Ditemukan 187 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
320255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VII6)adalah sebagai berikut:"Menimbang, mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amended and Restate Loan Agreement, dan UnderwritingAgreement, bahwa dalam perianiianPerianiian tersebut tercantum "perianiiantersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukumnegara bagian New York" (shall be construed in accordance with andgoverned by the laws of the State of New York);Bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan perjanjianperjanjian tersebutharus diajukan
    kewenangan tersebut.Lebih lanjut kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung YangTerhormat memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dariMahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali(PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 381K/2006, sebagaimanatertuang pada hal. 299 Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 445/PK/2007:Menimbang, mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amended
    Nomor 947 K/Padt/201457.selanjutnya diperbaharui dengan Amended and Restated Loan Agreementtanggal 29 September 1995, Tergugat melalui Tergugat XII menawarkanskenario berupa suatu transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumensemu yang merupakan transaksi kedua namun menyangkut utang yangsama, dimana penggugat dibuat seolaholah Penjamin (Guarantor) terhadaptergugat sampai V;Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365KUHPerdata, adalah perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat)
    rekayasa dan penyelundupan hukum yangdilakukan oleh para Tergugat sampai dengan Tergugat V dan TergugatXIll, sebagaimana didalilkan Penggugat, merupakan perbuatan paraTergugat/ sepihak yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugatsehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak memenuhi pengertianperbuatan melanggar hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365KUHPerdata, dan karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yangdiajukan oleh Penggugat Haruslah Ditolak;Bahwa apalagi dalam Bagian Pendahuluan Amended
Register : 30-11-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK;
7734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat baru33mendalilkan ketidakabsahan seluruh dokumen tersebut setelah mereka(Penggugat dan Tergugat XIII) cidera janji dalam melakukan pembayaranhutangnya;6 Tujuan Pembentukan Loan (hal.284)Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tujuan pembentukan LoanAgreement adalah agar Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapatmeminjam dana dari Tergugat XIII yang bulatbulat dananya notabeneberasal dart Perjanjian Indenture.7 Pendapat Mahkamah Agung (hal.298299)"bahwa apalagi dalam Bagian Pendahuluan Amended
Putus : 27-12-2012 — Upload : 18-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Desember 2012 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Inggris (registrasi No. 1774537) vs 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA; 2. PT. MITRA ADIPERKASA, Tbk;
727674 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the reasons set out above paragraph 71 of my award is amended to readas follows (the only changes being to subparagraphs (f) and (g):a I declare that the Exclusive licence agreement between the parties dated 23January 2007 ("the Agreement") is a valid agreement which is binding on the parties;b I confirm the declarations made in my award on Jurisdiction dated 14 June2010, namely that:i.
Register : 29-10-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 100/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal 18 Desember 2015 —
9884
  • danmentaati Perjanjian Keagenan atau kesepakatan yang telah dibuatnya.D KEWAJIBAN PENGGUGAT BERDASARKAN ~ PERJANJIANKEAGENAN :20 Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:The terms and conditions governing the relationship between the Carrierand the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices andprocedures as notified to the Agent from time to time and set fourth in theIndonesia Domestic BSP Procedure,version 1.1 October2001 ( The Manual), as amended
Register : 19-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BINTAN LAGOON RESOR Diwakili Oleh : STEFANY OKTARIA SIMORANGKIR SH
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
10062
  • and that, inorder to maintain the harmony,aesthetic appeal and standards ofthe Resort it may be necessary forthe First Party to impose certainrestrictions, rules or regulationsupo the Premises or any partthereof in respect of externalstructure and appreance (andincluding, without limitation, the useand installation of religious shrines,air conditioners, and parabola etc).The Second party confirms andagrees to strictly comply with anysuch restrictions, rules orregulations as may be introducedor amended
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
7542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • As compensation for the technical Licensegranted to the Company, DIC is entitled to receive a runningroyalty based on certain percentage as stipulated in theHalaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/201 7agreement of the net sales value of certain products sold or selfconsumed by the Company.This agreement was amended for several times, most recently in2007 wherein the range of royalty rates was amended to becomefrom 1.2% to 1.7% and the termination of the agreement will beon 31 March
Register : 15-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 24/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
458530
  • Tentang Prosedur Penerbitan Obyek Sengketaa) Bahwa Tergugat menggunakan:1) Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Kecil:Pelelangan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KawasanOpas Indah Gedung Nasional, Kota Pangkalpinang yangditerbitkan 18 Januari 2019 Nomor 03/DOKIDB/PKPBB/I/2019;2) Guidelines for Procurement of Goods dan Works under IslamicDevelopment Bank Financing May 2009, Amended February 2012;3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah;4)
    Bahwa Tergugat tunduk pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa selain tunduk pada aturandasar pada Guidelines for Procurement of Goods dan Works underIslamic Development Bank Financing May 2009, Amended February2012 sebagai pedoman utama dari institusi yang menjadi Sumberpendanaan paket pekerjaan tersebut dan Dokumen Lelang Nomor03/DOKIDB/PKPBB/I/2019 tanggal 18 Januari 2019.
Register : 01-07-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54402/PP/M.XVA/15/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
2701092
  • Sesuai dengan PJBB ini, Bank berhak atas 75% dari laba bersihADMF sejak tanggal I Januari 2004.Pada tanggal 26 Januari 2004, Bank juga telah menandatangani Perjanjian Call Option,yang terakhir diubah dengan Amended and Restated Call Option Agreement tertanggal 25Nopember 2004, yang memberi hak kepada Bank untuk membeli sampai dengan 25%, danminimum 20%, dari total saham yang dikeluarkan oleh PT ADMF pada harga tertentu yangtelah disetujui.
Register : 21-09-2020 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
PT. KARYA INDO BATAM
Tergugat:
OXLEY BATAM PTE LTD
Turut Tergugat:
PT OXLEY KARYA INDO BATAM
417283
  • Agreement in Indonesia language 30(thirty) days after the date of this Agreement; and has noobjection to this agreement being signed both in Indonesiaand English;(c) It has read and fully understood the content andconsequences of this Agreement and has no objection to thisAgreement being signed in Indonesia and English;(d) In the event of any conflict between the English versionand the Bahasa Indonesia version of this Agreement, theEnglish version will prevail and the Bahasa Indonesia versionwill be amended
Register : 15-12-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN BATAM Nomor 791/Pid.B/2022/PN Btm
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ZULNA YOSEPHA,SH
2.DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
3.Abram Marojahan, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD SYUKRI Bin BAHARUDDIN
12337
  • 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE FURNISHED AS EVIDANCE OF INSURANCE PURSUANT TO ARTICLE 7 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992 Nomor 22188/221135/22071409GE/3 tanggal 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF SEAFARE REPATRIATION COSTS AND LIABILITIES AS REQUIRED UNDER REGULATION 2.5.2 STANDARD A2.5.2 OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006, AS AMENDED
    Nomor 22188/221135/22071409GE/4 tanggal 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen COVER NOTE dari SHIPOWNERS;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF SHIPOWNERS LIABILITY AS REQUIRED UNDER REGULATION 4.2 STANDAR A4.2.1 PARAGRAPH 1(b) OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006, AS AMENDED Nomor 22188/221135/22071409GE/5 tanggal 29 Juni 2022;
  • 5 (lima) lembar asli INSURED RISKS Nomor Policy 221135 dengan Nomor 22188/
Register : 28-02-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Conocophillips (GRISSIK), Ltd;Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH MIGAS)
125501
  • diakui secara fair oleh Tergugat, bahwa ketentuan Pasal 64 UU Migas jugaberlaku terhadap Tergugat sehingga Tergugat demi hukum tidak dapatmengeluarkan KTUN aquo yang pada akhirnya hanya ditujukan merubah ataupunmemaksa pihakpihak di dalam GTA untuk merubah isi GTA agar disesuaikandengan dokumen Access Arrangement yang disahkan melalui Surat KeputusanTergugat, apalagi Pasal 23.1 huruf (c) GTA, mengaturbahwa: 23.1 Entire Agreement; Amendments; Remedies and Waiver ;(c) This Agreement may not be varied, amended
Register : 15-12-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN BATAM Nomor 790/Pid.B/2022/PN Btm
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ZULNA YOSEPHA,SH
2.DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
3.Abram Marojahan, SH., MH
Terdakwa:
ZURRAHMAN AFRIANSYAH Bin SIHABUDIN CHODORI
13132
  • 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE FURNISHED AS EVIDANCE OF INSURANCE PURSUANT TO ARTICLE 7 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992 Nomor 22188/221135/22071409GE/3 tanggal 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF SEAFARE REPATRIATION COSTS AND LIABILITIES AS REQUIRED UNDER REGULATION 2.5.2 STANDARD A2.5.2 OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006, AS AMENDED
    Nomor 22188/221135/22071409GE/4 tanggal 29 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen COVER NOTE dari SHIPOWNERS;
  • 1 (satu) lembar asli dokumen CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF SHIPOWNERS LIABILITY AS REQUIRED UNDER REGULATION 4.2 STANDAR A4.2.1 PARAGRAPH 1(b) OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006, AS AMENDED Nomor 22188/221135/22071409GE/5 tanggal 29 Juni 2022;
  • 5 (lima) lembar asli INSURED RISKS Nomor Policy 221135 dengan Nomor 22188/
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
254139
  • Bahwa menurut article 20.8 pada Kontrak Framework subcontractagreement S11D2017092701WBF1: This agreement may not be altered,modified, amended, changed, rescinded or discharge in whole or in part,except by a written agreement by both parties. Bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti, diamandemen, dibatalkan baik sebagian ataupunseluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis diantara para Pihak.
    Dalam Pasal 20.8 diatur sebagai berikut:This Agreement may not be altered, modified, amended, changed,rescinded, discharged in whole or in part, except by a written Agreementexecuted by both PartiesAdapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:Perjanjian ini tidak boleh diganti, dimodifikasi, diamandemen, diubah,dibatalkan, diberhentikan seluruhnya atau sebagian, kecuali melaluiPerjanjian tertulis yang diadakan oleh kedua belah Pihak.Hal. 51 dari 98 hal.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RIO TINTO INDONESI
5046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunisi dan ketentuan tersebut telah mengalami perubahan;Pihakpihak yang melakukan kontrak tidak bisa keluardari ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya, walaupunpemerintahan berganti;d) Dalam membaca Undangundang, biasanya terdapatkalimat UndangUndang nomor sekian yang merupakanperubahan kesekian dari UndangUndang nomor sekian,atau dalam bahasa inggris adalah as amendea, karenaKontrak Karya tidak ditulis as amended, berarti yangdipakai tetap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
175143
  • 2018, Hal Surat Ketetapan Lebih Bayar SBPTahun 2013 dan 2014, ditujukan kepada PresidenChevron Geothermal Salak, Ltd, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;; Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016,ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat danTingkat Il seluruh Indonesia, (fotokopi dari fotokop)) ;Amendment No. 1 to Gunung Salak Amended
    Nomor 34 Tahun 2010,Tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan AtasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak YangTerutang, (fotokopi dari fotokopi) ;Amendment No. 1 To Gunung Salak Amended AndRestated Joint Operation Contract butir 7 lampiran IIIJOC, (fotokopi dari fotokopi);Perubahan Nomor 1 Kontrak Kerja Sama OperasiGunung Salak Yang Diubah Dan Dinyatakan Kembali,tanggal 26 Pebruari 2002, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi R.l.Nomor 10/P/MW/PERTAMBEN/1981
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — JAU TAU KWAN Bin JAU JU MING vs 1. PT. SRI REJEKI ISMAN, 2. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
281263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satu darimultilateral agreements tersebut adalah Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Perjanjianmengenai Aspekaspek Perdagangan atas Hak KekayaanIntelektual), yang memuat aturanaturan hukum di bidang Hak Ciptadan secara tegas mendasarkan aturanaturan dalam Konvensi Berne(Berne Convention 1971Berne Convention for the Preotection ofLiterary and Artistic Works, signed on 9 September 1886, Paris Act of24 July 1971 as amended on 28 September 1979) (Vide Pasal
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
8856 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Section 9 of the Original PPA is amended by adding anew Section 9.4 as follows:2. 9.4 Restructuring Settlement Payments:1) 9.4.1 On or before the last day of each month duringthe RSP Term, Seller will provide an invoice to PLNdated as of the last day of such month, and,following the timely receipt of such invoice, PLN willpay Seller thirty (30) days after the last day of suchmonth an amount equal to the Rupiah equivalent ofUS$4,000,000 (each a Restructuring SettlementPayment) as set forth in Appendix
Register : 24-06-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 27 Desember 2016 — NICHOLAS MARK OGDEN( Penggugat) PT. BINTAN LAGOON RESOR ( Tergugat)
10533
  • Tpgthe Resort it may be necessary forthe First Party to impose certainrestrictions, rules or regulationsupo the Premises or any partthereof in respect of externalstructure and appreance (andincluding, without limitation, the useand installation of religious shrines,air conditioners, and parabola etc).The Second party confirms andagrees to strictly comply with anysuch restrictions, rules orregulations as may be introducedor amended from time to time aswell as any zoning, planning,environmental or
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
689510875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Subsection (1) of section 932.703,Florida Statutes, is amended, a new subsection (2) isadded, and present subsections (2) through (8) areredesignated as subsections (3) through (9),respectively, to read:932.703 Forfeiture ofexceptions.contraband article;(1) (a) Any contraband article, vessel, motor vehicle,aircraft, other personal property, or real propertyused in violation of any provision of the FloridaContraband Forfeiture Act, or in, upon, or by meansof which any violation of the Florida ContrabandForfeiture
    amount involved is notcommensurate with the business, fi nancial orearning capacity of the person;(2) If any transaction indicates a clear deviationfrom the profi le or previous transactions of theperson;(3) If a person opens, maintains or controls anaccount with a covered institution not in his ownname or registered business name unless authorizedunder existing law;(4) If a person has structured transactions in orderto avoid being the subject of reporting requirementsunder Republic Act No. 9160, as amended
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013
Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
544310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum KarenaPutusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bertolak BelakangDengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Telah MempunyaiKekuatan Hukum Tetap (Final Dan Mengikat);Untuk diketahui oleh Majelis hakim yang mulia, bahwa pada tanggal 7 Oktober2010, telah diputus perkara Arbitrase dengan nomor IDSR Case 129100009 diLondon antara Pemohon dengan Para Termohon Kasasi yang telahmemenangkan Pemohon Kasasi dengan putusan antara lain sebagai berikut:V Amended