Langgam Inti Hibrido Bahwa terkait Konversi Sementara Lahan telah mendapatdukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat dariDinas Kehutan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/1910, tanggal 15 Mel2004 dan juga telah mendapat persetujuan dari Gubernur Riauberdasarkan Surat Persetujuan Konversi Sementara Lahan Nomor:522.2/EKBANG/05.08, tanggal 01 Juni 2004; Bahwa ketika lahan seluas + 3.100 (tiga ribu seratus) Hatersebut dialinkan kepada PT.

Rekomendasi Konversi Sementara Lahan Nomor:522.2/PK/1910, tanggal 15 Mei 2004 dari Dinas Kehutanan ProvinsiRiau;e. Persetujuan Konversi Sementara Lahan Nomor:522.2/EKBANG/ 05.08, tanggal 01 Juni 2004 dari Gubernur Riau;f. Persetujuan Prinsip Pembangunan Kelapa Sawit Nomor:504/DPMPTSP/2017/35, tanggal 08 Desember 2017 atas nama PT.Persada Karya Sejati;g. Surat Keterangan Tata Ruang Nomor:005/Bappeda/ILH/2018/124, tanggal 01 Maret 2018;h.

dan Surat Ukur no. 86/2013 seluas + 18 .966MP, masingmasing tertanggal 1 juli 2013, disebut sebagai bukti T.XX; Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Kehutanan Pekanbar No.522.2/Pemhutl/2388 tanggal 22 Agustus 2014 perihal tdak adanya pengesahanRKUPHHKHTI 10 tahun Oeriode 20112012 milik PT.

Sari Hijau Mutiara di DinasKehutanan Provensi Riau, disebut sebgai bukti T.XXI;Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Kehutanan Pekanbaru No. 522.2/DishutTU/2293 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Penghentian Kegiatan PT. Sari HijauMutiara di Kecamatan Kemuning dikarenakan tidak memenuhi keawajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Disebut sebagai bukti T.XXil;Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Kehutanan Tembilahan No.522.2/DishutTU/2293 tanggal 10 September 2014 Perihal Penghentian Kegiatan PT.

Dan kemudian atas SuratPermohonan Izin Tebang yang kedua dari SOEMOREDJO LOSOalias SOEMO LOSO tertanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Nomor :28/HK/LPBH/V/2001, juga telah dijawab oleh Kepala DinasPerhutani dan Konservasi Tanah Blora dengan Surat Nomor : 522.2/257/2001 tertanggal 06 Juni 2001 yang isinya : Permohonan izintebang/pemotongan kayu yang dimohonkan SOEMOREDJO LOSOalias SOEMO LOSO belum dapat dipenuhi karena belum dapatpembuktian penyelesaian sengketa kepemilikan lahan tersebutantara Perum Perhutani

LPBH/XI/200, tanggal 1 Nopember 2000Halaman 96 dari 104 Halaman Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT SMGdan belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT, untuk itu SOEMOLOSO mengajukan kembali izin penebangan untuk yang kedua kalidengan suratnya Nomor : 28/HK/LPBH/2001, tanggal 28 Mei 2001 ;Menimbang, bahwa atas permohonan dari SOEMO LOSO untukizin penebangan kayu jati sebanyak 557 pohon tersebut, oleh KepalaDinas Perhutani dan Konservasi Tanah Blora memberikan suratjawaban. bertanggal 8 Maret 2001, Nomor : 522.2

/99/2001 dan surattertanggal 6 Juni 2001 Nomor : 522.2/257/2001 yang pada pokoknyamenyatakan belum bisa dikeluarkan izin penebangan / pemotongankayu jati karena belum didapat pembuktian penyelesaian sengketakepemilikan lahan tersebut antara Kepala Dinas Perhutani danKonservasi Tanah Blora ( TERGUGAT ) dengan pemohon ( SOEMOLOSO ) ;Menimbang, bahwa kemudian atas penolakkan tersebut,SOEMOLOSO mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Nomor Gugatan 44/G.TUN/2001/P.TUN SBY.

Fotocopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/3811 tertanggal 27 Nopember 2014 perihal Tunggakan PenggantianNilai Tegakan. (Bukti P15A);B. Fotocopi Surat PT. Peranap Timber Nomor 035/PRT/PKUXII/2014tertanggal 1 Desember 2014 perihal Penjelasan dan Keberatan atasPembayaran Penggantian Nilai Tegakan a.n. PT. Peranap Timber d/hPT. Uniseraya (Bukti P15B);C.

Fotocopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tertanggal 29 Desember 2014 perihal Persetujuan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri (RKT UPHHKHTIl) Tahun 2014 a.n. PT. Peranap Timber diKabupaten Pelalawan. (Bukti P15D);E.

Fotocopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/39tertanggal 08 Januari 2015 perihal Arahan/Perbaikan Buku, Peta RKTUPHHKHTI Tahun 2015 An. PT. Bina Duta Laksana di KabupatenIndragiri Hilir. (Bukti P15F);16. Fotocopi Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie,Staatsblad 1847 Nomor 23, Pasal 2.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitumengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa untuk menentukan kayu tersebut masuk ke dalam kriteriahasil hutan maka harus dibuktikan dulu jika kayu tersebut berasal atau diperoleh darikawasan hutan; 22 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Nunukan No.522.2

Sultengberdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No:522.2/11518/PEMMANIMBAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ManimbayaHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Dglatas nama ASMADI dan diketahui oleh Camat Balaesang Tanjung atasnama SYAIFULLAH KALAPE, S.Sos pada tanggal 20 Juni 2011;Bahwa Sdr. SUKMAN tidak pernah melakukan penebangan ataupengolahan kayu dilahan (kebun) milik saksi tersebut;Bahwa saksi memiliki kebun yang beralamatkan di Dusun III DesaMaimbaya Kec.

Sultengberdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No:522.2/11518/PEMMANIMBAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ManimbayaHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Dglatas nama ASMADI dan diketahui oleh Camat Balaesang Tanjung atasnama SYAIFULLAH KALAPE, S.Sos pada tanggal 20 Juni 2011;Bahwa Sdr. SUKMAN tidak pernah melakukan penebangan ataupengolahan kayu dilahan (kebun) milik saksi tersebut;Bahwa saksi memiliki kebun yang beralamatkan di Dusun III DesaMaimbaya Kec.

Langgam Inti HibridoBahwa terkait Konversi Sementara Lahan telah mendapat dukungan dariDinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat dari Dinas KehutanProvinsi Riau Nomor: 522.2/PK/1910, tanggal 15 Mei 2004 dan jugatelah mendapat persetujuan dari Gubernur Riau berdasarkan SuratPersetujuan Konversi Sementara Lahan Nomor: 522.2/EKBANG/05.08,tanggal 01 Juni 2004;Bahwa ketika lahan seluas + 3.100 (tiga ribu seratus) Ha tersebutdialinkan kepada PT.

Rekomendasi Konversi Sementara Lahan Nomor: 522.2/PK/1910,tanggal 15 Mei 2004 dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau;e. Persetujuan Konversi Sementara Lahan Nomor: 522.2/EKBANG/05.08, tanggal 01 Juni 2004 dari Gubernur Riau;f. Persetujuan Prinsip Pembangunan Kelapa Sawit Nomor:504/DPMPTSP/2017/35, tanggal 08 Desember 2017 atas nama PT.Persada Karya Sejati;Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Plw Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota g.

Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Kesempurnaan untuk Kapal MotorPenangkap Ikan atas nama Hasan Husaini Nomor 522.2/563/XII/DISHUBTRK/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta telahbermeterai cukup, kKemudian diberi tanda (T.6);Hal. 17 dari 43 Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Trk7.

1997, diberi tanda T4 ;5Fotocopy Surat KOMANDO RESOR MILITER 102 PANJU PANJUNG KOMANDO DISTRIKMLITER 1016 No.B/155/VII/1997 perihal Undangan, tertanggal 11 Juli 1997 , diberi tandaT5 ;6Fotocopy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Dinas PertanianTanaman Pangan Cabang Dinas Palangka Raya No.218/PD.330/6/1997 perihal PersetujuanPembukaan Lahan Pertanian/Perkebunan, tertanggal 23 Juni 1997, diberi tanda T6;7Fotocopy Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kahayan No. 522.2

1997, diberi tanda T4 ;5Fotocopy Surat KOMANDO RESOR MILITER 102 PANJU PANJUNG KOMANDO DISTRIKMLITER 1016 No.B/155/VII/1997 perihal Undangan, tertanggal 11 Juli 1997 , diberi tandaT5 ;136Fotocopy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Dinas PertanianTanaman Pangan Cabang Dinas Palangka Raya No.218/PD.330/6/1997 perihal PersetujuanPembukaan Lahan Pertanian/Perkebunan, tertanggal 23 Juni 1997, diberi tanda T6;7Fotocopy Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kahayan No. 522.2

Hutani Sola Lestarim( RKU );e Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan ProvinsiRiau Nomor : Kpts / 522.2 / PK / 0913, tentangpengesahan rencana kerja tahunan pengusahaanhutan tahun 2003, An. PT.

1997, diberi tanda T4 ;5Fotocopy Surat KOMANDO RESOR MILITER 102 PANJU PANJUNG KOMANDO DISTRIKMLITER 1016 No.B/155/VII/1997 perihal Undangan, tertanggal 11 Juli 1997 , diberi tandaT5 ;6Fotocopy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Dinas PertanianTanaman Pangan Cabang Dinas Palangka Raya No.218/PD.330/6/1997 perihal PersetujuanPembukaan Lahan Pertanian/Perkebunan, tertanggal 23 Juni 1997, diberi tanda T6;7Fotocopy Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kahayan No. 522.2

KUHP tanpamempertimbangkan secara matang tentang UndangUndang Dasar1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) perubahan kedua Jo UndangUndang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ProvinsiPapua Jo UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah jo UU No. 545 Tahun 999, karena adanya otonomi Khusus BagiProvinsi Papua, maka Gubernur Provinsi Papua telah membuatkebijakan dengan memberikan ijin Pemungutan Hasil Hutan KayuMasyarakat atau IPKMA sesuai dengan Surat Gubernur Provinsi PapuaNo: 522.2

1997, diberi tanda T4 ;5Fotocopy Surat KOMANDO RESOR MILITER 102 PANJU PANJUNG KOMANDO DISTRIKMLITER 1016 No.B/155/VII/1997 perihal Undangan, tertanggal 11 Juli 1997 , diberi tandaT5 ;6Fotocopy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Dinas PertanianTanaman Pangan Cabang Dinas Palangka Raya No.218/PD.330/6/1997 perihal PersetujuanPembukaan Lahan Pertanian/Perkebunan, tertanggal 23 Juni 1997, diberi tanda T6;7Fotocopy Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kahayan No. 522.2

Nomor 714 PK/Pdt/2017kemudian mengurus RKT Tahun 2005 hasilnya terbitlan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS 522.2/PK/5504tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHKHT) Tahun 2005 an. KUD.Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja TahunanUPHHKHT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai Surat Nomor O6/KUDBJLAX/2004, tanggal 15 September 2004.

Setelah memenuhi kelengkapanpersyaratan prosedur diatas kemudian ditindaklanjuti dengan KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/5504Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHKHT) Tahun 2005An. KUD. Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana KerjaTahunan UPHHKHT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai surat nomor06/KUDBJL/IX/2004, tgl 15 September 2004;RKTUPHHKHT Tahun 2005 yang dikantongi KUD.

Bina Jaya Langgam seluas 1.887Hektar di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2003, PenggugatRekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengurus RKTtahun 2005 hasilnya terbitlan Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor KPTS 522.2/PK/5504 tentang Pengesahan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman (RKTUPHHKHT) Tahun 2005 an. KUD. Bina Jaya Langgamsetelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT KUD.

BinaJaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan pada tanggal24 Januari 2003, Penggugat Rekonvensi kemudian mengurus RKT Tahun2005 hasilnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan PropinsiRiau Nomor KPTS 522.2/PK/5504 Tentang Pengesahan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman(RKTUPHHKHT) Tahun 2005 An. KUD. Bina Jaya Langgam setelahmembaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT KUD. Bina JayaHalaman 98 dari 135 hal. Put.

Setelah memenuhi kelengkapan persyaratanprosedur diatas kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS = 522.2/PK/504 TentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHKHT) Tahun 2005 An. KUD. BinaJaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHkKHT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai Surat Nomor O06/KUDBJLAX/2004,tanggal 15 September 2004;RKTUPHHKHT Tahun 2005 yang dikantongi KUD.

BinaJaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan pada tanggai24 Januari 2003, Penggugat Rekonvensi kemudian mengurus RKT Tahun2005 hasilnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan PropinsiRiau Nomor KPTS 522.2/PK/5504 Tentang Pengesahan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman(RKTUPHHKHT) Tahun 2005 An KUD. Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT KUD.

Ahmad Rifin, tanggal 4 September 2001 ;Surat Izin Land Clearing Nomor : 522.2/1116/Pem dari BupatiMuaro Jambi An. H. Ahmad Rifin, tanggal 25 September 2001 ;Pelaksanaan Keliling Batas PT. EWF Nomor : 593/686/Pem dariAn. Bupati Muaro Jambi, Setda (Saleh Zainuddin, BA), tanggal 21Juli 2002 ;. Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 56 Tahun 2003 dari BupatiMuaro Jambi An. Asad Syam, tanggal 29 Januari 2003 ;Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 570 K/Pid/20108.

Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mendasarkan kerugiannyapada substansi pengaturan dalam PM Kominfo No.32 Tahun 2013yang dianggap atau dinilainya bertentangan dengan UU No.32 Tahun2002 ~tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan peraturanpelaksanannya, sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka Ill.FaktaFakta Hukum, halaman 522.2. Bahwa faktafakta yang diuraikan dalam gugatan menunjukkanadanya keberatan Para Penggugat terhadap normanormapengaturan dalam PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 dimaksud.

P5 : Copy dari foto copy surat Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 10Nopember 1988 Nomor 522.2/2730/Eko tebtang pelarangan membukahutan tanpa izin;6. P6.1: Copy dari foto copy surat pernyataan atas nama Anita tanggal 10Nopember 2010 yang menyatakan adanya ganti rugi pada Janimatas lahan rambahannya di lokasi Kelompok Tani Belawa Jaya;7.