Ditemukan 176 data
Terbanding/Tergugat I : Tasdik
Terbanding/Tergugat II : Musnia
Terbanding/Tergugat III : Tasrif
135 — 57
Bahwa Kabuputen Morowali merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Poso yang mana berdasarkan Peta Wilayah HukumPengadilan Negeri Poso meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten TojoUnaUna, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara;4. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) Herzien InlandschReglement (HIR), dikutip sebagai berikut:1.
15 — 3
Bahwa pernyataan Pemohon yang mengatakanTermohon mengajak dan meminta Pemohon untuk dibelikan minumankeras adalah hanya sebuah cara Termohon yang tujuannya agarPemohon mau menemui Termohon karena setelah Pemohon mengajakTermohon rekreasi ke pantai bajul mati kabuputen Malang, Pemohonsulit ditemui dan tidak kunjung pulang, hal tersebut dilakukan sematamata karena Termohon memang sengaja melakukannya supaya maumenemui Termohon.
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Alm..Masmin Bangun~ karena telah memenuhipersyaratan untuk itu, dan oleh karena perkawinan MasminBangun (Alm.) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tidakpernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karo, oleh karena itu Pertimbangan HukumPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melakukanpenyimpangan dan tidak berdasar karena telah mengatur kinerjaTurut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabuputen
248 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnyatersebut di atas yang telah menjadi agunan ke Bank, nantinya setelahPihak Pertama (Tergugat I) melunasi cicilan hutang tersebut, maka akundiproses balik nama ke3 (tiga) anak mereka tersebut di atas, yakni NonaAina, Nona Aini dan Tuan Andika Wahyudi di kantor Badan PertanahanNasional Kabuputen Asahan;Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Penggugat ke BNI 1946 KualaTanjung, disekitar bulan Desember 2010, diperoleh penjelasan Tergugattelah melunasi hutang
51 — 9
para pihak gunapemeriksaan perkara ini pada suatu hari dan tempat sidang yang telahditentukan untuk itu memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyisebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Rap3Menyatakan Pengugat berhak atas 4 (empat) bidang tanah seluas+80.000 meter2 (8 Ha) terletak di Dusun Sidomakmur (Sidomulyo)Pasar IX Desa Air Hitam Kecamat Leidong Kabuputen
87 — 53
MELAWAN HUKUMBahwa oleh karena para tergugat dengan itikad tidak baik hendakmemiliki Objek Sengketa dimaksud, walaupun para tergugat telahberulang kali meminta pengembalian objek sengketa namun paratergugat tidak mengindahkannya.Bahwa oleh Karena Penguasaan tanah dan bangunan gudang Nomor 11dan 12 yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersamasamabersepakat melakukan Ruislag Objek Sengketa gudang 11 dan 12secara sepihak sebagai tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda TK Ildengan keputusan DPRD Kabuputen
OKTOFIANUS KARETH
Tergugat:
BUPATI KEEROM
192 — 57
;Bahwa dalam surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat selakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukanpenjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)kepada Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan PemerintahDaerah Kabuputen Keerom yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan.
dengan tidak hormat Penggugat yaituHalaman 74 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRSurat Nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal:Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Surat tersebut ditujukan kepada:Bupati Keerom;Bahwa dalam suratsurat tersebut memerintahkan kepada Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukanpenjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)kepada Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan PemerintahDaerah Kabuputen
394 — 21
SuksesJaya Wood, sehingga banyak pohon karet dilahan tersebut yangtumbang.e Bahwa lokasi pohon yang ditebang dan lokasi jalan yang dibuat olehpara terdakwa tersebut berdasarkan pemetaan yang dibuat olehTeam Gabungan dari Dinas Kehutanan Energi dan Sumber dayaMineral Kabuputen Pesisir Selatan berada pada titik kordinat:P1. S 02,21,13,5 (02 Derajat, 21 Menit, 13,5 Detik) (Lintang Selatan) E101,11,54,2 (101 Derajat, 11 Menit,54,2 Detik) (Bujur Timur);P2.
CV RANKKING SADA
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 066âÂÂPK Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
184 — 71
Lubis, S.H ;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Penasehat Huum pada Kantor HukumArea Law Office, Beralamat di Jalan Dharmais No.Km 2J, Komplek Cacat Veteran RI, Desa MedanEstate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabuputen DeliHalaman 1 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUNMDNSerdang, Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021;Selanjutnya disebut sebagai ..............
105 — 17
71.700.000.000,e Bahwa khusus untuk Kecamatan Seumeulue Tengah dari tahun 2008 s.d tahun2012 dapatkah saudara mengingatnya secara keseluruhan untuk KecamatanSeumeulue Tengah dari tahun 2008 s.d tahun 2012 berjumlah Rp 20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah)e Bahwa Alokasi dana tersebut untuk kegiatan sarana dan prasarana, kegiatanpendidikan, dan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang alokasinyaditentukan dari hasil Keputusan rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) diKecamatan Simeulue Tengah Kabuputen
Mempercepatproses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, Memberikan kesempatan kaumperempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.e Bahwa saksi tidak memahami tentang mekanisme pencairan dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) PNPM tersebut.e Bahwa saksi tidak tahu, karena pada tahun 2009 yang mengurus masalahkeuangan adalah Bendahara UPK (Anggita Nauli).e Bahwa besarnya alokasi dana ditentukan dari hasil Keputusan rapat ForumMusyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Simeulue Tengah Kabuputen
Apabila terjadi pergantianFasilitator Kecamatan dalam satu kabupaten, maka sambil menunggu penetapan dapatdilakukan penggantian spesimen sementara dengan mengalihkannya kepada FasilitatorKabupaten.e Bahwa alokasi dana tersebut untuk kegiatan sarana dan prasarana,Pendidikan dan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang alokasinyaditentukan dari hasil Keputusan rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) diKecamatan Simeulue Tengah Kabuputen Simeulue kemudian hasil ditetapbkan olehSurat Penetapan
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di Bank MandiriCabang Pasar Rebo Jakarta dengan rekening Nomor : 129.0092024690.Di mana dana Proyek Pembangunan Pasar Dua Boccoe Kecamatan DuaBoccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabuputen Bone dilakukanHal. 40 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014pencairan dananya sebanyak 5 (lima) kali. Dan seluruh uang tersebutlangsung diterima oleh Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur UtamaPerusahaan PT.
SARINAH
Tergugat:
1.ALPHAD SYARIF, SH
2.LUHUR BUDI PRASETYO
Turut Tergugat:
PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk Cq PT BANK MANDIRI KANTOR CABANG SAMARINDA MULAWARMAN
64 — 14
Bahwa meskipun Penggugat telah menepati segala apa yang di mintaoleh Tergugat yakni mengurus dokumen administrasi pencalonannyasebagai Bakal Calon Bupati Kabuputen Paser Provinsi Kalimantan Timur,akan tetapi pada saat penyelesaian dokumen, Tergugat memintapengembalian sebagian uang jasa yang telah diberikan kepada Penggugatyakni sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yangpernah dikirim oleh Tergugat II atas perintah Tergugat yang semula disepakati via Chatting/Direct Message (
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ir Saili (Subdin Ketahanan Pangan yangdimutasi ke Kabuputen Sangata, Kutai Timur) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada waktu itu belum mempunyai sertifikasi Pengadaan Barangdan Jasa sehingga prosedur berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003tersebut Terdakwa betum mengetahui, Tugas selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa atas perintah Kepada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan(SK) yang tanggalnya dibuat surut/mundur yaitu SK Nomor : 842.460.SEKIV
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
324 — 595
: 31 tanggal 18Oktober ; (fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional AsosiasiPengusaha Indonesia Nomor : 021/SKDPN/SK/XII/2015,tentang Pengesahan struktur, Komposisi dan PersonaliaDewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat MasaBakti tahun 20152020 (sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional AsosiasiPengusaha Indonesia Nomor : 694/DPPJB/SK/1.B//IX/2019, tentang Pengesahan struktur,Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO) Kabuputen
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
357 — 202
: 31 tanggal 18Oktober ; (fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional AsosiasiPengusaha Indonesia Nomor : 021/SKDPN/SK/XII/2015,tentang Pengesahan struktur, Komposisi dan PersonaliaDewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat MasaBakti tahun 20152020 (sesual dengan aslinya);Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional AsosiasiPengusaha Indonesia Nomor : 694/DPPJB/SK/1.B//IX/2019, tentang Pengesahan struktur,Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO) Kabuputen
199 — 82
Wade yangterletak di Jalan Gunung Bamba Puang No. 14 Kelurahan Galonta,Kecamatan Enrekang, Kabuputen Enrekang, Provinsi SulawesiSelatan adalah harta bersama Penggugat dan suaminya H. Wadeadalah merupakan harta gono gini antara Penggugat bersamasuaminya H. Wade bin Ambar. Tegasnya tanah tersebut dibeli oleh H.Wade bin Ambar bersama istrinya Penggugat kepada Milling (Saudarakandung dari H. Baba) dimana pada saat terjadi jual beli antara Millingdengan H. Wade dan Hj.
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
171 — 120
Bahwa Pernyataan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 12yang mempersoalkan tentang Izin yang diklaim oleh Pemohon sebagaidasar untuk melakukan kegiatan berdasarkan :(1) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24November 2008;(2) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabuputen Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara
Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabuputen Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret2009;3. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan (IUP) OperasiProduksi kepada JAP di Kecarnatan Molawe, KabupatenKonawa Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 hatanggal 13 Agustus 2013;4.
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
201587.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor027/DPKKD/ 2009/17 tentang Penunjukkan PPK tanggal 12Januari 2009 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor900/DPKKD/ 2009/32 tentang Penunjukan PPTK tanggal 22Oktober 2009 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pelalawan NomorKPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang Penunjukkan Tim PengadaanTanah Kabuputen
80 — 11
PANCA MOTOR Lokasi Desa BakungKecamatan Indralaya Utara Kabuputen Ogan llir yang diketahui olehKepala Desa Bakung YULIUS SYAFRAN, yang diberi tanda ...............T..4;5. Photocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 737/Kec. IDLU/2007tanggal 28 Desember 2007 atas nama LY PIE HIDAYAT, yangditandatangani Camat Indaralaya Utara, Kabupaten Ogan llir, tanggal28 Desember 2007 beserta lampirannya, yang diberi6. Photocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 738/Kec.
Terbanding/Penggugat : Riski Rachmawati
Terbanding/Tergugat I : Sobari
Terbanding/Tergugat II : Karitah
Terbanding/Tergugat III : Aisah
Terbanding/Tergugat IV : Harjo Handoyo
Terbanding/Tergugat V : Kalil
Terbanding/Tergugat VI : Dursin
Terbanding/Tergugat VII : Samir
Terbanding/Tergugat VIII : Warpi
Terbanding/Tergugat IX : Solehta
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Gubernur Jawa Tengah Cq Bupati Kabupaten Tegal Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
61 — 42
dilakukanpembagian waris atau dijual bersama tanah tersebut.Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat dimana paraTergugat akan mengalihkan kepemilikan atas tanah dalam SHM no. 4117sampai dengan SHM no. 4175, maka mohon agar PN Tegal meletakkan sitajaminan atau Conservatoir Beslag (CB) atas sebidang tanah seluas 6.507m2 sebelumnya tercatat atas nama Darni dan sekarang telah dipecahmenjadi 59 SHM yaitu SHM no. 41174175 atas nama Para Tergugat,terletak di Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabuputen