Untuk melaporkan perkembangan kegiatan pada atasan (PA) saksihanya sampaikan secaralisan dan tidak tertulis;Untuk menyiapkan dokumen atas pengeluaran dana pelaksanaan kegiatan tersebutsaksihanya tanda tangan saja yang diajukan oleh kontraktor.Bahwa struktur kepanitian dalam pengadaan alat pratik dan olah raga di Dinas PendidikanKab. Natuna TA 2011:e Pengguna Angaran (PA) : terdakwa Drs. Jasman Harune PPK : sdr. Zarman;e PPKom : sdr.

peundangundangan dan ketentuan yang saksi gunakan sebagai pedomandalam melaksanakan tugas tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang pengelolaan Keuangan Negara;e Bahwa tanggung jawab atas ketertiban seperti yang saksi lakukan melakukan verifikasiterhadap :1.a + SSBA Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.BA Pernyataan Selesai PekerjaanBA Penyerahan PekerjaanBA persetujuan pembayaran lunasBA penerimaan barang dilampirkan dengan faktur barang;e Bahwa yang terkait dalam pengadaan alat pratik

Pada saat menjabat sebagai PPK terdakwa sudahmemiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa L.4 tahun2010;e Bahwa struktur kepanitiaan dalam pengadaan alat pratik dan olahraga di Dinas Pendidikan Kab. Natuna TA 2011:Pengguna Angaran (PA)Pejabat Penata Usaha KeuanganPejabat Pembuat KomitmenHarun)PPTKPemeriksa BarangBendaharaPanitia Lelang: Jasman Harun: saksi Zarman: saksi Mansyur (diganti oleh terdakwa Drs. Jasman: sdr.

Ini adalah KEBOHONGAN paraPembanding/Kuasanya dan lebih khususnyaKuasa Hukum para Pembanding adalah Pengacarayang TIDAK BERETIKA, BERESTETIKA DANMEMILIKI TIDAK MEMILIKI LOGIKA HUKUM YANGCERDAS.Bahwa Lawyer para pembanding tidak memilikikompetensi, mengerti prosedural adminstrasi, prosesacara persidangan dan bukti surat serta sistempembuktian perkara perdata pada pratik peradilandan perihal hakikat putusan hakim dalam perkaraperdata Nomor 9/ PDT.G/2015/PN.BJW dan upayahukumnya.Bahwa Lawyer para pembanding

barang/jasa dan bertentangandengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) huruf A Umum Klausul 5tentang larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Penipuan ;17c) Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUD Kabupaten SumedangNomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/ 2010,tanggal 25 September 2010 Bab II InstruksiKepada Peserta Pengadaan (IKPP) Huruf A Umum klausul 32 Pengumuman Pemenangdan Sanggahan butir 32.3 Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpanganprosedur huruf c: Terjadi pratik

barang/jasa dan bertentangandengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) huruf A Umum Klausul 5tentang larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Penipuan ;38c) Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUD Kabupaten SumedangNomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/ 2010,tanggal 25 September 2010 Bab II InstruksiKepada Peserta Pengadaan (IKPP) Huruf A Umum klausul 32 Pengumuman Pemenangdan Sanggahan butir 32.3 Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpanganprosedur huruf c: Terjadi pratik

kegiatan.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sebagai PPTK yang sudah saksilaksanakan yaitu Terhadap Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK pada kegiatantersebut dapat saksijelaskan sebagai berikut :Untuk melaporkan perkembangan kegiatan pada atasan (PA) saksihanya sampaikansecara lisan dan tidak tertulis;57Untuk menyiapkan dokumen atas pengeluaran dana pelaksanaan kegiatan tersebutsaksihanya tanda tangan saja yang diajukan oleh kontraktor.Bahwa struktur kepanitian dalam pengadaan alat pratik

BA Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.BA Pernyataan Selesai PekerjaanBA Penyerahan PekerjaanBA persetujuan pembayaran lunasA Y bkBA penerimaan barang dilampirkan dengan faktur barang;Bahwa yang terkait dalam pengadaan alat pratik dan olah raga di Dinas Pendidikan Kab.Natuna TA 2011:e Pengguna Angaran (PA) : Terdakwa Drs.Jasman Harune PPK : sdr. Zarman;63e PPKom : sdr.

sendiriatau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.Apa yang dimaksud dengan Tujuan oleh Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tidak secara limitatif menjelaskan apa yang dimaksudDengan Tujuan tetapi dipertimbangkan dari segi pratik

Dalam pratik Hukum acara, Putusan No bukanPutusan final. Sehingga, terhadap substansi yang sama, Penggugat masihdapat mengajukan Gugatan kembali, bila Gugatan daluwarsa ditolak,perkara itu tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, ketentuanPasal 82 UU PPHI dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan lebih tepat disebutsebagai Praescariptio / extinctieve verjaring sebab Gugatan yang diajukanmelampaui waktu satu tahun memberi dan konsekuensi Hukum yangberbeda yaitu :a.

(Lilik Mulyadi, S.H..MH, TuntutanUang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Pratik, Jakarta,Djambatan 2001:1722. DR. Harifin A. Tumpa. S.H.,MH.,Memahami Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010:49).Bahwa dengan demikian tuntutan dari Penggugat agar Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), merupakan tuntutanyang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus ditolak;Halaman 35 dari 77 Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.

putusan;Bahwa, Sesuai pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan perkara perdata nomor : 1642 K/Pdt/2005 dan Pendapat RetnoWulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata tersebut diatas, makasebelum Tl, TII, TIV, dan TVIII merumuskan kebenaran materi dalamgugatan perkara aquo yang disampaikan dalam posita gugatan pengugat,Maka dengan mengikuti dalildalil yang diajukan penggugat, TI, TIl, TIV,dan TVIII, dengan melihat dan memperhatikan gugatan penggugat tersebut,ternyata tidak berdasarkan pratik

Hari kedua diajarkan ABU AHMAD kami melakukan kegiatanpengenalan dimulai tentang teori bongkar pasang senjata api, pengenalanjenis jenis senjata senjata api sampai kami melakukan pratik bongkarsenjata api sendiri.

pengadaanbarang/jasa dan bertentangan dengan Instruksi kepadaPeserta Pengadaan (IKPP) huruf A Umum Klausal 5 tentanglarangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Penipuan.Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor 447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25 September 2010 Bab II Instruksi KepadaPeserta Pengadaan (IKPP) WHuruf A Umum klausul 32Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.38 Sanggahanhanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedur huruf c:Terjadi pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang~ dan/atau kolusi dengan tujuan untuk408keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang~ dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.9) Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang~ dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3418Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

pemenang tender kesatu dankedua dari kelompok usaha yang sama/satu group PenyampaianSurat Sanggahan tersbut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkandalam :Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)Huruf A Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahanbutir 32.3 Sanggahan hanya dapat diajukan , jika terjadi penyimpanganprosedur huruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

benda /hartanyadan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu dan iadengan semuaitumemang bermaksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain.Disamping itu, karena sifat/ kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakandelik forrnil materiil, secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian korbanpenipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelakutersebut, harusnya benar benar causaliteit (berhubungandan disebabkan olehcara cara pelaku penipuan) sebagaimana pada pratik

PTUNJKT, tanggal 12Desemer 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara antaraTamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG melawan Ketua Konsil KedokteranIndonesia / KKI dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia / MKDKIserta Henry Kurniawan disebut : Bukti T1.38;Foto copy Bukti Surat Keputusan MKDKI Nomor. 09/P/MKDKI/V/2011 tentangDugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013disebut : Bukti T1.39;Foto copy Bukti UndangUndang Repubtik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004tentang Pratik

masuk dalam kriteriadalam unsur ini berarti orang tersebut sudah memenuhi dalam unsur ini ;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian secarategas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Menimbang, bahwa dalam pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk387keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang~ dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.9) Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

mencegahpenyalahgunakan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) HurufA Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahan butir 32.3397Sanggahan hanya dapat diajukan, jika terjadi penyimpangan prosedurhuruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

pemenang tender kesatu dankedua dari kelompok usaha yang sama/satu group PenyampaianSurat Sanggahan tersbut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkandalam :Dalam Dokumen Pengadaan (Lelang) AlatAlat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Nomor :447/05/Pan/Alked/DPIPD/2010,tanggal 25september 2010 Bab II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)Huruf A Umum klausul 32 Pengumuman Pemenang dan Sanggahanbutir 32.3 Sanggahan hanya dapat diajukan , jika terjadi penyimpanganprosedur huruf c yang berbunyi: Terjadi pratik

Bata Pres5 00Tanggal 31 Oktober 201556 Konsumsi Snack dan Makan 31/10/201 No. 56/13 2.475.0Kegiatan IHT Implentasi Kurikulum 5 002013 Tanggal 31 Oktober 201557 Biaya Pengecoran dan Pengadaan 31/10/201 No. 57/09 7.500.0Jetpam 5 0058 Belanja Cetak Buku Jurnal dan 31/10/201 No. 58/08 10.587.Sertifikan Prakerin 5 50059 Daftar Pemberian Transport 31/10/201 No. 59/08 8.520.0Monitoring Siswa Prakerin Ke15 00Tahun Pelajaran 2015/201660 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 01/04 18.480.Peralatan Pratik

Tata Boga 00061 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 02/04 23.870.Peralatan Pratik Tata Boga 00062 Belanja Bahan Penggantian Pintu 5/11/2015 No. 03/09 1.870.0WC yang Rusak 0063 Daftar Pemberian upah Pengganti 7/11/2015 No.04/09 600.00Pintu WC yang rusak 064 Pembinaan Siswa/ Eskul Kegiatan 7/11/2015 No. 05/06 500.00Diklat Kader Bangsa di Bumi 0Perkemahan Sangga BuanaKarawang65 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 7/11/2015 No. 06/04 49.280.Pembelian Proyektor Untuk Kelas 00066 Pembelian PP Ormas

Pengadaan Jetpam 5 0058 Belanja Cetak Buku Jurnal dan 31/10/201 No. 58/08 10.587.Sertifikan Prakerin 5 50059 Daftar Pemberian Transport 31/10/201 No. 59/08 8.520.0Monitoring Siswa Prakerin Ke1 5 00Tahun Pelajaran 2015/201660 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 01/04 18.480.Peralatan Pratik Tata Boga 00061 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 02/04 23.870.Peralatan Pratik Tata Boga 00062 Belanja Bahan Penggantian Pintu 5/11/2015 No. 03/09 1.870.0WC yang Rusak 0063 Daftar Pemberian

Bata Pres5 00Tanggal 31 Oktober 201556 Konsumsi Snack dan Makan 31/10/201 No. 56/13 2.475.0Kegiatan IHT Implentasi Kurikulum 5 002013 Tanggal 31 Oktober 201557 Biaya Pengecoran dan Pengadaan 31/10/201 No. 57/09 7.500.0Jetpam 5 0058 Belanja Cetak Buku Jurnal dan 31/10/201 No. 58/08 10.587.Sertifikan Prakerin 5 50059 Daftar Pemberian Transport 31/10/201 No. 59/08 8.520.0Monitoring Siswa Prakerin Ke15 00Tahun Pelajaran 2015/201660 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 01/04 18.480.Peralatan Pratik

Tata Boga 00061 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 02/04 23.870.Peralatan Pratik Tata Boga 00062 Belanja Bahan Penggantian Pintu 5/11/2015 No. 03/09 1.870.0WC yang Rusak 0063 Daftar Pemberian upah Pengganti 7/11/2015 No.04/09 600.00Pintu WC yang rusak 064 Pembinaan Siswa/ Eskul Kegiatan 7/11/2015 No. 05/06 500.00Diklat Kader Bangsa di Bumi 0Perkemahan Sangga BuanaKarawang65 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 7/11/2015 No. 06/04 49.280.Pembelian Proyektor Untuk Kelas 00066 Pembelian PP Ormas

Pengadaan Jetpam 5 0058 Belanja Cetak Buku Jurnal dan 31/10/201 No. 58/08 10.587.Sertifikan Prakerin 5 50059 Daftar Pemberian Transport 31/10/201 No. 59/08 8.520.0Monitoring Siswa Prakerin Ke1 5 00Tahun Pelajaran 2015/201660 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 01/04 18.480.Peralatan Pratik Tata Boga 00061 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 4/11/2015 No. 02/04 23.870.Peralatan Pratik Tata Boga 00062 Belanja Bahan Penggantian Pintu 5/11/2015 No. 03/09 1.870.0WC yang Rusak 0063 Daftar Pemberian

., HukumAdministrasi Dalam Pratik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Pertama 2014,Penerbit Prenada Media Group, halaman 19, menyebutkan, Dalamhukum pidana menganut prinsip personal responsibility tanggung jawabpidana adalah tanggung jawab pribadi.

TpgApa yang dimaksud dengan Tujuan oleh Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaiman telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tidaksecara limitatif menjelaskan apa yang dimaksud Dengan Tujuan tetapidipertimbangkan dari segi pratik peradilan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukumdari pelaku yaitu terdakwa M. Zaini Yahya. sebagai berikut : Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan di lapangan berdasarkan SuratKuasa dari Direktur PT.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah samaartinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menimbang Bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimantelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tidak secara limitatifmenjelaskan apa yang dimaksud Dengan Tujuan tetapi dipertimbangkan darisegi pratik

ketiga harus dilakukan oleh direksi sedangkan Bun Suryanto selakuCEO bukan direksi;Bahwa dalam melakukan usaha perkebunan PT.Tapian Nadengganberdasarkan sertifikat HGU nomor 20 tahun 1999, kelapa sawit ditanam sejaktahun 1993 di areal HGU;Bahwa perusahaan ini yang bertanggungjawab adalah direksi bukan CEO,karena CEO bertanggungjawab secara operasional kebun saja;53Menimbanga bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa BUNSURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG menyatakan keterangan saksi cukup;DedeSaksi PRATIK

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahanBahwa struktur kepanitiaan dalam pengadaan alat pratik dan olah raga diDinas Pendidikan Kab.