terdakwa dengan maksud untuk menjemput terdakwa,selanjutnya terdakwa bersama dengan rombongan keluarga terdakwa,Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Mshdiantaranya istri terdakwa yang bernama saksi RITHA TITIHALAWA AliasMAMA ITA, saksi MESAK TITIHALAWA, saksi SAMDI WATTIMURYWATTIMENA Alias SAMDI dan saksi SEMUEL WATTIMURY Alias BAPASEMI dan rombongan Cakalele berangkat secara bersamasama denganberjalan kaki menuju ke Balai Desa Makariki sambil diiringi suara bunyidentuman tifa tanda pelantikan

ROBI INDAHUA dan Sar.YAKOB WATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalanumum Desa Makariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten MalukuTengah, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersamadengan rombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan KepalaSoa Lessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanyaIni ose sudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersediadilantik sebagai Kepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dansaksi korban saling terlibat adu

Kepala Soa Lessytersebut;Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 05.00 WIT,tepatnya di depan Rumah ROBI INDAHUA dan YAKOB WATTIMENA yangberada sekitar di lokasi perempatan jalan umum Desa Makariki Rt. 03Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksi koroban bertemudengan terdakwa yang sedang bersama dengan rombongan terdakwa yangikut serta mengikuti pelantikan Kepala Soa Lessy, selanjutnya saksi korbanmendekati terdakwa dan bertanya Ini ose sudah siap jadi kepala soa(apakah kamu

ROBI INDAHUA pada tanggal 26 JUNI 2015 sekitar pukul04.00WITT; Bahwa benar kejadian bermula tanggal 26 juni 2015 sekitar pukul 04.00WIT,akan dilangsungkan pelantikan saniri Negeri Makariki, namun tidak adapelantikan Kepala Soa Lesy, tiba tida saksi mendengar bunyi tifa tandapelantikan Kepala Soa Lesy yang tidak direncanakan, saat itu saksi berada diteras rumah Sadr. abner titihalawa yang akan dilantik sebagai saniri negerimakariki, ttibatiba rombongan pelantikan kepala soa lesy lewat depan rumahABNER

YAKOBWATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalan umum DesaMakariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksikorban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama denganrombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan Kepala SoaLessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanya Ini osesudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersedia dilantik sebagaiKepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban salingterlibat adu mulut di depan saksi

,dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Halaman 21 Put.174/G/2020/PTUNMdnPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;5.

Desa diKabupaten Nias Selatan, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisHalaman 24 Put.174/G/2020/PTUNMdnPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;5.

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugattermasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterimakasih telah terlaksananya pemilinan kepala Desa Hilisibohou dan bukansebaliknya Penggugat membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;9.

atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.

Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini diajukan pihakTERGUGAT belum juga melakukan pelantikan dan pengangkatanHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor337/Pdt/2019/PT SMGPENGGUGAT sebagai perangkat desa Tlogopandogan, meskipun sudahada Putusan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Eksekusi dariPengadilan Tata Usaha Negara Semarang.16.

Bahwa dari apa yang dijelaskan pada angka 21 sampai 24 diatasmenunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang seharusnyadiangkat dan dilantik menjadi perangkat desa (sebagai Sekretaris Desa diDesa Tlogopandogan) oleh TERGUGAT, akan tetapi sampai sekarang inibelum juga dilakukan pelantikan dan pengangkatan sebagai PerangkatDesa.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.565.500, (Lima ratus enam puluh lima ribulima ratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huruf a d hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatinibelum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan Sekretaris Desa menjadi cacat hukumatau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatan diPengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan.

kewenangannya Kepala Desa Tlogopandogan terkait dilantikdengan tidaknya Pelantikan tersebut.10.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas gugatan PENGGUGAT padaPosita nomor : 11 dan petitumnya pada Nomor 5 yang pada pokoknyamenjelaskan tentang Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidakmenerbitkan penetapan Keputusan Pengangkatan dan PelantikanPENGGGUGAT sebagai Sekretaris Desa Tlogopandogan Kec.

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan

pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13); 37) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12); 38) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil

selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11); 39) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);40) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16

September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09); 41) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08); 42) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp

.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07); 43) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06); 44) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh

(Danramil 0822/03); 47) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);48) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822

14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaOlehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan

penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 Septemberuu)vv)XX)yy)ZZ)62013 sebesar Rp.1.180.000 diterima olehKapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tg!

Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; danfi Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.Bahwa secara teknis dalam menghadapi pelaksanaanpengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso dari pihakPemkab.

pelantikan On Call Koramil selama 2hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 236)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)93hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan

olehKapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2hari tg!

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 786 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pelantikan Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur Meureubo tertanggal 29 September 2022 atas nama Agustiar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 786 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pelantikan Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur Meureubo tertanggal 29 September

danPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dihubungkandengan Bukti T4, Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Padt.G.S/2021/PN KotPengangkatan/Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon

dan PemberhentianKepala Pekon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati TanggamusNomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati TanggamusNomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang

, Pengangkatan/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

Pasal 61 Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan

Juncto Pasal(8) Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri Panitia Pemilinan Ditetapkan dengan Keputusan SaniriNegeri atau Badan Permusyawaratan Neheri (BPN) dan disahkan oleh Bupati.Fakta hukum yang ditemukan di Negeri Ameth terhadap Proses PencalonanRaja Negeri Ameth atas nama saudara WEMPY DIRK PARINUSSA, SaniriNegeri Ameth tidak membentuk Panitia Pemilihan, tetapi diambil alihsepenuhnya

Bahwa yang terjadi TERGUGAT telah melanggar ketetentuan Bab XV Tentang11.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangMenyatakan : 222 oo one nnn nnn nnn non nnn nan nee nnn nae nn nee noe non nee eee eee Ayat (1) apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeripenyelesaiannya

Bahwa tanpa memperhatikan keberatan dari PARA PENGGUGAT maupunREKOMENDASI DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bupati Maluku Tengah(TERGUGAT) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 Tentang PENGESAHANKEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATAN NUSALAUT, dankemudian diikuti dengan Pelantikan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSAsebagai Raja Negeri Ameth pada tanggal 30 Mei 2015 ;Hal. 11 dari 94 Hal.

DALAM EKSEPSI1.Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun2006 tentang Negeri, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negerimengisyaratkan Negeri dapat dikepalai oleh Seorang Kepala PemerintahNegeri/Negeri Administratif dan/atau Penjabat Kepala PemerintahNegeri/Negeri Administratif yang memimpin Negeri dalam prosespenyelenggaraan pemerintahan Negeri.

Bahwa gelar, masa jabatan,tahapan pencalonan, penetapan calon, tata cara pemilihan, pengesahancalon dan pengangkatan calon, serta pelantikan calon hinggapemberhentian calon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah. Menyangkut dengan Status maka ada yang defenitif yang disebutkepala pemerintah negeri dan ada yang sifatnya sementara yang disebutHal. 18 dari 94 Hal.

Tomagoba Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa Saksi adalah Ketua HMI Terpilih pada saat hasilKonferensi Cabang (Konfercab) sedangkan Korban menjabatsebagai Karateker atau Pejabat Sementara akan tetapisebelumnya Korban sebagai Pengurus Besar HMI (PBHMI) diBahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; e Bahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab. Kota Tidore di Aula Sultan Nuku tersebut, kemudian padasaat Saksi memasuki ruangan lalu duduk di kursi undangan dibagian belakang, tibatiba datang Terdakwa .

Kemudian sekitar 5 (lima) menitkemudian Terdakwa Il datang akan tetapi hanya menuntutmengenai pelantikan Ketua HMI tersebut yang mana seharusnyayang akan dilantik adalah Saksi UMI. S. ADAM bukan IKRIMAMUSTAFA.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; Bahwa pada saat itu akan diadakan acara Pelantikan PengurusCabang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Tidore.

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasukcalon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasihtelah terlaksananya pemilihan kepala Desa Hiliotalua KecamatanLolomatua dan bukan membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut i.

Bahwa dalil gugatan angka 1, merupakan ketentuan yang harusdijalankan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuanPasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor O05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ; 2.

04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, olehkarenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangUndangan yangberlaku serta asaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimanauraian gugatan Penggugat pada angka 20 sampai dengan angka23 tersebut ; Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan............ (Bukti T2) ;3,3.

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten NiasSelatan. .....ccccecccececseeeeeeeeeeeeeeeeeees saeeeeeaenees (Bukti T3) ;4.4. Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Hal 27Putusan No.43/G/2020/PTUNMDNPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan. ..............

Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo oleh Tergugat padatanggal 12 Maret 2020, maka Para Penggugat menyampaikan suratkeberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2020 tentangkeberatan dan mohon untuk ditangguhkan Pelantikan Raja NegeriHutumuri, namun sebelumnya informasi yang diterima oleh ParaPenggugat bahwa akan dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriHutumuri pada tanggal 20 Maret 2020 maka Para Penggugat membuatsurat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020 tentang KeberatanPengangkatan

Raja Negeri Hutumuri Karena Tidak Melalui Mata RumahParentah, dan atas surat dari Para Penggugat maka Tergugat telahmenjawab melalui Sekretaris Kota Ambon dengan Surat Nomor :068/2230/SETKOT tentang Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/KepalaPemerintah Negeri Hutumuri tertanggal 18 Maret 2020 yang intinyabahwa Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala PemerintahNegeri Hutumuri Masa Jabatan 2020 2026 akan dilaksanakan padatanggal 20 Maret 2020;.

Sehingga Tergugat tetap bersikap bahwa Pengesahan,Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri HutumuriMasa Jabatan 2020 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret2020, dan kepada saudarasaudari maupun pihak lain yang merasatidak puas atau keberatan atas proses dan pelantikan tersebut, dapatmengajukan gugatan administrasi kepada Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN);.

Waas Batsebakepada Walikota Ambon, Perihal Keberatan danMohon Penangguhan Pelantikan Raja NegeriHutumuri, tanggal 14 Maret 2020;3. Bukti P3 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Keberatandan Mohon Penangguhan Pelantikan Raja NegeriHutumuri dari Waas Batseba dan Waas FransinaMartha kepada Walikota Ambon, tanggal 14 Maret2020;4.

Bukti P4 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat PemerintahKota Ambon Nomor : 068/2230/SETKOT, Perihal:Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / KepalaPemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 18 Maret2020;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BatsebaWaas dan Fransina Martha Waas kepada GubernurMaluku, Perihal: Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/ Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 25Maret 2020;6.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28).Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikan tersebutdiatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Halmahera Timur tahun2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9Halaman 97 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknisPPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat melalui Kuasa HukumnyaBambang Wijayanto, SH mengirimkan surat ke Bupati Sragen,memohon agar diadakan Penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih,namun tetap diadakan Pelantikan pada tanggal 14 Maret 2013;b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun2005 Tentang Desa, pada Pasal 46 Ayat 2 berbunyi PemilihanKepala Desa bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,dan Adiil; 222022 no( Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhl ); Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa di KabupatenSragen, pada Pasal 13 berbunyi Pemilinan Kepala Desa bersifatLangsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Demokratis( Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi ); Peraturan Bupati Sragen Nomor: 24 Tahun 2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 16 berbunyiPanitia Pemilihan Tingkat Desa Bertanggung Jawab TerhadapKelancaran, Ketertiban, dan

Bahwa dalam poin 15. a. gugatannya, pada tanggal 13 MaretPenggugat melalui Kuasa hukumnya Bambang Wijayanto, SH.Mengirimkan surat permohonan penundaan Pelantikan KepalaDesa Mojodoyong kepada Tergugat.;4. Bahwa dalam poin 15. e. gugatannya, penggugat pada tanggal20 Mei 2013 mengirim surat keberatan terhadap pengangkatandan Pelantikan...17dan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih kepadaTSF QUG a sesame ereenmeRneon REE ERNEST5.

Bahwa Keputusan tergugat menerbitkan obyek Gugatan adalahsesuail dengan amanah Peraturan Perundangundangan dimanapemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen dan PeraturanBupati Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an. Moh. Zuhdi;22.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Musyaffak;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Musyaffak;30.

Abdul Haris;49.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;51.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.

Halima;65.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;66.Surat Pernyataan Menuduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;67.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an Halima;68.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An.

Moh.Amir;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Moh.Amir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.Moh. Zuhdi;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.

Buchari;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Buchari;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Drs. Ach. Buchari;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 TentangPengangkatan Dalam Jabatan an.

Abdul Haris;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs. Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs.

Sujono,BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Putusan Nomor 528 K/TUN/20174.2.4.3.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa, Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari: Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten)yang mempunyai tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pemilinan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calonKepala Desa Kaimear sesuai adat kebiasaan

dan hukum adat LarvulNgabal, sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf(g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi syarat:(f).

Pada tahapantahapan pilkades Kaimear khusussampai tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh PanitiaPemilinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,oleh karena itu prosesnya harus tetap dinyatakan sah.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa pemerintahan harus tetapberjalan untuk menjawab kekosongan pemerintahan di Desa Kaimear yangdefinitif sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelantikan Kepala Desaterpilih, maka BPMPD Kota Tual mengambil tindakan daninisiatifsecepatnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya kemudianpenyampaian laporan secara langsung kepada Walikota Tual melaluiSekretaris Daerah Kota Tual cg.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Rp. 250.000.000.Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeHalaman 14 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.N.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Halaman 19 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB. (6)Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventje N.