Agung DarmaIntra ;Bahwa selanjutnya saksi Slamet Suryanto selaku Walikota Surakartamenerbitkan SK Walikota No. 901/140A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukkan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek danBendahara Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 BidangPerumahan dan Permukiman Serta Bidang Sumber Daya Air yangditandatangani Walikota Surakarta, sebagai lampiran tertulis : Penanggung Jawab Proyek adalah Walikota Surakarta Slamet Suryanto ; Pemimpin Proyek adalah Agung Hastho

Banendro, ST ; Bendaharawan Proyek adalah Mustofa, SE ;Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai SK Walikota No. 901/140A/2003 tanggal 22 Oktober 2003 ; Bertanggung jawab atas kelancaran keberhasilan proyek baik dalampencapaian target fisik maupun dana keuangan ; Membina dan mengawasi pemimpin proyek dalam rangka pengawasanmelekat, menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan ; Dengan surat keputusan, penanggung jawab proyek menunjuk danmenetapkan Panitia Lelang/Panitia

Agung DarmaIntra ;Bahwa selanjutnya saksi Slamet Suryanto selaku Walikota Surakartamenerbitkan SK Walikota No. 901/140A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukkan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek danBendahara Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003 BidangPerumahan dan Permukiman Serta Bidang Sumber Daya Air yangditandatangani Walikota Surakarta, sebagai lampiran tertulis : Penanggung Jawab Proyek adalah Walikota Surakarta Slamet Suryanto ;Hal. 12 dari 38 hal. Put.

No. 538 K/Pid.Sus/2008 Pemimpin Proyek adalah Agung Hastho Banendro, ST ; Bendaharawan Proyek adalah Mustofa, SE ;Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai SK Walikota No. 901/140A/2003 tanggal 22 Oktober 2003 ; Bertanggung jawab atas kelancaran keberhasilan proyek baik dalampencapaian target fisik maupun dana keuangan ; Membina dan mengawasi pemimpin proyek dalam rangka pengawasanmelekat, menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan ; Dengan surat keputusan, penanggung

Surat 910/140A/I/2003 tanggal 22Oktober 2003 tentang Penunjukan penanggung jawab Proyek danbendaharawan Proyek SKO Pekerjaan rehabilitasi Balaikota Surakarta,Rehabilitasi Stadion R. Maladi Sri Wedari, Pembangunan Rumah Pompadan Pengadaan Pompa pada Pintu Air di Kaliwingko 6 unit ; Slamet Suryanto sebagai penanggung jawab proyek ; Agung H.B., ST sebagai Pemimpin Proyek ; Mustofa, SE sebagai Bendaharawan Proyek ;4.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan carasaksi Sofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin CongAnam memanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran posposbesar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente),terdakwa Joko Mulyono (Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersamadengan Saksi Retno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr.Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr.

Beni Kurniawan(penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr.

SuryaMustika Lampung area Kotabumi, dengan cara saksi SofyanRavai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin CongAnam memanggil atau mengumpulkan penanggung jawabpemasaran pospos besar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin(Penanggung jawab Pos Kecil Dente), terdakwa Joko Mulyono(Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan SaksiRetno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr.Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr. BeniKurniawan (penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan cara saksiSofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin Cong Anammemanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran pospos besar/kecil diantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente), terdakwaJoko Mulyono (Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan SaksiRetno Apriyani (admin Pos Besar Unit Il Tulang Bawang) , Sdr. Antoni(Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji), Sdr.

AGUS SUTIYONO.2). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo, tanggal 24 Juni 2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. Drs.

AGUS SUTIYONO.3). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH. 4). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan IV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV Desa Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROTSUSENO, SH.. 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun2010 Triwulan VV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22122010, Yangditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN.

SODIK, KepalaDesa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr.HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan Il(Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat SekampungSdr.

Drs.AGUS SUTIYONO.. 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun2010 Triwulan Ill (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20102010, Yangditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTRekening dan membebaskan Pemohon Sebagai Penanggung PajakPT Duta Sembilan Kartika;a.

kepada bank yaituapabila apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak.

Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan di Bank yang telah diterbitkan oleh Termohon.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTPemohon selaku penanggung pajak PT.

Bahwa Syarat Pencabutan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak TelahDiatur Dengan Jelas Dalam Peraturan PerundangUndangan1. Bahwa peraturan perundangundangan di bidang perpajakan telah mengatursyarat pencabutan pemblokiran rekening penanggung pajak.2.

NANA SURYANATempat Lahir : Garut, Umur : 12 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Kp/Desa Salamnunggal, Rt. 003/007, Kec leles, Kab Garut, Agama : Islam,Pekerjaan Wiraswasta ; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar

tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwa pasartumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa saksi pada

Pedes, Kec tarogong Kidul, Kab Garut, Agama :Islam, Pekerjaan PNS; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa benar terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa

benar terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawabpasar tumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi parapengunjungnya banyak yang bergerombol ; Bahwa benar terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa terdakwa sudah mengetahu tidak boleh ada kerumunan di pasar tumpah tersebut,akan tetapi tadinya terdakwa sebagai penanggung jawab hanya

jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa benar saya sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa benar saya sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ;

Asuransi jiwa kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Sisman,sebagaimana telah diperjanjikan;12.Bahwa adapun besarnya uang Pertanggungan yang telah diperjanjikanantara Penanggung dan Tertanggung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), sedangkan yang dapat diklaim kepada Penanggung adalahjumlah saldo utang kredit pada saat tertanggung meninggal dunia.

Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung dan PemegangPolis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, maka kedua belah pihaksepakat akan menyelesaikan secara musyawarah, apabila mufakat tidaktercapai maka penanggung dan pemegang Polis atau yang berkepentingandalam asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui badanarbitrase nasional atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah NegaraKesatua Republik Indonesia.

Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggungmeninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atashukum yang beriaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;4.

PermohonanBerdasarkan alasanalasan dan halhal tersebut di atas, makaPENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baik;Menyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang tidakberitikad baik;MenyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Adapun yang menjadi lingkup Gugatan a quo adalah sebagaimanayang terdapat dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT yaknisebagai berikut :hal10 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIPada Butir 2 Halaman 11 GugatanMenyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baikBahwa dalam Butir 2 Halaman 11 Petitum PARA PENGGUGATmenuntut agar Pengadilan menyatakan PARA PENGGUGAT dinyatakansebagai Penanggung Pajak yang beritikad baik;Pada Butir 3 Halaman 11 GugatanMenyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak

Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan penjelasan hukumbahwa materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat padaintinya adalah mengenai utang pajak, penanggung pajak danpelaksanaan penagihan pajak yang masuk dalam kategori sengketapajak, dengan penjelasan hukum sebagai berikut:hal12 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIa) Bahwaperaturanperaturan di bidang perpajakan telahmemberikan definisi terhadap Wajib Pajak, Utang Pajak,Penanggung Pajak dan Penagihan Pajak serta Sengketa Pajak,yaitu sebagai berikut

Demikian halnya, Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan:Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau PengumumanLelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Penjelasan Pasal 37 ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepadaPenanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badanperadilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setujudengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputipelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah

Pasal 15 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata CaraPenyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak danPemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (selanjutnya disebut PP Nomor 137 Tahun 2000), dinyatakanbahwa:Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri.Dalam ketentuan di atas, telah disebutkan secara tegas bahwa objekgugatan yang dapat diajukan Penanggung Pajak

tahun 2010 Nomor: KEP299/WPUJ.19/2013tanggal 28 Februari 2013 sebagai produk hukum Hasil Pemeriksaan KeberatanKantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor Lap219/WPJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp13.608.500,00 terdiri dari 2 (dua)lembar faktur pajak yang dalam proses konfirmasi menyatakan tidak ada dan belumdijawab konfirmasinya;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

e) Merujuk pada uraian ketentuan di atas, maka Penggugatbertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng ataspembayaran pajak yang terutang (utang pajak) PT Insumo PrimaNusantara in casu Turut Tergugat;f) Dengan demikian, maka yang menjadi Penanggung Pajak PTInsumo Prima Nusantara in casu Turut Tergugat salah satunya adalahPenggugat. Oleh karena itu sangatlah berdasar hukum apabilaTergugat menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PTInsumo Prima Nusantara in casu Turut Tergugat;2.

Nomor 1200 K/Pdt/2015e)3)4)5)Pasal 12 UU PPSP:"(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita(3a)Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi;(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetapdapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksisebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari PemerintahDaerah setempat;(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri olehPenanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak denganHalaman 12 dari 33 hal.

pajak kepada Penanggung Pajak in casuPenggugat dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casuPenggugat melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;h) Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan atas harta kekayaanPenanggung Pajak yang berupa barang tidak bergerak termasuk tanah,bangunan maupun harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpanpada bank dengan

Nomor 1200 K/Pdt/2015Pasal 2:"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yangmencari keadilan terhadap sengketa pajak."

pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakilyang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajakmenurut peraturan perundang undangan perpajakan;Pasal 14 ayat (1 a)Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung' jawab,pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempatlain;Pasal 37 ayat (1)Gugatan

penanggung pajak terhadap pelaksanaan suratpaksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, ataupengumuman lelang dapat diajukan kepada badan peradilanHal. 6 dari 16 hal.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, yangmenjadi sengketa dalam perkara a quo adalah penyitaanatas mobil penanggung pajak berdasarkan Berita Acarapelaksanaan penyitaan No. S06.

Penyitaan dilaksanakan terhadapbarang milik Penanggung Pajak yangberada di tempat tinggal, tempatusaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tanganpihak lain atau yang dijaminkansebagai pelunasan utang tertentuyang dapat berupa :a.

;Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat/ Terbanding sebagai Komisaris Turut TermohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat II/ Turut Terbandingadalah merupakan Penanggung Pajak dari utang pajak atasHal. 15 dari 16 hal.

, III,IV,V,VI selaku yang berhak dan bukan Penanggung Pajak atas UtangPajak yang harus dilunasi.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atauc.

Dansengketa tersebut bukan hanya sengketa antara antara Wajib Pajakatau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang.

Akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap barang yang sebagian maupun seluruhnya bukan milikWajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;e. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atau Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PTKf.

(satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 19720.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 April 2011;4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 308 / 1.751.21 / 13 tanggal 2 Juli 2013;5) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1042 / 2014 tentang Pemberian Izin Pergantian Penanggung

Pintu Besar Selatan No.38 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2014;6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Klinik Pratama No : 2.1.01.3174.138.33001.11.18 tanggal 13 Mei 2013;7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari L.

RADIDJAN DJUMENA kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 20 Pebruari 2014;9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukkan Penanggung Jawab bulan Januari 2014;10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Klinik Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No.201 / SK SAI / II / 14 yang ditanda tangani oleh ADHITAMA tanggal 10 Pebruari 2014; 12) 1 (satu

JACQ PASHA tanggal 19 Juni 2014;20) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Peringatan Keras Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Pimpinan / Penanggung Jawab Klinik Pratama Metropole tanggal 18 Agustus 2014;21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor 801 / SP KPM / VIII / 14 an.

ESTER RUGUN MANURUNGSIRAIT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat Nomor 1042/2014 tentang Pemberian Ijin Penggantian Penanggung JawabKlinik Pratama Metropolesehingga terdakwa diangkat sebagai penanggung jawab KlinikPratama Metropole menggantikan saksi dr.

PRADONO kemudian ada permohonan penggantian penanggung jawabdan yang diajukan oleh Sdr.

JACQUES PASHA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah mengurus perijinan Klinik Metropole dengan penanggung jawab dr.PRADONO kemudian diganti oleh dr. ESTHER (terdakwa) ;Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab karena dr. PRADONOmengundurkan diri kemudian saksi minta kepada Sdr. WINARSIH untuk menyusunpengurus yang baru dan penanggung jawab diganti oleh dr.

menjadi penanggung jawab tetapi kalau diKlinik Utama dokter bisa menjadi penanggung jawab, tetapi bila mengikuti Permenkes No.28 tahun 2014 dokter umum bisa menjadi penanggung jawab ;e Bahwa pengajuan status bisa diurus bukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal inifungsi pengawasan seharusnya aktig karena ada beberapa klinik yang melakukanpenyimpangan ;e Bahwa dalam hal penanggung jawab, seorang pimpinan adalah penanggung jawabadministrasi sedangkan yang dimaksud penanggung jawab itu sendiri

ASURANSI JASA TANIA, Tbk (yang selanjutnya disebut Penanggung)Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKIdengan suatu proposal dan deklarasi dimana Tertanggung telah menyetujuiakan dianggap sebagai suatu kesanggupan yang wajar dan berlaku danmerupakan dasar kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanyadan telan membayar atau setuju untuk membayar premi sebagaipertimbangan bagi asuransi ini.Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisiyang terkandung di

Penetapan atau perkiraan tersebut akan dibuatoleh Tertanggung dan Penanggung ini, atau jika mereka berbeda,maka oleh para arbiter...

berkewajiban untukmenawarkan besaran nilai penggantian kerugian kepadaTertanggungnya untuk disepakati dan/atau disetujui;Bahwa jikalah terdapat persetujuan/kesepakatan nilai penggantiankerugian antara Penanggung dengan Tertanggung, maka pada saatitulah kewajiban Penanggung sebagaimana maksud Polis mulaidiberlakukan;d.

untuk klaim asuransi alat berat (heavy equipment) yangmenjadi perkara aquo masih terdapat perbedaan cara penilaiankerugian antara Penggugat selaku Penanggung dengan PT.

BestProteksi Indonesia selaku konsultan Penggugat/Tertanggung lebihkepada melakukan tindakantindakan yang dapat diduga seolaholahmengintervensi pola hubungan kerja penilai kerugian asuransi denganTergugat selaku Penanggung, untuk kemudian memaksakan agarTergugat selaku Penanggung membayarkan klaim sesuai NilaiPertanggungan dikurangi deductible, padahal terang dan Jjelas dari fotofoto yang diberikan merekapun alatalat berat yang diasuransikanbukanlah dalam kondisi hangus terbakar secara keseluruhan

Pajak adalah tidak relevan, karena dalampenyitaan pajak keputusan untuk melakukan penyitaan terhadap aset/hartaWajib Pajak maupun Penanggung Pajak tertuang dalamSurat PerintahMelaksanakan Penyitaan bukan di dalam Berita Acara Sita maupun SuratPemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajakdan/atau Penanggung Pajak.

Pajak,Penanggung Pajak dan saksisaksi.Penjelasan Pasal 12 ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepadaPenanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barangPenanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepadaPejabat.

pejabat yang berwenang (Kepala Kantor KPP PMB)yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bukan BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang hanya merupakan pemberitahuankepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barangPenanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepadaPejabat, maupun Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerakatas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

dipercaya.(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani olehJurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi.Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakanpemberitahuankepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaanbarang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung PajakHalaman 31 dari 52 halaman.

Selain hal tersebut, utang pajak yangdibebankan kewajiban pelunasannya baik kepada PT CMNC maupunpara penanggung pajak sampai dengan Jawaban a quo disampaikan,tidak ada keberatan maupun banding dari Wajib Pajak (PT CMNC)kepada Pengadilan Pajak yang mengakibatkan utang pajaknyaberubah, maupun gugatan atas tindakan penagihan aktif salah satunyapenyitaan terhadap asset/harta penanggung pajak (Sdr.

"(1.a)Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukanyang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.Pasal 17 UU PPSP :(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu."

b Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran danpenyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bankdalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata CaraPenyitaan Dalam Rangkan Penagihan Pajak dengan Surat PaksaPasal 3 :1 Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada

penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajakberwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yangtersimpan pada bank.2 Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu."

Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat melaksanakan penagihan pajakkepada Penanggung Pajak in casu Penggugat II dengan serangkaiantindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugat II melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak.

Penggugat II selaku Penanggung PajakPT.

SURYA KARYA CIPTA MAKMURselaku Tertanggung (Insured), Penggugat selaku Penanggung (Insurer) telahmemenuhi kewajibannya memberikan penggantian kerugian kepada PT.SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selaku Tertanggung (Insured) yaitusebesar Rp.3.850.000.000, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa Tertanggung (Insured) juga menyatakan telah menerima jumlahpenggantian tersebut diatas dari Penggugat selaku Penanggung (Insurer) danselanjutnya memberikan hak subrogasi kepada Penggugat selaku Penanggung

SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selakuTertanggung (/nsured) telah mengajukan klaim asuransi kepada Penggugatselaku Penanggung (/nsurer) sehubungan dengan kerugian berupa kerusakanbadan Kapal TK.

SURYA KARYA CIPTAMAKMUR selaku Tertanggung (Jnsured) yang mana untuk selanjutnya kerugiandimaksud telah dialihkan kepada Penggugat selaku Penanggung (Insurer).

No.10/PDT.G/2013/PN.JBI.Bahwa demi keadilan, BUNGA dimaksud harus dihitung sejak tanggalpembayaran klaim oleh Penggugat selaku Penanggung (Jnsurer) kepadaPT.

Penggugat:
1.EDI SAPUTRA
2.SOHAYA
Tergugat:
2.Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Tangerang selaku Penanggung Jawab pada Tingkat Satuan Pendidikan
3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
Turut Tergugat:
Pj Gubernur Banten Selaku Kepala Daerah di Provinsi Banten

./2001 tidak dapat diakui sebagai pajak masukanyang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena menunjukkan bahwa PKPPenjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa

kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

sebagaimana di atur dalam KUHPerdata, sebagai berikut:Pasal 1831:Penanggung tidak wajid membayar kepada kreditur kecuali debitur lalaimembayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harusdisita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.Pasal 1832:Penanggung tidak dapat menuntut Supaya barang milik debitur lebih duludisita dan dijual untuk melunasi utangnya:Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Padt.G.S/2020/PN Lwk1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntutbarangbarang

mengajukan permohonan untuk itu.Pasal 1834:Penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dandijual lebih dahulu wajid menunjukkan barang kepunyaan debitur itukepada kreditur dan membayar lebih dahulu biayabiaya untuk penyitaandan penjualan tersebut.

Penanggung tidak boleh menunjuk barang yangsedang dalam sengketa di hadapan Pengadilan, atau barang yang sudahdijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan sudahtidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luarwilayah Indonesia.Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukanPenjamin/Penanggung tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan buktisurat P3 berupa SHM No.108 Bakung An Sudirman Dg Mabela, bukti surat P4berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan No.PK1811638V

tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penjamin/Penanggung haruslah di pandang sebagaipihak yang juga tunduk pada perikatan, terlebin dalam perkara ini yang menjadiobjek agunan adalah benda berupa sebidang tanah yang merupakan milikPenjamin/Penanggung, maka Hakim berpendapat sebelum dilakukan tindakanterhadap objek agunan yang merupakan milik Penjamin/Penanggung, makayang bersangkutan haruslah diberitahukan terlebin dahulu sehubungan dengankeadaan wanprestasi Para Tergugat, agar Penjamin/Penanggung mengetahuikewajibannya

untuk membayar kredit debitur, serta dalam halPenjamin/Penanggung tidak melakukan pemenuhan = prestasi, makaPenjamin/Penanggung tersebut haruslah di tarik sebagai pihak Tergugatsehingga yang bersangkutan dapat menggunakan hakhaknya serta mengambillangkah/upaya hukum sehubungan dengan wanprestasi yang telah dilakukanPara Tergugat tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakimberpendapat masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalamperkara ini, dengan demikian

Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012; 4.

Bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari warga termasuk Para Penggugatsebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan ke DinasPerijinan, Penanggung jawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telahmelakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika diadakanmediasi oleh Pemerintah namun Para Penggugat dan Warga yang lain tetapkeberatan hal mana tercermin dalam hasil pemungutan suara untukmenentukan sikap warga dimana ternyata hasil pemungutan menunjukkanbahwa warga yang menolak jauh

pertimbangan seperti terurai dalampertimbangan hukum di bawah ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

jawab GampangPujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam pokokperkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 MaretMenimbang, bahwa Pengadilan atas prakarsa Majelis Hakim berdasarkanketentuan pasal 83 Undangundang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu penanggung jawab

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Penetapan Tertulis ; Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan bukti T II Int.1 berupaKeputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasiMenimbang, bahwa di lihat dari obyek sengketa a quo Keputusan KepalaDinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang IzinGangguan..................56Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi DusunMangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantulatas nama penanggung