Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;

NOPRIZALAZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban Bendahara PengeluaranNomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / SekretarisDinas PPKA

Daerah Nomor :078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban Bendahara PengeluaranNomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PT MDN1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / SekretarisDinas PPKA

NOPRIZAL AZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor :0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (Satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai /Sekretaris Dinas PPKA

Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang error in persona(salah menarik Pihak), karena objek sengketa bukanlah asset Tergugat 1melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebab berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantum dalamNeraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa,seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa;Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/319/ PPKA/2014 tanggal 1 Jjuli 2014 tentang Pengembalian Tanahtanah pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah KabupatenLombok Timur kepada Pemerintah Desa Lenek, sehingga seluruh tanahpecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa dan bukan SK Pengelolaansebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Juni 2021 sekitar pukul 06.00Wib pada saat saksimelakukan pengecekan pada pagi hari sekitar pukul 05.00Wib, saksiberjalan dari stasiun Lemah Abang untuk melakukan pengecekan menujuarah Cikarang melewati jalur hulu lalu di Km. 44+34 (peta Cikarang Lemah Abang) jalur hulu, saksi menemukan satu pandrol terlepas danberada di tengah rel kereta dan begitu saksi melihat rel kKedepan ternyatabanyak yang hilang dan saksi hitung sekitar 200 (dua ratus) pandrol lalusaksi langsung melapor ke atasan saksi dan PPKA

) lalu) DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh BendaharaUmum Daerah (BUD) / Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(PPKA).Kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diajukanke pihak Bank Sumut Cab.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM).

) lalu DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian diteruskan ke pihak Bankyang dihunjuk dalam pencairan dana anggaran, atas dasar Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) tersebutlan dana pelaksanaan pekerjaan ditransfer ke rekening pelaksana kerja atau penyedia jasa.Bahwa adapun dokumen yang harus dilengkapi untuk JI.

Foto dokumentasi pekerjaan.Putusan No.12/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTanggal 19 Juni 2014Halaman 187 dari 415 halaman Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.Tahap Ill pembayaran sebesar 84,80 % dari prestasipekerjaan dengan dilampiri :Surat permohonan pencairan dana dari penyedia jasa. Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar (SPM).Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.Tahap IV, pembayaran sebesar 5 %, dinilai daripemeliharaan pekerjaan, dengan dilampiri : Surat permohonan pencairan dana dari penyedia jasa. Berita Acara pembayaran. Surat Jaminan pemeliharaan pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.

Selyang ditujukkan kepada Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4;5. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani / cap jempol oleh 1.IrtawandiSarjan A.Ag., 2.Partoni Rahman, 3.Erninda Istiarni, S.Pd, 4.Soraja Enditiarini, SE.Selaku ahli wars dari Bapak Jumak/ Jum/ah, tertanggal 26 Agustus 2016,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5;6.

TitanBahtera Segara yang memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga jutaRupiah) pada tanggal 4 Oktober 2006 untuk mengurus pengaturansertifikat/oiaya entertain PPKA tetapi yang tertulis dalam kwitansi perusahaanhanya Rp 2.500.000,00 yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo BinSusanto dan di samping saksi Idham Khalid selaku Koordinator Lapangan PT.Titan Bahtera Segara masih ada menyerahkan uang kepada saksi AgoesPrabowo Bin Susanto melalui staf operasional yaitu :" Tanggal 7 September 2006

TitanBahtera Segara yang memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga jutaRupiah) pada tanggal 4 Oktober 2006 untuk mengurus pengaturansertifikat/biaya entertain PPKA tetapi yang tertulis dalam kwitansi perusahaanhanya Rp 2.500.000,00 yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo BinSusanto dan di samping saksi Idham Khalid selaku Koordinator Lapangan PT.Titan Bahtera Segara masih ada menyerahkan uang kepada saksi AgoesPrabowo Bin Susanto melalui staf operasional yaitu :" Tanggal 7 September 2006

Bahkan padatahun 2013 bertempat di Kantor Camat Pringgabaya yang dihadiri oleh ParaPenggugat keberadaan obyek sengketa telah diinformasikan oleh TergugatIl Intervenasi melalui Bidang Aset pada Dinas PPKA dan pada saat itu ParaPenggugat diminta untuk mengosongkan tanah milik Tergugat II IntervensiHIm. 23 dari 55 Him. Putusan No. 7/G/2019/PTUN.Mtrkarena telah bersertifikat.

T.2 Ill : Nota Dinas Nomor : 030/101/PPKA/2015, tanggal 23 Februari2015, kepada : Yth. Bupati Lombok Timur, Dari : Kepala DinasPPKA Kab. Lombok Timur, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (Satu)Lembar, Hal : Keberadaan Tanah Bumi Perkemahan Pramuka/Selaparang (Sesuai dengan fotokopi);4. T.2 IV : Surat dari Kecamatan Pringgabaya Nomor : 181.1/13/Trtb/2014,Perihal : Undangan, Tanggal : 11 Juni 2014 kepada Kepala DesaLabuhan Lombok (fotokopi dari fotokopi);5.

Setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksimemerintahkan Asisten Masinis untuk melaporkan ke PPKA (PengaturPerjalanan Kereta Api), kKemudian memita ijin BLB (Berhenti LuarBiasa) di Stasiun Kereta Api Losari Jawa Barat untuk melakukanpengecekan dimana kemudian saksi melihat bercak darah di bagiankopanger pojok kanan dan tidak ada gangguan lokomotif, setelah itusaski membuat KDLB (Keterangan Dinas Luar Biasa) yang ditujukkankepada Kepala Stasiun Losari Jawa Barat, setelah itu kKemudian saksimeminta

Brebes;Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekirapukul 2200 wib saksi melaksanakan tugas sebagai PPKA (PengaturPerjalanan Kereta Api) yang terletak di Kec. Losari, Kab. Brebes,selanjutnya pada sekira pukul 23.45 wib asisten masinis yaitu sdr.Sodik Afriyanto turun dari kereta api Harina dan memberitahukanbahwa kereta api telah menemper/ menyerempet orang di jalur rellintasan kereta api KM 187 + 4 masuk Desa Losari Kidul, Kec. Losari,Kab.

Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi BandaAceh beserta surat perintah pencairan dana (SP2D)No. 0025650 /LS-PPKA/2012 tanggal23 Oktober 2012dikembalikan kepada DPKKA melalui Silvy Rafisa,SE;14. Kwitansi No.5 dan no.21 atas nama FINA MAYA DEWIdikembalikan kepada Fina Maya Dewi;15. Kwitansi No.5 dan no.17 atas nama ASRA RUSI RIDLAdikembalikan kepada Asra Rusi Ridla;16. Kwitansi No.9 dan no.19 atas nama DINA KAMILAdikembalikan Dina Kamila;6.

Kota Balam (Alm.TOCHERSY AH, S, Sos.)Ketua: Kadis PPKA Kota Balam ( ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WAN ABDURRAHMAN,S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO,S.H., MH.)Anggota: Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hi. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni ; Kepala Dinas Pasar (Sdr Drs. KHARIANANWAR, M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung ; (Sdr. Drs.

Kota KoordinatorBandar Lampung4 Kepala Dinas PPKA Kota Bandar KetuaLampung5 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Wakil KetuaBandar Lampung6 Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Sekretaris7 Unsur Dinas /Instansi yang Anggotamembidangi8 Unsur Tehnik Anggota 24 9 Kabid Aset pada DPPKA Kota bandar AnggotaLampungNo.

TOCHERSY AH,S, Sos.)Ketua: Kadis PPKA Kota Balam (ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WAN ABDURRAHMAN,S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO,S.H., MH.)Anggota : Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hii. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni; Kepala Dinas Pasar (Gdr Drs. KHARIAN ANWAR,M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung; (Sdr. Drs.

Kota KoordinatorBandar Lampung4 Kepala Dinas PPKA Kota Bandar KetuaLampung5 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Wakil KetuaBandar Lampung6 Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Sekretaris7 Unsur Dinas/Instansi yang membidangi Anggota8 Unsur Tehnik Anggota9 Kabid Aset pada DPPKA Kota bandar AnggotaLampungNo.

Kota Bandar Lampung selaku koordinator Kepala Dinas PPKA Kota Bandar Lampung selaku ketua Kepala bagian hukum sekretariat kota Bandar Lampung selaku wakil ketua Kasubag penyimpanan dan distribusi selaku sekretaris Unsur dinas/instansi yang membidangi selaku anggota Unsur terkait selaku anggota Kabid Aset pada DPPKA Kota Bandar Lampung selaku anggota.Tim Sekretariat : Kepala Sub bagian Analisa Kebutuhan sebagai anggota Kepala Sub bagian Pengadaan barang sebagai anggota Kasubbag Perundangundangan pada

EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya; 1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. besertalampirannya (yang telah dilegalisir); 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor :2.02.2.02.01.25.34.5.2; 1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja AcehTahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober

EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. besertalampirannya (yang telah dilegalisir);1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor :2.02.2.02.01.25.34.5.2;1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran BelanjaAceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28Oktober 2009

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKA KotaTanjungbalai pada tanggal 04 Januari 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membertanda bukti P.11;12.

darwin.Sebelah timur berbatasan dengan : Joekiman tambang.Sebelah barat berbatasan dengan > tumin;Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TbaMenimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat berupa buktitertulis P.10 (Surat keterangan) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria DaerahAsahan dan Kotamadya Tanjungbalai nomor A.347/35 tanggal 28 Oktober1970, bukti tertulis P.11 (Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2016) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKA

Zonda adalah kapal asing;Bahwa syaratnya kapal berbendera asing dapat masuk ke wilayahIndoensia adalah PPKA (Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing),Crew List, Susunan perwira yang seharusnya dilengkapi;Bahwa yang wajib mengeluarkan PPKA (PemberitahuanPengoperasian Kapal Asing) adalah Kementerian Negera yangbersangkutan;Bahwa isi dari crewlist adalah Nakhoda, Mualim , Mualim 2, Mualim 3,operator radio, KKM, Masinis , Masinis 2, Masinis 3 dan KlasiKlasi;Bahwa apabila nakhoda turun dari kapal maka

Surat Angkutan Dwilipat dibuat oleh PPKA (Pemimpin Perjalanan KeretaApi) untuk 1 (satu) gerbong adalah merupakan Perjanjian AngkutanHal. 17 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2012Barang sesuai dengan ketentuan SK. PT. Kereta Api (Persero) No.

MUHAMAD RAMDAWNI Als DANI bin RAHMAT Hal 6 Dari 22berjalan dari stasiun Lemah Abang untuk melakukan pengecekan menujuarah Cikarang melewati jalur hulu lalu di Km. 44+34 (peta Cikarang Lemah Abang) jalur hulu, saksi menemukan satu pandrol terlepas danberada di tengah rel kereta dan begitu saksi melihat rel kKedepan ternyatabanyak yang hilang dan saksi hitung sekitar 200 (dua ratus) pandrol lalusaksi langsung melapor ke atasan saksi dan PPKA Stasiun Cikarang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

. ; menerangkan di bawah janji sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) sejak tahun 2006 sampaidengan 2009 ;51Bahwa saksi kemudian diangkat dan menjabat sebagai Bendaharauntuk Pos Bantuan PPKA sejak 6 Januari 2009 ;Bahwa Tugas saksi adalah menerima, membayar, menyimpan sertamempertanggungjawabkan keuangan serta melaporkannya kepadaKuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utaramemberikan dana hibah

Saksi Mario Gustaf Verne Paruntu, SE, menerangkan di bawah janjjisebagai berikut :vBahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten MinahasaUtara sejak tahun 2010 ;Bahwa ketika saksi sebagai penandatangan SPM, yang menjabatsebagai Kepala Sekretariat adalah lou Selv Rarung dan bendaharaadalah Sandy Walukow ;Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah diperbantukan di SekretariatPanwaslu Minahasa Utara sebagai penandatangan SPM ;Bahwa dana bantuan

III/STL/DIVRE SU2012, HK.222/III/20/KA2012, tanggal 20 Maret 2012, diatur hak dankewajiban, tugas dan tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan, Penggugat mengalamihambatan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat, tetapi olehkarena faktor eksternal antara lain pada Emplasemen Kualanamu, tidakadanya perencanaan yang matang untuk bangunan ER/PPKAKualanamu sehingga Penggugat harus mencari tahu kondisi tanahsetempat dan meresign ulang bangunan ER/PPKA

Setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksimemerintahkan Asisten Masinis untuk melaporkan ke PPKA (PengaturPerjalanan Kereta Api), kemudian memita ijin BLB (Berhenti LuarBiasa) di Stasiun Kereta Api Losari Jawa Barat untuk melakukanpengecekan dimana kemudian saksi melihat bercak darah di bagiankopanger pojok kanan dan tidak ada gangguan lokomotif, setelah itusaski membuat KDLB (Keterangan Dinas Luar Biasa) yang ditujukkankepada Kepala Stasiun Losari Jawa Barat, setelah itu kemudian saksimeminta

Brebes;Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekirapukul 2200 wib saksi melaksanakan tugas sebagai PPKA (PengaturPerjalanan Kereta Api) yang terletak di Kec. Losari, Kab. Brebes,selanjutnya pada sekira pukul 23.45 wib asisten masinis yaitu sdr.Sodik Afriyanto turun dari kereta api Harina dan memberitahukanbahwa kereta api telah menemper/ menyerempet orang di jalur rellintasan kereta api KM 187 + 4 masuk Desa Losari Kidul, Kec. Losari,Kab.

Putusan Nomor 17 PK/TUN/2017setempat dan meresign ulang bangunan ER/PPKA. Oleh karenanyaPenggugat meminta bantuan Tergugat untuk membantu Penggugat;Bahwa berhubung adanya hambatan pekerjaan maka pada tanggal 21Maret 2012 melalui Surat Nomor 011/GI/SU/III/2012, Penggugatmenyampaikan kepada Tergugat perihal; Pemberitahuan danPermohonan Permintaan Data dengan tujuan pemberitahuan rencanapersentase product persinyalan untuk empl.

DinasParawisata dan PPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset)atau sipemberi kuasa menjual/mengutip karcis di tanah milik Tergugat dandemikian juga sipembuat akta/Legalisasi (Notaris) sebagaimana maksudgugatan point 1 3 halaman 1 dan para petugas pengutip karcis (vide poin8 halaman 2) mengakibatkan gugatan Penggugat batal karena tidak jelas/kabur (obscuur libel);Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sesuaiketentuan hukum, gugatan Para Penggugat yang hanya menarik Tergugat