tunggal penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana.Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: e perbuatan terdakwa mencederai proses pemilihan umum yang berasaskan jujur dan adil; perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilihan

ulang di TPS 3 dan TPS 13;Halhal yang meringankane Terdakwa secara nyata atau sungguhsungguh telah menunjukan rasapenyesalannya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar Surat PemberitahuanPemungutan Suara (model C.6) di TPS 13 Lumpue, Kota ParePare atas nama Mahendra Rossidan Amran; (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Lumpue Kota Parepare atas namaMahendra, Rossi, Amran; 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (model C.6) diTPS 3 Lapakaka, Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Calon RektorUniversitas Simalungun periode 20122016 ;5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uangsebesar Rp. 5. 000.000. (lima Juta Rupiah) ;6.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang calon RektorUniversitas Simalungun Periode 20122016 ;Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/20145. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;6.

surat gugatan Penggugat ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut denganSONQKeta IN ; Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, Penjaringan bakal calon kepaladesa dilaksanakan oleh PPKD meliputi penelitian keabsahanadministrasi pencalonan ;> Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan: apabila dalam pelaksanaanperhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD dengan pertimbanganBupati dapat membatalkan pemilihan dan menjadwalkanpelaksanaan pemilihan

ulang ;e.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengadakan pemilihan ulang untukDirektur Rumah Sakit Islam Siti Knadijah Palembang ;5.

dengan masalah Terdakwamenggunakan hak pilih orang lain untuk mencoblospada saat pemilihan calon bupati dan wakil bupatiMaluku Tengah ;Bahwa saksi adalah tugas saksi adalah sebagaiPengawas Pemilu Lapangan di TPS Ill KelurahanAmpera Kecamatan Masohi ;Bahwa Pemilihan calon Bupati dan Wakil BupatiMaluku Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April2012 namun pada TPS Ill Kelurahan Ampera Kec.Kota Masohi ada dilakukan kesalahan oleh KPPSmaka pemilihan di TPS Ill Kelurahan Ampera Kec.Kota Masohi dilakukan pemilihan

ulang padatanggal 05 April 2012 ;Bahwa pada saat Terdakwa datang sekitar pukul12.15 WIT, saksi berada di TPS III Kelurahan AmperaKec.

Sutikto tidaksesuai prosedur yang benar sesuai undangundang yang berlaku, haltersebut sangat membingungkan karena tidak jelas UndangUndangmana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat, sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas;3) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugatmendalilkan meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untukmembatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumbrejo danmengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumbrejo adalah tidakberdasar dan sangat membingungkan karena

Pooling kepada orang tua siswa tentang pengurus Komite SekolahSMAN 1 Rangkasbitung periode 2015/2018, apakah akan tetapdilanjutkan atau diadakah pemilihan ulang kembali.Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No.139.PDT/2016/PT.BTN31.Bahwa Penggugat juga telah melaporkan permasalahan ini kepadaKejaksaan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 14 September 2015 (Bukti P17), karena patut diduga melanggar ketentuan dalam KUHP dan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangnomor 31 tahun

Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGATIll untuk mengadakan pemilihan ulang komite sekolah SMAN 1Rangkasbitung sesuai dengan Peraturan dan perundang undanganyang berlaku..

suaraterbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1)meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagimemenuhi syarat sebagai calon anggota, Anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calonanggota yang memperoleh suara terbanyak urutanberikutnyadan' partai politik yang sama pada daerahpemilihan yang sama; Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMG3)Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkansisa masa jabatan Anggota yang digantikannya; Atau Pemilihan

ulang antar waktu menghabiskan masa waktuyang tersisa dengan pelaksanaan yang jujur dan adil dimulaidari kenetralan Panitia Pemilihnan Kepala Desa dan segenapunsur pendukung lainnya;0nenn nn nn enone nnnHal tersebut diatur sesuai dengan); 1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BadanPermusyawaratan Desa, Permendagri tersebut mengaturPenyelenggaraan Musyawarah Desa khusus untuk PemilihanKepala Desa Antar Waktu, diatur dalam; Pasal 42, ayal;n2n noon nn nn nn nn nnnencnnenncnne1)BPD menyelenggarakan

Sri Haryani(Penggugat) untuk diangkat sebagai Kepala Desa Semboja antarwaktu dengan mempertimbangkan Penggugat sebagai urutan keduadalam perolehan suara dan menghabiskan sesuai periode tersisa;5,Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang antarwaktu dengan peserta Sdri. Sri Haryani dan Sdr.

Penggugat yang menyatakan oleh karenaUntung Basuki diberhentikan sebagai Kepala Desa Semboja KecamatanHalaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMGPagerbarang tanggal 31 Desember 2018, melalui Pencabutan SuratKeputusan Bupati Nomor 780 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017,Tergugat seharusnya menunjuk pelaksana tugas atau pejabat sementara,menerbitkan surat keputusan yang mengakomodir Penggugat untuk diangkatsebagai Kepala Desa karena jumlah suara dengan urutan kedua ataumengadakan pemilihan

ulang, adalah dalil yang tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa terkait prosedur atau substansi terbitnya ObjekSengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku atausebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa selama persidangan didapatkan faktafaktasebagai berikut: Bahwa Bupati Tegal telah melaksanakan amar Putusan PT.

mewajibkanTergugat untuk melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan danpelantikan kepada Desa Puulipu berdasarkan usulan Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu, sehingga yang wajib dilakukanataupun dilaksanakan oleh Tergugat hanyalah isi amar putusan dan selanjutnyasebagai bentuk Tergugat melaksanakan AAUPB dan menjaga kevakuman rodapemerintahan desa termaksud maka selain Tergugat memenuhi isi amar putusandari 2 (dua) putusan yang telah in krach tersebut, maka perlu adanya pelaksanaanproses pemilihan

ulang Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, kabupatenKonawe Selatan, yang tentu dalam hal ini Penggugat pun berhak untuk mengikutipemilihan ulang Kepala Desa tersebut ; .

Warga RT.22 melayangkan surat tertulis yang meminta diberhentikannya Ketua RT. 22atau diadakannya Pemilihan Ulang Ketua RT. Surat ini ditandatangani oleh60 (enam puluh) orang warga RT setempat. Surat ini diterima oleh stafKelurahan Kandang Mas. Hal ini perlu dicari info kebenarannya, apakahpermasalahan di RT tersebut sudah tidak bisa dimusyawarahkan lagi.

Yang pada pokoknyadapat diadakan pemilihan ulang untuk calon yang memperoleh suara sama ;Bahwa atas temuan kejanggalan sebagaimana dijelaskan diatas, makaPENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada panitia PILKADES danjuga keberatan melalui surat kepada TERGUGAT (BPD). Yang pada pokoknyaPENGGUGAT tidak terima atas hasil pemilihan tersebut dan atau penolakancalon No 1 (SUMINI) sebagai calon terpilih.

Sehingga hasil pemungutan suara patut untuk dibatalkan danselanjutnya dilakukan pemilihan ulang ;Bahwa selain itu panitia juga bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tatatertib menyangkut soal saksi calon. Menurut keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi No. O1/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALADESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 20132019tertanggal 20 Mei 2013.

khususnya pada Pasal 22ayat (1) serta tidak melakukan unsur kecurangan karena hal ini semua juga sudahdilandaskan pada kesepakatankesepakatan yang telah disepakati bersama oleh ParaPihak dengan tanpa mengesampingkan aturan yang ada ;Jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka9 bahwa terkait argumen dari Penggugat mengenai adanya kelebihan suara sebanyak3 (tiga) yang dianggap illegal apabila dihapur akan terjadi jumlah sama diantarakedua calon sehingga dapat dilakukan pemilihan

ulang berdasarkan pada ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala DesaPasal 25 ayat (2) jo Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2007 tentang PedomanPelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Pasal 33 (2) jo Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Nomor :01/PAN.PILKADES/V/2013 Pasal 15 ayat (2) hal ini sangat mengadaada bahkanjustru bertentangan

Atau dilakukaan Pemilihan ulang di TPS 47 dengan alasanadanyaindikasi kecurangan dalam bentuk pemilih yang tidakterdaftar dalamDPT serta indikasi penggiringan dan ketidaknetralan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang untukmemilin Calon Kepala Desa Nomorurut 5 (lima) danmemerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk tidakHalaman24dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.menerbitkan Surat Keputusan tentangPengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin dan Pelantikan KepalaDesa Terpilin ditunda

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rekapitulasi HasilPemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Wanaherang Periode 2021 2027 Kecamatan GunungPutri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020,khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;4.Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan suratkeputusan TUN untuk melaksanakan pemilihan ulang padaTPS 23 dan TPS 47 Desa Wanaherang, KecamatanGunung Putri, Kabupaten Bogor;5.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan suratkeputusan TUN untuk melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS23 dan TPS 47 Desa Wanaherang , Kecamatan Gunung Putri,Kabupaten Bogor;5.

TUNGGUL TH.SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode20012006.Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapurauntuk melakukan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati KabupatenJayapura Periode 20012006 dengan membentuk Panitia Khusus dan PanitiaPemilihan yang baru sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang untuk mendukung dalildalilnya

PerolehanSuara : 100;Nomor Urut Calon : 2Hasil PerolehanSuara : 7101;5e Bahwa dalam Berita Acara tersebut Penggugat atau yang mewakili yaitu saksiPenggugat tidak mencantumkan tandatangan, sebab hal yang mustahilpenghitungan suara dilakukan berbarengan atau setidaktidaknya dilakukansebelum Pemungutan suara selsesai, apalagi dalam pelaksanaannyapenghitungan suara sempat terhenti karena ada keributan, dengan demikianadalah Rekayasa belaka dibuat Berita Acara tersebut dan karenanya tidak sahdan harus dilakukan pemilihan

ulang;e Bahwa bersumber dari dasar yang salah yaitu Berita Acara Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu dengan Nomor : 11/PANPILWU/XII/2011 yangdilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011, maka segala tindak lanjutdari hasil penghitungan tersebut seperti:1 Berita Acara Rapat Penetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang dilakukan padatanggal 22 Desember2 Keputusan Bupati Indramayu Nomor

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Desa LaranganJambe Kecamatan Kertasemaya KabupatenIndramayu; 5.

Bahwa selanjutnya khusus terkait dengan fakta yang mohon sebutkan padaangka 10 huruf a sampai dengan huruf j permohonan ini, maka sudahselayaknya demi hukum dilakukan pemilihan ulang di TPS huruf a sampaidengan huruf f, serta TPS lainnya yang akan kami buktikan lebih lanjutdalam persidangan pembuktian perkara aquo ;14.Bahwa argumentasi hukum di atas didasarkan pada perintah Undangundang (UU) sebagaiman terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah Pasal 104 ayat (2) yang pada pokoknya

Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang di TPSTPSyang kami uraikan dalam posita di atas dan TPSTPS lainnya yangberdasarkan faktafakta di dalam persidangan terbukti secara sah danmeyakinkan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suaradan penghitungan suara;7.

Mewajibkan tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang denganmenyertakan H. Mahyudin,S.IP sebagai Calon Kepala Desa sesuai denganhasil seleksi administratif dan hasil skoring Pemilihan Kepala Desa DumanKecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 10 dari 37 hal.

Putusan Nomor 28/G/2019/PTUNMtr.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugattelah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat menolak dalildalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya oleh Tergugat.A.GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR) / POSITA TIDAKMENDUKUNG PETITUM GUGATAN1.Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 disebutkan sebagaiberikut :.Mewayjibkan tergugat untuk melaksanakan pemilihan

ulang denganmenyatakan H.

Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desaperiode 20182023 di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan AngkolaJulu Kota Padangsidimpuan sesuai dengan prosedur dan tata cara yangditetapkan dalam hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5.

ACA selaku Ketua KPPS 01 Desa Nyanggai;Bahwa menurut keterangan Ketua KPPS waktu itu belum ada dari pihakkemanan ;Bahwa di TPS 01 Desa Nanga Nyanggai sudah diadakan pemilihan ulang jadihakhak pemilih tetap tersalurkan;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan;3. Markus, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan :Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi selakuPanitia Pengawas Desa Pemilihan Umum Kab.

haltersebut; Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut banyak pihak yangdirugikan atau kehilangan hak pilihnya dan secara terpaksa maka dilakukanpencoblosan surat suara ulang di TPS tersebut; Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undangundang dansudah menyalahi prosedur dan sudah melanggar pasal 510 Undangundang no7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bahwa selang bebarapa hari setelah ada rekomendari dari Baswalu Kabupatendi daerah tersebut pada tanggal 25 April diadakam pemilihan

ulang yang jumlahpemilinnya sesuai dengan yang awal;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan;4.

Memerintahkan Turut Tergugat mensahkan Penggugat sebagaiPemenang secara aklamasi pemilihan RT.19 Kelurahan Berbas PantaiHalaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2021/PN Bonatau mengadakan Pemilihan Ulang Ketua RT.19 Kelurahan BerbasPantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang dengan membentukKepanitiaan baru yang jujur adil dan bijaksana tanpa unsur Nepotisme;Bila majelis Hakim berpendapat lain.

Serdangtentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa PaluhKurau atas nama Selamat yang diterbitkan Tergugat dengan dasar Surat CamatHamparan Perak No.141/21/2009 tanggal 6 Januari 2008 tersebut yang nyatanyata diketahui dari proses pelanggaran dan kecurangan Pemilihan KepalaDesa Paluh Kurau tanggal 20 Desember 2008, maka patut dan wajar SuratKeputusan Tergugat No.251 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tersebutharus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;Bahwa selanjutnya untuk menghindari Pemilihan

ulang Kepala Desakhususnya Desa Paluh Kurau yang membutuhkan biaya yang cukup besar, danuntuk menghindari kerugian baik moral maupun materil masyarakat Desa PaluhKurau dan Negara maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua PangadilanTata Usaha Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Paluh Kurau atas nama Selamat yang diperoleh daripelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa PaluhKurau