Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluhempat ribu rupiah.Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Keberatan pada tanggal30 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21

Bahwa benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG baru kami terima pada hari Senin, tanggal 4Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 521 K/TUN/KI/2017prosedur dan seharusnya ditolak oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto Putusan Komisi Informasi Provinsi BantenNomor 005/I/KIBANTENPS/2017 sangatlah layak dan pantas untukdibatalkan;.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor 21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto PutusanKomisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/I/KIBANTENPS/2017sangatlah layak dan pantas untuk dibatalkan;Bahwa benar pada amar Putusan Poin 1 (satu) Putusan Nomor21/G/K1/2017/PTUNSRG Majelis Hakim Menolak PermohonanKeberatan dari Pemohon Keberatan, padahal pada halaman 47 Putusana quo Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkanpertimbangan pada halaman 4547 Putusan a quo, maka Majelis Hakimberpendapat

Keberatan Pemohon telah memenuhi syaratsyarat formal....Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto Putusan Komisi Informasi Provinsi BantenNomor 005/I/KIBANTENPS/2017 sangatlah layak dan pantas untukdibatalkan;Halaman 14 dari 16 halaman.

Menetapkan Anak untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1.

Panitera PengadilanNegeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020;2.

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Desember 2020kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum PelakuAnak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengirimanberkas perkara ke pengadilan tinggi;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang,

oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanMemori Banding;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PT.DKIMenimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan,Berita Acara Sidang dan suratsurat yang tersebut dalam perkara Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim. serta salinan putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 21/Pid.Sus.Anak

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020;3. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;5.

TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala KapuasKelas Il Nomor 21/Pdt.G/2018/PN KIk tertanggal 25 Juni 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri KualaKapuas Kelas Il Nomor 21/Pdt.G/2018/PN KIk tertanggal 25 Juni 2018 tentangPenetapan Hari Sidang;Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattertanggal 15 Agustus 2018;Telah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor21

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas IIatau petugas yang ditunjuk untuk itu. agar mencoret perkara Nomor21/Pdt.G/2018/PN Klik dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yangsedang berjalan;4.

tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang TerhormatBapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohondengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon ;Menyatakan / Menetapkan di Kudus pada hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Oktober2002, telah lahir seorang anak perempuan bernama MEGA FATMASARI, anakke3 dari perkawinan syah antara AHMADI dan MUNIRAH, yang telah menjadianak angkat dari pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus nomor21

;Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKudus untuk Mencatat dalam Register Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan,bahwa di Kudus pada hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Oktober 2002, telah lahirseorang anak perempuan bernama MEGA FATMASARI, anak ke3 dari pasangansuami istri AHMADI dan MUNIRAH, yang telah menjadi anak angkat dariPemohon berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Kudus nomor21/Pdt.P/2007/PN.Kds.

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon supaya PengadilanNegeri Kudus memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudusuntuk mencatat dalam register kelahiran dalam tahun yang berjalan atas nama anakperempuan yang bernama MEGA FATMASARI lahir pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 10Oktober 2002 anak ke3 (ketiga) dari pasangan suami isteri AHMADI dan MUNIRAH yangtelah menjadi anak angkat Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus nomor21

Jl.Pelita VIII RT.002 RW.004, Kelurahan Tapung Jaya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebutsebagai Tergugat; 2m nn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nennn ncnPengadilan Negeri tersebut; Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal24 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara inl; Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 April 2019 Nomor21

/Pdt.G/2019/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama; Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan; Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 16 April2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 24 April 2019, di bawah Register perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Prp; 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn enn ne nnnMenimbang, bahwa pada hari

tersebut;Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SelongNomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 18 Februari 2021 tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melaluiKuasanya tertanggal 17 Februari 2021 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Selong dengan menggunakan sistem ECourt dengan Nomor21

mengajukanpencabutan gugatan sebelum gugatan dibacakan, maka permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya tersebut patut dan layak untukdikabulkan;Menimbang, bahwa segala biayabiaya yang timbul sehubungandengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugatyang jumlahnya akan ditentutkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;MENETAPKAN:rMengabulkan permohonan Penggugat;~Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor21

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jap dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana AktaHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT JAPPemberitahuan

Pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Japtertanggal 15 Mei 2019 dan telah diberitahukan pula kepada Terdakwasebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jap tertanggal 22 Mei 2019 yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan MemoriBanding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura;Menimbang, bahwa atas permintaan banding

Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Jayapura telahmembuat Akta Terlambat Menyatakan Banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jap masingmasing tertanggal 08 Mei 2019 yangmenerangkan bahwa Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan NegeriJayapura Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Jap tertanggal 30 April 2019 dalamperkara atas nama terdakwa JUD NUMBERI MISAH terlambat menyatakanbanding sebagaimana ditentukan dalam pasal 234 ayat (1) dan (2) KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan

Tinggi Jayapura akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksamaterhadap berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebutsesuai dengan Akta Terlambat Menyatakan Banding Nomor21

Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKTNegara Jakarta Nomor : 21/PEN DIS/2008/PTUN.JKTtertanggal 18 Maret 2008 tentang Pemeriksaan denganAcara Biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 21/PEN/2008/PTUN.JKTtertanggal 18 Maret 2008, tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor21/PENHS/2008/PTUN.JKT tertanggal 18 Maret 2008 tentanghari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;Telah

sengketa yangbersangkutan ; Telah memeriksa surat surat bukti dan mendengarkanketerangan para pihak serta keterangan Para Saksi6Penggugat dipersidangan ; Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersangkutan iTENTANG DUDUKNYAPERKARA :Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan' terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari2008 yang diterima dan didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28Februari 2008, dengan Register Perkara Nomor21

pedagang,Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Hombel,RT.011, RW.005, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan LangkeRembong, Manggarai, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2018/PA.Rtg dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

., juncto Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 10 September 2015, pada 16 September2015. Dengan demikian memori kasasi ini disampaikan dalam tenggangwaktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;2.

Bahwa persidangan pada 7 Januari 2015 dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2014/PN Sukabumi, Majelis Hakim pemeriksa terdiri dari satuorang, yaitu Hakim Anggota Ahmad Syarif, S.H., M.H.;. Bahwa sidang pada 7 Januari 2015 tersebut dihadiri oleh PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sekarang PemohonKasasi dan Sdr.

Sumbayak (selakuPenggugat) melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Baratdan Banten, Tbk., Kantor Cabang Sukabumi (selaku Tergugat) danfakta bahwa~ sidang pertama perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2014/PN Sukabumi telah dilaksanakan pada 10 Desember2014, bukan pada 7 Januari 2015;iv.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan pulaapabila kontra memori banding Terbanding (dahulu Tergugat DalamKonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sekarang Termohon Kasasi)tanggal 1 Juni 2015 atas putusan perkara Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015 ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Judex Facfi PengadilanTinggi;Bahwa pokok perkara dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Skb., adalah tuduhan Tergugat DalamKonvensi/Penggugat Dalam

Nomor 1288K/Pdt/2016Kasasi) adalah Maman Suparman (Direktur CV Galuh) (lihat P13, P12Nomor 5, P17 halaman 14 angka 5 dalam daftar bukti Penggugattanggal 11 Februari 2015 dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2012/PN Sukabumi);f.

Nomor148/1999 Eks tanggal 10 Pebruari 2000 berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Januari 2000 Nomor21/1999 Eks/PN Jkt. Tim. Jo.

Nomor 148/1999 Eksberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/1999 Eks/PN Jkt. Tim. jo.

1996 berdasarkan Akta Kuasa memasangHipotik dan Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 5 Pebruari 1994 harusdinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya haruslah dibatalkan;Menyatakan permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1668/1996 tanggal 12 Agustus 1996 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 276/T.52/P.Gadung/1996 tanggal 31 Juli 19% tidaksesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku karenanyaharus ditolak;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21

Nomor 148/1999 Eks tanggal 24 Januari 2000atas dasar surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21Desember 1999 Nomor W7.Dc.Ht.148/1999 Eks. 10956.XII.1999.03 danPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember1999 Nomor 148/1999 Eks haruslah dibatalkan atau setidaktidaknya tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Pebruari 2000 Nomor21/1999 Eks/PN Jkt. Tim. jo.

Nomor 148/1999 Eks tanggal 24 Januari 2000atas dasar surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21Desember 1999 Nomor W7.DC.HT. 148/1999 Eks. 10956.XII.1999.03 danPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember1999 Nomor 148/1999 Eks adalah pula tidak mempunyai kekuatan hukum;1310.Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Pebruari 2000 Nomor21/1999 Eks/PN Jkt. Tim. jo.

melawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 28 Juli 2001, agamaIslam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KabupatenGrobogan, Provinsi Jawa Tengah; sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Januari2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor21

berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sdm, tanggal 3 Februari 2022 yangdibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah,meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor21

Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriWaikabubak tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakimdalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb dan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Waikabubak tanggal 3 Maret 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb.Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pat.G/2020/PN WkbSetelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor21

karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdataNomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb. yang dimohonkan oleh Penggugat tersebutadalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telahdikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebutdicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubakuntuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor21/Pdt.G/2019/PN Cbd yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibadak di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Cbd tanggal18 Oktober 2019 telah dicabut oleh Penggugat;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaanperkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, SlametSupriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. danMuhammad Zulgarnain, S.H..M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor21/Pdt.G

Tergugat.yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui sidang pertama, dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 02 September2020 sebagai berikut:KESEPAKATAN PERDAMAIANPada hari ini, tanggal 02 September 2020, bertempat di Ruang Sidang ChakraPengadilan Negeri Rengat, dalam proses persidangan pertama perkara Nomor21

/Pdt.GS/2020/PN Rgt antara:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) sebagai PenggugatTbk Kantor Cabang RengatmelawanEdi Supardi sebagai Tergugat Erliana sebagai Tergugat IIDalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, denganPara Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuansebagai berikut:Pasal 1Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui dan membenarkan telah membuat danmenyepakati kesepakatan untuk menyelesaikan perkara gugatan Nomor21/Pdt.GS/2020/PN Rgt secara

Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor21/Pid.B/2021/PN.

Kupang kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masingmasing pada hariRabu tanggal 23 Juni 2021 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Relas PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri BajawaNomor 21/Pid.B/2021/PN Bjw dan masingmasing telah menggunakan haknyauntuk mempelajari berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor21/Pid.B/2020/PN.Bjw tanggal 8 Juni

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor21/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 8 Juni 2021 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

Penuntut Umum;Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui KarutanNomor: 21/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN Sktyang dibuat oleh IBNU SUTAMA, SH, MH Panitera Pengadilan NegeriSurakarta bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukanmemori banding dan memori banding tersebut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Surakarta telah diserahkan salinan resminya kepadaPenuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor21

/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt yangdibuat oleh IBNU SUTAMA, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Surakartabahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:27/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal: 18 Maret 2021;Membaca, pemberitahuan pernyataan banding Nomor21/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 27/Pid.Sus/21/PN Skt yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal

(+),menunjukkan bahwa saya benar adalah pecandu narkotika jenis sabu,oleh karena itu. meskipun saya kedapatan memiliki, menyimpan,menguasai, membeli, menerima dan membawa narkotika jenis sabu,dalam rangka hanya untuk saya konsumsi sendiri dengan keteragan inimaka setidaknya pidana yang dikenakan haruslah dengan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Maka saya memohon untuk diberikan hukuman dengan bijak danhukuman seringanringannya;Membaca Akta Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa Nomor21

/PBdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa salinanHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PT SMGmemori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada jaksaPenuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor21/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt yangdibuat oleh IBNU SUTAMA, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri

patutkepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2021, akan tetapi Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding;Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor:21/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 26Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakartakepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor21

Jauhari, Lakilaki, Umur + 39 tahun, Agama Islam, beralamat diTiwugalih, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya,Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagaiTerbantah II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.Bth/2020/PN Pya. Tertanggal O05 Maret 2020 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.Bth/2020/PN Pya.

Tertanggal 11 Juni 2020 tentangpenggantian Anggota Majelis Hakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.Bth/2020/PN Pya Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.Bth/2020/PN Pya. tertanggal 11 Juni 2020 tentang penetapanHari Sidang;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa dan mempelajari alatalat bukti yang diajukan danmemperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bantahannyatanggal O05 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Maret 2020 dalam Register Nomor21/Pdt.Bth/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan bantahan sebagai berikut:1.

mengirimwakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 gunamengusahakan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketaHalaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.Bth/2020/PN Pyamenyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnyaMajelis Hakim menunjuk Muhammad Syauqi, S.H., Hakim Pengadilan NegeriPraya untuk menjadi Mediator guna mendamaikan kedua pihak yangbersengketa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor21

Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21/G/201 1/PTUN. MTR tanggal 30 Mei 2011 ;3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ; 3 TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya sengketainit sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara MataramNomor : 21/G/2011/PTUN.MTR tanggal 30 Mei 2011 yang amarnyasebagai berikutMENGaAODtdI LII.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21/G/2011/PTUN.MTR dan selanjutnya mengadili sendiriperkara ini dengan = amarputusan yang berbunyi menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya dan / atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima =;3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkarasesuai hukum ; 4.

tingkat banding ditentukan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sertaperaturan perundang undangan yang berhubungan dengansengketa ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Terrgugat dan Tergugat II/ Para Pembanding ;= Menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21

Poasia,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 Februari 2019 dan telah di Daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor :16/SKPdt/ 2/2020, tanggal 27 Februari 2020 Selanjutnyadi sebut sebagai TergugatI; Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor21/Pdt.G/2019/PN Adl. tanggal 13 November 2019 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Andoolo Nomor21/Pdt.G/2019/PN Adl. tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Harisidang dalam perkara ini;Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan suratpermohonan tanggal 23 April 2020 agar Perkara Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2019/PN AdI tersebut , dicabut ;Menimbang bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebutdilakukan setelah memasuki tahapan Pembuktian ;Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara gugatan olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat tidak keberatan