Ditemukan 179 data
215 — 93
Pada tanggal 12 Nopember 2013, Kementrian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan RI mengundang (Daftar Terlampir, Kakorlantas Polri,Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans,Direktur TIPIDTER Bareskrim Polri, Asdir UM PT PERTAMINA, KaroHukum Kemenhub, Kepala PT Patra Niaga, dan Perwakilan Asosiasi AMTseJawa (Penasehat Hukum) untuk menjadi Pembicara/Narasumber/Hal 65 dari 105 hal Putusan No : 08/G/2014/PTUN.
ZHANG DEYI
Tergugat:
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM R I
229 — 562
menuju Pelabuhan pelabuhan di sekitar perairan Balikpapan;Bahwa Saksi menerangkan di dalam perairan Balikpapan ada daerah daerah larangan larangan labuh jangkar yaitu antara Penajam (ada disebelah barat ) sampai ke Balikpapan (Komplek Pertamina) dari situ adapipa, diantara pipa itu dibatasi oleh daerah terlarang (labuh jangkar),Halaman 101 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Sesuai dengan peraturannya, 500 meter terlarang dan 1750 meter daerahterbatas, jadi tidak ada kegiatan apa apa (Kemenhub
215 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:a.h.penerapan penerbitan SKRB dan SRUT secara online melalueSRUT;kemampuan mencetak blanko dan pengadaan printer lebihbanyak karena tadinya hanya mengandalkan rupiah munrni,saat ini sudah dapat menggunakan dana PNBP;penambahan peralatan pengujian;pembangunan Paving Ground pengujian kendaraan bermotordi Bekasi beserta fasilitasnya;biaya operasional pengujian kendaaraan bermotor;pengembangan dan rehabilitasi terminal tipe A;pengembangan fasilitas dermaga penyeberangan yangdikelola Kemenhub
Ryan Anugrah, SH
Terdakwa:
AGUS MULYANA
188 — 81
Selanjunya PPK menetapkan HPS dengan dasar usulan dariunit teknis (pimpoksi) dan spesifikasi dari teknisi Kemenhub SelanjutnyaHPS tersebut diserahkan pada panitia agar dapat melaksanakan lelangpengadaan barang jasa;Dari hasil lelang yang dilaporkan oleh panitia pengadaan ditetapkan calonpemenang pada urutan 1 CV INDHIANG KURING, pada urutan 2 PTMANDALA DHARMA KRIDA.
395 — 2059
Barang bukti yangdiketemukan waktu Operasi Tangkap Tangan adalah uangsebesar Rp. 1,5 Miliar.26) Polisi melakukan Operasi Tangkap Tangan di KantorKementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat. Operasiini diduga terkait pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukanoknum di kementerian.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
265 — 225
JONATHAN CHANDRAalias ABENK uang hasil pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaranbiaya sandar/labuh di Dok Kofja Bahari 2 (DKB 2);Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait izin dari dari DitjenPerhubungan Laut Kemenhub RI dan Kantor Kesyahbandaran/OtoritasPelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan pemotongan Helipet/Helideck,Rescue Boat (Sekoci) dan Alat Navigasi Kapak IK Merdeka, hal ini dapatditanyakan kepada Sdr.
32 — 7
Saksimenerangkan selama ini setiap proses perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanpengadaan marka jalan atau pasilitaskeselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
935 — 750
MAR.Pekerjaan : ASN Kemenhub DirjenhublaTempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 Oktober 1979Jenis kelamin > Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jin. Wengga Agung, No 665, RT 6, RW 2, Kel. BaamangBarat, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng.Pada pokoknya sebagai berikut :1.
61 — 12
Saksimenerangkan selama ini setiap proses perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanpengadaan marka jalan atau pasilitaskeselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
466 — 1187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun hal itubukan menjadi kompetensi Kemenhub, tetapi seharusnyamenjadi kompetensi Kementerian Informasi danKomunikasi;Bahkan secara umum, Permenhub Nomor 108 Tahun2017 sebenarnya sudah terlalu permisif dan kompromistis.Misalnya soal akomodasi/pembolehan terhadap mobilLCGC sebagai taksi. Padahal mobil LCGC hanya 1.000 ccseharusnya tidak laik untuk angkutan umum karena tidaksafety.
59 — 18
AsanSampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat JenderalPerhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan TahunAnggaran 2016 Kantor UPBU H.
Pik.10)11)12)13)14)15)16)17)1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat JenderalPerhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan TahunAnggaran 2016 Kantor UPBU H.
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
MEHDI MONGHASEMJAHROMI
304 — 235
., M.Mar dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahlipada tingkat penyidikan; Bahwa KeAhlian Ahli adalah di bidang Perkapalan; Bahwa Saksi bertugas di Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia menjabat sebagai Kasubdit Keselamatan Kapal di DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub Republik Indonesia; Bahwa kapal asing adalah kapal yang didaftarkan di Negara selainIndonesia.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
654 — 601
Proyek resmi PPA keikutsertaan dalam proyek APBN : No Nama Proyek Pendapatan. 20161 Proyek Komering Irigation 1.072.4002 Proyek PIRIMP 2.069.870.4012 Proyek IMEJICA 1.711.388.5924 Proyek Pola Karir Kemenhub 323.164.8005 Proyek SKK MIGAS P17 368.791.1666 Proyek Survei Minyak 705.841.666Goreng7 Proyek Modul Rev. Mental 674.142.0008 Proyek SSSKemendikbud 1.759.839.9009 Proyek KPKIntegritas 461.237.000Jumlah 8.075.275.925 b.
30 — 11
Saksimenerangkan selama ini setiap proses perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan marka jalan atau pasilitaskeselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
126 — 34
Fotocopy Surat Nomor : KU.106/2/10 PKTJ 2014 tanggal 03 Juni2014 perihal: Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub;139. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesarRp.94.770.500, Tanggal 17 Juni 2014;140. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di LapanganTanggal 30 Desember 2013 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar80,65%;141. Fotocopy Berita Acara Pernyataan Prestasi PekerjaanPengawasan Tanggal 31 Desember 2013 sebesar 83,04%;142.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1307 — 488
Contohpeak season, pasti demand sedang tinggi, kami akanajukan approval ke Kemenhub untuk membuat extraflightdan itu akan menambah ASK. Kalau saat /ow seasonjumlah kapasitas kami sesuaikan (vide bukti B50); Bahwa Terlapor II dalamSidang Majelis Komisi menyatakanSaya akan berikan gambaran umum saja karena terkaitstrategi perusahaan dan confidential. Kami terapkan hargadalam koridor TBATBB, subclass muncul dalam koridorTBATBB yang telah ada, dan itu kami lakukan berdasarkanpassanger load demand.
92 — 18
Saksimenerangkan selama ini setiap proses perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan marka jalan atau pasilitaskeselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
186 — 83
tidak pernah mengikuti dan mengajukan penawarankegiatan Rehabilitasi Kapal Patroli KNP 360 pada KantaorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan tahun 2013sebagaimana Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran PekerjaanRehabilitasi Kapal Patroli KNP 360 yang diperlinatkan saksi olehpemeriksa Nomor : 04/BA/RHB/KSOP.NNK/X1I/2013 yang dilaksanakanpada hari Selasa tanggal 12 November 2013 bertempat diruang RapatHalaman 49 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN SmrTrisula Dit KPLP Gedung Karya Kemenhub
420 — 0
Terrnin III PembangunanKonstruksi Bandara MOA (Runway);60) Foto copy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor. 05 Tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Tiakur, 21 Februari 2013;Nomor Urut 57 sampai dengan 60 dikembalikan kepada PemerintahKabupaten Maluku Barat Daya;61) 1 (satu) bundel dokumen foto copy SPESIFIKASI TEKNIS PRASARANA BANDAR UDARA;62) Fotocopy Daftar Harga Bahan, Upah dan Alat (Nasional) standar Kemenhub
99 — 27
Aruchyat, menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa dasar Hukum Pengangkatan terdakwa sebagai PPK adalah SK MenteriPerhubungan RI No. 565 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih jenisSayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator Tahun 2010 s/d 2012 (Multiyears)adalah :1Tahapan perencanaan dibuat oleh STPI atas alasan kebutuhan pesawatyang mendesak dan untuk menunjang program STPI atas kebutuhanpenerbang yang harus disiapkan olek Kemenhub