Ditemukan 2831562 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb
Tanggal 2 Desember 2019 — D URAT
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekominikasi Kandatel Ambon.
154 — 48
  • D URAT
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekominikasi Kandatel Ambon.
    Oleh karenanya Mediatorpada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Nomor :567/1022/2018 perihal anjuran tanggal 16 oktober 2018 yangmenganjurkan :(1)Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi Niko Danile Urathdan kawankawan;(2)Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom untuk dapat membayartunggakan upah saudara Nico D.
    Urath dan kawankawan, selamabelum diputus hubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;(3) Bahwa apabila pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi para pekerja sdrNico dan kawankawan maka sesuai pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dapatmengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepadaLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Putusan Nomor : 10/Pdt.SusPHI/2019/PN Amb Halaman
    Telkom Ambon,dengan tujuan untuk membentuk Pengurus Koperasi Pegawai Telkomyang baru sekaligus menyelesaikan persoalan Penggugat;Bahwa ternyata pada tanggal 5 April 2019 pertemuan tersebut tidakterlaksana lagi namun oleh Pihak Tergugat disarankan untuk Penggugatmembawa kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom AmbonBahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2019, ketika Penggugatmembawa Kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom Ambonbarulah diketahui bahwa Pengurus baru Koperasi Pegawai
    Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urath;2. Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapat membayartunggakan upah bagi saudara Niko D Urath selama belum diputushubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;3.
    Bahwa apabila Pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urathmaka sesual pasal 169 ayat (1) huruf C dan d, UU Noomor 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan pekerja dapat mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada lembaga Penyelesaian PerselisinanHubungan Inndustrial;4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
23 — 3
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    ., 2.Irwansyah Putra Ritonga, S.H & Rekan berlamat diKomplek Perumahan Puri kampung Baru BlockDNo. 23 Rantau Prapat Kode Pos 214121 KelurahanKartini, Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus 20Mei 2021;PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI KABUPATEN LABUHANBATU,beralamat di jalan Padang Bulan No. 110 RantauPrapat , Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu, disebeut sebagai : .......
    Bahwa Pihak pertama (tergugat) berjanji mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Rantaupapat untuk menggugat Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Drs.Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenLabuhanbatu dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan.Halaman 1 dari 3 perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Rap3.
    Bahwa pihak pertama (tergugat) akan melunasi uang pihak kedua(penggugat) sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yangtelah didepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu bilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yangtelah dibaliknamakan atas nama Drs.Muklis Tarigan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan kepastian hukum maka pihak pertama (tergugat)akan menjual aset berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-06-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2018 — KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI
40 — 8
  • KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI
    KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI, Perseroan, JI. Bugis Raya No. 25,Kel. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili oleh MAR AENI ISMAIL, Direltur, yang memberukankuasa kepada MOHAMAD ZEN EL, S.H, ENIYO, S.H danGATOT RUSBAL, S.H, Para Advokat & Legal Konsultan padaKANTOR ADVOKAT ZEN & GATOT beralamat di GrandBoutique Center (GBC) Blok D.7.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiri, akantetapi posita Penggugat pada halaman 4 angka 10 menyebutkan Penggugatdipanggil oleh Wakil Kepala RumahGrand Boutique Center (GBC) Blok D.7 M:+62 81386890259 JI. Mangga Dua RayaKav 8, Jakarta Utara 14430Sakit Port Medical Center (PMC) dan menyatakan kontrak kerja telahhabis dan akan menggand Penggugat.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiriyang beralamat di Jalan Bugis Raya No.25 Kebon Bawang, Jakarta Utarasebagai Tergugat.PADAHAL berdasarkan Perjanjian Kerja ADALAH antara Penggugat denganPT. Kopegmar Mandiri yang beralamat di Jalan Cempaka No. 14 TanjungPriok Jakarta Utara BUKAN dengan PT. Koperasi Pegawai MaritimMandiri,sehingga NYATALAH bahwa Penggugat telah salah alamat dalam perkara aquo.Bahwa dengan demikian, karena PT. Koperasi Pegawai Maritim MandiriBUKAN PT.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiri adalah kehru dan salahalamat. Karena itu. seharusnya gugatan ditolak, atau setidak tidaknyadinyatakan tidak diterima.Berdasarkan eksepsieksepsi:1. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (exceptie obscure lebellum)2.
    OlehKarena itu untuk memastikan ada tidaknya upah kerja lembur Pengggugat, selamapersidiangan belum ada bukti berupa perhitungan dari pegawai pengawasketenagakerjaan setempat, sehingga petitum ini beralasan untuk ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak dapat mengabuklan petitumangka (5) agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabilaTergugat lalai untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini nantinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1184 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI “ANUTA PURA” VS SRIWATI
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA VS SRIWATI
    PUTUSANNomor 1184 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTAPURA berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 3,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh KetuaKoperasi Irfan Dg.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:deBahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua atau Pengurus, atauKoperasi Pegawai
    Nomor 1184 k/Pdt.SusPHI/2017Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagaimanagugatan Penggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim TingkatPertama dalam perkara a quo telah mengganti pihak Tergugat yangawalnya adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT TelekomunikasiAnuta Pura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu, hal tersebut secara nyata dan terangterangan melanggarketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata dimana MajelisHakim tidak boleh mengganti
    PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukanKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu selaku BadanHukum, hal ini menegaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkaraini adalah Ketua dan Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu sebagai personal lijtke bukan sebagai badan hukum, bahwaketua maupun pengurus koperasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabanhukum secara personal sebab hanya mewakili kKoperasi di dalam dan di luarpengadilan, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Akta
    Nomor 1184 K/Padt.SusPHI/2017undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 04-02-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN BATANG Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Btg
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Praja
Tergugat:
Haris Nugroho
86 — 31
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Praja
    Tergugat:
    Haris Nugroho
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2007 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666K/PDT/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — PERKEBUNAN XI ; YAYASAN PEGAWAI RUMPUN TANI, dkk.
165 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKEBUNAN XI ; YAYASAN PEGAWAI RUMPUN TANI, dkk.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Sit
Tanggal 13 Juni 2019 —
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
74 — 16

  • Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
    kantor Jalan Madura Nomor 55 ASitubondo dan beralamat rumah di Jalan Semeru RT.01 RW.20,Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MARKACUNG, SH.MH, Advokatyang berkantor MARKACUNG, SH.MH dan Rekan, beralamat di JinSucipto Nomor 100 Situbondo, berdasarkan surat kuasa Khusustertanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya di dalam perkara ini disebutSCDAQAL .... ce ceeecccccccseseeeceeceeeeeeeeeeeeeeasaeeseeeeeesasaeeeeeeeeesaaeees PENGGUGAT;LAWAN :Koperasi Pegawai
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo, memiliki Jenis jenis Simpanan yang terdiri dari, SimpananHalaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN SitPokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sosial dan Simpanan Manasuka;Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Sosial hanya dilakukan oleh AnggotaKoperasi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ataupun Purna PegawalNegeri Sipil;8.
    Bahwa benar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo memang membuka kesempatan kepada Masyarakat Umumuntuk menyimpan dananya di KPRI Handayani Situbondo melaluiSimpanan Manasuka, dengan ketentuan dan cara cara sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Pengurus serta terlebin dahulu melalui sepengetahuandan persetujuan pengurus;9.
    Bahwa terhadap proses penyimpanan dana yang berasal dari masyarakatumum dimana KPRI memungkinkan menerima simpanan dari masyarakataUmum, atau didalam KPRI handayani dikenal dengan Simpanan Manasuka,Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondomempunyai Standar operasional Prosedur ataupun tata cara dan syaratsyarat tertentu, diantaranya, harus melalui persetujuan dan sepengetahuanseluruh pengurus hal mana untuk menentukan Equilibrium antara dana yangmasuk (investasi/simpanan) dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pdt/2022
Tanggal 24 Mei 2022 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
66 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PDT/2012
Tanggal 27 Februari 2014 — Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, vs Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI),
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, vs Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI),
    Soepomo Nomor 178 A,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28September 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon KasasiVTermohon Kasasi Il/Tergugat/Pembanding/Terbanding;melawan:Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRl), dalamhal ini diwakili oleh Prof. Dr. Wagiono Ismangil, selaku KetuaUmum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) ,Drs. Kusmiyat Wirjodinomo, selaku Sekretaris Umum IndukKoperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRl), berkedudukan diJalan R.P.
    Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat.1.Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Induk KoperasiPegawai Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri dari koperasikoperasi Pegawai Negeri Indonesia Tingkat Sekunder.
    Dengan tujuan intukmemajukan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya dalamhal ini Pegawai Republik Indonesia;Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan dalamdunia perbankan, antara lain melakukan kegiatan menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan pasal 1 angka2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
    Nindyo Pramono, SH, MS, lahir diBoyolali, tanggal 18 Juli 1954, lakilaki, Kristen, Indonesia,pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, alamat : Wirobrajan, Jl. Gatutkoco10 YKA RT/RW: 012/003, Kel.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 20-12-2023 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Pso
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
ELIAS RABBANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
43 — 36
  • Penggugat:
    ELIAS RABBANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990
4846 — 1152
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Spil (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor3250) ;MEMUTUSKANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSpil yaitu
    Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan
    PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan
    Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Idm
Tanggal 19 Januari 2022 — Iim Rochimah
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wirapraja
88 — 40
  • Iim Rochimah
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wirapraja
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 22-12-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 688/PDT/G/2012/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI) L A W A N PT USTRAINDO,
120 — 96
  • YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI) L A W A NPT USTRAINDO,
    Mengelola Pembangunan Perumahan Di AtasTanah Tersebut Untuk Pegawai Departemen Pertanian.6.
    Dalam Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.420/56/Mentan/II/1985/Rhstanggal 12 Pebruari 1985 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertaniansecara jelas menentukan bahwa guna melaksanakan pengalihan tanah PTPXl yang akan digunakan untuk perumahan pegawai Departemen Pertanian,Penerimaan asset berupa tanah dari PTP XI dilakukan oleh YayasanKesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian dan Selanjutnya Yayasan akanmengelola pembangunan perumahan di atas tanah tersebut untuk keperluanpegawai Departemen Pertanian.7.
    pegawai pertanian belum mendapatkanperumahan sampai sekarang.Bahwa benar saksi belum mengajukan untuk mendapatkan perumahan ,karena kalau saksi mengajukan untuk mendapatkan perumanah gajisaksi dipotong , sementara gaji saksi masih belum memenuhi kebutuhansehari hari ;Bahwa benar masih banyak para pegawai Departemen Pertanian yangingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan perumahan, karenamasih ada yang belum dapat;Bahwa benar sampai sekarang masih banyak para pegawai DepartemenPertanian yang
    Saksi LucasBahwa benar yang menjadi persoalan antara Penggugat denganTergugat adalah mengenai masalah tanah yang ada di Cisauk;Bahwa benar pada waktu tahun 1988, saksi diberikan fasilitas olehDepartemen Pertanian, diberi fasilitas perumahan atas tanah tersebut,dan saksi saat itu karyawan Pegawai Negeri Sipil Pertanian;Bahwa benar saksi diberikan fasilitas tersebut karena saksi adalahsebagai pegawai Departemen Pertanian, dan memfasilitasi adalahYarumtani;Bahwa benar waktu itu saksi sebagai Pegawai
    /XII/1985 telahmenunjukkan bahwa Penggugat ( Yayasan Kesejahteraan Pegawai RumpunPertanian ) selaku wakil karyawan pertanian telah ditunjuk untuk melaksanakanpelepasan hak atas tanah perkebunan Serpong Milik PTP XI tersebut.
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Kds
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP RI
Tergugat:
Edy Kurniawan
28 — 12
  • Penggugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP RI
    Tergugat:
    Edy Kurniawan
    PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2020/PN KdsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan sederhana antara:Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Kudus,dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yaitu Kasban Soemitardja danSulikin selaku Ketua dan Sekretaris PKPRI Kabupaten Kudus, denganmemberi kuasa kepada Nauval Irfani, SH., MKn
    bahwa Penggugat Sederhana telah mengajukan surat gugatansederhana tertanggal 5 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Agustus 2020 dalamRegister Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Kds, dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Tergugat telah membuat SuratPengakuan Hutang (Perorangan) yang telan mengakui dan menerimapinjaman dari PKPRI Kabupaten Kudus sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dengan Pusat Koperasi Pegawai
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 28-07-2023
Putusan PN AMBON Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Amb
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
ABDUL GANI LANAISA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU
44 — 0
  • Penggugat:
    ABDUL GANI LANAISA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 21 Januari 2019 —
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
31 — 0

  • Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
711 — 580 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • ATHANASIUS ALLORAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yangmenerima FLORANTIN WABISER;1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin padakantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTINWABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 13-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr
Tanggal 4 Agustus 2022 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
181 — 15
  • Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman berat berupa penurunan 3 (tiga) Golongan Gaji atas nama Saudara Indra Sulistio NIK 201119873107 tertanggal 24 oktober 2019 dan Keputusan Direksi Nomor:KD-02/DIR/SDM.26/2019 Tentang Pengukuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan 3 (tiga) Golongan Gaji atas nama Penggugat dengan Nomor NIK.201119873107 pada tanggal 2 desember 2019, tidak sah secara hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar
    Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman disiplin berat berupa penurunan gaji 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat tertanggal 24 oktober 2019 dengan jumlah seluruhnya 8 X Rp3.709.550,00 = Rp29.676.400,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  • Menyatakan keputusan direksi PT.
    Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 juni 2020 tentang hukum disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PT.TASPEN (PERSERO) secara sepihak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 30 Juni 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran;
  • Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-07-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt/2008
Tanggal 28 Juli 2008 — BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk vs INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKP-RI)
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk vs INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKP-RI)
    VTA Jakarta ;Pemohon Kasasi V/Termohon Kasasi Il, dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding ;melawan:INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRl), dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. WAGIONO ISMANGL,selaku Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (IKPRl), Drs. KUSMIYAT WIRJODINOMO, selakuSekretaris Umum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia(IKPRl), berkedudukan di Jalan R.P. Suroso No.21Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. KRH.HENRY YOSODININGRAT, SH., Hj.
    Tentang Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat :Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum berbentuk IndukKoperasi Pegawai Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri dariKoperasiKoperasi Pegawai Negeri Indonesia Tingkat Sekunder.
    Dengantujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota perorangan besertakeluarganya dalam hal ini Pegawai Republik Indonesia ;Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatandalam dunia Perbankan, antara lain melakukan kegiatan menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan Pasal 1 angka2 UndangUndang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
    BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., danpermohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Il : INDUKKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRI) tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.4 Tahun 2004,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun
    No.212 K/Pdt/2008NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, dan Pemohon Kasasi Il : INDUKKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRI) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi VTergugat dan Pemohon Kasasi IlPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Senin, tanggal 28 Juli 2008 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 630/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Desember 2019 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
103 — 52
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
    Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
    ., ParaAdvokat pada WIRSAMULIA & RAMON LAW FIRM,beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 (Room 512), JalanHR Rasuna Said Kav.2 No.4, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.031/SK/SCPA/XII18 tanggal 11Desember 2018, selanjutnya disebut Pembanding semulapenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;MELAWAN :KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok,beralamat di Jalan Cempaka No.14, RT 4/RW 12, Rawabadak,Koja, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal inidiwakili Kuasanya Andyka Andlan
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokili. .Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokiv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCPPemprov Banten 0569DEP2015IDROOO0069.Halaman 8 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKI18.Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuat olehdoktrin hukum M.
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.ii. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.iv.
    Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkanpengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Daerah Khusus IbukotaJakarta tertanggal 28 November 1979 (Bukti T1a)dan sebagaimanatelah dilakukan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26 Februari 2018yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Taufig, S.H., M.Kn.
    (BuktiT1b)yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T1c), dan SuratKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal: LaporanHalaman 18 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKIPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(Bukti T1d);Bahwa