, telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganjabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Ir.

daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undangundang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan NegeriPalembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Gratifikasi kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 12 September 2008 berdasarkan SK Nomor: 821.2/115/BKD/III/2008terdakwa diangkat sebagai Kasi Bimbingan Teknis dan Keselamatan Pada DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang bertugasdan bertanggung jawab dalam :a Bertanggung Jawab untuk penanda tanganan buku uji yang telah lulus

dilakukan bagaimanapelaku memberi apakah ada syaratsyarat tertentu bahwa unsur ituterpenuhi menurut Ahli dalam perspektif kriminologi sesungguhnya caraatau bagaimana itu dilakukan sangat bervariasi dan sangat banyak dansangat klasik kalau pemberian itu dilakukan dengan cara direct, makanyakemudian pada kasuskasus seperti LUTFI HASAN ISHAK maupun kasusyang lainnya biasanya dilakukan dengan Penyertaan Dalam Penyertaanatau melalui mata rantai yang kadangkadang tidak hanya satu dua;Bahwa menurut Ahli pemberian

suap itu bisa dilakukan dengan cara directatau langsung maupun dengan cara tidak langsung atau melalui perantara;Bahwa pemberian suap melalui perantara ini menjadi menarik karena yangpaling sulit adalah pada Penuntut Umum untuk mengkonstruksikandakwaan, yaitu apakah nantinya di junctokan Pasal 55 KUHP denganPasal 5 Ayat (1) UU Tipikornya atau di junctokan pada PenyelenggaraNegara, terutama kalau orang ini adalah orang yang bukan siapasiapa jadimau dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP untuk Penerima

;Bahwa pertimbangan judex facti dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor: 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 6263, menyatakan :"Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap kepada Sdr.

Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggapsebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkangratifikasi yang diterimanya kepada KPK;2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak tanggal gratifikasi diterima;Hal. 100 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaanlaporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerimaatau milik negara;3.

No. 13 PK/Pid.Sus/2012 peraturan, telah merugikan orangyang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan peraturanperundangundangan; ataui. pegawai negeri ataupenyelenggara negara baiklangsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalampengadaan, atau persewaan, yangpada saat dilakukan perbuatan,untuk seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya.11.Setiap gratifikasi kepadapegawai negeri ataupenyelenggara negaradianggap pemberian suap,apabila

Jadi perbuatannya sendiri adalah satu,yaitu korupsi dengan cara pemberian suap sebanyak Rp 5.000.000.000,kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Sedangkan penyerahan uangnya yangdisepakati, ternyata dilakukan tidak sekaligus, itu hanyalah masalah teknispenyerahan.

Dari keterangan saksisaksi di Persidangan tidak adayang menerangkan Terdakwa mengetahui penggunaan uang yang dikembalikankepada UPT kelistrikan dan diterima oleh TOGAS BRANI dan Ir.MURSALIMMUHAIYANG adalah pemberian suap untuk mempercepat pembayaran.

Tambun Bungai RT.001, Kec.Selat, Kab.Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Palangka Raya, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana sejenis yaitu menerima gratifikasi berupa uang,dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan

Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya atau setidak tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa danmengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil ataupenyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa terdakwa dr.

Kawasan Hutan seluas+ 2.754,85 Ha atasnama PT BJA kepada Bupati Bogor dan dokumendokumen lainnya terkaitPT BJA agar tidak dapat disita oleh penyidik KPK;Memerintahkan TANTAWI JAUHARI NASUTION untuk menyuruh JO SHIENNI alias NINI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanahantara PT Brilliant Perdana Sakti (PT BPS) dan PT Multihouse Indonesiasebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga seolaholahuang tersebut merupakan transaksi jual beli dan tidak ada hubungannyadengan pemberian

suap kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor;Menyuruh ROSSELLY TJUNG alias SHERLEY TJUNG, SUWITO, DIANPURWHENY alias DIANdan TINA S.

JAUHARINASUTION untuk menyuruh JO SHIEN NI alias NINI selaku Direktur PTMultinouse Indonesia menyepakati Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)tanah antara PT BPS dan PT Multihouse Indonesia sejumlahRp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga seolaholah uangtersebut merupakan transaksi bisnis jual beli dan tidak ada hubungannyadengan pemberian suap kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor ;Untuk melaksanakan keinginan dari Terdakwa, sekitar pukul 19:30WIBTANTAWI JAUHARI NASUTION, RIANDY KUMALA

selakuKuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran LPPTVRI Nomor : O8/KPTS/ PA/TVRI/2012 Tentang Perubahan LampiranKeputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor : 001/KPTS/PA/TVRI/TAHUN2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI TA.2012 pada tanggal 27 Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktupada Tahun 2012 bertempat di Kantor LPP TVRI jalan Gerbang Pemuda Nomor8 Senayan, Jakarta yakni gratifikasi kepada Pegawai Negeri ataupenyelenggaran negara dianggap pemberian

suap apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching Acara BaruKemasan Baru dan 50 Tahun Emas TVRI melaksanakan kegiatanpengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman olehDirektorat Program dan Berita dimana saksi Irwan Hendarmin selakuDirektur Program

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/dpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru diKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 KotaPekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaibeberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harusdianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah(UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IJ Pekanbaru berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04. 04.3.1. 01.01583 tanggal 03 Februari2009

., dalam tulisannya pada seminar publikKriminalisasi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa DalamLingkungan Badan Usaha Milik Negara, Korupsi dalam prosestender yaitu: Pemberian Suap/Sogok (Bribery); Penggelapan (Embezzlement); Pemalsuan (Fraud); Pemerasan (Extortion); Penyalahgunaan Jabatan atau wewenang (Abuse of Discretion); Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (InternalTrading); Pilih Kasih (Favoritisme); Menerima Komisi (Commision); Nepotisme (Nepotism); Kontribusi atau Sumbangan Illegal

Sel:16)17)tahun 2018 pada saat Pemohon menerima pemberian suap terkaitdengan kewenangan yang dimilikinya selaku Direktur Pemeriksaandan Penagihan status dan kedudukan Pemohon adalah sebagaiPPNS berdasarkan Kartu Tanda Pengenal tersebut.Berkenaan dengan dalil pemohon yang mengaitkan Kartu TandaPengenal sebagai Pejabat PPNS tidak berlaku dengan ketentuanbahwa diri Pemohon sudah dimutasi ke bidang yang tidak berkaitandengan teknis operasional penegakan hukum (pasal 31 huruf bJuncto Pasal 3G ayat (1)

ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI diJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggarannegara dianggap pemberian

suap apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :Hal. 74 dari 166 hal.

tertera dalam di Surat Keterangan Penguasaan TanahNegara atas nama Djuhri tanggal 15 November 1985 adalahtandatangannya yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanpada tahun 2015;Bahwa Rosa Isabela adalah penasihat hukum yang mendampinginyabersama Jonson Siburian;Bahwa Saksti tidak pernah mendapat uang baik dari Saksi Sudarmanmaupun Jonson Siburian;Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menunjuk Jonson Sinamburisebagai penasihat hukumnya adalah Saksi Sudarman dan Saksi tidakmengetahui adanya pemberian

suap oleh Saksi Sudarman dan JonsonSiburian kepada Terdakwa Hakim Kayat yang memutus perkara tindakpidana pemalsuan surat dan diputus bebas;Bahwa Saksi tidak pernahn membayar fee kepada Jonson Siburianatau Rosa Isabela sebagai penasihat hukumnya;Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukan beebrapa BarangBukti dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi, yaitu BarangBukti Nomor 47 dan 47;Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

Pemberian Suap/Sogok (bribery);Pemberian dalam bentuk uang, barang dan fasilitas danjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatuperbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadapdiri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan denganjabatan yang dipegangnya saat itu;2. Penggelapan (embezzlement);Hal. 187 dari 272 hal. Put.

tertera dalam di Surat Keterangan Penguasaan TanahNegara atas nama Djuhri tanggal 15 November 1985 adalahtandatangannya yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanpada tahun 2015;Bahwa Rosa Isabela adalah penasihat hukum yang mendampinginyabersama Jonson Siburian;Bahwa Saksti tidak pernah mendapat uang baik dari Saksi Sudarmanmaupun Jonson Siburian;Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menunjuk Jonson Sinamburisebagai penasihat hukumnya adalah Saksi Sudarman dan Saksi tidakmengetahui adanya pemberian

suap oleh Saksi Sudarman dan JonsonSiburian kepada Terdakwa Saksi Kayat yang memutus perkara tindakpidana pemalsuan surat dan diputus bebas;Bahwa Saksi tidak pernah membayar fee kepada Jonson Siburian atauRosa Isabela sebagai penasihat hukumnya;Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukan Barang BuktiNomor 46, 47 dan Saksi membenarkan;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan;Mochammad Sopyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar Saksi

bulan April 2015 s/d Juni 2015 atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dikantor Dinas PerindustrianPerdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas atau setidak tidaknya disuatuHal 35 dari 160 halaman, Putusan Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunyaPengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut :a. yang nilainya Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi, beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan terdakwa dengan cara cara antara