Saksi Abdul Haris Kaliky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan ini Saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaanTindak Pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 November2016, di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kecamatan Seram BaratKabupaten Seram Bagian Barat;Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi ada laporan

d 12.00 WIT dan sore mulai jam 15.00 WIT s/d18.00 WIT.Bahwa saksi menerangkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kampanyeadalah penyampaian Visi dan Misi dan Program dan pada dialog merekaada menjurus kesitu;Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hasil temuan kampanyedi luar jadwal, hanya berupa barang bukti hasil rekaman;Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Seram BagianBarat dan tugas Saksi: Pentahapan setiap tahapan Pemilu

, Mengawasipelaksanaan pemilu, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Menerimasetiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meneruskan laporanpelanggaran yang bukan menjadi kKewenangan Panwas kepada instansiyang berwenang;Bahwa kejadian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, KecamatanSeram Barat di Desa Kawa, Dusun Patinia;Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN MshBahwa benar hari selasa tanggal 15 November 2016, adalah jadwalnyaPencalonan Terdakwa bersama Tim Suksesnya tetapi hanya

saja telahlewat jam yang sudah ditetapkan;Bahwa sebelum ke Dusun Patinia, Terdakwa berkampanye di DesaKawa, dan di Dusun Patinia sudah ditunggu oleh para simpatisanterdakwa;Bahwa saksi menerangkan dalam Undang undang Pemilu dilarangkampanye ditempat ibadah;Bahwa saksi menerangkan kalau hanya mampir shalat danmenyampaikan yelyel itu tidak termasuk kampanye;Bahwa Terdakwa ini hanya melanggar jam berkampanye;Bahwa kami terima laporan yang sudah diklarifikasi di tingkat kecamatan;Terhadap keterangan

Seram Bagian Barat.Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram BagianBarat (Bupati dan Wakil Bupati), saya berpasangan dengan Bapak Drs. Moh.YASIN PAYAPO, M.Pd sebagai Calon Bupati dan saya (TIMOTIUSAKERINA, SE. M.Si) sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa sesuai hasilkeputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, saya dan Bapak Drs.

dan calon terpilihanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dari setiap partai politikpeserta Pemilu pada setiap daerah pemilihan.

, perolehan kursi, calon terpilih danpenggantian calon terpilih dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten / Kota.

Pasal 50 ayat (1) huruf cPeraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehankursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang pada intinya mengaturtentang penggantian calon terpilih dimana Penggugat tidak lagi memenuhisyarat menjadi anggota DPRD kabupaten Bima .Karena sesuai dengan pasal 220 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo.

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan18910Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;Bahwa jawaban pada angka 8 (delapan) diatas sekaligus menjawab gugatan padaangka 7 (tujuh).

Pemilu Caleg terkait dengan penambahan suara dengan carayang tidak halal yang diduga dilakukan Penggugat.

SUTARMIDJI, SH, M.Hum dan CalonWakil Walikota IR.H.EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT,yaitu LANJUTKAN, BERJUANGUNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT .Bahwa benar Berdasarkan Undangundang No. 15 tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu pasal 1 angka 5 yang disebut penyelenggara pemiluadalah : lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang yang terdiri atas Komisipemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsipenyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan18Wakil Presiden secara

Menyerahkan daftar pemiluih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadirdan pengawas pemilu lapangan.c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.d. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS.e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan olehsaksi pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu, dan masyarakat pada haripemungutan suara.f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungansuara dan setelah kotak suara disegel.g.

Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuatsertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkanya kepada saksipeserat pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS.h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilulapangan ;i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.j.

Kota Baru Pontianak Kota.Bahwa Terdakwa bukan tim Kampanye salah satu pasangan calon walikotadan wakil walikota dalam pemilu walikota dan wakil walikota tahun 2013tersebut.Bahwa Terdakwa termasuk dalam penyelenggara pemilu walikota dan wakilwalikota tahun 2013 jabatan saya selaku Ketua KPPS di TPS 16 Kel. Kota BaruPontianak Selatan.

Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu walikota danwakil walikota Pontianak tahun 2013 diluar jadwal yang telahditentukan tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan suratundangan pemilu dengan melampirkan alat peraga kampanyeyang berbentuk kartu yang terbuat dari kertas ukuran sekira 5 x 7cm bergambar pasangan calon walikota H.SUTARMIDJI, SH.

Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1Saksi Abdul Haris Kaliky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan ini Saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaanTindak Pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram

, Mengawasipelaksanaan pemilu, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Menerimasetiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meneruskan laporanHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Mshpelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwas kepada instansiyang berwenang;Bahwa kejadian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, KecamatanSeram Barat di Desa Kawa, Dusun Patinia;Bahwa benar hari selasa tanggal 15 November 2016, adalah jadwalnyaPencalonan Terdakwa bersama Tim Suksesnya tetapi hanya

saja telahlewat jam yang sudah ditetapkan;Bahwa sebelum ke Dusun Patinia, Terdakwa berkampanye di DesaKawa, dan di Dusun Patinia sudah ditunggu oleh para simpatisanterdakwa;Bahwa saksi menerangkan dalam Undang undang Pemilu dilarangkampanye ditempat ibadah;Bahwa saksi menerangkan kalau hanya mampir shalat danmenyampaikan yelyel itu tidak termasuk kampanye;Bahwa terdakwa menyampaikan kampanyenya di luar Mesjid;Bahwa Terdakwa ini hanya melanggar jam berkampanye;Bahwa kami terima laporan yang sudah

Sus/2016/PN MshBahwa benar ada kegiatan silaturahmi dari pasangan calon dengannomor urut 4 (YAKIN) dengan masyarakat Dusun Patinia di masjid sesuaidengan video yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat saya(Drs. Moh.

Sus/2016/PN MshBahwa dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,sesuai hasil pengundian nomor urut pasangan calon, saya (Drs. Moh. YASINPAYAPO, M.Pd) adalah Calon Bupati sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA,SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Baratmendapat nomor urut 4 dengan slogan YAKIN. Bahwa menurut saya padahari Selasa tanggal 15 November 2016, saya (Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd) adalah Calon Bupati sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE.

Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R.

Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu; 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi; 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630; Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu

, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang

dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Terdakwa EDDI HOTMAN NASUTION, Terdakwa MARWAN ABADI PULUNGAN dan Terdakwa IRSAD LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara; 2.

IRSAD LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 309 UndangUndang No. 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD,;; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EDDI HOTMAN NASUTION, Terdakwa2. MARWAN ABADI PULUNGAN dan Terdakwa 3.

tersisa dari atas meja KPPS dan langsung membawakertas surat suara tersebut ke bilik suara dan mencoblos Peserta Pemilu dari PPP sebanyak5 (lima) kertas surat ...............5 (lima) kertas surat suara dan mencoblos Caleg DPRD dari PPP nomor urut 4 atas namaARPANUL HAKIM sebanyak 5 (lima) kertas surat suara, selanjutnya terdakwa EDDIHOTMAN NASUTION langsung menuju TPS II dan langsung mengambil kertas surat suarayang tersisa dari meja KPPS TPS Il dan mencoblos Caleg DPRD dari PPP nomor urut 4atas

nama ARPANUL HAKIM sebanyak 7 (tujuh) kertas surat suara, kemudian barudilakukan penghitungan surat suara, dengan demikian surat suara yang dicoblos terdakwaEDDI HOTMAN NASUTION menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahansuara yang dalam hal ini adalah caleg DPRD dari PPP nomor urut 4 atas nama ARPANULHAKIM.

Sedangkan terdakwa MARWAN ABADI PULUNGAN juga sebagai saksi dari PartaiDemokrat pada TPS juga mengambil kertas surat suara yang tersisa dari meja KPPS TPS sebanyak 10 (sepuluh) kertas surat suara dan mencoblos Caleg DPRD peserta Pemilu dariPartai Demokrat nomor urut 3 atas nama AHMAD KAMIL, kemudian baru di lakukanpenghitungan surat suara, dengan demikian surat suara yang dicoblos oleh terdakwaMARWAN ABADI PULUNGAN menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahansuara yang dalam hal ini Caleg

DPRD peserta Pemilu dari Partai Demokrat nomor urut 3 atasnama AHMAD KAMIL.

kecualinya;Menimbang, bahwa hak dan kewajiban seorang warga negara juga diaturoleh Undangundang termasuk juga Hak atas bantuan hukum merupakan hakasasi manusia, Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstiutsi (UUD 1945)khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di depan hukum;Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, bahwa perbuatanTerdakwa adalah perihal tentang tindak pidana pemilu

Saksi MUSLIADI BIN MUSTAFA ALI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mbo Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengantindak pidana Pemilu yang telah dilakukan oleh terdakwa tentang memberisuara lebih dari 1 kali di TPS sewaktu PILKADA tanggal 15 Febuari 2017; Bahwa setahu saksi terdakwa mencoblos TPS Desa Babah Ilseung karenasaksi sebagai penyelenggara di KPPS tersebut dan ada melihat terdakwamemberikan suaranya

IDRIS ALI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1.Bahwa ahli mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan denganperkara tindak pidana pemilu perihal tentang pemberian suara Ibih dari 1kali yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak suara;Bahwa ahli merupakan Ketua KIP Aceh Barat yang juga merupakananggota Komisioner sebagai penyelenggara PILKADA yang dilaksanakanpada tanggal 15 Febuari 2017 di Aceh Barat;Bahwa sebagai penyelenggara KIP Aceh Barat juga melakukan platihanteknis dan

Gampong ManggieKecamatan Panon Reu Aceh Barat dan mendaftarkan dirinya pada petugas TPSGampong Manggie dengan menyerahkan surat keterang pengganti KTPElektonik, dan petugas TPS menyerahkan 2 (dua) lembar surat suara kepadaTerdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bilik pencoblosan dan setelah Terdakwamencoblos, Terdakwa keluar dalam bilik lalu memasukan surat suara yang telahdicoblos Terdakwa ke dalam masingmasing kotak suara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa ketentuanUndangUndang pemilu

/Kota; Bahwa pada pasal 467 UndangUndang Pemilu Tahun 2017 tentangPemilihan Umum pada pokoknya berbunyi (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketaproses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KeputusanKPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonanpenyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3)Permohonan penyelesaian sengketa proses

) sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a.

KPU dan PartaiPolitik calon peserta Pemilu Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik PesertaPemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 173; b.

tidak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum men gatur : nese rence ncn rc cc ccc nce nce nce ncePasal 270 ayat (3) : Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRDkabupaten/ kota, calon anggota DPRD kabupaten/ kota, juruKampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yangditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/Pasal272 ayat(1) : Pelaksana Kampanye Pemilu

Umum yaitupartal politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRDkabupaten/ kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calonyang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden danWakil Presiden, sehingga peserta pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten adalahPartai POlitik ~=~ nne nn nnn mn nnn nen nnn nnnmnnnnmennnnnnmnmmnnnnnMenimbang, bahwa berdasar bukti T7 berupa Nama PelaksanaKampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019

MARSELINUS LITONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SE telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 277 jo. Pasal86 Ayat (2) huruf e UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, DPRD ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SEdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaanselama 6 (enam) bulan.3.

USMAN, S.Ag:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan dengannya ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danmembenarkan keterangannya tersebut ;e Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telahterjadi tindak pidana Pemilu pada hari Sabtu Tanggal 01 Februari 2014sekitar pukul 14.00 Wita s/ 16.00 Wita bertempat di GedungAssamalewuang Lingk. Battayang Kel. Banggae Kec.

Pasal 86 ayat (2) huruf e UUNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.2.Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu ;Dilarang mengikutsertakan pegawai negeri sipil ;ad. 1 Unsur Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana kampanyePemilu adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orangseorang

, dan organisasi yang18ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota (Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 1 tahun 2013), dan yangdimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untukmeyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programPeserta Pemilu ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenaiapakah kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanyepemilu atau tidak sebagai berikut :Bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Menyatakan terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SE. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Pemilu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebutdengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda23sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

FATMAWATY HADJU, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;3.

pesertakampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.

BerdasarkanUndangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum padaangka 35 bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihaklain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilihi denganmenawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Padapasal 270 ayat (2) pelaksana kampanye pemilu anggota DPRDProvonsi terdiri dari atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRDProvinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orangseorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggotaDPRD Provinsi. Pasal 272 ayat (1) harus didaftarkan ke KPU dan ayat(2) diberikan tembusan ke Bawaslu. Apakah unsur ini memenuhi?...

/2019/PN Gtopeserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk olehpeserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian masingmasing subyekhukum yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta KampanyePemilu, dan Tim Kampanye Pemilu tersebut di atas, dihubungkan denganfakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akandipertimbangkan apakah kedudukan atau kapasitas Terdakwa

atau) yang selanjutnya disebut sebagaiKampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjukoleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,misi, program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu, kemudian pengertianmengenai Kampanye Pemilu ini juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 35UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanHalaman 25 dari 34, Putusan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN GtoUmum yang menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah

benar adanya dimana PemilihanKepala Desa Cilalawi adalah masuk dalam katagori pemilihan yang berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku umum sebagaimana disyaratkandalam pasal 149 ayat (1) KUHP, maka Kepolisian Sektor Sukatani, Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Purwakarta berwenang untuk menyidik, menuntut,memeriksa dan mengadili atas dugaan tindak pidana pemilihan yang berdasarkanketentuan perundangundangan umum sebagaimana disayaratkan dalam peraturanperundangundangan mengenai Pemilu

tersebut diatas ;Bahwa apa bila tindak pidana yang dituduhkan oleh JPU kepada terdakwa adalahtindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan umum, maka dengan merujuk pada pasal 266 ayat (1) sampai dengan ayat(6) UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, maka Majelis HakimPidana Pengadilan Negeri Purwakarta adalah tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara dalam Pemilihan Kepala Desa, karena yang berhak adalahMajelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

berkas dari JPU ke Pengadilan palinglama 5 hari dan Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara palinglama 7 hari ;Bahwa dari bukti adanya laporan pengaduan yaitu laporan polisi Nomor : LP/649/B/VIN/2013/JBR/Res.Pwk/Sektor, tertanggal 24 Agustus 2013 yang menjadikanterdakwa sebagai terlapor dan sampai dengan proses persidangan berjalanmemasuki tahap Eksepsi tanggal 20 Pebruari 2014 dimana saat ini klien kamisebagai terdakwa, maka batas waktu untuk penuntutan terhadap perkara pidanadalam pemilu

terhadapterdakwa telah daluwarsa berdasarkan Pasal 261 s/d Pasal 265 UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu sebagaimana diuraikan oleh Sdr.Penasehat Hukum dalam Eksepsi/keberatan pada halaman 8 sampai denganhalaman 9.

Menurut kami Penuntut Umum alasan tersebut keliru dan PenasehatHukum tidak memahami peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyar Daerah adalah UndangUndang yang secara khusus mengaturpelaksanaan Pemilihan Umum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah bukan untukPemilihan Kepala Desa, dan UndangUndang tersebut

Menyatakan Terdakwa I ANSYAHRUL MUKMININ bin PAOYIN dan Terdakwa II RANDI SAPUTRA alias RANDI bin HERI. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan

Pada lembar kedua (Data Rincian Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD) terdapat peserta pemilu nomor urut 11, atas nama LENI ANDRIANI SURUNUDDIN, B.bus., M.Com dengan perolehan suara tertulis 103 dan terdapat bekas hapusan menggunakan Tipe-X;dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 Warna Silver Bis Biru;dikembalikan kepada Saksi HASNAWATI, S.Pd.;5.