Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)4.1.Posita Gugatan (fundamentum petendi), tidak jelas dasarhukumnya dan juga tidak jelas dasar faktanya.Bahwa dalildalil gugatan Penggugat yang menjadi posita ataufundamentum petendi tidak terang isinya atau formulasi gugatantidak jelas dan tegas (duidelijk), karena selain tidak memuatdasar hukum (rechtelijk grond) bahwa ternyata kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan merupakan kesimpulankesimpulan subjektif sepihak yang cenderung bermakna bias tanpamenunjuk

suatu kejadian atau peristiwa yang tegas sehingga dapatdikategorikan tidak mempunyai dasar fakta ( feitelijk grond).Dikatakan tidak memuat dasar hukum (recttelijk grond), yaitu selain tidak jelas objek sengketanya apakah perbuatan melawanhukum ?

Dikatakan tidak memuat dasar fakta (feiteliike grond),mengingat kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanmerupakan kesimpulankesimpulan = subjektif sepihak dariPenggugat tanpa menunjuk suatu kejadian atau peristiwa yangtegas, sehingga dasar fakta dalam gugatan ini tidak jelas (obscuurlibel).

) maupun dalambentuk penguraian dasar fakta (feitelijke grond) maupunhubungan satu dengan lainnya, bahwa petitum ini samasekali tidak tergambar dalam uraian gugatan Penggugat,sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam daligugatan, tidaklah dapat diminta dalam petitum.Artinya bahwa antara posita dengan petitum gugatanPenggugat tidak sejalan (tidak sinkron), dimana hanyayang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalampetitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalilgugatan tidak dapat diminta

MA berpendapat, oleh karena petitumgugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima.Dari alasanalasan tersebut di atas, dengan dibuktikannya bahwa positagugatan (fundamentum petendi) tidak mempunyai dasar hukum (rechtgrond) dan tidak dibangun atas kategori peristiwa hukum (feiteleijke grond)dan juga adanya petitum yang rinci serta tidak memuat apa yang dimintakanbahkan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita, maka tidak dapatdisangkal bahwa gugatan dari Penggugat adalah

Pasal 1925 KUH Perdata), hal mana yang jugaditerangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi :Artinya : Bukti adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuanadalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain) .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka denganadanya pengakuan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yangtelah diajukan oleh penggugat tidak memiliki alasan hukum (no basic reason) karena tidakadanya dasar hukum (rechtelijke grond

) dan dasar fakta (feitelijke grond) sebagaipersyaratan materiil yang menjadi landasan dari gugatan yang telah diajukannya tersebut,maka oleh karena itu patut dinyatakan bahwa gugatan penggugat a quo tidak memenuhisyarat materiil ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 juga telah ditentukan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harusberdasarkan suatu alasan yang cukup, hingga dengan ternyatanya gugatan penggugat a quotidak memiliki alasan dan landasan

Yahya Harahap di dalam bukuHukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yangdianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum(rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) ;Menimbang bahwa, Petitum adalah berisi tuntutan apa saja yangdimintakan oleh Pemohon kepada hakim untuk dikabulkan, dengan demikiansuatu posita/fundamentum petendi mencakup bagian yang memuat alasanalasan berdasarkan keadaan kasusnya, dan bagian yang memuat alasanalasan yang berdasarkan

ke Pengadilan Agama Sanggau;Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, sebuah permohonan harusmemenuhi syaratsyarat tertentu agar permohonan tersebut menjadi sahmenurut hukum, salah satu diantaranya adalah posita permohonan(Fundamentum Petendi) harus diuraikan dengan jelas dan terang;Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita permohonan (FundamentumPetendi), setidaktidaknya terdapat dua unsur yang harus dimuat dalam positapermohonan (Fundamentum Petendi), pertama, harus memuat dasar hukum(rechtelijke grond

) yaitu berupa penjelasan mengenai hubungan hukum antaraPemohon dengan materi atau objek permohonan yang diajukan, kKedua, harusmemuat pula dasar faktafakta (feiteliike grond) peristiwa yang berkaitanlangsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon denganmateri atau objek permohonan, jika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, makapermohonan menjadi cacat formal dan dengan sendirinya menjadi tidak sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jikadihubungkan

obyek sengketa.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 1149.K/SIP/1975tanggal 17 April 1979 disebutkan bahwa ~ apabila di dalam suratgugatan tidak disebutkan dengan jelas batas batas tanah sengketamaka gugatan tidak dapat diterimab, Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan pasal 8 ayat (3) dan pasal112 ~wPenggugat menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalah GugatanPerbuatan Melawan Hukum akan Penggugat, senyatanya tidaksatupun menjelaskan dalil Penggugat yang memuat penjelasan dasarhukum (rechts grond

) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yangmendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan Samasekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yang dilanggaroleh para Tergugat.Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 Rv, telah ditetapkanbahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasan dankesimpulan yang jelas dan tertentu.M.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan,November 2009, halaman 58, menjelaskan bahwa ....Posita yangdianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yangjelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasarfakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubunganhukum

)ataupun dasar peristiwa (fetelijike grond), yang mendasari kualitas dariHalaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016.

/P N.Kngpenggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihaktergugat dan penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengandasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan fundamental petenditersebut di atas, maka Posita Surat Gugatan harus memuat penjelasan danpenegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubunganhukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitarhubungan hukum dimaksud;Menimbang

oleh Penggugat danTergugat, serta tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, yangmana hal tersebut juga diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya,hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidakpernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Dalil Gugatan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah tidakberdasarkan sengketa, sehingga dianggap tidak mempunyai Dasar Hukum(Rechtelijke Grond

), dan juga tidak mempunyai Dasar Fakta (Feiteliike Grond)yang menjadi dasar gugatan;Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, surat gugatan Penggugatjuga Kabur (obscuur libel), karena antara dalil gugatan atau posita(fundamentum petendi) dengan tuntutan Penggugat (petitum) adalah tidaksaling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat PakarHukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri, Juz Il, halaman 230, yangdiambil alin menjadi pertimbangan

Namun kewenangan itu terbatas pada halhal yang tegasditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebihdahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond) danselanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (feitelijke grond);Menimbang, bahwa terhadap perubahan Akta Kelahiran diatur dalamPasal 52 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatanperubahan

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan faktahukumnya (feitelijke grond);Menimbang, bahwa melihat bukti surat P1 (Kartu Keluarga) dan buktisurat P2 (Kutipan Akta Kelahiran), maka didapatkan fakta hukum bahwaPemohon bernama M.

Yahya Harahap di dalam buku Hukum AcaraPerdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkapmemenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond)dan dasar fakta (feitelijkke grond). Suatu fundamentum petendi mencakupbagian yang memuat alasanalasan berdasarkan keadaan kasusnya, danbagian yang memuat alasanalasan yang berdasarkan hukum. Tidak mungkinseseorang menuntut sesuatu kalau tidak dijabarkan dalam posita.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTANYA (FEITELIJKEGROND) DAN DASAR HUKUMNYA (RECHTS GROND)1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak terang atau isinyagelap, karena dasar hukum (rechts grond) dalam Gugatan tidak jelas danselain itu dasar fakta (feitelijike grond) yang diuraikan Penggugat jugatidak jelas;2.

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta(feitelijke grond) gugatan a quo karena Penggugat tidak menguraikandengan jelas peristiwa mana yang telah dilakukan oleh Tergugat yangdapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;3.

Gugatan penggugat kabur dan tidakjelas (obscuur libel) karena tidak jelas dasar faktanya (feitelijkke grond) dandasar hukumnya (rechts grond) karena Penggugat hanya menguraikanadanya peristiwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan lelang atas objekjaminan Penggugat, yaitu SHM No. 1609, yang dijadikan jaminan pinjamanPenggugat atas Perjanjian Kredit No. 020/PKULM/SKKT/IV/2012 tanggal27 April 2012 yang telah diresturkturisasi dengan Addendum PerjanjianKredit No. 007/ULMSKKT/PKRMR/I/13 tanggal 29 Januari

Sehingga posita gugatanharuslah memuat dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijkegrond).

Dari petunjuktersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap obyek sengketa aquo yang didalam posita gugatan terdapat 2 (dua) surat tanah membuat dasar fakta (feitelijkegrond) dari posita gugatan menjadi 2 (dua) dasar fakta (feitelijke grond)sehingga menjadi terdapat juga 2 (dua) dasar hukum (rechtelijke grond).

Dariadanya 2 (dua) dasar fakta (feitelijke grond) ini terungkap petunjuk juga jikaSurat Pernyataan Tanah No. 593.83/SPT/16/PEM/2013 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama SD Negeri 6 Ketapang tanggal 23 Januari 2013 (videbukti surat Penggugat bertanda P4, bukti surat Tergugat dan Tergugat Ilbertanda T .Il2) bukanlah dasar bagi penerbitan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor14 tanggal 21 Maret 2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur(vide bukti surat Tergugat dan Tergugat Il bertanda

videbukti surat Penggugat bertanda P4), bukti surat Tergugat dan Tergugat Ilbertanda T .Il2) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga dasar faktagugatan penggugat menjadi kabur karena obyek berupa Surat Pernyataan TanahNo. 593.83/SPT/16/PEM/2013 atas nama Tergugat yang bertindak atas namaSD Negeri 6 Ketapang tanggal 23 Januari 2013 (vide bukti surat Penggugatbertanda P4), bukti surat Tergugat dan Tergugat Il bertanda T I.Il2) tidakmempunyai dasar legalitas lagi sebagai dasar fakta (feitelijke grond

permohonan yang dijadikandasar tuntutan harus memenuhi syaratsyarat tertentu agar gugatan tersebut menjadi sahmenurut hukum, dalam hal ini berkaitan dengan posita gugatan (Fundamentum Petendi)Maupun petitum gugatan harus diuraikan dengan jelas dan terang serta memiliki dasarhukum;Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita permohon (Fundamentum Petendi),setidaktidaknya terdapat dua unsur yang harus dimuat dalam posita permohonan(Fundamentum Petendi), pertama, harus memuat dasar hukum (rechtelijke grond

) yaituberupa penjelasan materi sebagai dasar permohonan itu diajukan, kedua, harus memuatpula dasar faktafakta (feitelijkke grond) peristiwa yang berkaitan langsung denganhubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, jika kedua unsur tersebuttidak terpenuhi, maka permohonan menjadi cacat formil dan dengan sendirinya menjaditidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan izin Poligami terdapat dua syaratyang harus di penuhi oleh seorang suami yang ingin beristeri lebih

Yahya Harahapdi dalam buku Hukum Acara Perdata(hal. 58),Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhisyarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) Putusan No.552/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. Hal.6 dari 25 hal.b)dan dasar fakta (feitelijke grond).

Dalam Gugatan yang diajukanPENGGUGAT sama sekali tidak berisi dalidalil/dasar hukum (rechtelijkegrond) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan dalambuku unsur Gugatan yang memenuhi syarat dasar hukum (rechtelijkegrond) dan dasar fakta (feitelijike grond), sedangkan dalam Gugatan aquosama sekali tidak memenuhi syaratsyarat tersebut baik dasar hukum(rechtelijke grond) maupun dasar fakta (feitelijke grond) ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No

Hal.13 dari 25 hal.Bahwa seperti diketahui dasar hukum perbuatan melawan hukum dapatdijumpai dalam Pasal 1365 KUH Perdata, namun dalam dalil gugatan tidak adadisebut dasar hukum;Bahwa M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Halaman58) disebutkan Posita/Fundamentum Petendi harus memenuhi dua unsuryaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond);Bahwa berdasarkan kaedah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616K/Sip/1973 disebutkan gugatan yang tidak memberikan dasar

Nomor : 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986 ; posita atau fundamentum petendi yangtidak jelas dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelasa tetapi tidak dijelaskandasar fakta (fetelijke grond) adalah tidak memenuhi syarat formil, sehinggagugatan yang demikian harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie ) ;10 Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum diatas, maka dengan iniTERGUGAT I, mohon kepada

Nomor : 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986 ; posita atau fundamentum petendi yangtidak jelas dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelasa tetapi tidak dijelaskandasar fakta (fetelijke grond) adalah tidak memenuhi syarat formil, sehinggagugatan yang demikian harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie ) ;Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum diatas, maka dengan iniTERGUGAT II, mohon kepada

) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond), sehingga dalil gugatanyang seperti itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ;Menimbang, bahwa dimana unsur suatu posita atau fundamentum petendi yangdianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur yaitu :1 Dasar Hukum (Rechtelijke Grond), dimana memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objekyang disengketakan

; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan denganmateri atau objek sengketa ;2 Dasar Fakta (Rechtelijke Grond), dimana memuat penjelasan pernyataanmengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitarhubangan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objekperkara maupun dengan pihak Tergugat; atau penjelasan faktafakta yanglangsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yangdidalilkan Penggugat ;Sehingga posita yang dianggap terhindar dari cacat

obscuur libel adalah suratgugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijkegrond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijkegrond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud ;Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi diatas, setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti lebih lanjut gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa didalam posita gugatan, penggugat telah menguraikan dengan jelas dasar hukum(rechtelijke grond

Sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidakjelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatanmelawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.2.BahwaOleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasukgugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka sesuaiyurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnyadikesampingkan ;Sehingga gugatan perlawanan Penggugat tidak mengandung dasarhukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yangkuat

sebagai dasar mengajukan gugatan.Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugattelah didasarkan pada:dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, danb. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atautuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;Berdasarkan halhal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapatdikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel,sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan

Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebuttermasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (ObscuurLibel), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikiansudah seharusnya dikesampingkan ;Sehingga gugatan perlawanan Penggugat tidak mengandungdasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (FeitelijkeGrond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatanPenggugat telah didasarkan pada:Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 705/Pdt.G/2019/PN Mdn

dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR,dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitumatau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untukmenyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAKDAPAT DITERIMA.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut , Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang

2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa Untuk melakukanperceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akandapat hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidakpernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah tidakberdasarkan sengketa, sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum(Rechtelijkke Grond

), dan juga tidak mempunyai dasar fakta (Feitelijkke Grond)yang menjadi dasar gugatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat PakarHukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri, Juz Il, halaman 230, yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :atx, lo st r0) ud as: yb dbase 9S Ul e962 IS b pusingArtinya: Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakniPenggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Sengketa tersebut merupakantempat tinggal keluarga.Gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :Syarat Formil isi gugatanSalah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 8 No 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering)mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalildalil konkrit tentangadanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasantuntutan (posita/fundamentum petendi);Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :1) Dasar Hukum (Rechtelijkke Grond

) yang memuat penegasan ataupenjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat denganmateri dan objek yang disengketakan; dan antara penggugatdengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.2) Dasara Fakta (Feitelijkke Grond) yang memuat penjelasanmengenai :e Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan ataudisekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugatHalaman 7 Putusan No.129/PDT/2020/PT SMGdengan materi atau objek prekara maupun dengan pihaktergugat;e Atau penjelasan

faktafakta yang langsung berkaitan dengandasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkanpenggugat.Penjelasan dan penegasan dasar hukum (Rechtelijke Grond)yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atauperistiwa (Feitelijke Grond) yang terjadi disekitar hubungan hukumdimaksud.

tertanggal 04 November 2013 dengan nomor 25/PDT.G/2013/PN.TteBahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikanhubungan hukum antara Para Tergugat dengan gambar baliho yang menjadiobyek sengketa;Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terungkap dengan jelas siapa pelaku,pembuat dan pemasang baliho sehinga terlihat sangat jelas kuasa Penggugatmembuat gugatan menjadi sangat kabur;Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan paraTergugat karena antara dasar hukum (rechts Grond

) dengan fakta hukum(feitelijke grond) tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil, sehingga dikategorikan sebagai gugatan kaburkarena tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond), yusrisprudensi :Putusan MARI nomor .1145/PDT/1984 tanggal 21 September 1985 Nomor :250K/PDT/1984 tanggal 16 Januari 1986, Vide nomor 663K/Sip/1973tanggal 6 Agustus 1973;Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona alias salah orang yangdigugat, Penggugat seharusnya menggugat terhadap

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan paraTergugat karena antara dasar hukum (rechts Grond) dengan fakta hukum(feitelijke grond) tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil, sehingga dikategorikan sebagai gugatan kaburkarena tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond), yusrisprudensi :Putusan MARI nomor .1145/PDT/1984 tanggal 21 September 1985 Nomor :250K/PDT/1984 tanggal 16 Januari 1986, Vide nomor 663K/Sip/1973tanggal 6 Agustus 1973;Menimbang

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MEMILIKI UNSURFETELIJKE GROND DAN RECHTS GROND dengan uraian danpenjelasan sebagai berikut:Zels2.2.Bahwa sesuai fakta dari seturuh POSITA gugatan, bahwa PenggugatTidak Menjelaskan FETELUKE GROND (dasar fakta) dari gugatannya,yaitu dari siapa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa ???,sejak kapan ???, dan dengan cara/dasar apa memperolehnya???

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MEMILIKI UNSURFETELIJKE GROND DAN RECHTS GROND dengan uraian dan penjelasansebagai berikut:e Bahwa sesuai fakta dari seturun POSITA gugatan, bahwa PenggugatTidak Menjelaskan FETELUKE GROND (dasar fakta) dari gugatannya,yaitu dari siapa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa ???, sejakkapan ???, dan dengan cara/dasar apa memperolehnya???

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendiyang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi duaunsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta(feiteliikke grond).

Dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGATsama sekali tidak berisi dalidalil/dasar hukum (rechtelijke grond)sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan dalambuku unsur Gugatan yang memenuhi syarat dasar hukum(rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond), sedangkandalam Gugatan aquo sama sekali tidak memenuhi syaratsyarattersebut baik dasar hukum (rechtelijke grond) maupun dasar fakta(feitelijke grond);Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No 616

Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal.58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhidua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijkegrond). Dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak berisidalidalil/dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond);B.

Adapun ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004 menyatakansebagai berikut.Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.Bahwa sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasar fakta(feiteliik grond) terkait kKewenangan Pengadilan Hubungan Industrial diatas, maka secara nyata dan jelas Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquoberwenang

(Vide Bukti P11).Bahwa dengan demikian, sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond)Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 119 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdan dasar fakta (feitelijk grond), telah cukup alasan mendesakPenggugat untuk menjatuhkan PHK seketika kepada Tergugatberdasarkan ketentuan Butir 4 SE Menakertrans No.13/2005 Jo. Pasal1603 Huruf o Butir 11 dan 12 KUHPerdata.Butir 4 SE Menakertrans No.

Bahwa sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasar fakta(feiteliik grond) maka secara nyata dan jelas Tergugat telah melakukanpelanggaran berupa manipulasi data FATA sehingga beralasan untukMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang memeriksadan mengadili perkara aquountuk menyatakan telah cukup a/lasanmendesak Penggugat untuk menjatuhkan PHK seketika kepadaTergugat.D.

Citilink/JKTHCQG/2411/IX/2016tanggal 30 September 2016.Bahwa berdasarkan pada dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum(rechtelijke grond) sebagaimana yang telah disebutkan di atas, makaterbukti secara jelas bahwa dalam upaya untuk menyelesaikan perkaraaquo, Penggugat telah memenuhi prosedur hukum sebagaimana diaturdalam ketentuan UU No. 2/2004 sehingga sangat beralasan danmemiliki dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

Bahwa berdasarkan pada dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum(rechtelijke grond) sebagaimana yang telah disebutkan di atas makaberalasan menurut hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksaperkara in casu untuk menyatakan Tergugat tidak berhak atas upahproses.Berdasarkan faktafakta dan buktibukti yuridis yang telah diuraikan di atas, makaPenggugat memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo untuk