Ditemukan 1477018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : datar dalam damai dapat darah
Penelusuran terkait : Koreksi dasar Anggaran dasar Koreksi dasar dpp Tidakan korupsi terhadap pembangunan gedung sekolah dasar Yonatan tunbonat vs kepala sekolah dasar negeri 051 tarakan; Sukamto Kepala sekolah dasar no.060926 Walikota medan Kabulkan Lphkkn yang digunakan oleh kpk sebagai dasar penetapan penyidikan Kepemilikan saham Akta pendirian perusahaan(anggaran dasar perusahaan) Pembelian lahan Bunyi amar putusan; perubahan pasal yang menjadi dasar putusan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pendidikan
Register : 10-04-2008 — Putus : 23-06-2008 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2008 — Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
210 — 102
  • Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
    Jika dihitung sejak bulan Oktober 2006sampai dengan Maret 2007 (6 bulan), makagaji dan pendapatan lain yang sah yangberhak diterima Penggugat adalah Rp. 1.306.200, x6 bulan = Rp. 7.837.200, ;Bahwa surat keputusan Tergugat objek sengketa aquo cacat yuridis baik ditinjau dari sudut formalproseduralnya maupun materi substansialnya dankarenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dalam surat keputusan Tergugat objek sengketaa quo, dasar pemberhentian Penggugat adalah karenaPenggugat melanggar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 27-11-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 5 Maret 2024 — Penggugat:
Yudith Edida Agustina Hutasoit
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut
30 — 12
  • Penggugat:
    Yudith Edida Agustina Hutasoit
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 07-12-2022 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
HJ.MUNA ALIAS HJ. KAMMUNA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/BUPATI SIDRAP
2.PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG/CAMAT WATANG SIDENRENG KAB. SIDRAP
3.PEMERINTAH DESA TALUMAE/KEPALA DESA TALUMAE, KEC. WATANG SIDENRENG, KAB. SIDRAP
Turut Tergugat:
DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/KETUA DPRD KAB. SIDRAP
67 — 33
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3151 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DASAR USAHA, dk.
409 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASAR USAHA, dk.
    Gugatan tidak memiliki dasar hukum:;3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau p/uriumlitis consortium,4.
    Posita merupakan dalildalil konkret tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadatuntutan. Uraian tentang kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa harusdijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut meruapkanpenjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukumyang menajdi dasar yuridis daripada tuntutan;Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain :a. Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akandiajukan;b.
    objek sengketa; Dasar Fakta (feitelijke grond)Memuat pernyataan mengenai: Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung denganatau di sekitar hubungan hukum yang terjadi anatara Penggugatdengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat: Atau penjelasan faktafakta yang langsung berkaitandengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkanPenggugat;o.
    uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yangmenjadi dasar yuridis daripada gugatan;Halaman 19 dari 25 hal.
    Bahwa selain itu di dalam uraian fundamentum petendi/posita,Para Pemohon Kasasi secara jelas telah menyebutkan dasar hukum dandasar fakta atau uraian kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yangmenjadi dasar gugatan a quo. Para Pemohon Kasasi telah secara jelasmenjelaskan mengenai hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasidengan Para Termohon Kasasi yang berkaitan dengan materi atau objekyang disengketakan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
274 — 121
  • strong>DALAM EKSEPSI

    Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah
    : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai Mata Pelajaran Agama yang Cukup, sehingga YONATAN TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas III Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan
    Penggugat:
    YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas Ill Sekolan Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehHalaman 17 dari 102 HalamanPutusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMDpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional,
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas III Sekolah Dasar.
    dan pendidikan menengahterdiri atas : a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;Pasal 3Ayat (1) : Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar danpendidikan menengah meliputi aspek :a.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
Terbanding/Penggugat : YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
70 — 0
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Terbanding/Penggugat : YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 05-04-2024 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 44/Pid.C/2024/PN Gpr
Tanggal 5 April 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
ADITYA TINTA HERMAWAN Bin DASAR
5 — 3
  • Menyatakan terdakwa ADITYA TINTA HERMAWAN BIN DASAR, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ;

    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;

    3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah

    Penyidik Atas Kuasa PU:
    SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
    Terdakwa:
    ADITYA TINTA HERMAWAN Bin DASAR
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN BLORA Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bla
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.LAMAN Bin SENTONO
2.JUDI Bin DASAR
29 — 17
  • Menyatakan Terdakwa I LAMAN Bin SENTONO dan JUDI Bim DASAR tersenbut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama menebang pohon didalam Hutan Tanpa Memilki Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang"

    2.

    Menjatuhkan kepada Terdakwa I LAMAN Bin SENTONO dan JUDI Bim DASAR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh Bulan) dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4.

    Penuntut Umum:
    HERDIAN RAHADI, SH
    Terdakwa:
    1.LAMAN Bin SENTONO
    2.JUDI Bin DASAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-08-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — SEKOLAH DASAR NEGERI DADAPAN 2, DK
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKOLAHDASAR NEGERI DADAPAN 2, DK
    Salmi) telah didirikanbangunan gedung rumah tembok permanen Sekolah Dasar Negeri Dadapan2 Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang oleh Tergugat dan sebagian dari tanah tersebut juga digarap/kerjakan/dikuasai olehDakimin (Tergugat II), dan untuk selanjutnya atas tanah tegalan/pekaranganseluas kurang lebih 5.500 m? (lima ribu lima ratus meter persegi) tersebutdisebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;4.
    Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang telah menguasai,mengerjakan dan mendirikan bangunan gedung rumah tembok permanenSekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan,Kabupaten Rembang di atas tanah tegalan/pekarangan obyek sengketa milikPenggugat tersebut yang tanpa hak dan tanpa terlebih dahulu mintaijin/persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah adalah perbuatanTergugat dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum;5.
    Bahwa atas perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dari Para Tergugatyang telah menguasai, mengerjakan dan mendirikan bangunan gedungrumah tembok permanen Sekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang di atas tanah tegalan/pekaranganobyek sengketa milik Penggugat, telah jelas menimbulkan kerugian bagiHalaman 2 dari 171 hal. Put.
    Menyatakan menurut hukum perbuatan dari Tergugat dan Tergugat Ilmenguasai dan mengerjakan dan mendirikan bangunan gedung rumahtembok permanen Sekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang di atas tanah obyek sengketatanpa ijin/tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik sah atas tanahobyek sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum;5.
    Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground), pasalpasal ketentuan dalam hukum/peraturan yang manayang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya. Demikianjuga mengenai fakta dasar/peristiwa hukum (fatelijke ground) yang diajukanjuga tidak jelas. Oleh karenanya dalil gugatan seperti itu tidak memenuhisyarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie);c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-10-2019 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 736/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat:
1.SUBIYAKTO
2.Zulham Effendi Mukhtar SH, CN (Kuasa dari SUBIYAKTO )
Tergugat:
1.Sekolah Dasar. Negeri No. Nol Enam Nol Sembilan Dua Enam
2.Sekolah Dasar. Negeri No: 060926
59 — 12
  • Penggugat:
    1.SUBIYAKTO
    2.Zulham Effendi Mukhtar SH, CN (Kuasa dari SUBIYAKTO )
    Tergugat:
    1.Sekolah Dasar. Negeri No. Nol Enam Nol Sembilan Dua Enam
    2.Sekolah Dasar. Negeri No: 060926
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
217 — 146
  • Penggugat:
    YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
    Dengan demikian, Objek Sengketa diterbitkan denganmengabaikan hak PENGGUGAT atas pembelajaran remedial, sertaditerbitkan dengan dasar penilaian yang tidak sah secara hukum,sehingga merugikan bagi PENGGUGAT.
    (Vide Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar olehPendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar danPendidikan Menengah).
    Dengan demikian ObjekHalaman 25 dari 75 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMDSengketa juga telah melanggar program pemerintah dalam pendidikannasional ;38.Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Dasar dan Alasan Gugatanparagraf 16 angka 1 gugatan ini, PENGGUGAT telah dipersulit dengandibiarkan tinggal kelas di tingkat Il sekolah dasar selama 3 tahunberturutturut, oleh TERGUGAT, sematamata karena dirinyamempertahankan keyakinan agamanya, tanpa alasan dan dasar hukumyang jelas, sebanyak tiga kali
    Sebagaimana dijelaskan dalam gugatanini, yakni mengenai dasar penilaian yang tidak lengkap, antara laintanpa pemberian pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan,tanpa pemberian remedial, tanpa ada pendampingan' secaraberkesinambungan, serta menolak lagu rohani yang sesuai keyakinanPENGGUGAT, seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang jelasmengenai kurikulum, cara dan metode penilaian, serta programpemberian pendidikan di sekolah.
    , untuk alasanalasanpermohonan penundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas II Sekolah Dasar.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 8 Januari 2019 — Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding; MELAWAN Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat/Terbanding;
99 — 18
  • Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding;MELAWANTerbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat/Terbanding;
    PUTUSANNomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg7 a, Ze 2 2AEP ie 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANGmemeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkatbanding telah menjatuhkan putusan antara:Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan,pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di KabupatenPemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding;MELAWANTerbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikanSekolah Dasar, tempat
    bandingtersebut harus dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan denganseksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pemalang NomorPutusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 2 dari 7 halaman2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan,dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas dasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-07-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI II BANDUNG, Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG, Dkk vs HASANAH, Dkk
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINASPENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI II BANDUNG, CqKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG, Dkk vs HASANAH, Dkk
    PUTUSANNomor 302 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINASPENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI Il BANDUNG, CqKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG;PEMERINTAH RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, CqGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI
    Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa dengan mendirikanbangunan Kantor KUA, Kantor Lurah dan Sekolah Dasar oleh Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat Ill tanpa alas hak yang sah adalah merupakanperbuatan melawan hukum;.
    Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahanuntuk memimpin toman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA),taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasahiotidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolahmenengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB), seklah mengenah atas/madrasah aaliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyh kejuruan (SMK/MAk), atau sekolah menengah atasluar biasa (SMALB) yang bukan sekolah
    hakimuntuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum:menyatakan gugatantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)...cacat formil yangdapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yangbersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapatditerima. antara lain sebagai berikut: (4) Gugatan obscuur libel.
    KOTAMADYA DATI IlBANDUNG, Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG dan kawanHalaman 21 dari 23 hal.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
496 — 148
  • Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta
    Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai pada Mata Pelajaran Agama yang Cukup sehingga YOSUA IMANUEL TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas V Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum
    Penggugat:
    YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas V Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas V Sekolah Dasar.
    Bukti P10Ayub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 dan tandaditerima, tanggal 4 Agustus 2020 (foto kopi dari fotokop)) ;Surat Keberatan kedua atas tidakdiberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari BapakAyub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 10 Agustus 2020 dan tandaditerima (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Permohonan Perlindungan HukumKepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan,dengan Surat Nomor: 27/TJLO/VII/2020, tanggal
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Putus : 19-12-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 685/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 19 Desember 2013 — KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA JAKARTA BARAT
96 — 37
  • KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA JAKARTA BARAT
    ,MH, yang berkantor di Taman Vila Meruya Blok C3 No. 14, MeruyaSelatan, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 November 2013, selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGAT ;KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTAKEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA JAKARTA BARAT, berdomisili di Gedung B Lantai 11, Kantor Walikota JakartaBarat, Jalan Kembangan Raya No.2, Jakarta Barat, selanjutnya di sebutsebagai TERGUGAT ;Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
427 — 169
  • Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta
    Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/ 0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai Mata Pelajaran Agama yang Cukup, sehingga MARIA DENISIA TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas VI Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum Tergugat
    Penggugat:
    MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas VI Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut:(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas VI Sekolah Dasar.
    Bukti P10051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 dan tandaditerima, tanggal 4 Agustus 2020 (foto kopi dari fotokop)) ;Surat Keberatan kedua atas tidakdiberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari BapakAyub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 10 Agustus 2020 dan tandaditerima (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Permohonan Perlindungan HukumKepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan,dengan Surat Nomor: 27/TJLO/VII/2020, tanggal 18Agustus 2020 dan tanda diterima (foto kopi
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Bks
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARIA HASTUTI,SH
Terdakwa:
DERRY HP SEMBIRING BIN DASAR SEMBIRING ALS KARO
138 — 15

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Derry HP Sembiring Bin Dasar Sembiring als Karo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
    Penuntut Umum:
    MARIA HASTUTI,SH
    Terdakwa:
    DERRY HP SEMBIRING BIN DASAR SEMBIRING ALS KARO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — BESKINUR, dkk. vs PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU RI. (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BESKINUR, dkk. vs PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU RI. (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
    sebagai sekolahan;Bahwa Penggugat merintis sekolan kejuruan SMK PGRI 3 denganmeminjam gedung Sekolah Dasar Negeri saat ini sungguh berat, selainkarena tidak ditunjang dengan fasilitas dan sarana yang memenuhi syarat;Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, dimana pada tahun 1995Penggugat dan kawankawan seperjuangan membangun sebuah gedungyang direncanakan untuk pendirian Politeknik Swasta di Malang, bangunantersebut berdiri di atas tanah:Halaman 2 dari 44 hal.
    Tresna Umar Syamsuri (PenggugatII);Akta Jual Beli Nomor 37/70/2009, tanggal 12 November 2009 dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT atas tanah yang terletak diKelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, luaskurang lebih 105 m7, tertulis atas nama Susapto (Penggugat VII);Dimana saat pembangunan akan selesai bertepatan dengan adanyaperaturan Pemerintah yang menyatakan sekolanh swasta yangmenempati gedung Sekolah Dasar Negeri harus pindah;Halaman 3 dari 44 hal. Put.
    Nomor 1185 K/Pdt/2017Bahwa Penggugat selaku pendiri awal dari SMK PGRI 3 dan Penggugat selaku Kepala Sekolah saat itu berinisiatif untuk memindahkan sekolah darigedung Sekolah Dasar Negeri ke gedung milik Penggugat yang rencanasemula untuk Politeknik Swasta di Malang, bahwa dengan terlaksananyaperpindahan gedung sekolah semula sewa dari Sekolah Dasar Negeri danpindah ke gedung milik sendiri dengan fasilitasfasilitas dan seluruh saranayang ada dan menunjang sehingga sekolah baik dan favorit, yang
    Akan tetapi tidak dijelaskan secara terperincisarana dan prasarana itu berupa apa, berapa jumlahnya, serta tidakdijelaskan dasar hukum dalil gugatan yaitu sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memiliki seluruh property yang ada baik yang bergerakmaupun benda tetap sebagai sarana dan prasarana sekolah.
    Yopa Mitra Pergani, personifikasijajaran komisaris dan direksinya adalah perbuatan melawan hukum,sehingga seluruh kepemilikan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Miliktersebut cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum:;Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah berhenti sebagai KepalaSekolah SMK PGRI 3 Malang, akan tetapi buku tabungan Bank JatimNomor Rekening : 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang masihHalaman 13 dari 44 hal. Put.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 73/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
Terbanding/Penggugat : MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
70 — 0
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Terbanding/Penggugat : MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Pbm
Tanggal 12 Oktober 2017 — Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 , 7. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 24 ,
66 — 20
  • Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 , 7. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 24 ,
    Dasar Negeri 24 dahuluSekolah Dasar Negeri No VI.
    siapa Sekolah Dasar Negeri No 6 dan SekolahDasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dahuluSekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.
    Sekolah Dasar Negeri No 6dan Sekolah Dasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulin Timur KotaPrabumulih dahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri NoVl sudah dibangun pada masa Kepala Desa Djenalam Bin Djair ;Bahwa, Saksi tidak pernah membuat ataupun membantu pembuatan PapanNama Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VIBahwa, Djenalam tidak pernah keberatan tanahnya tersebut dibangun ataudidirikan Sekolah Dasar Negeri No 6 dan Sekolah Dasar Negeri No 24Kecamatan Prabumulih Timur
    Negeri No 6dan Sekolah Dasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulihdahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.
    Prabumulih Timur Kota Prabumulihdahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.