Sehinggadidapatkanlah kesimpulan Pelaksanaan kegiatan tahun 2011 yangnantinya dituangkan dalam Peraturan Desa Rukam Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rukam Kecamatan MendoBarat, yang sementara disepakati berdasarkan Berita Acara Nomor06/RKM/12/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh TerdakwaMunzir bin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam, Saksi Suparibin Sodimejo Padi selaku Ketua BPD Desa Rukam dan Saksi Ademi binAbdul Hamid selaku Wakil Ketua BPD Desa

Sehingga didapatkanlahkesimpulan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 yang nantinya dituangkan dalamPeraturan Desa Rukam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) DesaRukam Kecamatan Mendo Barat, yang sementara disepakati berdasarkan Berita AcaraNomor O6/RKM/12/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Munarbin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam, Saksi Supari bin Sodimejo Padiselaku Ketua BPD Desa Rukam dan Saksi Ademi bin Abdul Hamid selaku Wakil KetuaBPD Desa

Dikuasakan kepada Rinal Wahyudi, SH,pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat& Konsultan Hukum Rinal Wahyudi, SH & Assosiates yangberalamat di RKM Group Office JI. Balai Baru Jorong BonjolAlam Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek AngkekKabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, berdasarkansurat kuasa khusus No. 0013/SKuasa/RW&A/IV/2018tanggal 24 April 2018 dan telah didaftarkan pada RegisterSurat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor34/K.Kh/2018/PA.Bkt tanggal 26 April 2018.

Surat Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor B.280/M.sesneg/2005, perihalArahan Presiden tentang permasalahan pertanahan, terhadapRekomendasi Pansus DPR RI, atas Pengaduan masyarakat kepadaPresiden melalui ketua DPR RI, ditujukan kepada Penggugat;Surat Keputusan Pansus DPR RI nomor 028/RKM/Pansustanah/ DPRRI/2004, yakni tentang perintah kepada Pemerintah cq BPN, agar segerameninjau ulang kembali surat keputusan Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN Nomor 94/HGU/BPN/99 tentang Pemberian HGU, atas namaTergugat

Surat Bupati Pelalawan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan PansusDPR RI, melalui Surat Nomor 593.3/PEM/2005/650, Perihal: Tindak LanjutRekomendasi Pansus Pertanahan DPR RI Nomor: 028/ RKM/Pansustanah /DPR RI 2004, yakni agar sebagian izin HGU yang dimiliki Tergugat diperuntukkan bagi Pola KKPA untuk anak kemenakan masyarakat adatPenggugat, sebagai bentuk Konpensasi atas penguasaan Tanah HakUlayat Penggugat yang belum diselesaikan ganti kerugiannya;Bahwa perbuatan Tergugat yang saat ini menguasai

BCPA belum terbuka sepenuhnya namun tidakada masalah; Bahwa dulu di Kecamatan dalam Rangka Mediasi;Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2021/PN Sdw Bahwa di Kecamatan tidak ada Pembayaran; Bahwa MATEUS ANCAH datang Sosialisasi tahun 2014; Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ancah ; Bahwa Saksi kenal dengan ARLY warga Kampung Rikong, Saksitidak ketahul apakah dia pernah bantu Perusahaan; Bahwa Istri Pengugat adalah orang Kendesiq; Bahwa Akses ke Kampung Rikong bisa lewat jalan RKM

Sinarmas dan Kelawit; Bahwa alat berat bisa diangkut melalui RKM atau jalanMontewani;Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugattelah mengajukan Kesimpulan di persidangan, yang isi selengkapnya termuatdan terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada BPBD Kab.Majalengka TA 2014 PPK: Wawan Sarwanto, ST, MH; PejabatPengadaan: Rezza Permana, ST; PPHP, Ketua: Nana Supriatna,Sekretaris: Chaerul Primadia, S.IP, Anggota: Ika TarmikaSurat = Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran DanaBantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban BencanaSurat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22Agustus 2014 kepada Pokmas AmanahRencana Kegiatan Masyarakat (RKM

Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus2014 kepada Pokmas Amanah14.Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Pokmas Amanah tanggal 23Agustus 201415. Surat pernyataan pemilik tanah lapang jotang tanggal 14 Mei 201416.

Rekomendasi DPR RI NO.022/RKM/DPRR/PANSUSTANAH/2004 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permohonan HGB PT.SumberAir Mas Pratama. Dan disamping itu adanya buktibukti berupa Surat PelepasanHak atas tanah, membayar biaya kepada Negara;Atas dasar itu sangat jelas proses dan prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan pembuatan peta bidang tersebut.

Bukti T.19Salinan resmi dan footo copy Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung No. 01/PEN.EKS/2005/PTUN.BDG;Fotocopy Keputusan Pansus DPRRI untuk mengadakanpenyelidikan terhadap masalah pertanahan secara NasionalNomor : 022/RKM/DPRRl/PansusTanah/2004 tentangrekomendasi penyelesaian Permohonan Hak GunaBangunan oleh PT.

Rekomendasi DPR RI No. 022/RKM/DPRRVPANSUSTANAH/2004 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permohonan HGB PT. SumberAir Mas Pratama.

Fotokopi Surat Keterangan Ketua Rukun KematianMuslima ( RKM) Ke;lurahan Sidodamai/Sidomulyo, KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda Nomor 04/RKM/02/2020 tanggal 2Januari 2020. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling,yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanda P7;8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.473.3/0010/400.10.003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyotertanggal 3 Januari 2020.

Fotokopi tersebut telah bermeteraicukup dan dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,isi bukti tersebut adalah jual beli dari H.M.Tamin kepada Sudxxxxxx tidakada kaitannya dengan XXXXX, sehingga bukti tersebut tidak memenuhisyarat materiil, oleh karena itu bukti P.6 tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat KeteranganKetua Rukun Kematian Muslima ( RKM) Kelurahan Sidodamai/Sidomulyo,Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor 04/RKM/02/2020 tanggal2

Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desa denganmengacu kepada rencana kerja pelaksana program di tingkat Kabupaten;Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur,penyusun RAB, penyusunan RKM dan manajemen proyek;Melakukan pendampingan masyarakat desa;Memeberikan pelatihnan kepada OMS, KD, dan KPP terkait dengan aspekteknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan;Mendampingi dan memberdayakan

masyarakat khususnya OMS, KD, KPP,Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahaninfrastruktur;Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM;Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi danpemeliharaan infrastruktur terbangun;Halaman 10 dari 138 Putusan No. 38/Pid.Sus/TP.

Korupsi/2015/PN.Ptk Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat desa untukmelakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhaninfrastruktur; Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusnan Perencanaan Teknisdan RAB; Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan kaderdesa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunanmekanisme operasi dan pemeliharaan Memberikan masukan

masyarakat khususnya OMS, KD, KPP,Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahaninfrastruktur;Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM;Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi danpemeliharaan infrastruktur terbangun;Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat desa untukmelakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhaninfrastruktur;Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM;Halaman 43 dari 138 Putusan No. 38/Pid.Sus/TP.

MUHLIS TAHIR warna Abu-abu metalik; Dikembalikan kepada saksi MUHLIS TAHIR; - 15 (lima belas) buah ban sepeda motor merek Dunlop; - 58 (lima puluh delapan) buah rante sepeda motor merek RKM; - 6 (enam) buah Gir kecil sepeda motor merek Mokita; - 8 (delapan) buah Gir besar sepeda motor merek Mokita; - Uang tunai sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); - 18 (delapan belas) dos air mineral merek Aqua ukuran 12 x 1500 ml; - 4 (empat) buah kunci; - 1 (satu

perubahan.Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan MadrasahSwasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang disahkan olehKuasa Pengguna Anggaran.Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama denganKepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS padapengajuan tahap satu yang memuat hak dan kewajiban antara keduabelah pihak dan jika pada tahap dua terjadi perubahan maka perludilakukan addendum antara kedua belah pihak.PPK melakukan pencairan berdasarkan permohonan dari penerimabantuan dilampiri RKM

Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang disahkan olehKuasa Pengguna Anggaran;Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama denganKepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS padapengajuan tahap satu yang memuat hak dan kewajiban antara keduabelah pihak dan jika pada tahap dua terjadi perubahan maka perludilakukan addendum antara kedua belah pihak;Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPPK melakukan pencairan berdasarkan permohonan dari penerimabantuan dilampiri RKM

Pengguna Anggaran dantugas saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai berikutmengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Pejabat PembuatKomitmen.Bahwa program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat pembangunanMCK Plus tahun dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2010 dan masuk kegiatan Dinas PU Pemko Tebing Tinggi.Bahwa Dinas PU menyurati Kecamatan yang membutuhkan MCK.Bahwa Kecamatan mengajukan usulan MCK atas usulan dari Kelurahandengan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM

Padang Hilir dengan anggaransebesar Rp. 335.000.000, Bahwa Supardi selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BersihSehat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tualang Nomor :441.4/05/2010, tanggal 19 Mei 2010, mengajukan Rencana KegiatanMasyarakat (RKM) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatanpembangunan MCK Plus di Lingkungan Ill Kelurahan Tualang KecamatanPadang Hulu dengan anggaran sebesar Rp.335.000.000, (tiga ratus tiga puluhlima juta rupiah) ke Dinas Pekerjaan Umum Pemko

Ulil Fadil Nasution, MMselaku Kepala Dinas PU Pemko Tebing Tinggi menyetujui RKM dan RAB KSMBersih Sehat dan menetapkan KSM Bersih Sehat selaku pelaksana kegiatanpembangunan MCK Plus di Lingkungan Ill Kelurahan Tualang KecamatanPadang Hulu dengan anggaran sebesar Rp.335.000.000, (tiga ratus tiga puluhlima juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan Nomor :050/877.3/SPPK/DPU/2010, tanggal 12 Juli 2010, dan pada kenyataannyapekerjaan pembangunan MCK Plus di Lingkungan Ill Kelurahan

khususnya warga masyarakatyang dirugikan ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperlu. dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:Halaman 20 dari 23 putusan perkara Nomor 444/Pid.Sus/2018/PN.Smr Bahwa perbuatan telah merugikan warga masyarakat setempat ;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya ; Bahwa adanya laporan menarik/ mencabut laporan polisi atas nama warga danKetua RKM

Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor :46/RKM/AIHikmah/X/2020,tanggal 27 Oktober 2020 atas nama XXXX dari KepalaDesa Purwajaya Kecamatan Loa janan,Kabupaten Kurtai kartanegara,bermaterai cukup sesuai aslinya,diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Surat Pernyataan/Pernyataan Ahli Waris,yang diketahuiKetua RT 02 Kelurahan Sambutan,Kota Samarinda, tanggal 26 Oktober2020;bermaterai cukup sesuai aslinya,diberi tanda bukti P5;6.

Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pansus DPRRI No. 019/RKM/PANSUSTANAH/DPRRI/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Rekomendasi tentangTuntutan Tanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy yangdikuasai dan disertipikatkan oleh Pemda Tk. NTT menjadi Sertipikat HakPakai, diberi tanda P.I/II.9;10.Fotocopy sesuai asli Putusan Perdamaian (Akta Perdamaian) PerkaraPerdata No. 23/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 25 Januari 2011, antara LukasBelegur (dkk) melawan Ny.

SofiaTomboy (dkk) (P.I/II.10), dan Keputusan Pansus DPRRI No. 019/RKM/PANSUSTANAH/DPRRI/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Rekomendasi tentang TuntutanTanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy yang dikuasai dandisertipikatkan oleh Pemda Tk.

Kegiatan dalamAdministrasi pendaftaranTermasuk untuk konsumsi dan rangka Penggandaan formulir honor panitia dalam rangkapenerimaan pendaftaran penerimaan peserta didikpeserta didik Pendaftaran ulang baru. .baru Biaya pendataan data pokok Standar pembiayaansiswa mengacu kepada batasPembuatan sapanduk madrasah Kewajaran setempat ataubebas pungutan batas yang telah ditetapkanPenyusunan RKM/RKAM Pemda.berdasarkan hasil evaluasi dirisekolahDan kegiatan lainnya yang terkaitdengan penerimaan peserta didikbaruKegiatan

adalah yang pertama Madrasah mengusulkan jumlahsiswa ke Sub Bagian Perencanaan, kemudian dari data siswa itu bagianperencanaan menindaklanjuti ke Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta,selanjutnya dari jumlah siswa itu ditetapbkan kuota besaran Dana BOSkepada masing masing propinsi berdasarkan Data EMIS (EducatianalMenejemen Islamic Sistem) atau Data yang meliput semua DataMadrasah).Bahwa Proses pencairan Dana BOS pada Setiap Madrasah Untukmadrasah swasta proses pencairann diawali dengan mengajukan RKM

(Rencana Kerja Madrasah), setelah RKM dibuat oleh Kepala Madrasahdilanjutkan dengan pengajuan kebutuhan melalui RAB yang dibuat olehKepala Madrasah, selanjutnya Kepala Madrasah mengajukan ke seksiPendidikan Islam Kabupaten Kota, setelah itu seksi Pendidikan IslamMenganalisa/ memverivikasi proposal yang diajukan oleh KepalaMadrasah yang sesuai dengan JUKNIS maka dilanjutkan dengan prosespencairan.Bahwa Mekanisme pencairan Dana BOS MTS Negeri dari APBNkementerian Agama RI Untuk Madrasah Negeri : setelah

Dana itutercantum dalam DIPA Madrasah Negeri selanjutnya membuat RKM(Rencana Kerja Madrasah), selanjutnya Madrasah mengajukan ke KPPNsesuai kebutuhan berpatokan pada JUKNIS.Bahwa pada Tahun 2015 s/d 2016 MTS Negeri Geser Kabupaten SeramBagian Timur mendapatkan Bantuan Dana BOS ada dapat bantuan DanaBOS pada Tahun 2015 sebesar Rp. 396.000.000.

Kegiatan dalam rangka je Administrasi pendaftaran Termasuk untuk konsumsipenerimaan peserta Je Penggandaan formulir dan honor panitia dalamdidik baru pendaftaran rangka penerimaan pesertadidik baru.Standar pembiayaanmengacu kepada bataskewajaran setempat atau Halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb. madrasah bebas pungutan batas yang telah ditetapkanle Penyusunan RKM/RKAM Pemda.berdasarkan hasil evaluasidiri sekolahe Dan kegiatan lainnya yangterkait dengan penerimaanpeserta didik

Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor :46/RKM/AIHikmah/X/2020,tanggal 27 Oktober 2020 atas nama XXXX dari KepalaDesa Purwajaya Kecamatan Loa janan,Kabupaten Kurtai kartanegara,bermaterai cukup sesuai aslinya,diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Surat Pernyataan/Pernyataan Ahli Waris,yang diketahuiKetua RT 02 Kelurahan Sambutan,Kota Samarinda, tanggal 26 Oktober2020;bermaterai cukup sesuai aslinya,diberi tanda bukti P5;6.

THAMRINbersama Terdakwa Il FREDERIKUS FRENGKY, A.Md selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kelompok Fasilitator Teknis membuatusulan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk Kelompok SwadayaHal. 4 dari 40 hal. Put.

THAMRINbersama Terdakwa Il FREDERIKUS FRENGKY, A.Md selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Fasilitator Teknis membuatusulan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) Desa Lembah Hijau dengan lampiran utama beruparencana anggaran biaya (RA) yang tercantum dalam Engineering Estimate (EE)sebesar Rp186.810.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratussepuluh ribu rupiah) dilengkapi gambar teknis/Detail Engineering Design (DED)MCK Plus Instalasi Pengolah

Tugas lain yang terkait :1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunanRKA /RKM dan pelaporan bidangnya.2) Memelihara dan mengawasi asetaset dan atau Investasi yangmenjadi tanggung jawabnya.3) Menyediakan data yang terkait dengan bidangnya.4) Melaksanakan tata kelola perusahaan secara tata asas (GCG danBest Particies) sesuai bidangnya, serta melaksanakan perbaikan danpeningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan.5) Menindak lanjuti dan atau memberikan arahan hasil

Tugas lain yang terkait :1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunanRKA /RKM dan pelaporan bidang nya.2) Memelihara dan mengawasi asetaset dan atau Investasi yang menjaditanggung jawabnya.3) Menyediakan data yang terkait dengan bidangnya.4) Melaksanakan tata kelola perusahaan secara tata asas (GCG dan BestParticies) sesuai bidang nya, serta melaksanakan perbaikan danpeningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan.5) Menindak lanjuti dan atau memberikan arahan hasil

Tugas lain yang terkait : Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunanRKA /RKM dan pelaporan bidangnya. Memelihara dan mengawasi asetaset dan atau Investasi yang menjaditanggung jawabnya. Menyediakan data yang terkait dengan bidangnya. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara tata asas (GCG dan BestParticies) sesuai bidangnya, serta melaksanakan perbaikan danpeningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan.

Indonesia, Nomor 26/DPCPNBKI/MBR/V/2010tertanggal 14 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Peduli RakyatNasional, Nomor 08/DPCPPRN/MBR/V/2010 tertanggal 11Mei 2010 tentang REKOMENDAS ; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah,tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI ; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia,Nomor 01/DPCPPI/MBR/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010tentang REKOMENDARI : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat ProvinsiPapua Nomor 031/RKM

JendralCipta Karya halaman 27, bertugas untuk (i) Menandatangani danmenaati Pakta Integritas yang disepakati bersama kepala desa danwakil masyarakat; (ii) Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur danHalaman 17Putusan Perkara TIPIKOR No. 99/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.perekonomian di tingkat desa (pelaksanaan survey kampung sandiri(sks); (ili) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan,masyarakat miskin dan kelompok minoritas dalam setiap tahapkegiatan; (iv) Menyusun UPD dan UKM; (v) Mengajukan RKM

kepadatim pelaksana kabupaten untuk diverifikasi (vi) Menyusun perencanaanteknis dan RAB; (vii) Melaksanaan RKM; (vili) Membuka rekeningbantuan dana sosial (rekening harus dengan qual account, terdiri dariketua dan bendahara OMS); (ix) Menjamin dan menfasilitasitransparasi kegiatan; (x) Menandatangani kontrak kerja (oleh ketuaOMS) dengan pejanat PK (Pembuat Komitmen) PPIP denganmelampirkan berita acara dan daftar hadir tahap Musdes persiapan dantahap Musdes Perencanaan; (xi) Melakukan pengajuan

(PPIP)Tahun 2012 Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karyahalaman 27, bertugas untuk (i) Menandatangani dan menaati PaktaIntegritas yang disepakati bersama kepala desa dan wakil masyarakat;(ii) Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan perekonomian ditingkat desa (pelaksanaan survey kampung sandiri (sks); (iii) Mendorongdan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, masyarakat miskin dankelompok minoritas dalam setiap tahap kegiatan; (iv) Menyusun UPD danUKM; (v) Mengajukan RKM

kepada tim pelaksana kabupaten untukdiverifikasi (vi) Menyusun perencanaan teknis dan RAB; (vil)Melaksanaan RKM; (viii) Membuka rekening bantuan dana sosial(rekening harus dengan qual account, terdiri dari ketua dan bendaharaOMS); (ix) Menjamin dan memfasilitasi transparasi kegiatan; (x)Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan pejanat PK(Pembuat Komitmen) PPIP dengan melampirkan berita acara dan daftarhadir tahap Musdes persiapan dan tahap Musdes Perencanaan; (xi)Melakukan pengajuan