Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012; 4.

Bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari warga termasuk Para Penggugatsebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan ke DinasPerijinan, Penanggung jawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telahmelakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika diadakanmediasi oleh Pemerintah namun Para Penggugat dan Warga yang lain tetapkeberatan hal mana tercermin dalam hasil pemungutan suara untukmenentukan sikap warga dimana ternyata hasil pemungutan menunjukkanbahwa warga yang menolak jauh

pertimbangan seperti terurai dalampertimbangan hukum di bawah ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

jawab GampangPujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam pokokperkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 MaretMenimbang, bahwa Pengadilan atas prakarsa Majelis Hakim berdasarkanketentuan pasal 83 Undangundang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu penanggung jawab

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Penetapan Tertulis ; Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan bukti T II Int.1 berupaKeputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasiMenimbang, bahwa di lihat dari obyek sengketa a quo Keputusan KepalaDinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang IzinGangguan..................56Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi DusunMangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantulatas nama penanggung

PT.INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, AlamatPerusahaan Dusun IV Desa Pem.

., Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, AlamatHal. 28 dari 68 hal. Put.

PT.INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan JI.

., Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, AlamatPerusahaan JI. Sei Rampah D.

SOCFINDO / PUSAT SELEKSI BANGUN BANDAR,Penanggung Jawab H.

., Notaris di Jakarta, dengan Penanggung Sugihono Subeno (Tergugat-II);

p>M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 697/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salah satu pihak ataupun sebagai penanggung

(borg) di dalam perjanjian charterpt tertanggal 25 november 2010;

BATASA CAPITAL) selaku Penanggung (borg) TergugatIl (vide Pasal 4.3 Perjanjian Bareboat aquo).7.

Penanggung (Borg) adalah pihak ketiga;c. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;d. Penanggung (Borg) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatandebitur, kalau debitur wanprestasi;e.

Sebagaimana yang telah Penggugat uraian di atas, bahwasanyaPenggugat sudah TERBUKTI bukan sebagai pihak atau salah satu pihakataupun sebagai penanggung (borg) di dalam Perjanjian Bareboat aquo,sehingga sudah seyogyanya pula, Penggugat harus dibebaskan dari statussebagai penanggung (borg) Tergugat II (in casu PT. KJS) sehubungandengan kegagalan pembayaran harga sewa kapal oleh Tergugat II (in casuPT. KJS) kepada PT.

Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salahsatu pihak ataupun sebagai penanggung (borg) di dalam perjanjiancharterpt tertanggal 25 november 2010;2. Membebaskan Penggugat Sebagai Penanggung (Borg) Tergugat II(in casu PT KELUARGA JAYA SHIPPING) Sehubungan Dengan KegagalanPembayaran Harga Sewa Kapal Oleh Tergugat Il (in casu PT KELUARGAJAYA SHIPPING) Kepada PT.

Hal ini jelasbertentangan dengan hukum karena Penggugat bukan sebagai pihak danjuga tidak sebagai penanggung (borg) dalam perjanjian bareboat antaraTergugat Il dengan PT.

Pajak yang Namanyatidak Tercantum dalam Surat Paksa (SE108/PJ./2009) jelas mengatur:Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaandapat dilaksanakan atas barang miilikperusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik ditempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupuntempat lain.

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalammelaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap hartakekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakdilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank. (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.

. 0000000000 000 2000000000002=(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukmembuat berita acara pemblokiran yang tindasannyadisampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabatyang meminta pemblokiran.

Pasal 4;(1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : a.

menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1612/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB pph Nomor 00142/206/401/08 tanggal 28 Nopember 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-309/WPJ.08/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas permohonan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b UU KUP menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1613/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB PPh Nomor 00205/207/401/09 tanggal 6 Januari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;----- Menyatakan Penggugat bukan sebagai Pemilik maupun Penanggung

Bahwa Tergugat I harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV.Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan Tergugat Iyang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/ Pemilik, Penanggung Jawab /Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

dan Penanggung Pajak CV.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP di atas, oleh karena Penanggung PajakCV.

Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank Nomor S952/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24Agustus 2015;b. Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib PajakNomor S.Ket22/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24 Agustus 2015;c. Daftar Surat Paksa atas nama Penanggung Pajak Ardi Harijanto;70d. Surat Paksa Nomor S00091/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;e. Surat Paksa Nomor S00092/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;f.

Sehinggadengan demikian bukti tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah125sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga Jl.

pajak;Pasal 2 Kepdirjen 218 Tahun 2003, mengatur : Kriteria penanggung pajak yang akan disandera adalaha.

Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggalsurat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, dand.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16PP 137 Tahun 2000 yang menyatakan :Pasal 16:(1) Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan olehpengadilan dan putusan pengadilan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, penanggung pajak dapatmengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi(2) Permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diajukan kepada pejabat yang menerbitkansurat perintah penyanderaan(3) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalambentuk satu

Karena sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 137 Tahun 2000, penyanderaan hanyadapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utangpajaknya setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal suratpaksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Artinya penyanderaan terjadikarena adanya surat paksa.

penanggung pajaknya?

tanpa kecuali;Bahwa jika menganalisa serta menghubungkan dasar gugatan melaluilembaga wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu peristiwa atau keadaandimana Penanggung (in casu Tergugat) tidak telah memenuhi kewajibanprestasi perikatan dengan baik, dan Penanggung punya unsur salahatasnya, hal ini terbukti dengan adanya penolakan dari Tergugat selakupihak penanggung atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugatkepada Tergugat tersebut, sehingga unsur salah atas tidak dipenuhinyaprestasi dalam kewajibannya

Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yangdiikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambatlambatnya 5(lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;Konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban untukmemberitahukan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian padakendaraan tersebut dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kalenderHalaman 11 dari 24 hal. Put.

Apakahkerugian tersebut benar disebabkan oleh suatu insiden/peristiwa yang diaturdalam Polis ataukah disebabkan oleh kelalaian dari si Tertanggung sendirisehingga di luar dari perlindungan polis serta berapa besar ganti kerugianyang harus ditanggung si Penanggung kepada si Tertanggung;13.

Nomor 2959 K/Pdt/201514.15.16.jangka waktu Tertanggung mengajukan upaya penyelesaian dalam halklaim ditolak Penanggung, bukan pasal yang mengatur jangka waktupemberitahuan terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

Bagaimana mungkin kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahandari Tertanggung itu sendiri menjadi kewajiban yang dilimpahkan olehPenanggung dan harus diganti oleh Penanggung.

mobil tersebut dibayar secara lunas dan lancar apa fungsiasuransi yang kita dibayar, maka hanya rugi saja yang diterima, maka olehkarena itu pihak penanggung asuransi juga yang harus bertangung jawab, karenapihak Penanggung Asuransi juga turut dalam perjanjian tersebut maka Pihakdalam perjanjian ini kurang lengkap, maka oleh karena tidak lengkapnya parapihak dalam gugatan tersebut maka gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima (NO, Niet ontvankelijk verklaard);B.

CAPELLA MULTIDANA) didalam melindungikepentingan Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untukmenuntut Ganti Rugi pertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung(Penanggung Asuransi), tentu saja hal ini jelas menjadi bukti bahwa TergugatDr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT.

tersebut,sebab mobil itu sudah diasuransikan, sehingga Tergugat Dr Tertarik Vr wajibmengganti mobil tersebut lebih dahulu, sebelum Tergugat Dr Tertarik Vr itukemudian meminta pergantian lebih lanjut kepada Penanggung Asuransi sebagaikonsekwensi dilakukannya ikatan pertanggungan Asuransi tersebut;Bahwa demikian juga dengan Penanggung Asuransi sebagai perusahaan ataupihak yang sudah berjanji siap bertindak sebagai penanggung mestilah bertugasdan bertindak untuk meminta pertanggung jawaban dari Tergugat

Dalam Rekonpensi Dan Vrijwaring1 Menyatakan Menerima Rekonpensi dan Vrijwaring untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr dan Penanggung Asuransi telahWanprestasi;15Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr, Penanggung Asuransi dan Tertarik adalahpihak yang bertanggung jawab atas hilangnya mobil tersebut secara berantaiatau bergilir ;Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk dan Penanggung Asuransi,Tertarik Vr bertanggung jawab secara Berantai atau bergilir untuk membayarKompensasi ganti

CAPELLA MULITDANA) didalam melindungikepentingan Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untukmenuntut Ganti Rugi pertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung(penanggung asuransi), tentu saja hal ini jelas menjadi bukti bahwa Tergugat Drtertarik Vr/Tenggugat Dk atau Tertanggung (PT.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, ataud) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.Ayat 4:Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat PemberitahuanMenteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:a) Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih darijumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi denganangsuran;b) Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak denganmenyerahkan bank garansi;C) Penanggung

nama baik penanggung pajak diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaiberikut:a. Putusan Pengadilan;b. Surat perintah penyanderaan, danc. Surat Pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang disandera;Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri.(7).Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadappelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.".

bepergian keluar negeri;3) Meski demikian Penanggung Pajak PT DBL belum juga melunasiutang pajaknya sehingga diusulkan untuk dilakukan penyanderaankarena telah sangat jelas terbukti Penanggung Pajak PT DBL telahmemenuhi syarat dilakukannya penyanderaan yaitu diragukanitikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya;2.

Mengenai kompensasi/ganti rugi dan rehabilitasi, dapat Tergugat IVtanggapi:1) Bahwa Pasal 16 PP Nomor 137 Tahun 2000, menyatakan bahwa:(1)Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan olehpengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperolehkekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukanpermohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi;Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Perdata No. 320/Pdt/2017/PT.BDG.2)3)(2) Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diajukan kepada

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan danpenyerahan surat paksa kepada penanggung pajak2.

Penanggung payjak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun angsuran3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak4. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu5.

Bahwa uraian mengenai diragukan iktikad lebih jelas diatur didalam Pasal 3ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan PemberianRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, yaitu:Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNAUraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikadbaiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:1.Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Penanggung

pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utangpajak baik sekaligus maupun angsuran;Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yangdikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan

Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNA2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun dengan cara mengangsur;3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;4. Dst.6.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung; 8. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9.

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;16. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dariperbuatan Tertanggung yang akan merugikannya.

Dengan adanya pemberitahuan yang benar tentangbenda yang diasuransikan terhadap resiko yang dihadapi, Penanggung dapat menentukan sikap, apakahakan mengadakan asuransi atau tidak;17.

kepadaTertanggung dengan pertimbangan bahwa Tertanggung yang akan mengalihkan resiko kepadaperusahaan Asuransi atau kepada Penanggung, yang lebih banyak mengetahui segala sesuatunyatentang objek yang akan di asuransikan sedangkan Penanggung tidak mengetahui apapun ;Bahwa dalam praktek Industri Asuransi sangat lazim suatu objek tidak di survey terlebih dahulu, karenapertimbangan biaya premi sangat kecil, disamping itu Tertanggung di anggap telah beritikad baikmenyampaikan keterangan yang lengkap

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatanTertanggung yang akan merugikannya.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagaitertangQung=2nnnnn nena nn en nnn e nnn nnn cnc c cc nnnnnn cnn cc cee8.

Bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap sengketaperpajakan telah diatur dalam:Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 675/Pdt/2019/PT SMG.a.

Penagihan pajak dengan Surat Paksatersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak..

jawab, pemilik modal atau ketua untukYayasan;Dalam hal boedel pailit tidak mencukupi untuk melunasi tunggakanpajak, Penanggung Pajak PT.

Demikian halnya, tindakan penyanderaan yang dilakukan olehTergugat terhadap Penanggung Pajak PT. Andaman Delmar telahmemenuhi syarat kualitatif diragukan itikad baiknya: karenameskipun telah dilakukan rangkaian proses tindakan penagihanpajak dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, dan tindakan pencegahan bepergiankeluar negeri, namun Penanggung Pajak PT. Andaman Delmartetap tidak melunasi utang pajaknya.

Hal tersebut telahmenunjukkan secara nyata bahwa Penanggung Pajak PT.Andaman Delmar telah memenuhi = syarat dilakukannyapenyanderaan yaitu diragukan itikad baiknya untuk melunasi utangpajaknya;3. Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penanggung Pajak PT.

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp193.141.229,00 yang terdiri dari dari 5(lima) Faktur Pajak telah dilakukan Permintaan Keterangan Tentang Tindak LanjutKlarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan hasil jawaban dari KPPterkait yang menyatakan Belum Dilaporkan, Tanggal Faktur Berbeda dan TidakAda;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

berdasarkan data keuangan Pemohon Banding bahwa untuk Faktur Pajak diatas telah dibayarkan dengan Pajak Pertambahan Nilainya, seperti yang diaturdalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp219.962.705,00 yang terdiri dari 3 (tiga)Faktur Pajak yang dikoreksi karena jawaban klarifkasi Tidak Ada;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban (PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudah dipungut

,atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawab pembayarantidak melaporkannya, maka yang harus bertanggung jawab adalahpenanggung jawab pembayaran.

Kecuali penanggung jawabpembayaran tidak dapat ditagih (tidak diketemukan), dan penanggungjawab beban tidak dapat menunjukan bukti asli pungutan, maka yangharus membayar adalah PKP Pembeli (Pasal 9 (2) dan Psl 16F UUPPN).bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak harusdilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur Pajak Masukanyang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini diperlukanlebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah PPN yangtelah dipungut oleh penjual

, Penanggung akan memberi ganti rugikepada tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakantersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayarantunai,penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatujumlah yang tidak melebihi nilai masingmasing butir pada setiap lokasi yangtercantum..........11tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan didalamnya (hargapertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jikaberlaku dan

;Dalam kasus ini, Penggugat tidak telah melakukan pencegahan yang wajar untukmencegah kerugian kerusakan, sehingga Tergugat sebagai Penanggung tidakmempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai Tertanggung ;Argumentasi : Sebagaimana Tergugat kemukakan pada dalil jawaban angka 5 huruf a, Intervalwakiu. dari penerimaan pemberitahuan eksekusi pengosongan (tanggal02072012) dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan (tanggal 05072012)adalah 3 hari.

SRIREDJEKIHARTONO, SH ; Bahwa ada perjanjian khusus antara Penggugat dan Tergugat ; Bahwa benar polis merupakan satusatunya bukti apabila seorang memilikiasuransi ; Bahwa Polis tidak dapat dibatalkan satu pihak ; Bahwa setelah Polis diterbitkan, maka akan timbul Hak dan kewajiban yaitu, dariTertanggung Haknya yaitu mengajukan klaim dan mendapatkan perlindungandari Penanggung dan Kewajibannya yaitu membayar premi ; Bahwa sedangkan dari pihak Penanggung Haknya yaitu menerima pembayaranpremi serta kewajibannya

Memberikan saran pada penanggung mengenai ada, tidaknya tanggung jawab penanggung terhadap sebuah polis ;2. Memberitahukan..........282.

Inti keterangan ahli menerangkan halhal sebagaiberikut : Bahwa Saksi Ahi ditunjuk oleh Organisasi Asosiasi Penilai Kerugian AsuransiIndonesia (APKAI) untuk duduk sebagai saksi ahli dalam persidanganberdasarkan Surat No:10/APKAV/IV/2013 (Vide Bukti T14) ; Bahwa Saksi Ahli adalah Adjuster/ Tim Penilai Kerugian ; Bahwa fungsi Adjusterhanya 2 (dua), yaitu := memberi saran ke Penanggung tentang ada tidaknya Tanggung Jawab Polis. menilai berapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh Penanggung jika

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan carasaksi Sofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin Cong Anammemanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran posposbesar/kecildiantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente), Sdr. Joko Mulyono(Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan Saksi Retno Apriyani (adminPos Besar Unit II Tulang Bawang) , Sdr.

Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji),terdakwa Beni Kurniawan (penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr. Roni Ansori(Supervisor Pos Baradatu Waykanan) dan saksi Arief Subekti (penanggung jawab posGedung Aji), kemudian dilakukan pencocokan terhadap barang yang keluar dan uangsetoran hasil penjualan rokok masingmasing pos, dan setelah dilakukan auditditemukan bahwa Pos Gedung Aji yang menjadi tangggung jawab terdakwa ditemukanselisih dengan hasil audit sebagai berikut: NO.

jawab pos Gedung Aji periode bulan Juni 2013 sampaidengan bulan November 2013), serta saksi Arief Subekti selaku penanggung jawab PosGedung Aji Periode bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.Bahwa kemudian pihak PT.

peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pemeriksa seharusnya membatalkankoreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.790.557 menjadi NIHILMbahbyt Mbpthissi Pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Februari 2010 sebesar Rp4.790.557,00 yang dalam proses konfirmasi menyatakan tidak adadan belum dijawab konfirmasinya;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah memisahkan hak dan kewajiban terhadap duaentitas yang berbeda, yaitu antara penanggung

jawab beban (PKP Pembeli)/ (Pasal 16F UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran( PKP penjual)/ (Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudah

dipungut, atau bahkanbelum dipungut dan si penanggung jawab pembayaran tidak melaporkannya, maka yang harusbertanggung jawab adalah penanggung jawab pembayaran.

Kecuali penanggung jawab pembayaran tidakdapat ditagih (tidak diketemukan), dan penanggung jawab beban tidak dapat menunjukan bukti aslipungutan, maka yang harus membayar adalah PKP Pembeli (Psl 9 (2) dan Ps 16F UU PPN).bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak harus dilakukan karena terkait dengankebenaran Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini diperlukanlebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah PPN yang telah dipungut oleh penjual

(satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 19720.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 April 2011;4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 308 / 1.751.21 / 13 tanggal 2 Juli 2013;5) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1042 / 2014 tentang Pemberian Izin Pergantian Penanggung

Pintu Besar Selatan No.38 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2014;6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Klinik Pratama No : 2.1.01.3174.138.33001.11.18 tanggal 13 Mei 2013;7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari L.

RADIDJAN DJUMENA kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 20 Pebruari 2014;9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukkan Penanggung Jawab bulan Januari 2014;10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Klinik Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No.201 / SK SAI / II / 14 yang ditanda tangani oleh ADHITAMA tanggal 10 Pebruari 2014; 12) 1 (satu

JACQ PASHA tanggal 19 Juni 2014;20) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Peringatan Keras Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Pimpinan / Penanggung Jawab Klinik Pratama Metropole tanggal 18 Agustus 2014;21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor 801 / SP KPM / VIII / 14 an.

ESTER RUGUN MANURUNGSIRAIT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat Nomor 1042/2014 tentang Pemberian Ijin Penggantian Penanggung JawabKlinik Pratama Metropolesehingga terdakwa diangkat sebagai penanggung jawab KlinikPratama Metropole menggantikan saksi dr.

PRADONO kemudian ada permohonan penggantian penanggung jawabdan yang diajukan oleh Sdr.

JACQUES PASHA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah mengurus perijinan Klinik Metropole dengan penanggung jawab dr.PRADONO kemudian diganti oleh dr. ESTHER (terdakwa) ;Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab karena dr. PRADONOmengundurkan diri kemudian saksi minta kepada Sdr. WINARSIH untuk menyusunpengurus yang baru dan penanggung jawab diganti oleh dr.

menjadi penanggung jawab tetapi kalau diKlinik Utama dokter bisa menjadi penanggung jawab, tetapi bila mengikuti Permenkes No.28 tahun 2014 dokter umum bisa menjadi penanggung jawab ;e Bahwa pengajuan status bisa diurus bukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal inifungsi pengawasan seharusnya aktig karena ada beberapa klinik yang melakukanpenyimpangan ;e Bahwa dalam hal penanggung jawab, seorang pimpinan adalah penanggung jawabadministrasi sedangkan yang dimaksud penanggung jawab itu sendiri

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawab hadlanah anak yang bernama Aidhil Rafanindya Putra bin Ade Gaus Sugandani umur 9 tahun dan Hafiz Dwi Maulana Putra bin Ade Gaus Sugandani umur 5 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung jawab hadlanahanak yang bernama Nama Anak 1 bin Nama Termohon umur 9 tahun danNama Anak 2 bin Nama Termohon umur 5 tahun;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 916.000, (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ruswanto S.