker kecuali melulu berdasarkan persepsi TermohonKasasi/Perushaan yang menganggap Pemohon Kasasi/Pekerja telahmangkir 5 (lima) hari secara berturutturut, sebagaimana vide bukti SuratPemutusan Hubungan Kerja No. 045/TKMHRD/SPHK/II/2005 tertanggal21 Pebruari 2005 jo.

ANJURAN Pegawai Perantara Disnaker Kab Bekasitanggal 31 Agustus 2005, No. 567/3895/HI/VIII/2005, sub ke 7 halaman 2.(Bukti PK1 dan PK2)Selanjutnya penegasan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Termohon Kasasi/Perusahaan dikarenakan PemohonKasasi/Pekerja mangkir 5 (lima) hari berturutturut dibuktikan dalamANJURAN Disnaker Kab. Bekasi yang memuat alasan PHK dariTermohon Kasasi/Perusahaan dalam sub 7 halaman 3, Sub 7 halaman4.

Kasasi dan kuasa hukumnya bertanyatanya adaapa gerangan yang membuat Majelis P4D/BPPKD Jawa Barat membuatputusan yang berbeda dengan Fakta Persidangan;Bahwa, majelis P4D/BPPKD a quo, juga tidak mempertimbangkan buktibukti tertulis yang diajukan oleh pihak Pekerja/Pemohon Kasasi,khususnya tidak teliti dalam mencermati dan menelaah bukti SuratPemutusan Hubungan Kerja (SPHK) NO.045/TKMHRD/SPHK/II/I2005tertanggal 21 Pebruari 2005, dan juga tidak meneliti dan mencermatiANJURAN dari Pegawai Perantara Disnaker

Dan ini membuat Pekerja/Pemohon Kasasidan Kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum apapun untukmembuktikan adanya ketidakberesan dalam putusan Majelis P4D/BPPKDa quo melalui lembagalembaga yang berwenang dalam menegakkanSupremasi hukum di Republik ini;Bahwa, sesungguhnya ANJURAN dari Pegawai Perantara Disnaker Kab.Bekasi tertanggal 31 Agustus 2005 No. 567/3895/HI/VIII/2005, telah tepatdan sesuai dengan normanorma hukum dan UU RI NO.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari

tersebut Penggugat minta dibuatkan surat PHK namuntidak diberikan ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut Penggugat berusaha meminta untukdilakukan perundingan bipartit, surat permintaan tersebut disampaikanPenggugat sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Juni 2008 dan tanggal 10 Juni2008 namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat(P3) ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut dan permintaan perundingan bipartiteyang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka tanggal 18 Junl 2008 mengadukan haltersebut ke Disnaker

(P4) ;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Penggugat menerima surat dariDisnaker Nomor : 560/4097/436.5.10/2008 perihal Panggilan Dinas untukpertemuan tanggal 16 Juli 2008 guna memilih penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter, pada waktu yang telahditentukan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;Bahwa tanggal 22 Juli 2008 Penggugat menerima surat Nomor :560/4322/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal Panggilan pertama untukpertemuan tanggal 28 Juli 2008

pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat memilih penyelesaian hubungan industrial melalui Konsiliatorsedangkan Tergugat yang hadir diwakili olen Bapak Istiono belum bisa memilihkarena akan dikonsultasikan dengan Direktur namun disampaikan bahwaTergugat tidak akan menanggapi gugatan karena Tergugat tidak pernahmenerbitkan surat pengangkatan karyawan serta menganggap Penggugatsebagai tenaga Freelance (P6) ;Bahwa tanggal 29 Juli 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/436.5.10/2008 dari Disnaker

No.819 K/PDTSUS/2009Bahwa tanggal 6 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/4528.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan ke III untukpertemuan tanggal 12 Agustus 2008, pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P8) ;Bahwa tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008 dari Disnaker perihal Panggilan ke IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008

, pada waktu yang telah ditentukan tersebut Penggugathadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P9) ;Bahwa sesuai dengan Analisa dan anjuran surat No.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker adalah :1.

mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan KepalaRayon;Bahwa hingga pada tanggal 26 Juni 2015 pada Risalah PerundinganPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipartit Tergugatmasih akan berkonsultasi dengan Kepala Rayon untuk masalah hakhakPenggugat, dengan janji Tergugat akan diselesaikan dengan batas waktupertengahan Agustus 2015;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugatakhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke DinasTenaga Kerja Kota Manado (DISNAKER

Nomor 978 K/Padt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihnan WHubungan Industrialtersebut, DISNAKER Kota Manado telah melakukan klarifikasi telahmemanggil Penggugat dan Tergugat ke Kantor DISNAKER Kota Manado,dan kemudian 3 (tiga) kali melakukan sidang mediasi;Bahwa Tergugat dalam sidang mediasi di atas telah melakukan kebohongandalam penyampaian di hadapan Mediator, dimana Tergugat menyatakanbahwa Penggugat telah diberi SP I, SP II dan SP Ill karena Penggugat tidakcukup

target, dan yang jelas alasan Tergugat tersebut tidak benar dan akalakalan belaka, sebab tujuan Tergugat melakukan tindakan tersebut hanyauntuk menghindari pembayaran pesangon dan hakhak lainnya padaPenggugat;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 22 September 2015 DISNAKER Kota Manado telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan agar pihak PT Permata Finance Indonesia (Tergugat) untukmembayar kepada

Sumangkut (Penggugat), berupa:uang pesangon 5 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp9.500.000,00 uangpenghargaan masa kerja 2 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp3.800.000,00Uang Penggantian Hak 15 % x Rp13.300.000,00 = Rp1.995.000,00 Total(at+b+c) = Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh limaridbu rupiah);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada DISNAKER Kota Manado, yang artinya Tergugat jugamenolak anjuran DISNAKER Kota Manado;Bahwa karena Perselisihan

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, dirasakan perlunya legalitaspendirian serikat pekerja, maka dilayangkanlah suratpemberitahuan dan permohonan pencatatan serikat pekerja/Buruhke Disnaker kota Bandung, hingga pada tanggal 3 februari keluarSurat Tanda Bukti Pencatatan No.250/317 Disnaker dengan No.Bukti Pencatatan: 250/SPM D'BATOE BOUTIQUE HOTEL/CTT.3 Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012. susunan kepengurusanSPM d'Batoe periode 20122014, ketua terpilih Endi Rahmadi,Sekretaris Nandar Arifin dan ditetapkan

Perundingan disaksikan team Disnaker kota Bandungdan kepolisian Cicendo. Hasil perundingan:e Pemenuhan Hak Normatif dilakukan bertahape Status PKWT dilakukan sesuai UU No.13/2003 &Kepmenaker No.100 th.2004e Tidak ada PHK pasca mogoke HRD dibina duluSurat Perjanjian Bersama ditanda tangani oleh Pengusaha/Pemilik/Direktur d'Batoe Boutique hotel Bpk. Tedi Setiawan danperwakilan pekerja Ketua SPM d'Batoe Hotel sdr Endi Rahmadi,turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk.

Untuk memperjelas kesepakatan,dilampirkan Risalah perundingan yang semestinya.Bahwa pada tanggal 28 =februari, Ketua SPM d'Batoemenyampaikan secara lisan dan tulisan langsung ke Bpk TediSetiawan, jawabannya adalah "kesepakatan sudah jelas dalamperundingan 9 februari 2012 yang disaksikan team Disnaker"!

secara langsung pengusaha mengakui kalau berita acara tersebutbukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusaha sepihakmenjawab tuntutan SPM.Bahwa pada tanggal 29 februari 2012 disampaikan pernohonanMediasi/Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrialmengenai masalah perselisihan Hak mengenai status pekerja,disampaikan kepada Disnaker.

Agus Sarwono ;Perjanjian Bersama tertanggal 9 Februari 2012 ;UU UD TUSurat permohonan pencatatan perselisihan hubunganindustrial dari PENGGUGAT kepada Disnaker tertanggal 29Februari 2012 ;Surat Bukti Pencatatan : 250/SPM D'Batoe Boutique Hotel/CTT.3Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012 ;Surat Keputusan No. 0208/SKep/FSPM/Reg.Jabar/2012 ;P5 : Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung No. 567/1996Disnaker tertanggal 5 Juni 2012 ;P6 : Surat No.019/SPMHBB/VI/2012 Perihal Jawaban AnjuranDisnaker tertanggal

Bahwa penggugat membuat laporan ke Disnaker Kota Pekanbaru padatanggal 21 November 2019 dan kemudian ditindak lanjuti dengan :a. DISNAKER KOTA PEKANBARU membuat surat panggilan tertanggal 26Nopember 2019 untuk maksud sidang klarifikasi/mediasi , dan TergugatHalaman 11 dari 24 Putusan PHI Nomor : 49/Pdt. SusPHI/2020/PN. Pbr20.21.22.mengirimkan surat tanggapan surat panggilan tertangal 27 Nopember2019 untuk Menjadwal ulang Pertemuan menjadi tanggal 5 Desember2019, Diterima oleh Sdr.

Yulia Pegawai DISNAKER KOTA PEKANBARUTanggal 27 Nopember 2019 (Bukti P24)b. Tangal 29 Nopember 2019, DISNAKER mengeluarkan Surat PanggilanUntuk Sidang Mediasi Ke Il pada 5 Desember 2019, yang setelah kamiklarifikasi kepada DISNAKER KOTA PEKANBARU bahwa Surat yangTergugat kirim tanggal 27 Nopember 2019 mengenai Penjadwalan UlangMediasi tidak diterima oleh Mediator, kami sebagai tergugat Hadir padaMediasi ke Il Namun Penggugat tidak Hadir. (Bukti P25)c.

Tanggal 6 Desember 2019, DISNAKER KOTA PEKANBARUmengeluarkan Surat Panggilan untuk sidang mediasi ke Ill Pada 10Desember 2019, kami sebagai tergugat hadir, namun Penggugat tidakhadir. (Bukti P26)d. Tanggal 23 Desember 2019 DISNAKER KOTA PEKANBARUmengeluarkan surat panggilan terakhir untuk sidang mediasi terakhir padatanggal 30 Desember 2019, Tergugat hadir dan Penggugat Hadir (BuktiP27).e. Pada tanggal 7 Januari 2020 DISNAKER KOTA PEKANBARUmengeluarkan anjuran, yang diterima oleh Tergugat.

ada bukti apapun yang menyatakan bahwa telah terjadi pemutusanhubungan kerja sepihak oleh TergugatBahwa tergugat, sesuai dengan hasil mediasi di kantor disnaker kotapekanbaru, tetap bersedia menerima Penggugat bekerja kembali jikapenggugat memang benar masih ingin bekerja di tempat tergugat.

MEMERINTAHKAN PENGGUGAT UNTUK MENYAMPAIKAN PERMINTAANMAAF MELALUI MEDIA CETAK LOKAL dan NASIONAL MASINGMASINGSELAMA 3 x Berturutturut, karena sudah mencemarkan nama Baik Tergugatdan Perusahaan dengan LAPORAN PALSU di Disnaker dan PengadilanHubungan Industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat,dan informasi dapat diakses Seluruh Masyarakat melalui Sistem InformasiPenelusuran Perkara (SIPP) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU padasitus http://sipp.pnpekanbaru. go. id/ c.

Baniah Rahmat Utama ;e Bahwa pihak Disnaker meminta persyaratan untuk mengurus santunankematian tersebut antara lain :1. Slip gaji yang bersangkutanSurat kematianSurat keterangan ahli warisBuku nikahKartu Keluarga ( KK )Kartu Tanda Penduduk (KTP )ona & RFNamun dalam hal ini terdakwa dan Yeni Herawati tidak mengasihkanbuku nikah yang asili ;e Bahwa setelah persyaratan lengkap, lalu pihak Disnaker membuatPenetapan tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang hak dan kewajiban dariPT.

MAB Bin SUKOPLI di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah karyawan di Disnaker Propinsi Sumsel sejak tahun1997 sampai sekarang di bagian Pengawasan di Jalan Anmad Yani No.284 Plaju ;e Bahwa di tahun 2012 terdakwa bersamasama YENI HERAWATI datangke Kantor Disnaker Propinsi Sumsel menemui saksi untuk mengurushaknya YENI HERAWATI sebagai ahli waris dari EDI HERMAN (alm)yang merupakan karyawan PT.

Baniah Rahmat Utama yang telahmeninggal dunia pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Sopir ;e Bahwa saksi meminta terdakwa dan YENI HERAWATI melengkapipersyaratan yang diperlukan diantaranya Surat Keterangan Nikah ataubuku Nikah ;e Bahwa setelah persyaratan dilengkapi, lalu Disnaker Propinsi Sumselmembuat Penetapan tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang sisa uangsantunan kematian yang akan dibayar oleh PT.

Baniah Rahmat Utamakepada ahli waris EDI HERMAN ;e Bahwa kemudian dengan dasar Penetapan dari Disnaker PropinsiSumsel tanggal 04 Pebruari 2013 itu, lalu pada pada tanggal 17 April2013 pihak PT. Baniah Rahmat Utama yang dikuasakan kepada saksiAZIZA bersedia untuk membayar uang santunan kematian (alm) EDIHERMAN kepada ahli warisnya YENI HERAWATI di ruang KorwasPPNS Dit. Reskrim Sus.

Baniah Rahmat Utama sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;14Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibuat Surat Kuasa dari YeniHerawati, terdakwa minta kepada yeni Herawati agar menyiapkan dan melengkapisegala persyaratan yang diperlukan Disnaker Kabupaten Muara Enim, agar hakhak (alm) Edi Herman segera dibayar oleh PT.

Ramagloria SaktiTekstil Indusri (RSTI) melaporkan ke Disnaker Kab.

Pasuruanmelalui suratnya no. 566/2103/424.053/2012 melimpahkan perkaradugaan union busting tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timur;Tanggal 26 September 2012, Disnaker Kab. Pasuruan melimpahkanpenyidikan perkara tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timurdengan beberapa berkas alat bukti, melalui sSuratnya no.566/2135/424.053/2012:Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Disnaker Prop Jawa Timurmengembalikan pelimpahan penyidikan ke Disnaker Kab.

Sby.22.23.24.18dengan alasan di Disnaker Pasuruan sudah ada penyidik PPNS, melaluisuratnya no. 566/2661/106.05/2012:Bahwa karena perkara tersebut sudah cukup lama dan Disnaker Kab.Pasuruan maupun Disnaker Prop. Jatim tidak kunjung melakukanpemeriksaan (BAP), dan juga tekanan yang dialami oleh parapekerja(Sdr. Eko Suprayitno, dkk ) yang di MUTASI cukup berat danTergugat terus mendatangi rumah mereka, akhirnya Sdr.

Sby.10.11.12.13.14.15.16.17.18.33Foto copy, surat Disnaker Kab. Pasuruan Nomor: 566/3135/424.053/2014, tertanggal 11 November 2014, perihal pembayaran upah THR,yang diberi tanda bukti P4;Foto copy, surat Disnaker Kab.

Pasuruan Nomor 566/776/424.053/2012, perihal peringatan, yang diberi tanda bukti P29;Foto copy, surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor 566/1238/J/424.053/2012, perihal Peringatan II, yang diberi tanda bukti P30;Foto copy, surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor 566/1296/424.053/2012, perihal laporan perkembangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaandi PT. Ramagloria Saksi Texstil Industri, yang diberi tanda bukti P31;Foto copy, surat dari Disnaker Kab.

KotaPekanbaru untuk dilakukan Mediasi, dengan difasilitasi olen Disnaker KotaPekanbaru, hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan oleh Penggugat danDisnaker Kota Pekanbaru namun setelah tiga kali di lakukan panggilankepada Tergugat (sekitar selama di bulan Februari Maret 2016), tetapiTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau menghadiri panggilan dariDisnaker Kota Pekanbaru dan tetap hanya akan memberikan uangkompensasi sebesar yang telah disebutkan diatas, sangat disayangkankarena tidak menemukan

kesepakatan;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat saat di fasilitasi olehDisnaker Kota Pekanbaru, maka Penggugat akhirnya mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Disnaker Kota Pekanbaruyang beralamat di Jalan Samarinda Nomor 29 Telp. (0761) 21264Tangkerang Pekanbaru 28282, pada tanggal 27 Januari 2016;Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihan WHubungan Industrialtersebut, Disnaker Kota Pekanbaru telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor

Disnaker Kota Pekanbaru,namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 8 Maret 2016 Disnaker Kota Pekanbaru telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut (bukti P5);Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dapat menerima anjuran DisnakerKota Pekanbaru dan Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersediamembayarkan hakhak Tergugat sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada.

(UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Pekanbaru, yang artinya Tergugat jugaHalaman 2 dari 23 hal. Put.

Bahwa atas panggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru, Tergugat in casuUD Milek Jaya selaku Pengusaha selalu menghadiri panggilansebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh perwakilan UD Milek Jaya,namun ditolak dan tidak diterima oleh pihak Disnaker Kota Pekanbarudan panggilan yang ke3 dihadiri oleh UD Milek Jaya sendiri bersamaperwakilannya, bahkan atas Anjuran Tertulis Nomor NakerC.4/565/237/II12016 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan olehDisnaker Kota Pekanbaru juga telah ditanggapi secara tertulis

Bahwa terhadap perundingan yang dimediasi Disnaker telah dilakukan beberapakali, ternyata antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak dicapai kata sepakattentang jumlah uang konpensasi yang harus diberikan Tergugat kepada ParaPenggugat.7. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran No :567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018, yang isinya mewajibkanTergugat membayarkan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagaikonpensasi PHK.

Bahwa Tergugat sangatlah keberatan terhadap jumlah yang diajukan olehDisnaker tersebut di atas, karena jumlahnya sangatlah besar dan Tergugat tidakmempunyai kemampuan untuk membayarnya kepada Para Penggugat dan/atauSurat Anjuran dari Disnaker tersebut telah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003, karena Disnaker Kota Bandung tidakmempertimbangkan bahwa usaha Tergugat tempat Para Penggugatbekerja telahmengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun.9.

Bahwa jumlah uang konpensasi PHK yang ditetapkan Disnaker Kota Bandungdidalam Surat Anjurannya No : 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018sangatlah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,sehingga Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut haruslah dinyatakanbatal demi hukum.10.Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminanatas bangunan yang terletak di jalan Cihampelas No. 184 Bandung adalah tidakberdasar dan sangatlah berlebihan, sehingga

Bahwa Penggugat d.r sangat menyayangkan bahwa permohonan PemutusanHubungan Kerja yang diajukan Para Tergugat d.r kepada Kepala Disnaker KotaBandung, telah menebitkan anjurannya yang jumlah konpensasi PHKnya sangatmemberatkan pihak Penggugat d.r untuk melaksanakannya, yang jumlahnyaterdapat didalam Surat Anjuran 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018. Putusan No. 45/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 21 9.

Bahwa Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut di atas sangatlahbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,karena Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwa usaha Penggugatd.r tempat Tergugat d.r bekerja telah mengalami kerugian secara terus menerusselama 3 (tahun), sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Disnaker KotaBandung, sehingga surat Anjuran dari dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No ;567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018 secara hukum

bidangusaha pariwisata;4 Bahwa dengan kondisiaturan yang tidak sesuaidengan ketentuan yangberlaku seperti makadibentuklah serikatpekerja mandiri D'batoeHotel;5 Bahwa pada tanggal 31Januari 2012, dirasakanperlunya legalitaspendirian serikatpekerja, makadilayangkanlah suratpemberitahuan danpermohonan pencatatanserikat pekerja/buruh keDisnaker kota Bandung,hingga pada tanggal 3Februari keluar SuratTanda Bukti PencatatanNomor 250/317Disnaker dengan NomorBukti Pencatatan: 250/SPM d'Batoe BoutiqueHotel / CTIT3 Disnaker

Endi Rahmadi, turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk. Muji;11 Bahwa pada tanggal 21Februari 2012, Direkturd'Batoe Hotel Bpk. TediSetiawan memanggilketua SPM d'Batoe Sdr.Endi Rahmadi, dipaksauntuk mundur darijabatan ketua SPMd'Batoe, karenamanagement tidakmerasa nyaman kalauSdr. Endi Rahmadi/Security tidakindependent dan malahjadi ketua serikat.

Tedi Setiawan, jawabannya adalah"kesepakatan sudah jelas dalam perundingan 9 Februari 2012 yangdisaksikan team Disnaker", secara langsung pengusaha mengakui kalauberita acara tersebut bukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusahasepihak menjawab tuntutan SPM;17 Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 disampaikan permohonan mediasi/permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai masalahperselisihan hak mengenai status pekerja, disampaikan kepada Disnaker.Perselisihan ini berkaitan

Alasan tidak sepakat: Tidak sesuai UndangUndang KTKNomor 13 Tahun 2003 & Permen. 100 th 2004;18 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Disnaker kota Bandung mengeluarkan suratAnjuran yang dikirimkan kepada pihak pimpinan perusahaan d Batoe Hotel,ketua LBH LIPA dan ketua SPM, yang isinya pihak pengusaha dBatoememanggil para pekerja Sdr.

Pokok AgusSarwono, Dadi Tjahyadi dan Aep Saeful Rohman) Penggugat Rp2.400.000,00,Rp1.300.000,00 dan Rp1.300.000,00 dibagi 26 hari;Bahwa berdasarkan semua uraian diatas sudah sangatlah jelas bahwa PHK yangdilakukan Tergugat adalah batal demi hukum, dan juga Tergugat telah lalaimelakukan kewajibannya untuk membayar upah beserta hakhak lainnya danmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga kami memintakepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan dan menetapkananjuran Disnaker

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur, karena dasar Penggugatmengajukan gugatan bukan karena tidak sepakat terhadap anjuran disnakerkota Palembang No. 560/656/Disnaker/2018 tanggal 8 Juni 2018, sehinggadapat melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrialakan tetapi pada anjuran Disnaker kota Palembang No.Halaman 21 dari 34 Putusan PHI Nomor 101/Pdt.

SusPHI/2019/PN Plg560/656/Disnaker/2018 tanggal 8 Juni 2018 tersebut pada angka 2 (dua)yaitu : agar pihak pekerja melaporkan hakhak normative sepertikekurangan upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepadaPengawas Provinsi Sumatera Selatan.Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri di Yayasan Tunas Belia sesuaiSurat Pengunduran diri tanggal 09 Maret 2018, adapun alasan Penggugatmeminta mediasi pada Disnaker kota Palembang adalah mengenai adanyakekurangan upah, yang kemudian dikeluarkan anjuran oleh

Bahwa dalil Penggugat pada angkai8 (delapan belas) tidak benar,karena upah yang di terima Penggugat sudah sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan serta keputusan walikota melalui surat edarannya dengan Nomor 01/SE/Disnaker/2017 yangbesarannya Rp. 2.484.000, (dua juta empat ratus delapan puluh empatribu rupiah).Bahwa Komponen uapah yang di terima Penggugat setiap bulannyaadalah terdiriBasic Salary Rp. 1.400.000,Academic Allaowence Rp. 200.000,Comm Allowence Rp. 100.000

Bahwa dalil Penggugat pada angka33 (tiga puluh tiga) Tergugat Tanggapisebagai berikut :Bahwa berdasarkan anjuran disnaker Kota Palembang No.560/656/Disnaker/ 2018 tanggal 8 Juni 2018 pada angka 2 (dua) yaitu :agar pihak pekerja melaporkan hakhak normative seperti kekuranganupah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada PengawasProvinsi Sumatera Selatan, maka upaya yang seharusnya di lakukanoleh Penggugat adalah menyelesaikan permasalah hak Normativetersebut ke Pengawas Provinsi Sumatera Selatan

Rp.2.707.000, ( Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah sesuaidengan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahanserta keputusan wali kota melalui surat edarannya dengan Nomor01/SE/Disnaker/2017, sehingga tidak ada kekurangan upah yangditerima Penggugat setiap bulannya.12.Bahwa dalil Penggugat pada angka36 (tiga puluh enam), oleh karenatelah nyatanyata Pengugat mengundurkan diri secara sepihak, makaberdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berhak ataspesangon

Bahwa oleh karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi katasepakat, maka Penggugat membawa perselisihan ini ke Disnaker KotaSurabaya untuk diperoleh titik temu atas terjadinya perselisinan di antaraPenggugat dengan Tergugat;.

Bahwa guna menindaklanjuti terjadinya perselisihan hubungan industrialantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Disnaker Kota Surabayatelah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat kekantor Disnaker Kota Surabaya, dan kemudian melakukan sidang mediasi,dan selanjutnya Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan anjuran yang isinyasebagai berikut: Agar PT Bank Rakyat Indonesia, Tok, membayar kepada pekerja(Penggugat) berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanHalaman 3 dari

708.403.056,00;11.Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untukmelaksanakan anjuran tersebut pada poin 10 beserta hakhak lainPenggugat, dengan mengirimkan Surat Permintaan kepada Tergugat Nomor226/XII/SKAR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat PermintaanNomor 08/I/SKAR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hakhakPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,NOKEP 73KWIXSDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker

Nomor 961 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.memberikan jawaban atas Surat Permintaan yang dikirim Penggugat Nomor226/XII/SKAR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat PermintaanNomor 08/I/SKAR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hakhakPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,NOKEP 73KWIXSDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor 88/PHI/IX/2015, tanggal 26 Oktober 2015.

Nomor 961 K/Pdt.SusPHI/2016diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secaratunai dan sekaligus;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.8.9.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan anjuran tertulis Disnaker Kota Surabaya berdasar hukum;Menyatakan Penggugat berhak atas uang upah beserta hakhak lainnyayang biasa diterima

tunjangan Wakil Dekan Rp1.000.000,00/bulan(saat menjabat menjadi wakil dekan) serta honor mengajar Rp406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) dengan rincian per SKS Rp14.500,00 danjumlah SKS yang Penggugat bawa adalah 7 SKS;Bahwa dengan perlakuan yang semenamena ini, di mana Penggugatdiberhentikan dengan hormat dengan alasan yang mengadaada dan tanpadiberikan hakhak normative, dan perlakuan tidak baik lainnya, Penggugatmemutuskan untuk menuntut hakhak normatifnya dengan mengadukannyaterlebih dahulu ke Disnaker

Kota Medan;Bahwa, dalam pengaduannya ke Disnaker Kota Medan, Penggugat jugaminta agar nama Penggugat yaitu Khilda Handayani, S.H., M.H., dikeluarkansebagai Dosen tetap dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas TjutNyak Dhien (Tergugat);Bahwa dengan keadaan ini, melalui pertimbangan hukumnya, Mediator DisnakerKota Medan telah mengeluarkan Anjuran dengan registrasi Nomor567/4673/DSTKM/2015, tanggal Medan, 27 Agustus 2015 sebagai penyelesaian;Bahwa, adapun isi dari Anjuran tersebut sebagai berikut

Khilda Handayani, S.H., M.H., memberikan jawaban tertulis kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetapkan Disnaker Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepadaPenggugat, hal ini ditandai dengan sikap diam/pengabaian yang dilakukanTergugat baik terhadap undangan Disnaker Kota Medan maupun ajuranyang sudah ditetapkan Mediator;Bahwa

, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan/tidakmembayarkan hakhak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja;Bahwa, akibat perbuatan Tergugat ini, di mana Tergugat tidak mau mematuhiisi anjuran Disnaker Kota Medan, maka dengan terpaksa, Penggugatmengajukan gugatan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang untuk: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikatAnjuran Mediator Disnaker Kota Medan Nomor 567/4673/DSTKM/2015tanggal Medan, 27 Agustus 2015; Menyatakan

Nomor 660 K/Pdt.SusPHI/2016putusan yang benarbenar tidak adil, salah dan keliru;Bahwa sebagaimana telah dihadirkan menjadi bukti di persidangan dansyarat formal yang ditentukan undangundang, di mana sebelummengajukan gugatan PHK, terlebih dahulu haruslah diselesaikan secaramediasi melalui Disnaker yang berwenang untuk itu;Bahwa, untuk itu Pemohon Kasasi telah mengadukan Termohon Kasasi keDisnaker Kota Medan dan telah mendapatkan Anjuran dari MediatorDisnaker Kota Medan dengan registrasi Nomor 567

terbitkan Nota Pemeriksaan dalam waktu duaminggu, tetapi dari Pengawas Disnaker meminta wakti satu bulan, karenaalasan operasional selanjutnya pada bulan Desember 2019, saksi keJayapura untuk bertanya kelanjutan proses tersebut;Bahwa yang hadir mewakili Disnaker Provinsi Papua saat itu adalah BapakBosawer dan Kepala Dinas yang lama Bpk Yan Piet Rawar;Bahwa saksi ke Disnaker untuk mencari informasi tersebut padaDesember 2019, dan pada pertemuan berikutnya mendapatkan informasiHalaman 51 dari 99 Putusan

No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRbahwa Nota Pemeriksaan sudah keluar, yang memberikan informasibahwa Nota Pemeriksaan telah keluar adalah Kepala Dinas; Bahwa saksi pernah ke Disnaker mengantar surat peringatan danpenegasan yang menerima surat Sdr.

Kemudian saksi kerumah adat Toraja yang ternyata sudah ditunggu oleh para buruh, dan sdr.Bosawer dari Disnaker Provinsi Papua menyerahkan surat Gubernurdengan disaksikan oleh semua buruh dan media yang meliput saat itu;Bahwa saksi menerangkan sikap Freeport terhadap surat gubernurtersebut, Sampai saat ini belum ada tanggapannya;Halaman 53 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRBahwa upayaupaya dari saksi terkait masalah ini, adalah Saksi koordinasidengan Disnaker, mengapa sampai saat ini belum keluar

Kabupaten Mimika, mogokkerja itu Sah;Bahwa saksi tidak mengetahui, terkait fiktif positif bisa digugat di PHI atauPengadilan lain;Halaman 56 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR Bahwa saksi membawa surat dari SP ke Disnaker, saksi bersama denganPak Anton Nawawi, terkait dengan surat Teguran, yang menerima suratadalah Pak Ketut; Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai arahan Kepala Disnaker saatitu saksi disuruh ke Kantor, sampai di Kantor Disnaker pagar masih tutup,kemudian datang Pak Ketut dan

Agus dan Ibu Sri bekerjadi Timika sebagai Pengawas; Bahwa saksi mengetahui ada petugas Disnaker yang melakukan tugaspengawasan pada tahun 2018, saat itu ada temanteman Moker datangbersama Pak Aser Gobai membawa surat tentang tuntutan pelanggarannorma kerja dan saksi pada saat itu sebagai mediator; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui surat tugas yang dikeluarkanoleh Disnaker tahun 2019 dan tidak mengetahui Disnaker Provisi telahmengeluarkan nota pemeriksaan tanggal 16 Desember 2019;Saksi Ahli