Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi 1. J. Sigalingging, 2.

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah teroenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatuperbuatan persekongkolan atau kerjasama

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebutdiambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini,karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukantanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

untukmenghasilkan produk akhir a quo dapat dikreditkan Pemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidakterkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Mataram hanyamenguatkan begitu saja Putusan Hakim PN.Selong Tanpa adapertimbangan hukum secuiloun, padahal Hakim PN.Mataram jelasjelasdalam mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2006/PN.Sel, telah mengutipketerangan saksi secara parsial sehingga berdasarkan hukum olehkarena mengutip keterangan saksi MASU'UD, Nusiah alias AmaqRabiah, Amaq Ruayah alias Murjan, Lalu Ishak dan Salman secaraparsial atau hanya bagianbagian tertentu tidak dalam kontekskeseluruhan yang kemudian langsung menarik kesimpulan yang

Selong tidak menyimpulkan dalam suatu rangkaianhanya sepotongpotong secara parsial. Bahwa jelas terhadappertimbangan PT.Mataram yang demikian tersebut tidak bisadipertahankan karena salah dalam menerapkan hukum dan haruslahdibatalkan.15.Bahwa putusan Majelis Hakim PT. Mataram yang telah menguatkanputusan PN.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sendiri

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

berhubungan dengan perkara ini, Majelis HakimTingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung akanmempertimbangkan Memori Banding dan Kontra MemoriBanding sebagai berikut.Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalamMemori Bandingnya pada halaman 2 sampai 4 pada pokoknyamenyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Bandung dalam putusan pada halaman 19,karena putusan itu dengan pertimbangan yang sangat kelirudan tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalampersidangan secara parsial

akantetap kKemudian Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi besaran taksiaran atasusaha kandang ayam a quo sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah), Tergugat Rekonvensi justru mempersoalkan kaburnya (obscuur libel)gugatan karena tidak merinci dengan jelas objek sengketa usaha kandangayam yang dimaksud Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa dalam konteks Tergugat Rekonvensi mempersoalkankaburnya (obscuur libel) Suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat seharusnyaTergugat Rekonvensi uraikan secara parsial

Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MIlrekonvensi, Majelis Hakim pun kemudian memahami nampak kebingunganpihak Tergugat Rekonvensi dalam membuat eksepsi ketika dalam satu gugatanterdapat kumulasi gugatan;Menimbang, bahwa secara umum tidak ada ketentuan baku mengenaikeadaan eksepsi secara parsial manakala terdapat kumulasi gugatan, akantetap dalam praktiknya pengadilan agama telah menerapkan pemeriksaangugatan secara parsial manakala dalam suatu gugatan terdapat kumulasigugatan, hal demikian berdasarkan

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formalGapal CIGSHAIa ~~~~~~~~ ~~ nnn nn nnn nnn nnn nnerHal 3 dari 9 hal.Put.No.298/Pdt/2013/PT.SmgMenimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memoribandingnya tertanggal 24 Juni 2013 mengemukakan keberatankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pembanding / Tergugat tidak sependapat denganpertimbangan judex factie yang tidak utuh, bersifat parsial

selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonanbanding tanggal 12 Mei 2015, dengan demikian permohonan banding tersebutdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semulaPenggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan negeriTolitoli, sangat parsial

Olehnya itu pada tingkat banding ini, Surat Jual Beli Tanahtersebut, Pemohon Banding ajukan sebagai bukti tambahan, dan Pemohonbanding lampirkan dalam memori banding ini;Berdasarkan seluruh uraian memori banding yang terurai di atas, PemohonBanding berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan negeriTolitoli a quo, sangat keliru, parsial, dan tidak objektif, bahkan terkesanmewakili Kepentingan Tergugat , olehnya itu patutlah dibatalkan padatingkat banding;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di

Sumatera Utara sebagaimana dimaksud padahuruf (a), telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial,;5.7 Bahwa SK. 579/MenhutII/2014 sesuai dengan poin di atas ditetapkanbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo.

No.579/Menhutll/2014 dalam poin (d) menyatakan Bahwadalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud padahuruf a telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. ArtinyaHalaman 16 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 42 P/HUM/2017Termohon mengakui penataan batas dan/atau penetapan kawasanhutan serta penunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsikawasan telah dilakukan atas tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan tetapi masih sebahagian darikeseluruhan kawasan hutan (parsial) di Prov.

Alam Dengan Fungsi Taman NasionalDengan Nama Taman Nasional Batang Gadis (Bukti P. 9),;5.17 Bahwa dengan diterbitkannya SK. 579/Menhutll/2014 Oleh MenteriKehutanan Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 yangbelum menjalankan mekanisme sebagaimana Pasal 15 ayat (1) danayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jelasbertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, karena dalam poin(d) konsideran aquo mengakui masih dilakukan secara parsial

Ketentuan Pasal 6 UUHT adalah bagian dari eksekusimerupakan pandangan yang parsial, bukan pandangan terpadu yang memandangketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kaitmengaitsatu sama lain. Selain itu.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Unsur Melakukan kekerasanatauancaman kekerasan, memaksa,melakukantipumuslihat, melakukanserangkaiankebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslahdianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi serta keteranganterdakwa

Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikatau tenaga kependidikan;Menimbang, bahwa rumusan unsur pada pasal ini juga mempunyai polaalternatif sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganjika terdakwa adalah seorang guru honorer yang mengajar mata pelajaran TIK(Teknik informatika dan komputer) pada SMA Negeri 2 Sinjai Barat

menghasilkan produk akhir a quoseharusnya dapat dikreditkan olen Pemohon Banding;Bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 yang dikoreksi Terbandingterkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetaptidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO danPK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwaproses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatumata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

bahan penolong/pembantuyang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakanoleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadiberada pada pengguna jasa;Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPNdan Pasal 2 ayat (4) PMK244, Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) berpendapat bahwa ataspendapat Majelis Hakim pengadilan pajak yang menyatakanbahwa Majelis berpendapat bahwa proses produksi untukmenghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Bahwa dengan demikian atas pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:Majelis berpendapat bahwa proses produksi untukmenghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupunPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhirnyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjianjasa titip olah nyatanyata telah bertentangan denganperaturan perundangundangan khususnya Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN;Bahwa dengan demikian berdasarkan

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Oktober 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidakterkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Oktober 2011 atas namaSATRIYO UTOMO,S.Hut diberi tanda bukti P.5;Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3038 10 Juni 2003 atas nama SATRIYO UTOMO, diberitanda bukti P.6;fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 April 2015 , diberi tanda bukti P.7;Asli Surat dari Bank NISP No. 017/BJMMO/TV/2008 tertanggal 30 April 2008 perihalFasilitas kredir rekening korang ( KRK) almarhum Satriyo Utomo, diberi tanda bukti P.8;Fotokopi surat dari Bank NISP No. 158/BJMCRD/VII/2008 tertanggal 31 Juli 2008perihal Roya Parsial

Dimana dalam pertimbangannya dinyatakan Bahwa UndangUndangNo. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sama dengan halnya undang undanglainnya yang harus dibaca secara keseluruhan (tidak parsial) dan yang sangatlebih penting lagi harus pula didalami kandungan filosofis yang terdapat dalamsuatu undangundang serta kita harus bisa menangkap maksud dari pembuatundangundang sehingga akhirnya kita bisa mengetahui apa makna dari isi darisuatu undangundang.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Halaman 11 Putusan No. 434/PID.Sus/2015/PN.Lbp2Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan

ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

;Sehingga sangat ironi jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dibuatsecara parsial atau dijadikan orang per orang disini sangat jelas dakwaan iniseharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding menolak ataudilakukan perbaikan untuk memenuhi suatu syarat dakwaan yang sempurnasebagaimana diatur pada Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP;Bahwa Dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan sendiri ataujabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap saya saat iniselaku

Jawa Barat, jadi Jaksa keliru dan tidak cermat membuat dakwaannyasecara parsial atau orang per orang sehingga terkesan menjadi pertanggungjawaban persona! tidak secara kolektif dan korporasi, juga bisa diartikan bukankedudukan kami selaku anggota DPRD tetapi sudah menjadi perbuatan pribadiatau person, pertanyaan yang muncul.....?