mempekeriaan kembali Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;5 Judex Facti kembali melakukan blunder dan kebohonganatas fakta di persidangan;Hal. 53 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.SusPHI/2013(Halaman 69 alinea 5 dan 6), yang menyatakan:"Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.27, T.28, T.29, T.31 sampai denganT.35 nyatalah Tergugat mengadukan masalah mutasi kerja yang dialaminya sampaike Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Federasi Serikat Pekerja BUMNBersatu, dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

Danang S Baskoro diberikan waktu selambatlambatnya 7 (tujuh)hari untuk melaksanakan Penegasan Nota Pemeriksaan danmelaporkannya kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras1;Apabila dalam waktu dimaksud, tidak melaksanakan kewajiban tersebut,maka Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi akan menindaklanjuti sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;2) Komnas HAM;a Berdasarkan (bukti T29). yaitu

Surat Komnas HAMuntuk Penanganan LP Union Busting No.663/K/ PMT/1/2013 tanggal 20 Februari 2013, dimana dalam surattersebut Komnas HAM menyampaikan bahwa:Hal. 55 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.SusPHI/2013e Agar Kapolda Metro Jaya memperhatikan hak Tergugat untukmendapatkan Hak atas Rasa Keadilan, Hak atas Rasa Aman dan HakKebebasan Berserikat;e Agar Kapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi kepada KomnasHAM terkait penanganan kasus dugaan Union Busting yangdilaporkan Tergugat;e Bahwa penanganan

,;a Berdasarkan Surat Komnas HAM untuk Penanganan LPUnion Busting No.1.037/K/PMT/IV/2013 tanggal 3 April2013, tentang Mohon Informasi Penanganan LaporanPolisi No: LP/3905/Xy2012/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal12 November 2012 dan tindak lanjut Surat RekomendasiKomnas HAM RI No No. 663/K/PMT/II/2013 tanggal 20Februari 2013, dimana dalam surat tersebut KomnasHAM menyampaikan ulang bahwa:Agar Kapolda Metro Jaya memperhatikan hak Tergugat untuk mendapatkanHak atas Rasa Keadilan, Hak atas Rasa Aman dan Hak

KebebasanBerserikat;Agar Kapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi kepada Komnas HAMterkait penanganan kasus dugaan Union Busting yang dilaporkan Tergugat;Bahwa penanganan kasus tersebut akan terus dipantau oleh Komnas Prof.Dr.

KOMNAS HAM RI TANGGAL 8 NOVEMBER20118.1.

Khususnya Hak Untuktidak Dirampas miliknya secara sewenang wenang tanpadasar hukum yang SAH, sebagaimana diatur dalam Pasal 36ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia yang menyatakan :Tidak Boleh SeorangpunDirampas Miliknya Dengan Sewenang Wenang Dan SecaraMelawan Hukum.KEDATANGAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI KE LOKASIJL.JATI MEDAN (KORBAN EKSEKUSI)8.2.

.> Fotocopy Bukti berupa Surat dari KomNas HamRI tertg! 8 November 2011, dan berita beritadari Media Cetak terlampir;UNDANGAN DARI KAPOLRESTABES MEDAN DAN HASILPERTEMUAN8.3. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, para WargaKorban Eksekusi mendapat Undangan dari KapolretabesPutusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 52 dari 146Medan (Kombes Pol.

HAM RI dan Kepada Ketua dan Anggota Komisi IIIDPR RI, kemudian Warga lainnya dan Kuasa Hukum Penggugatdatang ke Jakarta atas adanya Undangan dari Komisi Ill DPR Rl,sebagai Mohon Perlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakatsebagai berikut :SURAT DARI KOMNAS HAM RI12.1.

Bahwa atas Surat Kuasa Hukum yang dikirim ke KOMNASHAM RI tersebut, selanjutnya kembali Komnas HAM RImengirim Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriMedan dan Kapolda SUMUT, Surat tertanggal 16 Januari 2012yang isinya antara lain menyebutkan sebagai berikut : Bahwa tanpa sepengetahuan warga dan pemilik sertifikatternyata terdapat sengketa hukum antara Sdr.

Tetapi ibu Penggugat mengatakan bahwa "tanpa minum asi pun anakanak tidak akan mati.Setelah anakanak tidak diizinkan oleh Penggugat untuk Tergugat bolehmenjaga anakanak yang masih menyusui, dari tanggal 4 Agustus 2015Tergugat dan temen Tergugat (Pak Fidelis dan Ibu Feronika) kemudianmeminta tolong kebeberapa instansiinstansi pemerintah khusus untukperempuan dan anak (KPAI, Komnas Anak, P2TP2A, TRC, Mensos,Komnas Perempuan, Komnas HAM), dengan tujuan agar mereka dapatmembawa anakanak Tergugat kembali

DKI.28.29.30.Pada point nomor 28 Pengugat ini adalah tidak benar, seperti yang telahdiuraikan di nomor 27 dari jawaban Tergugat, dapat Tergugat tambahkanbahwa sebelum Penggugat menggugat perceraian yang ketiga (3) kali ini,Tergugat sebelumnya telah diminta oleh beberapa Instansi Pemerintah(Polresta Medan, Kapolda Metro Jaya, KPAI, Komnas Perempuan, KomnasHAM, P2TP2A, Menteri Perempuan Dan Pemberdayaan) untuk segeramembuat laporan penelantaran yang dilakukan oleh Penggugat daritahun 2015 sampai sekarang

(SetelahTergugat mengetahui kondisi anakanak, akhimya Tergugat mencaribeberapa Instansi Pemerintah yaitu KPAI, Komnas Anak, KomnasPerempuan, Komnas HAM, P2TP2A, Mensos, Menteri PemberdayaanPerempuan dan bantuan Pak Fidelis dan Feronika untuk memintapenetapan hak asuh anak dan memberikan perlindungan terhadap anakkepada Ibu Ifa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

menghubungi saksi danmengatakan bahwa ia ada memiliki video saat saksi berhubungan badandengan pacar saksi, namun saksi tidak meresponya sehingga pada tanggal24 Desember 2019, terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengirimkanvideo saat saksi berhubungan badan dengan pacar saksi melalui whatsapdan mengancam saksi untuk memberikan uang kepada terdakwa danterdakwa mengatakan kepada saksi, apabila saksi tidak memenuhipermintaan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video mesum tersebutkepada keluarga, kantor, Komnas

Dimana terdakwa ada memintauang kepada suami saksi (Saksi korban) apabila tidak dipenuhi, maka videoHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2020/PN Mdnmesum ini akan terdakwa sebarkan ke keluarga, kantor, komnas HAM,wartawan dan pihak Imigrasi;Bahwa saksi mengenali isi video tersebut, dimana didalam video itu adalahsuami saksi dengan mantan pacarnya yang bernama Dini Armadani;Bahwa benar terdakwa kerap sekali mengirimkan pesan kepada suami saksidengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada ditempat

tampilan yangmemuat dan/atau melanggar kesusilaan karena memuat ketelenjangan danadegan seksual;Bahwa yang bertanggung jawab atas beredarnya video tersebut adalahorang yang menyebarkannya bukan yang berada dalam video tersebut;Bahwa adapun Perbuatan yang dilakukan dengan menggunaan akunWhatsapp 082273018450 yang mengaku atas nama DENI BARUS, sar.ZAMRI BIN BAHARIN selalu mendapatkan chatting melalui Whatsapp yangmengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut ke publik antara lainke Imigrasi, komnas

Jambi Nomor : B-05/BPPKH KOMNAS WASPAN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektorat Provinsi Jambi; tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jambi danmenjabat Kasubbid Kedudukan Hukum Pegawai, saksi ada membaca surat masuk keSub Bidang saksi dari Kuasa Hukum terdakwa (Rajak Ubaidah) yaitu Romel Siregar,SH dan Agus Salim, SH, dimana surat yang masuk ke BKD Propinsi Jambi adalahtembusan sedangkan surat ditujukan ke Inspektorat Propinsi Jambi (sambilmenunjukkan surat tersebut yaitu surat dari Badan Pembinaan dan Pembela danKonsultasi Nasional Pengawas Aparatur Negara Provisnis Jambi Nomor B05/BPPKH KOMNAS

Jambi Nomor : B05/BPPKH KOMNAS WASPAN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektorat ProvinsiJambi; (Satu) rangkap surat asli yang ditulis oleh Sdri. RAJAK UBAIDAH tentang kronologisyang sebenarnya yang dialami oleh Sdri.

Jambi Nomor : B05/BPPKH KOMNAS WASPAN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektorat ProvinsiJambi; (Satu) rangkap surat asli yang ditulis oleh Sdri. RAJAK UBAIDAH tentang kronologisyang sebenarnya yang dialami oleh Sdri. RAJAK UBAIDAH;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas ternyata unsur ketiga ini jugasudah terpenuhi;Ad.d.

Jambi Nomor : B05/BPPKH KOMNAS WASPAN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektorat ProvinsiJambi berdasarkan Keterangan saksi ROMMEL SIREGAR, SH dan saksi AGUSSALIM, SH masingmasing adalah Penasihat Hukum Terdakwa RAJAK UBAIDAHpada waktu itu, menerangkan inisiatif mengirimkan surat tersebut adalah dari PenasihatHukum bukan dari terdakwa, dimana latar belakangnya adalah sebelumnya adapermintaan dari Terdakwa dan keluarganya kepada Tim Advokat agar mengupayakanhukum karena

Jambi Nomor : B05/BPPKH KOMNAS WASPAN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektorat Provinsi Jambi bukanlah untukdiketahui khalayak umum;Menimbang, bahwa dengan melihat uraian dakwaan Penuntut Umum sebagaimanadikutip di sebelumnya dihubungkan dengan duduk perkara yang disesuaikan dengan faktafakta di atas maka Pengadilan Negeri menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanmerupakan suatu tindak pidana PENCEMARAN NAMA BAIK DILAKUKAN DENGANTERTULIS sebagaimana dimaksud

Asli Surat Rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:016/KomNasAnak/VI/20 atas nama anak Pemohon dan Pemohon II (DeviNovitasari), yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak(Komnas Anak) Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggaltanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi kode P.10;11.

Isnaningsih, S.Tr.Keb Bidan Praktek Mandiri yangberalamat di Bandungan RT. 01 RW. 01 Desa Gedangan Kecamatan TuntangKabupaten Semarang, Hakim menilai sebagai salah satu indikasi bahwa salahsatu alasan yang mendesak bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli SuratRekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 016/KomNasAnak/V1/20atas nama anak Pemohon dan Pemohon II (Devi Novitasari), yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas

Hal ini perlu diberi sanksi yang tegas dan tindakan nyata dariKepolisian;14.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI), Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan danAnak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak, Kewajiban,Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonan cerai sdr .RobianRomer sebagai anggota Polri dengan surat permohonan cerai

Pembayaran tersebut berlangsung tiap bulannyaselama perkawinan, sehingga rumah tersebut merupakan harta gonogini, dengan demikian sita jaminan atas rumah tersebut harusdinyatakan sah dan berharga; Bukti P10, adalah alat bukti mohon perlindungan hukum PemohonKasasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diJakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Komnas Perempuan) di Jakarta yang mana Termohon Kasasiseorang anggota Polri aktif yang mendapatkan penghasilan gaji yangcukup

Bahwa .....cee cece econ 1212A..7 Bahwa dalam kenyataannya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan olehsalah satu Komisioner Komnas HAM RI Bpk.

Johny Nelson Simanjuntakpada tanggal 29 Februari 2012 dalam kesaksiannya pada perkara perdata No.Perkara 184/G/2011/PN.Bekasi, Para Tergugat dengan ramai ramaimendatangi KOMNAS HAM RI, bahkan sampai dengan membuatKOMNAS HAM RI kewalahan karena telah datang, bahkan tinggal diKOMNAS HAM RI dengan jangka waktu + 1 bulan untuk mendesakKOMNAS HAM RI mengeluarkan rekomendasi yang menguntungkan ParaTergugat, namun pada kenyataannya sesuai dengan kesaksiannya, apapuntindakan Para Penggugat yang memaksa maupun

Bekasi sesuai dengan apa yang telah didalikan oleh ParaPenggugat, Anjuran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi sewaktu para Penggugat beramairamai mendatangi Dinas TenagaBekasi mengeluarkan anjuran No. 565/3362/HIsyaker/XII/2011 tanggal 23Desember 2011 adalah dalam tekanan, sesuai dengan apa yang telahdilakukannya kepada KOMNAS HAM RI yaitu melakukan penekanan agarmengeluarkan surat apapun yang menguntungkan sepihak ;A..10 Bahwa pelanggaranpelanggaran berat yang telah dilakukan

Glopac Indonesia denganNo. 001/HRDGI/EKS/I/2012 tertanggal 3 Januari 2012, perihal penolakanterhadap anjuran No. 565/3362/HISyaker/XU/2011 tanggal 23 Desember2011 ;: Fotocopy tandaterima surat dari Terguat yang ditujukankepada Komnas Ham (Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan) ;22: Fotocopy daftar hadir pada acara rapat guna penangananpermasalahan PT. Glopac Indonesia dengan Serikat Gesburi, yangdiadakan di Gedung DPRD Kab.

No.421 K/PDT/2010Bahwa alasanalasan yang dikemukakan oleh Pembanding semulaPenggugat hanya bersifat mengulang kembali argumentasi yang telahdikemukakan di hadapan Hakim Tingkat Pertama tidak jelas maksudnya;Bahwa buktibukti fisik dari hasil keputusan kasasi TUN dan keputusanDPR Kota Makassar serta surat dari Komnas HAM tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan

., jo Nomor 50 PK/TUN/2011 (Bukti P10);Bahwa, Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon Legislatipterpilin periode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepadaGubernur Babel Nomor 564/K/PMT/IV/2012 tanggal 5 April 2012 Perihal:Permintaan untuk membatalkan SK Gubernur Bangka Belitung Nomor188.44/463/1/2009 (Bukti P11);Bahwa, Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon Legislatipterpilin periode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepadaPresiden RI Nomor 1.802/K/PMT/IX/2012 tanggal

No. 2490 K/Pdt/201421.22.23.Bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon LegislatifTerpilih periode 20092014 adalah berdasarkan pengakuan Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor180/220/1/2011 tanggal 30 Juni 2011, perihal: Tanggapan yang disampaikankepada Komnas Ham RI pada butir huruf (e) mekanisme penggantian yangdilalui adalah Penggantian Antar Waktu) (PAW) dengan syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud dalam undangundang tersebut, tidakada pengaturan

., JabatanKetua Umum KOMNAS LPK Bali, VIDI SM SIMANJUNTAKWakil Ketua KOMNAS LPK Bali, SOFWIL WIDA, S.H.Sekretaris Il KOMNAS LPK Bali berkantor di Kantor KomiteNasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNASLPk)Bali, yang beralamat di Jl. Munduk Catu No 7A Canggu,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli padatanggal 13 Desember 2018 Reg.

SOFIANWIDJAYA, tgl 7 Juli 2011, terlampir;Fotocopy Bukti berupa PENGUMUMAN di Koran Analisa, terlampir;WARGA JALAN JATI MEDAN DATANG KE KOMNAS HAM RI DIJAKARTA12.

intemet clan berita dari Media Cetak terlampir;SURAT DARI KOMNAS HAM RI TGL 8 NOVEMBER 201113.

Dansebagai Catatan menurut hemat kami Ketua Pengadilan NegeriMedan telah mengabaikan Surat dari Komnas HAM RI tersebut;Adapun Inti Surat dari KOMNAS HANM RI antara lain sbb :a) Tanpa sepengetahuan tvarga termasuk PARA PENGGUGAT danpemilik sertifikat tern yata terdapat sengketa hukum antara Sadr.Abdul Kiram, dkk melawan Ruslim Lugianto yang diproses diPengadilan Negeri Medan dengan objek yang sama dihuni dandimilki oleh warga.

Warga Jalan Jati Medan Datang ke Komnas HAM R.I. di Jakarta ;10.6. Surat dari KOMNAS HAM R.I. tanggal 8 November 2011 ;10.7. Kedatangan Komisioner KOMNAS HAM R.I. ke Medan ;10.8.

Foto Copy Bukti berupa Surat dari Komnas HAM RI tertanggal 16 Januari 2012,sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P 41 ;42.

Penggugat), bahkan Tergugat mampu melakukan tindak kekerasan pemukulandan penangkapan maupun penahanan yang tidak jelas dasar hukumnya, makamasyarakat (Penggugat) jelas mengalami tekanan fisik maupun tekanan batinkarena selalu ditakuttakuti akan ditangkap dan disandera bahkan yang sudahterjadi adalahmasyakarat akan dipukuli, bahkan ditikam oleh orang yang tidakbertanggungjawab ;Bahwa perjuangan Penggugat yang tidak hentihentinya tersebut disampaikanpula kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM), dan telahditanggapi sebagaimana Surat Komnas HAM.RI Nomor : 1.263/K/PMT/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010,ditujukan kepada Kapolda Sumut perihalPermasalahan Sengketa Tanah Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Tengahantara Penggugat dengan PT.

NAULI SAWIT (Tergugat), yang isinya memintakepada Kapolda Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikanproyustisia terkait temuan/hasil investigasi Komnas HAM, terhadap tindakanyangdilakukan oleh Tergugat (PT. NAULI SAWIT), berupa tindak pidana :a Perampasan dan atau penyerobotan hak milik berupa tanah wargatransmigrasi yang dilakukan oleh PT. NAULI SAWIT (Tergugat);b Penggelapan atau penipuan sertifikat hak milik warga transmigrasi yangturut dilakukan oleh PT.

dikemukakandalam surat gugatan,kuasa hukum Penggugat telah mengajukan buktibukti surat sebagaiberikut :1.Foto copy Ny Poppy Laruni medio Agustus 2010, masih dalam perawatan atau masihikut pada Penggugat di beri tandaFoto copy Ny.Poppy Laruni tanggal 16 Juli 2011, diberi tanda (P.2);Video Rekaman (VCD) pada saat Penggugat tidak dapat bertemu dengan Ny.PoppyLaruni bersama Kuasa Hukum penggugat beserta RT dan Kepolisian setempat, diberitanda (P.3);Foto copy Surat dari Ny.Jeanne L.Pangkey,S.H. kepada Pimpinan Komnas

Poppy Laruni oleh anak kandung sendiri, diberi tandaFoto copy Surat Keterangan dari Komnas HAM ditujukan kepada Kapolda SulawesiTengah tanggal 23 Agustus 2011 perihal rekomendasi, diberi tandaFoto copy salinan putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Palu No.56/Pdt.G/2011/PN.PL, diberi tandaMenimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dantelah bermeterai cukup serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti

setelah Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telahdapat merawat Ibu Penggugat (P.1), maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat seperti yang dikatakanPenggugat; Menimbang, bahwaberdasarkan bukti surat (P.2) yaitu berupa foto asli Ny.PoppyLaruni diambil pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat , bukti surat (P.3) yaitu berupaKeping VCD saat Penggugat diusir /tidak diberikan bertemu dengan Ny.Poppy Laruni, buktisurat (P.4) yaitu Surat kepada KOMNAS

Dalam penetapan nomor 16/G/2010/PTUNJKT.tanggal 18Pebruari 2010 yang menyatakan gugatan Penggugattidak diterima, dan timbul pertanyaan dalam hatisurat keberatan yang diajukan terus menerus olehPenggugat terhadap petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri nomor 853.88 582 tanggal 16 Maret 1992kapan berakhir tenggang waktunya kalau dikatakanberakhir tenggang waktunya, pada surat KOMNAS HAMnomor 160K/PMT/I/2010 yang bertanggal 12 Januari2010, copynya terlampir maka tenggang waktu sembilanpuluh hari

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai namapalsu. atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwayang mengaku seorang anggota BIN (Badan Intelejen Negara) dan Anggota Komnas

atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengajamelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain, yang adal dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: / BahwaBahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwayang mengaku seorang anggota BIN (Badan Intelejen Negara) dan Anggota Komnas

terdakwa ke Jakarta menggunakan uange Bahwa pada bulan Februari 2012 saksi korban mentransfer uang kerekening Nikisebesar Rp 14.000.000, (empat belas/juta rupiah ................e eeejuta rupiah) dan terdakwa menerima uang dari Niki sebesar Rp 11.000.000, (sebelasjuta rupiah); e Bahwa kemudian terdakwa ke Jakarta dengan uang yang ditransfer saksi korban danmenemui teman pengacara terdakwa di Jakarta dan setelah mendapatkan petunjuk dariteman terdakwa tersebut kemudian terdakwa membuat surat laporan ke Komnas

Bahwa Tergugat II adalah pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAMNomor 011 /R/Mediasi/I/2012 Perihal Rekomendasi Komnas HAM atas SengketaKetenagakerjaan antara Sdr. Yasman Hadi dengan Menteri Negara BUMN;14.

Bahwa terkait dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalamperkara aquo, Penggugat telah melakukan berbagai upaya seperti : menyampaikan suratpemberitahuan sampai somasi kepada Tergugat II, membuat pengaduan kepada KetuaPengadilan TUN Jakarta, Tergugat , Ketua Komnas HAM RI, dan Ketua Ombudsman Rl,untuk meminta Tergugat II agar mematuhi dan melaksanakan amar putusan pengadilan;4.

Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta perkaraNomor : 149/G/2006/PTUN.JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde) menimbulkan kerugian materil dan immateril bagiPenggugat;2: Bahwa dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sesuai dengan suratrekomendasi KOMNAS HAM Nomor : 011 /R/Mediasi/2012, Tergugat Il telahmelakukan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, terhadap

Kerugian selama persidangan dan upaya merealisasikan putusan PTUN yangtelah berkekuatan hukum tetap dari Agustus 2006 s/d Desember 2012.Kegiatan ini meliputi penyusunan gugatan, diskusi, pengadaan bukti bukti,mengikuti persidangan, pengadaan saksi, monitoring proses pengadilan,pengaduan, mediasi terkait dengan LBHJkt, ICW, PTUN, PTTUN, MahkamahAgung RI, Setneg, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman RI, UKP4R, Mabes POLRI.No. Kegiatan Jumlah Intensitas Harga Total (Rp)Bulan Perbulan Satuan1.

Monitoring perkara ke, LBHJkt, ICW, PTUN, PTTUN, Kasasi dan PeninjauanKembali (PK) di Mahkamah Agung RI, serta pengaduan/mediasi pelaksanaan putusanke, Setneg, KomisiYudisial, Komnas HAM, Ombudsman RI, UKP4R, Mabes POLRI sejak Januari2007 s/d. bulan Mei 2013 (74 bulan). No. Kegiatan Jumlah Intensitas Harga Total (Rp)Bulan Perbulan Satuan1. Transport dan 74 2 850.000 125.800.000AkomodasiBandung Jakarta 2. Komunikasi 74 1 75.000 5.550.000(Pulsa Hp)3.

Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RI dan/dimana perlu.......2.

HASANmembuat dan mengirimkan surat kuasa tertanggal 1 Mei 2013 tersebutbersama dengan surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BhaktiNusa Kota Singkawang Nomor : 07/LSM.BN/SKW/IX/2013 perihal PutusanPTUN.PTK tertanggal 10 September 2013 dan dikirim melalui Kantor Posdengan tujuan antara lain ke Bank Indonesia di Jakarta, Menteri Keuangan RIdi Jakarta, Bank Hongkong And Shanghai Cabang Jakarta, Kejaksaan AgungRI di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Kementrian LH di Jakarta, KOMNAS HAM RIPerwakilan Kalbar

DIANA dan Sdr SYAHRIAL;Bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikan bahwa Terdakwa1.selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atas nama Pemberi Kuasauntuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS

tidak pernah dilakukan olehTerdakwaMenimbang, berdasarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDIN (selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)BHAKTI NUSA Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan Surat Kuasa dari51Sdr Misrun Nurdin, dkk untuk mendampingi/ mewakili Pemberi kuasa guna berurusankepada Kantor/ instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak mapunBPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,Instansi Penegak hukum, Komnas

langsungkepada Perusahaan Tergugat yang akhirnya disambut dengan meriah oleh paraPenggugat, dimana Para Penggugat dengan ramairamai datang serta sempatmensandera.......7mensandera anggota DPRD Kab.Bekasi, Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasimaupun Tergugat di dalam perusahaan Tergugat, sampai dengan pihakKepolisian setempat terpaksa membantu mengeluarkan anggota DPRDKab.Bekasi maupun Anggota Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi ;7.Bahwa dalam kenyataannya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan olehsalah satu Komisoner Komnas

HAM RI, Bpk.Johny Nelson Simanjuntak padatanggal 29 Februari 2012 dalam kesaksiannya pada perkara Perdata No.Perkara184/G/2011/PN.Bekasi, para Tergugat dengan ramairamai mendatangiKOMNAS HAM RI, bahkan sampai dengan membuat KOMNAS HAM RIkewalahan karena telah dating, bahkan tinggal di KOMNAS HAM RI denganjangka waktu + 1 bulan untuk mendesak KOMNAS HAM RI mengeluarkanrekomendasi yang menguntungkan Para Tergugat, namun pada kenyataannyasesuai dengan kesaksiannya, apapun tindakan Para Penggugat yang

Nomor 502 K/Pdt.SusPHI/2016sebagaimana diatur pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 38 ayat (2) menyebutkan: "Setiaporang berhak atas syaratsyarat ketenagakerjaan yang adil.v Atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut Penggugat padatanggal 6 Januari 2015 mengadukan ke Komnas HAM RI (bukti P20);vy Pengaduan Penggugat diterima dan diproses Komnas HAM RI.

Padatanggal 5 Maret 2015 Komnas HAM RI meminta klarifikasi kepadaDirektur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan diminta tanggapanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat diterima (bukti P21). Namun sudah lewat 2 (dua) bulan tidak ada tanggapan dari pihakBRI.

Kondisi ini menunjukkan tidak ada iktikad tidak baik untukmenyelesaikan pengaduan penggugat dan tidak menghargai lembaganegara Komnas HAM RI;v Mengingat Tergugat tidak menanggapi permintaan klarifikasi KomnasHAM RI maka Penggugat tanggal 5 Mei 2015, mengajukan prosesmediasi tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura (bukti P2); Bahwa mediasi tripartit tidak tercapai kesepakatan sehingga DinasTenaga Kerja Kota Jayapura mengeluarkan anjuran tertulis sebagaiberikut (bukti P23):1.