Bahwa judex fatie tingkat pertama telah melanggar azas hukum acaraperdata (azas audi et alteram partem) atau mengabaikan objektifitasfungsi peradilan.Bahwa judex factie tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutungyang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama) hanyamempertimbangkan keterangan saksisaksi yang diajukan Terbanding dalamperkara ini, tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi saksi yangdiajukan Pembanding ;Bahwa adapun keterangan saksisaksi yang diajukan

diperhitungkan dengan bunga deposito bankpertahun sebesar 7 % maka total bungan sebesar Rp. 34.651.500,oleh karena limit pembayaran yang dijanjikan Tergugat paling lamapada pencairan Dana BOS triwulan II tahun 2018 atau paling lamatanggal 30 Juni 2018 maka waktu 9 bulan yang dihitung Penggugatdipandang beralasan dan jumlah bunga uang yang dituntutnyadipandang masih dalam jumlah yang wajar dan pantas, maka jumlahbunga uang yang dituntut Penggugat dapat dikabulkan ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Fatie

Karenanya,menurut hukum, putusan Judex Fatie tersebut haruslah dibatalkandalam pemeriksaan tingkat banding ini.Maka berdasarkan segala uraian atau alasanalasan dalam MemoriBanding sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohondengan hormat kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi18Denpasar dan atau yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemberikan putusan sebagai berikut :I.

2 Ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,dilain sisi Judec fatie tidak pernah mempertimbangkan pasal 55 Ayat (1 )KUHP, namun amar putusan meletakan Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Terdakwa sebagai yang bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :a.

adalah karena Jual Beli sehingga secarahukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus membuktikan adanya Jual Bellidimaksud dan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rutengharus mempertimbangkan terlebin dahulu apakah Jual Beli tersebutadalah Sah atau Tidak secara hukum ;Lain daripada itu, kondisi psiko sosial yang dialami para Penggugatsebagai korban tuduhan G 30 S PKI dimana ayah para Penggugat bapakNicetas Narung ditembak mati tanoa proses peradilan sama sekali tidakdipertimbangkan oleh judex fatie

ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yangditujukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dibuktikankebenarannya, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikanpenghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan aquo haruslahditolak oleh Majelis Hakim perkara aquo, sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung RI sebagai berikut; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3September 1975"Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pulabelum diperiksa oleh Judex Fatie

dengan tidakadanya Perjanjian maka tidak ada Wanprestasi ;Bahwa ketika dalam Posita dalam 8 memori banding pembandingyang pada intinya menyatakan "......... menjadikan gugatan tidakjelas adalah sangat fatal dan tidak mencerminkan pertimbanganhukum dari suatu) Pengadilan Kelas 1A, Para Terbandingberpendapat majelis hakim perkara no 135/Pdt.G/2019/PN.Smndalam memutus sudah memenuhi persyaratan dalarn Pasal 178HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, sehingga judex fatie

Jikalau dari awalsudah tahu kalau surat menyurat tersebut FIKTIF, maka tidak akanmungkin mau saksi TOMMY/ROMMY untuk menyerahkan sejumlahuang tersebut kepada saya; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya berpendapat judex factiesalah dalam menerapkan unsure pasal ini;Yang Mulia Majelis Hakim;Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati;Oleh karena Judex Fatie salah dalam mengetrapkan unsure pasal, maka sudahsewajarnya dan saya dibebaskan dari segala bentuk hukuman danmemerintahkan kepada Penuntut Umum

sebenarnya terungkap dipersidanganadalah Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batulicintelah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding dahuluPengugat dan Pihak Para Terbanding dahulu Para Terbanding untukmengajukan buktibukti dan saksisaksi serta telah mempertimbangkanHalaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2019/PT.BJMsemua keterangan saksisaksi di persidangan walaupun tidak semuasetiap perkataan yang diucapkan oleh saksisaksi di persidanganditulis dalam pertimbangan hukum Judex Fatie

No. 854 K/Pdt/2009Dengan demikian, Judex Fatie didalam memeriksa dan mengadili perkaraaquo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,oleh karena mana putusan perkara aquo harus dibatalkan ;Keberatan Ketiga :Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dikuatkanoleh Pengadilan Tingkat Banding, tidak memenuhi persyaratan yangdiwajibkan dan ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku yangmengancam batalnya putusan yakni tidak memenuhi syarat materilsebagaimana

Lanny Setjahusada, dan perusahaan jugadihukum membayar hakhak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensisampai dengan putusan Judex Fatie diucapkan sebagaimana tertuangpada putusan Judex Factie kendati hakhak a quo dibayarkan terhadapPara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang secara faktualtidak dipekerjakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, makadengan memperhatikan rasa keadilan kepada kedua belah pihakberdasarkan ketentuan Pasal 100 UndangUndang No. 2 Tahun 2004atas PHK a quo Tergugat

Bahwa Majelis Hakim Yudex Fatie Pengadilan Negeri Samarinda telah ragudan kurang jeli dalam memutus perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari :a).b).Bahwa diktum putusan tidak memuat PUTUSAN SELA, pada haldalam gugatan Penggugat Intervensi memohon adanya putusan seladan dalam pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 25telan telah dipertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan selatertanggal 5 April 2016;Berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 16Agustus 2016, telah dilepaskannya

dari sita Jaminan atas tanahseluas 447 M2 (Sseharusnya 448 M2) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor04021 yang menjadi obyek jual belli antara PembandingIntervensi/Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi dan II;Bahwa oleh karenanya maka putusan Yudex Fatie Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 26 September2016 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demitegaknya hukum dan keadilan;Berdasarkan halhal terurai diatas, maka PembandingIntervensi/Penggugatintervensi

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor:112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021, telah merusaksistem hukum perbankan dan menciderai rasa keadilan bagi duniaperbankan pada umumnya dan khususnya pada PEMBANDINGkarenadalam putusan yang telah diambil judex fatie meletakan pertanggungjawaban tanpa batas pada PEMBANDING ( absolut liability ) yang tidakdikenal dalam Pasal 1367 ayat 5 KUHPerdata dan hal ini jelas bisamembahayakan dunia perbankan, bahwa Judex fatie Pengadilan NegeriAmbon

lain bahwa ke 32 sertifikat hak milik yang saat inidikuasai Terdakwa, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Tangerang, pada tanggal 31 Desember 1981, keadaan fisiktanahnya tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No.1112,GS.6828, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1113,GS.6829, Sertifikat Hak Milik No. 1114, GS.6830, Atas nama PT.49TJITARIK, diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional KabupatenTangerang, pada tanggal 12 Maret 1997;37.Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fatie

TJITARIK, diterbitkan Oleh KantorPertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, pada tanggal 12 Maret1997;38.Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fatie halaman 82 Alinea ke 3 yangmenyatakan sebagai berikut :bahwa namun demikian berdasarkan faktafakta sebagaimanadiuraikan diatas, mengenai keadaan fisik tanah antara ke 26 (duapuluh enam) Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Pidana, karenauntuk menentukan Status kepemilikan seseorang atau Badan Hukumadalah

Dengan demikian, bukti P22 dan P7 tidak bernilaipembuktian dalam perkara a quo dan sehingga pertimbangan MajelisHakim halaman 81 paragraf 2 haruslah ditolak;Bahwa Majelis Hakim Judex Fatie telah keliru dalam menerapkanhukum dan mengabaikan faktafakta persidangan.

Balai Lelang Star (Star Auction) selaku pihak ketiga yangjasanya digunakan oleh Turut Terbanding Il (vide halaman 82 putusan incasu);Bahwa atas pertimbangan judex fatie PN Manado, maka paraPEMBANDING berkeberatan dan tidak sependapat, karena merupakankekeliruan yang patut diperbaiki oleh Yang Mulia Hakim pada tingkatanBanding;Bahwa sesungguhnya para PEMBANDING selaku pihak PENGGUGATmemiliki hak dan kewenangan untuk menentukan pihak mana yang patutuntuk ditarik serta diposisikan sebagai Tergugat atau

Bahwa terlebih dahulu perlu PARA PEMBANDING sampaikan kembalikepada Judex Fatie Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka BelitungHalaman 17 dari 49 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT.BBL18yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam Memori BandingPARA PEMBANDING ini bahwa Perkara Gugatan yang diajukanTERBANDING di Pengadilan Negeri Sungailiat yang tercatat dan terdaftardi bawah Register Perkara No. 56 / Pdt. G / 2017 / PN.

Peninjauan Kembali ini dimajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04Tahun 2014 tertanggal 28 Maret 2014 Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/II/2014 tentangpemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam SuratEdaran Mahkamah Agung R. tersebut, bahwa Permohonan Peninjauan Kembaliterhadap Praperadilan dapat diperbolehkan apabila ditemukan indikasipenyelundupan hukum dan dalam Judex fatie

adalah karena Jual Beli sehingga secarahukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus membuktikan adanya Jual Bellidimaksud dan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rutengharus mempertimbangkan terlebin dahulu apakah Jual Beli tersebutadalah Sah atau Tidak secara hukum ;Lain daripada itu, kondisi psiko sosial yang dialami para Penggugatsebagai korban tuduhan G 30 S PKI dimana ayah para Penggugat bapakNicetas Narung ditembak mati tanoa proses peradilan sama sekali tidakdipertimbangkan oleh judex fatie

Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan, lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan PerundangUndangan yang berlaku:Hal. 26 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/20091.Bahwa pertimobangan hukum Judex Fatie, Pengadilan Tinggi Medandalam halaman 7 putusan yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyimaksecara jelas bahwa Sunggu Sibarani pernah berperkara dengan margaSibarani Sitakkola dimana perkara tersebut dimenangkan oleh SungguSibarani dituangkan dalam