Ditemukan 176 data
87 — 149
menyatakan terdakwa telah melakukanpenipuan kepada saksi korban ; bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempathalaman 24 bersambung ke halaman 25 dan diulang pada PenguraianUnsur Dengan Maksud Menguntung Diri Sendiri atau Orang Lain DenganMelawan Hak dari Pasal 378 KUHP sebagaimana termaktub pada halaman27 dan 28 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No: 3.546/Pid.B/2016/PNMdn, menyatakan :pahwa pada bulan Nopember 2016 saksi korban menghubungiterdakwa menanyakan perthal
37 — 13
Diklat Fraud Control Plan tahun 2012e Bahwa benar Perwakilan BPKP Propinsi Lampung pernah melakukan Auditperhitungan Kerugian Keuangan negara atas Penggunaan Dana BantuanRehabilitasi Ruang Belajar pada Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPNegeri 3 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2012sesuai surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung nomorST378/PW08/5/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 dan perpanjangan Nomor S695/PW08/5/2013 tanggal 4 April 2013 perthal audit dalam
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
237 — 140
TERMOHON PRAPERADILAN memulihkan hakhakPEMOHON PRAPERADILAN baik berupa dalam kedudukan maupunharkat dan martabatnya;BUKAN MERUPAKAN RUANG LINGKUP PRAPERADILAN, DENGANDEMIKIAN PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang meminta Menyatakan,tidak sahnya penetapan Tersangka atas dir, PEMOHON PRAPERADILAN(ERNAWATI), sebagaimana tertuang dalam Surat TERMOHONPRAPERADILAN Nomor: S4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal : 18Februari 2019, Perthal
Terbanding/Tergugat I : Chairul Munir
Terbanding/Tergugat II : Pusparini
Terbanding/Tergugat III : Rima Nirmala
Terbanding/Tergugat IV : Irzal Munir
Terbanding/Tergugat V : Helda Martinelly
Terbanding/Tergugat VI : Edward Munir
Terbanding/Tergugat VII : Silvia Fatmasari Suryowidodo
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Stanvac Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
95 — 389
Bukti T.1 s/d VII16 berupa Surat dari Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor.W2.TUN1.3381/HK.06/X1I/2016tertanggal 9 Desember 2016 Perthal PengawasanPelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap:Menimbang, bahwa dari buktibukti Putusan Pengadilantersebut, Para Tergugat telah diberi Hak Prioritas untukHalaman 25 dari 83: halaman Putusan NOMOR 548/PDT/2021/PT DKImendapatkan Hak Baru atas tanah objek sengketa setempatyang berlokasi JI.
177 — 196
LibraKharisma Alam milik Penggugat sesuai SURAT TERTANGGAL 14 METI 1996,NOMOR : 588 / DJPI/ V/ 1996 PERTHAL : PEMASUKAN BARANG DENGANFASILITAS PASAL 23 OB YANG KELUARKAN OLEH DEPARTEMENPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI DIREKTORAT JENDERALPERDAGANGAN YANG DITUJUKAN LANGSUNG KEPADA MR.
78 — 33
STPI2011 tanggal 23Maret 2011 perihal in Pemasukan danPengoperasian Pesawat Latih Piper WarirorI, yang ditujukan kepada DirjenPerhubungan Udara DepartemenPerhubungan;1(satu) lembar foto copy fax Surat DirekturKelaikan Udara dan Pengoperasian PesawatUdara No.1513/DKUPPU/SDPA/ IV/2011tanggal 01 April 2011 perihal KekuranganData Dukung Permohonan PersetujuanPengadaan Pesawat Udara, yang ditujukankepada Ketua STPI;1(satu) lembar asli Surat Ketua STPI Nomor.340/HK.501/STPI2011 tanggal 08 April2011 = perthal
1.HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR
2.NURLAIYA KESUMA
3.MINTAN
4.DAHRUM
5.ZULPIKAR MUNTHE
6.ROMA AZHAR
7.SAIFUL BAHRI SIPAHUTAR
8.MAHADI
Tergugat:
KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
150 — 105
. :141/1743/BPMPD/2016,Perthal: Larangan Pergantian, Pemberhentian dan PengangkatanHalaman 63 Putusan Perkara No. 75/G/ 2020 /PTUNMDN46.47.48.49,Perangkat Desa, Pemerintah Daerah melarang selurun Desa untukmengganti, memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa sebelumadanya Perda, yang hal ini juga mengakibatkan Para Penggugat tetapmenduduki jabatan meskipun menurut Perda No. 39 Tahun 2011 masakerja Para Penggugat sudah berakhir;Bahwa barulah kemudian, setelah pada masa jabatan Tergugat, setelahterbitnya
61 — 49
PPU Perthal : Advis TeknisUntuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan FasilitasLainya.Tanggal 04 Agustus 20101 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA TBK PUSAT Cq. PT. BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Tergugat II : MARIANNE SJARIF
Terbanding/Tergugat III : GUNTORO IWAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
91 — 95
Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan a quo sebagaimanadalil Penggugat sendiri pada Gugatan halaman 7 angka 21menyatakan:Bahwa sesual Pasal 18 Ayat (2) Huruf a dan b Ketentuan dan SuaratUmum Pemberian Kredit (KSUPK) tersebut, Tergugat sama sekalitidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan danmenginformasikan perthal adanya kelalaian dari Debitur (Penggugat)atas Perjanjian Kredit, hal mana sangat jelas disebutkan dalam Pasal18 KSUPK tersebut bahwa kKreditur (Tergugat 1!)
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
424 — 351
E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal17 Desember 2018 perthal akan dilaksanakan putusan tersebut, kemudianPelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang pada intinyamenuntut agar Peranjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakanbatal demi hukum dengan alasan Peranjian Penanggungan tersebut tanpapersetujuan Pelawan sebagai istri Terlawan Il, karena penanjian tersebutberimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan Terlawan II sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa oleh karena
77 — 38
Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari2017 dan telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim jugatelah memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 57putusan yang berbunyi:Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannyabahva Tergugat telah memperpanjang Hak Pemakaian TempatUsaha sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 melalui SuratPengumuman Manager Area 1 Tanah Abang Nomor 189 Tahun2007 (Bukti P3) dan dipertegas dengan bukti P4 SuratManager Area 1 Tanah Abang No.37/1.824.553 tanggal 08Februari 2008 perthal
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
464 — 2304
Memerintahkan Termohon Il (Direktur Jenderal Mineral danBatubara) membatalkan penetapan pemenang penawaran WIUPKsecara prioritas Blok Bahodopi Utara Provinsi Sulawesi Tengah,sebagaimana surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 Perthal SuratPenunjukan Langsung (Blok Bahodopi Utara);c.
1307 — 607
dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/PengaduanAnn S di Polres Metro Bekasi No Polk 83/K/I/2003/PMT/Restro Bks tanggal12 Januari 2003 tentang adanya tindak pidana menggunakan 85 akta jualbeli palsu. yang diduga dilakukan oleh Resti Dyah Hastirian, SH dkk dalamperkara perdata No. 29/Pdt.G/2002/PN Bks serta surat dari Ann S kepadaKetua Pengadilan Negeri Bekasi, Kajari Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasitanggal 15 Januari 2003 perthal mohon ditndaklanjuti bahwa dugaantentang tindak pidana menggunakan akta
56 — 11
Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Dinas Tata Ruang Dan Cipta KaryaKota Bandung Nomor 503/338Distarcip, tanggal 30 Januari 2014, Perthal :Penjelasan, diberi tanda T.III6:Menimbang, bahwa Tergugat lil tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat Ill masingmasing telah mengajukan Kesimpulan, kecuali Tergugat II tidak mengajukankesimpulan;Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan mengenai
85 — 29
Kharisma Indoraya Sukses ditujukanke Panitia ULP Pekerjaan Kontruksi Kab Gorut TA 2011, NomorO11/PT.KIS/V/2011, tertanggal 10 Mei 2011 perthal Penawaran PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana RSUD; 1 (satu) lembar ash dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT.Askrindo dengan Nomor Bond : 12.25.10.02845.6.11.01.0 nilat Bond :Rp.70.373.000, (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah); 3 (tiga) lembar ash dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, tertanggal10 Mei 2011
533 — 215
Apabila tidak tercapai titik temu, kami akan menempuh jalur hukumbaik Pidana maupun Perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2018, Tergugat kembalimengirim surat dengan perihal: "Penawaran Apresiasi", vide Bukti: P11;surat dengan perthal: "Penawaran Apresiasi" tanggal 13 Maret 2018, suratmana yang berisi halhal sebagai berikut: (kutipan)Menindak lanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15Februari 2018 di kantor hukum IDCC & Associates (Pertemuan
103 — 10
Ogan lIlir Nomor :412/659/BPMPD/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepadahalaman 28 dari 130 putusan no.25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.PlgKepala Desa Palu / Ketua PB / TPM perthal percepatanpelaksanaan kegiatan BSPS dan laporan pelaksanaannyaDiterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan Ilir Nomor :410/492/BPMPD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada TPMBSPS APBN 2013perihal panggilan menghadap dan membavaberkas penyaluran BSPS tahun 2013Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab.
151 — 70
RPT/1981 bukti bertanda T.I4) = sesuai dengan aslinyadan telah dibubuhi materai secukupnya;fotocopy surat tertanggal 23 Desember 1981 dengan kalimat teratas surat:Contoh Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Mik857/SDA/UH/1981 bukti bertanda T.I5) sesuai dengan aslinya dantelah dibubuhi materai secukupnya;fotocopy Surat Ukur Sementara No. 732/1982 tanggal 2221982 buktibertanda T.Il6) sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhit materatsecukupnya;fotocopy surat tertanggal 25 Februari 1982 dengan perthal
172 — 73
Peijanjian Kredit Nomor: 0029/P1K/BMD 300/2016,tertanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII11;Halaman 81 Putusan Nomor 9/Pat.SusGugatan LainLain/2020/PNNiaga SbyJo Nomor 37/Pat.SusPKPU/2017/PNNiaga Sby12.Fotocopy Surat Bank Mestika, Nomor: 323/ SBY BMD/2016, tanggal 10November 2016, Perihal Surat Perrngatan I, kepada Surya Jaya Paistindo,UD (Agus Liantono), selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII12;13.Fotocopy Surat Bank Mestika, Nomor: 328/ SBY BMD/ 2016, tanggal 16November 2016, Perthal
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
234 — 1990
., Kejaksaan R.I. dan KPK; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukanaudit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung,perthal Permintaan Perhitungan Kerugian KeuanganDaerah; Bahwa dari halhal tersebut di atas, maka perbuatanPemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan auditadalah sah dan tidak melampaui Wewenangnya;Bahwa setelah dipertimbangkan di atas PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat berwenang untukmelakukan audit, karena itu perbuatan Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat tidak dapat