Bahwa pihak keluarga Penggugat berupaya untuk merukunkan danmembicarakan polemik persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugatnamun upaya tersebut tidak berhasil;Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1576/Padt.G/2020/PA.Sdn6.

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

justru secara tidak langsung membenarkantelah terjadi konflik/dualisme kepemimpinan dituobuh DPP IWAPI ;Bahwa adanya pernyataan Tergugat Il Intervensi/ Pembanding, telahterjadi MUNASLUB (walaupun menurutnya itu illegal) secara tidaklangsung Tergugat Il Intervensi/ Pembanding membenarkan telahterjadi konflik/dualisme kepengurusandi tubuh IWAPI Permasalahandalam tubuh WAPI sudah terjadi jauh sebelum adanya MUNASLUB ,justtu MUNASLUB tertanggal 8 April 2010 di adakan untukmenyelesaikan permasalahan dan polemik

Bahwa tidak benar ada krisis atau polemik dalam rumah tangga dankami baikbaik saja;9. Tergugat merasa keberatan bahwa Penggugat mengatakan sering terjadipercekcokan karena berbeda prinsip dan itu bagi Tergugat adalah hal yangbiasa dalam rumah tangga dan menginginkan rumah tangganya akan lebihbaik;Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohondengan hormat kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memberiputusan :Primatr :1. Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;2.

Nomor 26 P/HUM2010(2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi denganKPU ;Fakta hukumnya sehubungan dengan ketentuan pasal di atasmenyikapi polemik yang terjadi antara KPU Provinsi dengan Pemohonberkaitan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2Tahun 2009 (Bukti T3) telah melakukan berbagai upaya baikkoordinasi maupun konsultasi ke KPU, selain itu KPU pun telahmelakukan supervisi langsung ke KPU Provinsi Bengkulu

tanggal 27 April 2010 perihalpenguatan pemilukada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2010merupakan bentuk legalitas dan payung hukum bagi KPU ProvinsiBengkulu untuk tetap melanjutkan tahapan pemilukada sesuai denganSurat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi danmasukan berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida,DPRD, Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu sertakelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

Kasus yang demikian ini akan menjadikan persoalan baru danmenimbulkan polemik hukum yang tidak sehat;Bahwa berdasar fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata judexfacti (Pengadilan Tinggi), telah melakukan kesalahan yang nyata, yakni telahtidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya, menerapkan hukumacara secara tidak benar, dan karena itu masalah yang demikian ini tundukpada pemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ilpada pokoknya sebagai

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tnpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa, puncak pertengkaran tetajadi pada akhirakhir ini disebabkanhal yang selalu menjadi polemik rumah tangga Penggugat dan Tergugatlalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak dikediamanbersama dan pulang kerumah orang tuanya sudah beberapa bulan tidakada menjenguk atau mendatangi Penggugat dan anakanaknya sertatidak ada memberikan biaya belanja hidup Penggugat dan anakanaknya.

bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat denganTergugat telah berpisah sekurangkurangnya sejak tahun 2010 yang lalu dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, yang merupakan ayah kandungPenggugat yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis,telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksamakualitas polemik

Fotokopi Kumpulan Pernyataan Bagir Manan terkait Polemik Pimpinan DPD(Ketua Mahkamah Agung Periode 20012008);3. Fotokopi Kumpulan Pernyataan Harifin A Tumpa terkait Polemik PimpinanDPD (ketua Mahkamah Agung Periode 20092012);Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M;Fotokopi Pendapat Ahli Dr.

kataPimpinan;Bahwa Proses penanganan permohonan pengujian PeraturanDPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD RI Nomor 1Tahun 2017 tentang Tata Tertib akhirnya diputus olehMahkamah Agung melalui Putusan MA RI No.38 P/HUM/2016tertanggal 20 Februari 2017 untuk pengujian Peraturan DPD RINomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dan Putusan MA RINo. 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 untuk pengujianPeraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, halmana diktum putusannya sempat mengundang polemik

pemilikannya,Sehingga Para penggugat menyatakan surat tersebut salah alamat dankeliru;Bahwa dengan mengetahui hal tersebut Para Penggugat langsungmemperotes surat pengosongan tanah yang diklaim oleh PemerintahKabupaten Lombok Barat /Sekretaris Daerah, sementara Kepala DinasPengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagaipejabat terdepan dan lebih mengetahui tentang Asset Daerah danpemegang datadata yang akurat telah mengeluarkan 3 buah surat, gunauntuk klarifikasi dan membantah polemik

bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat denganTergugat telah berpisah sekurangkurangnya sejak bulan Februari 2013 yang lalu dansejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dandisamping itu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, yang merupakan adikPenggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis,telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksamakualitas polemik

Hal ini yang menjadi polemik ;4. Bahwa sanggahan kuasa Penggugat sebagaimana didalikan pada point 4ketidakfahaman dalam mencerna jawaban yang disampaikan Tergugatsehingga jawaban menjadi kabur tanopa makna dan yang disampaikanadalah asumsi pribadi yang ingin melakukan pembelaan secara empirissehingga argumentasi yang disampaikan melalui sanggahandisampaikan dengan cara emosional ;5.

34 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Smnwaktu sosialisasi ditempat saksi, Saksi Samsi Warjono dan Tugjiyo tidak hadir; Bahwa Truk yang keluar masuk lewat Dusun Gondoarum tiap hari ada sekitar+ 20 (dua puluh) truk, dari Jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib; Bahwa yang pertama menemui saksi waktu akan ada sosialisasi yaitu PakLurah dan sosialisasi perintah nya pak Lurah secara lisan, karena kata pakLurah yang akan melakukan penambangan dari pihak Karton; Bahwa waktu sosialisasi belum muncul polemik

, setelah sosialisasi barumuncul polemik; Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa Budi Sadana menyampaikan bahwaapabila nanti terjadi kerusakan jalan akibat dilalui Truk keluar masuk makaTerdakwa Budi Sadana) bersedia memperbaiki; Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali di rumah saya 1 (satu) kali diKelurahan 1 (Satu) kali; Bahwa Setyo Prayitno adalah anggota BPD, tetapi di penambangan tersebutsebagai kapasitas pribadi; Bahwa waktu sosialisasi ada kesepakatan : Jalan rusak harus kembali diperbaiki, paska

Bahwa pada bulan November 2018, keluarga Penggugat dan Tergugatberupaya kembali untuk mendamaikan, Tergugat dan orang tua Tergugatdatang ke rumah Penggugat dan bertemu dengan keluarga Penggugat.Penggugat saat itu senang dan berharap polemik keluarga antaraPenggugat dan Tergugat segera berakhir, apalagi sebelumnya Tergugatmenyampaikan hal tersebut di hadapan keluarga. Keluarga Penggugat punmempersiapkan segala sesuatunya dengan mengundang keluarga terdekatPenggugat.

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat, hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Pemohon Kasasi bahwa zaman sekarang inibegitu sukar dan sulitnya mencari pekerjaan di luar dan menghidupikeluarga yang sedemikian besar, meskipun Pemohon Kasasi khilaf dansalah melakukan tindak pidana ini namun kiranya jangan sampaiPemohon Kasasi diberhentikan dari pekerjaan Pemohon Kasasi yangmerupakan sumber rezeki dan periuk nasi anakanak dan PemohonKasasi beserta keluarga termasuk orang tua Pemohon Kasasi selamaini juga bergantung kepada penghasilan Pemohon Kasasi.15.Bahwa untuk mengakhiri polemik

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Bahwa atas hal tersebut diatas, apabila diperhatikan, secaracermat dan seksama daripada Gugatan Penggugat sama sekalitidak ada hubungannya dengan dalildalil penggugat yangmenghubungkan Polemik ataupun permasalahan 2 (dua) lismeKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan dengan perkara A quo, karena permasalahandalam perkara A quo yang menjadi objek sengketa sudah terjadisebelumnya

yakni pada tahun 2014;Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, bahwa Polemik atau permasalahan 2(dua) lisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan TELAH SELESAI dan tidak ada lagi 2(dua) lisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan hal ini berdasarkan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Pusat Partai

Bahwa almarhum Syarwani sengaja diam jika ada yangmempermasalahkan mengenai tanah persawahan tersebut, karenainginmenghindari polemik dengan Penggugat dengan keponakannya.Tetapi keinginan untuk menguasai tanah persawahan tersebut terusberlanjut. Sikap ini terjadi karena sikap istri dan anakanaknya, artinyasengaja merahasiakan pesan yang sebenarnya ketika penyerahan 4 segelyang disengketakan. Maka dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.

Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akanmendapatkan keharmonisan yang diharapkan, sehingga pemohon berketetapanhati untuk keluar dari polemik rumah tangga dengan mengajukan permohonancerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari.Berdasarkan halhal tersebut, Pemohon memohon kiranya yang Mulia Majelis HakimPengadilan Agama Kelas I.