Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain darikewajiban kotraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkanhak untuk mengganti rugi;2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubunganhukum; kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnyadan dengan tidak memenuhi kewajlbannya tersebut dapat diminta suatuganti rugi;3.

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

33.500 3.560.000(keu)53 Kuitansi dinas YW nae 250 buku 39.500 6.375.000gg Samo pengawas 4) 28218) 66 inca 60.250 1.422.000warna (Angk) mmBlanko SIPA Angk55 orang / karbonis 3R 21,2 X 16,3 50 buku 12.000 30.000.000mm(Angk)5g Stker lulus atl) 21.24169 Seon tuiku 99.983 3.012.500(PKB) mm57 DP3 (Kepeg) 20 N88 1 rim 2.500 99.985gq Sart pengendallan 228A21.8) 75 ipp 2.500 1.877.000barang ATK mmgq Nau =o persedlan 32.84213 J60 ibp 12.750 1.875.000barang cetakan mmKartu. penerimaan& pengeluaran 28 X 4260 quasi

No. 2010 K/PID.SUS/2013 sediaanbarangcetakan Kartu penerimaan &60 pengeluaran quasi (3warna)2250 Ibr 3.443 7.745.625 1250 lbr 4.303.125 3.442.500 ot Tanda ter) se buku 12.750 459.000 36 buku 459.000ma surat 62 BKU 50 buku 55.000 2.750.000 2.750.000 BKUP(bukuumumpembantu)kas63 100 buku 35.500 3.550.000 1.420.000 2.130.000 528.407.000 407.321.905 121.085.095 PPN 52.840.700 PPN : 40.732.191KONTRAK : 581.247.700 JUMLAH :448.054.096Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Tatang S.

buku2.136.0001.424.000 53Kuitansidinas250 buku33.5008.375.000230buku7.705.000670.000 54Kartu pengawas 3warna(Angk)36 buku39.5001.422.0001.422.000 55BlankoSIPA Angkorang/ karbonis 3R(Angk)50 buku60.2503.012.500220 buku13.255.000 56Stiker lulusuji (PKB)2500buku12.00030.000.0002500buku30.000.000 97DP3(Kepeg)1 rim99.98399.9832rim199.966 58Kartu pengendalianbarangATK751 Ibr2.5001.877.500751 Ibr1.877.500 59Kartu persedian barangcetakan750 lbr2.5001.875.000750 Ibr1.875.000 60 Kartu penerimaan &pengeluaran quasi

Lagipula, Pengadilan menilai, jikapun terbukti kebenaranSporadik tersebut, pencantuman nama Hasanudin sebagai pemilik dari tanahdimaksud lebih merupakan quasi hibah karena menurut catatan atau Riwayatdalam sporadik, penghibahan dilakukan Mad Isa pada tahun 2018 sementara MadIsa telah meninggal dunia sejak tahun 1994.

Dalam praktik umum di masyarakat,quasi hibah biasanya dilakukan sebagai cara untuk memudahkan pengelola dalammengelola tanah tersebut, termasuk untuk kepentingan penjaminan agar mudahdalam mendapatkan modal.

No.147 PK/Pdt/2006Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II adalah dalam kapasitasselaku Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara adalah lembagainterdepartemental yang bertanggungjawab langsung kepadaMenteri Keuangan yang merupakan quasi pengadilan yanganggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan, POLRI, BankIndonesia, Kejaksaan dan Pemerintah Daeia, Kejaksaan danPemerintah Daeg Negara Cabang).

obat (BKO)yaitu Sildenafil Sitrat dan Busur Api Obat Kuat dan Tahan Lama positifmengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat danParacetamol sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat(BKO) yaitu Paracetamol dan Piroksikam saya ketahui dari laporan hasil ujiyang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 15Nopember 2018, tanggal 16 Nopember 2018, Tanggal 10 Desember 2018juga saya ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dariBadan POM RI.Bahwa Obat Quasi

adalah Obat dengan bahan aktif dengan efekfarmakologi untuk keluhan ringan.Bahwa Persyaratan produk Obat Quasi untuk dapat diedarkan diwilayahIndonesia harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Dps Bahwa Barang bukti Pi Kang Shuang 28 Tube yang disita pada hari Selasatanggal 16 Oktober 2018 pukul 20.00 Wita dari terdakwa di Depot JamuJampi Marai Mari Jalan Nusa Kambangan No.25 Denpasar karena nomorjin edar produk tersebut sudah dibatalkan

melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dure jl Slodl quasi

Surat Kuasa dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalamhal Pemohon mewakili kelompok orang;Pasal 60 Ayat (1)3.Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan KomisiInformasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yangberwenang;Putusan Ajudikasi sengketa Informasi adalah hasil pemeriksaan KomisiInformasi sebagai badan quasi judicial atau badan semi peradilan yangdiberi kewenangan oleh Undangundang untuk menerima, memeriksa danmemutus permohonan penyelesaian sengketa

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

Karena tidakbersumber pada undangundang sebagai produk legislatifmaka juga dikenal sebagai quasi legislation. Philipus M.Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/20153.9.3.10.Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidakterlepas dari kaitan dengan ad any a freies ermessen.Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuanyang tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule).

Ilmu hukum menyebutperaturan tersebut sebagai peraturan kebijakan atau beleidregels.Karena tidak bersumber pada undangundang sebagai produklegislatif maka juga dikenal sebagai quasi legis/ation. Philipus M.Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidak terlepasdari kaitan dengan ad any a freies ermessen. Peraturan kebijakanmengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis(angeschreven hardheidsclausule).

Ilmu hukum menyebutperaturan tersebut sebagai peraturan kebijakan atau beleidregels.Karena tidak bersumber pada undangundang sebagai produklegislatif maka juga dikenal sebagai quasi legislation. Philipus M.Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidak terlepas dariHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/20153.9.3.10.3.11.kaitan dengan adanya freies ermessen. Peraturan kebijakanmengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis(angeschreven hardheidsclausule).

lingkupkewenangan lembaga praperadilan.Bahwa terkait dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 08/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Pst.berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia, dimana tataCara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acaraperdata (quasi

memberikanjawaban/tanggapan sebagai berikut:1) Bahwa pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur di dalamPasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan pemeriksaanpraperadilan dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuhhari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.2) Bahwa dalam perkara praperadilan tidak dikenal adanya sita jaminan(conservatoir beslag), sita jaminan sebagaimana dalil yang didalilkanoleh Pemohon hanya dikenal dalam hukum perdata, meskipun acarapemeriksaan praperadilan adalah merupakan quasi

els elluYiLisl 255Ta2 wE Wo d4 920 Tio jjl alos JI Quasi Cura abo Va a Los lg.d eauInag w sgoll QyowWb case il aol le oSou ul olixe jlpoinl OV. Jlasdl coy ob L plArtinya : Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaatlagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Lisl 25vu dy940 4479 Alar JI Quasi Gur 9 qho Vs wai ad aayoeze ul vol Le pSay yl olive yloiwyl oY to) wtAJ losdl ey oLL laa 9 24Gol prowlArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telahhampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukumsalah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan.

maka hal tersebut merupakan bentuktindak lanjut upaya pengamanan dan pengembalian keuangan Negara,dan telah sesuai dengan amanat dan ketentuan UndangUndang (UU) No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan aturanpelaksanaannya, sehingga tindakan yang dilakukan maupun yang akandilakukan oleh Terlawan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Terlawan sampaikan juga bahwa PUPN adalah lembagainterdepartemental yang bertanggung jawab langsung kepada MenteriKeuangan yang merupakan quasi

Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain darikewajiban kotraktual atau. kewajiban quasi contractual yangmenerbitkan hak untuk mengganti rugi. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatuhubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orangHalaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 160/PDT/2020/PT.BDG.pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebutdapat diminta suatu ganti rugi.

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

administratifkepada pelaku usaha yang melanggar ketentuanundangundang ini.Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor5 tahun 1999, maka Termohon Keberatan mempunyai kewenanganuntuk memeriksa, memberikan penilaian, memutuskan danmenetapkan kerugian dan memberikan sanksi berupa tindakanadministrative dalam proses pembuktian dugaan pelanggaranlarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Berdasarkan hal tersebut maka Termohon Keberatan dapatdikatakan sebagai lembaga semi yudisial atau quasi

yudisial.Tentang Lembaga semi yudisial atau quasi yudisial, Jimly Ashidiqgiedalam makalahnya yang berjudul Pengadilan Khusus menyatakanbahwa perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia pada erareformasi banyak tumbuh dan berkembang pengadilan khusus danlembaga quasi peradilan atau semi pengadilan yang mempunyaikewenangan mengadili dan memutus perkara, tetapi sebenernyabukan pengadilan.Beberapa kriteria suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai quasiyudisial antara lain:7.1.

Utr.7.6.compel the attandance of witnesses and to hear the litigationof issues on a hearing)Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkansanksi hukuman (the power to enforce decision or imposepenalties)Bahwa lembaga semi yudisial atau quasi yudisial telah mempunyailegalitas hukum yaitu:8.1.8.2.Perubahan Konstitusi yang ke4 Pasal 24 ayat (3)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaanyang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum

Keberatan telahmelaksanakan tugas memeriksa dan memutus PerkaraNomor 28/KPPUM/2019 sesuai dengan hukum dengantetap memperhatikan prinsipprinsip hukum acara yangbaik.Bahwa dalam melakukan pemeriksaan TermohonKeberatan telah bersikap independent dan adil denganmendengarkan pendapat dan atau bantahan dari keduabelah pihak secara adil.Bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga tingginegara an merupakan emegan kekuasaanperadilantertinggi di Indonesia sudahmengakuikeberadaan KPPU sebagai Lembaga semiperadilanatau. quasi