Songkal lainnya merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat ke atasnama Tergugat , Il, Ill, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV, Vtanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan

Nomor 2044 K/Pdt/2018Dalam Rekonvensi:1.Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonvensi) Pengugat s.d Vd.r/Tergugat s.d V d.k untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan dari Tergugat s.d X d.r/Penggugat s.d X d.kadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 m? (tiga ribu sembilan ratusenam belas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.Lintongnihuta, Kab.

Songkal lainnya merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan tindakan TergugatVI dalam menerbitkan sertifikat ke atasnama Tergugatl, Il, Ill, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV, Vtanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan

SongkalSihombing Lumbantoruan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);6. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikatkeatas nama Tergugat , Il, Ill, IV, V terindikasi syarat rekayasamerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);7.

Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan suratrekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat , Il, Ill, IV,V tanpa memperdulikan surat keberatan dari PenggugatPenggugatmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);8.

/201910.11.Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan CharlisTumengkol;adalah sah milik Hendrik Nelwan (Penggugat);Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagaipersona standi in judicio, sehingga berkedudukan sebagai /egalmandatory (legal full power) di depan Pengadilan;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengansengaja masuk menguasai dan mengelola, memanfaatkan tanah in litisa quo sebagai Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air, adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige

daaq);Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yangmemanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrikyang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagihasil, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimanadiuraikan dalam posita a quo; Nilai jual objek tanah in casu Rp3.750.000.000,00 Nilai hasil produksi tanaman Rp 580.000.000,00; 10% dari Rp50.000.000.000,00 pertahun,kali 58 tahun profit Rp290.000.000.000,00Total

Nomor 509 PK/Pdt/2019mandatory (legal full power) di depan pengadilan;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yangdengan sengaja masuk menguasai dan mengelola memanfaatkantanah in litis a quo sebagai pusat Pembangkit Listrik Tenaga Airadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yangmemanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrikyang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagihasil adalah perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugiansebagaimana tertera dibawah ini:1.

daaq);Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yangmemanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrikyang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagihasil adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugiansebagaimana tertera dibawah ini:1.

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diaturtentang penyelesaian tindakan pemerintahan dan kewenanganmengadilinya;Maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat seharusnyamelakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam Repliknya, yang pada pokoknya, sebagaiberikut:. Dalam EksepsiA.

Overheidsdaad), pada huruf c, menyebutkan:"pahwa ketentuan peralihan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tidakHalaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Padt.G/2019/PN Tumenyebutkan kewenangan mengadili perkara Onrechtmatige Overheidsdaad,dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah jugabelum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakanpemerintah dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukumoleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige

Overheidsdaad), Penggugat,Tergugat, Gugatan dan Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad), dalam BAB II KEWENANGAN, Pasal 2 menyebutkan:ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan

(Onrechtmatige Overheidsdaad), belumada dan belum berlaku, sedangkan saat ini Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut telah berlaku efektif dan harus dilaksanakan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah peraturan yang sah menurut hukumdan

Overheidsdaad), yang untuk itu telah ada pengaturan hukumacaranya, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat Eksepsi Tergugat , Il dan Ill, serta Tergugat IV, beralasanmenurut hukum sehingga harus dikabulkan, dengan

(sembilanribu seratus lima puluh dua meter persegi) tanpa sepengetahuan danseizin dari Alm. orang tua Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya,adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat dan orangorang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang luasnya +9.152 m?

sehingga tanahnya menjadi tidak bisadipergunakan dan jika diperhitungkan dengan sewa menyewa dan atauhasil yang diperoleh dari tanah terpekara tersebut sejak tahun 2002sampai dengan saat ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiapbulannya maka:Rp3.000.000, x 12 Bulan = Rp36.000.000, per tahunRp36.000.000, x 16 Tahun = Rp576.000.000, Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2019(lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)Kerugian Moril:Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

(sembilanribu seratus lima puluh dua meter persegi) tanpa sepengetahuan danseizin dari Alm. orang tua Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya,adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad):4. Menghukum Tergugat dan orangorang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik ParaPenggugat yang luasnya + 9.152 m?

Kualitas Perbuatan Melawan Hukum1.Bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan dikuasai Tanah10hak PARA PENGGUGAT yang telah mempunyai sertifikat hak milik tanpa hakdengan membuat gedung olahraga HOCKEY serta fasilitasnya dimanfaatkanpengunaanya oleh Tergugat Ill serta pengelolaanya oleh Tergugat IV yangmerupakan tindakan sewenangwenang, melanggar

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) melanggar kepatutan dalammasyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa menyebabkan kerugian bagi ParaPenggugat, sebagaimana Pasal 1365 KUHperdata "Setiap perbuatan yangmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" jo Pasal 1366KUHPerdata "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan

Bahwa Tergugat IV sebagai Instansi Pemerintah dilingkungan Tergugat IIsalah satu tugasnya meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaandan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk duniausaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukungpengembangan sarana dan prasarana olahraga karena objek perkara terdapatsarana dan prasarana olahraga diatasnya Tergugat IV juga ikut melakukanPerbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ;8.

dan Sertifikat No 923 tahun 1983 atasnama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yangluasnya 18.290 M2 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikat Hak PakaiNo. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 dengandemikian Tergugat VI telah melakan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa(onrechtmatige overheidsdaad);10.

diketahui sebahagian berada di dalam bidang tanah yang telahmemiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 tahun 2002 dan HakPakai Nomor 15 tahun 2002 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikathak pakai No. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002dengan demikian Tergugat VII telah melakan Perbuatan melanggar hukum olehpenguasa onrechtmatige overheidsdaad ;11.

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) atas namaLUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT Il menjadi atasnama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebut TERGUGAT tanpasepengetahuan atau seijin PENGGUGAT, padahal telah diketahuioleh TERGUGAT IV bahwa bidang tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Hal. 6 dari 31 hal.

(Enam Puluh Tiga Meter Persegi)yang menjadi bagian dari obyek dalam perkara ini tanpasepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II menguasai,menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah milikPENGGUGAT, kepada TERGUGAT dan atau orang lain seluas +758 M? dan seluas + 63 M?

yangmenjadi obyek dalam perkara ini adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad);7.

Putusan Perdata Nomor 101/PDT/2020/PT JAPsepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II menguasai,menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah milikPENGGUGAT, kepada TERGUGAT dan atau orang lain seluas +758 M? dan seluas + 63 M2?

atau (walaupun diketahuinya bidangtanah dimaksud yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milikPENGGUGAT) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT Ill menguasaidan melakukan aktifitas pembangunan gedung/ rumah diatassebagian bidang tanah milik PENGGUGAT seluas + 525 M?

adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat hak milik objekperkara atas nama Tergugat (Syahril Said) dengan Sertifikat Hak MilikNomor 633 Kelurahan Air Pacah, dengan Gambar Situasi Nomor 2005tanggal 10 Agustus 1992 dengan luas 7.488 m? adalah merupakanperbuatan cacat hukum;Halaman 2 dari 9 hal. Put.

adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat Ill menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 1963 Kelurahan Air Pacah dengan Surat Ukur Nomor01711/2005 dengan luas 7.488 m? yang merupakan pengganti SertifikatHak Milik Nomor 633 Kelurahan Air Pacah, dengan Gambar SituasiNomor 2005 tanggal 10 Agustus 1992 dengan luas 7.488 m?

Syalman Saidadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 Kelurahan Air Pacah, denganGambar Situasi Nomor 2005 tanggal 10 Agustus 1992 dengan luas 7.488m? yang telah berganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963 KelurahanAir Pacah dengan Surat Ukur Nomor 01711/2005 dengan luas 7.488 m?

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan kaumnya yang hinggasaat ini masih saja belum membongkar pondok dan merubuhkan pagaryang didirikannya di atas objek perkara adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objekperkara dari hak miliknya, maupun hak milik orang lain yang diperdapatdari padanya dan kemudian menyerahkannya kepada Tergugat Il, jikaingkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya;6.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yanghingga saat ini masih saja belum membongkar pondok dan merubuhkanpagar yang didirikannya di atas objek perkara adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2019.6.

- Mengadili Sendiri- Memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding atau verstek ;- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;- Menyatakan dengan hukum bahwa penggugat adalah pemilik hak atas tanah tersebut ;- Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), menguasai, mengolah, mengambil, mengeksplorasi dan mengeksploitasi tanpa hak atas tanah hak milik Penggugat/Pembanding ;- Menghukum Tergugat/Terbanding

MENGADILIe Menerima permohonan banding dariPenggugat/ Pembanding;Membatalkan putusan Pengadilan NegeriKolaka Nomor : O7/Pdt.G/2013/ PN.Klktanggal 03 April 2013 yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili SendiriMemeriksa dan mengadili perkara ini tanpahadirnya Tergugat/Terbanding atauverstek ;Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembandinguntuk sebagian ;Menyatakan dengan hukum bahwa penggugatadalah pemilik hak atas tanah tersebut ;Menyatakan bahwa Tergugat/Terbandingtelah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

PUTUSANNomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) melalui persidanganelektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkanPutusan di bawah ini, dalam sengketa antara;PT.

KIMBERWAN INTERBUANAyang menjadi kewajiban hukumnya tersebut, merupakan tindakan yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan dan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga dikualifikasi sebagaiperbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechtmatige overheidsdaad).Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugattelah pula bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangbaik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d UndangUndang

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan TindakanPemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakHalaman 26 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLmelakukan perbuatan konkret dalam

Tindakan Pemerintahan,Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan SengketaPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yangdi dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan

Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan:(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan

daad);2 Bahwa, dalam ketentuan Pasal 102 Rv dinyatakan gugatan atas dasaringkar janji tidak dapat dicampur atau digabungkan dengan gugatantentang perbuatan melawan/melanggar hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI Nomor 879 K/Pdt/1999, tanggal 29 Januari 2001, sehingga yangdemikian itu gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Rekonvensi:1Bahwa, apa yang termuat dalam

bagian konvensi mohon dianggap termasuk pulabagian rekonvensi ini;Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah memutarbalikkan fakta/peristiwa hukum (recht feiten) yang menjadi dasar gugatanterhadap Penggugat dalam Rekonvensi, dan kemudian menuduh Penggugatdalam Rekonvensi seolaholah melakukan fitnah serta telah melakukanperbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikanTergugat dalam Rekonvensi, padahal yang didalilkan oleh Tergugat dalamRekonvensi itu adalah

No. 139 K/Pdt/2014dalam bentuk apapun sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi dalamgugatannya;4 Bahwa, dengan adanya tuduhan dari Tergugat dalam Rekonvensi terhadapPenggugat dalam Rekonvensi dengan berbagai tuduhan sebagaimana dalamgugatan Tergugat dalam Rekonvensi pada point 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakanperbuatan yang melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) dan secarahukum perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige

daad) sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Penggugat dalamRekonvensi diberi hak hukum untuk mengajukan/menuntut gugatan perdata baikmateriil dan immateriil;5 Bahwa, dengan adanya tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan sewenangwenang tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhadapPenggugat dalam Konvensi merupakan perbuatan melanggar/melawan hukum(onrechtmatige daad, eks.

No. 139 K/Pdt/201410Atau:Menyatakan sah dan berharga sita jaminantersebut;Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensitelah melakukan perbuatan melanggar ataumelawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat dalamRekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) secara tunai;Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adabantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum H. Adang Abdurahman, S.Ag. c.q.