., dan kawankawan, Pengurus pada KantorKoordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesi Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan JoyoboyoNomor 62, Surabaya, DPC F Lomenik SBSI, Pasuruan,beralamat di Dusun Bulak Ombo, RT.023 RW.007, DesaCandiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan danDewan Pengurus Pusat F Lomenik SBSI, beralamat di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai

PK Flomenik SBSI PT. Erindo Mandiri yang berdiri sejak tahun 2012dengan jumlah anggota 60 (enam puluh) orang;. Bahwa dikarenakan pada tahun 2014 kondisi perusahaan semakin sulitmaka agar perusahaan tetap berjalan serta dapat terpenuhinya kewajibanperusahaan kepada pekerja dan pihak lainnya, maka pada tanggal 25November 2014, bertempat di PT. Erindo Mandiri telah diadakanpertemuan/rapat antara Perusahaan, PUK SPSI RTMM PT ErindoMandiri PK. Flomenik SBSI PT.

Bahwa pada hari Kamis, 18 Desember 2014 berlangsung pertemuanantara Tergugat Rekonvensi dengan PK F Lomenik SBSI PT.ErindoMandiri di Perusahaan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya menolakHalaman 9 dari 20 hal. Put.

Nomor 672 K/Pdt.SusPHI/2015adanya efesiensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan PHK efisiensiharus prosedural;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 berlangsung perundinganpenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartite antaraTergugat Rekonvensi dengan PK F Lomenik SBSI PT.Erindo Mandiri diPerusahaan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya SBSI menolakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menolak efisiensi karena dalamefisiensi harus merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUUIX

Bahwa ternyata pengurus Serikat Pekerja yang menerima kuasa danmembela kepentingan Para Tergugat di depan Pengadilan adalah SBSIsektor logam, mesin dan elektronik (F.Lomenik SBSI);14. Bahwa hal demikian terlihat nyata di kop surat yang digunakan olehKuasa Para Tergugat didalam jawaban dan dupliknya;15.

SILITONGA, beralamat di Jalan Siliwangi Dusun V,Medan VIII (KIMIII) Kota Medan,Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharty, SHdan Adijon JB Sitanggang, selaku Dewan Pengurus Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan ,berkeduukan dan berkantor di Jalan Mangaan VIII Pasar II LinkXVII Gg.

1992, sembariitu mereka (para Penggugat) melakukan pekerjaan seperti biasa ;4 Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesan kepadaPengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan Para Penggugat menunggu saja di lokasi perusahaan jangan dulu melakukanpekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIB untuk menjumpai Personalia(ic.

Bernama Edi Susanto) ;5 Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) danPara Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto) selanjutnyaPesonalia (ic.

Bernama Edi Susanto) Tergugat mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) denganalasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan Para Penggugat telahmelakukan mogok kerja pada hari ini (ic. tanggal 18 Februari 2014) ;6 Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugat menolak suratpemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untuk menandatanganinya karenaPara Penggugat merasa tidak melakukan mogok kerja ;71011Bahwa pada tanggal 19 Februari

Pemutusan Hubungan Kerja) kepada DPC SBSI 1992 KotaMedan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memproses dengan mengadukanperkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara pihakSerikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT Sumatera Beton Mandirimembicarakan tentang pemutusan hubungan kerja dan Hak Normatit ParaPenggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untuk dilaksanakannya penyelesaian ;Bahwa karena

Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Penggugat mengajukan21.surat permohonan kepada Direktur P3GI (Bp.Dr.Aris Toharisman)untuk memberikan penjelasan perihal penurunan golongan kami yangdilakukan tanpa alasan yang jelas dan memohon agar Bapak Direktursegera mengembalikan golongan kami ke golongan iil;Bahwa tanggal 27 Nopember 2014 Para Penggugat mendapatkanfotocopy surat kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUNdan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI.

dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat denganalasan, sebagai berikut1.

Sulitnya mengisi beberapa posisi penanggung jawab (penjab) danKepala Urusan/Satuan pengendalian intern/kebun percobaan;Dari alasanalasan tersebut di atas sangat jelas tidak ada kaitannyadengan penurunan jabatan/golongan yang diberlakukan kepada ParaPenggugat, hal ini terkesan ada niat lain dalam peristiwa penurunanjabatan/golongan Para Penggugat ini; 23.Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUNdan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelasbertentangan dengan asas dan

Berdasarkan pasal 7 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004kesepakatan antara managemen P3GI dengan Serikat PekerjaPerkebunan (SP BUN) P3GI dan Serikat Pekerja Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI tentang Peraturan Kepegawaiandi P3GI yang dipakai sebagai dasar konsideran SK Pencabutansurat keputusan Direktur P3GI agar diselesaikan melaluiPengadilan; 2.

Bahwa pada tanggal 5 September 2012 diadakan pertemuan antaraDirektur Utama PT.Riset Perkebunan Nusantara, Tergugat SP BUNP3GI dan SBSI Komisariat P3GI yang hasilnya Tergugat akanmencabut surat keputusan pengangkatan karyawan dari golongan D /II A ke golongan II A;Hal. 15 dari 63 hal Penet No.96/G/2015/PHISby..

/SU/XII/2014 Perihal: somasi guna untukmembicarakan permasalahan a quo, akan tetapi tidak mendapat tanggapansama sekali;Bahwa dengan demikian maka penyelesaian perkara a quo secara secarabipartit telah dapat dinyatakan telah gagal;Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatpunmelimpahkan perkara a quo ke Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, hal mana sesuai dengan surat nomor 011/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/I/2015 tanggal 7 Januari 2015;Bahwa Mediator Dinas

kemudian disebutkan Pengurus/Tim Advokasipada Kantor Korda F.SB Kikes SBSI) yang selanjutnya dijelaskanHalaman 4 dari 17 hal.Put.Nomor 478 K/Pdt.SusPHI/2017beralamat di Jalan K.L.

tanggal 1 Juli 2011 ternyata danterbukti penerima Kuasa atas nama Usaha Tarigan dan Joy RezaPramudia adalah pengurus Korda F.SB Kikes SBSI Provinsi SumateraUtara dalam jabatannya selaku Ketua dan Bendahara, sedangkanpenerima kuasa lainnya atas nama Hera Yunita Siregar, S.Sos samasekali tidak termasuk dalam unsur pengurus, dan kemudian disisi lainberdasarkan Surat Keputusan Nomor 003/SK/Korda/F.SB KIKES/SBSI/SU/I1/2014 yang ditetapbkan di Medan tanggal 26 Februari 2014 tentangpembentukan tim advokasi

sertaadanya indikasi penyalahgunaan kewenangan atau jabatan karenamengerjakan pekerjaan diluar daerah kerja yang ditetapkan tersebut, makahal urgen yang perlu disampaikan Tergugat adalah bahwa para penerimakuasa tersebut sama sekali tidak lagi memiliki hak dan kewenanganbertindak untuk dan atas nama Korda F.SB Kikes SBSI Sumatera Utaramaupun tim Advokasi Korda F.SB Kikes SBSI Sumatera Utara maupunTimAdvokasi Korda F.SB Kikes SBSI Provinsi Sumatera Utara apalagimewakili Penggugat sesuai dengan kekhususan

Kikes SBSI Provinsi Sumatera Utaramenjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagidengan segala akibat hukumnya; Bahwa berdasarkan kaidah hukum acara perdata tentang surat kuasaserta hak gugat organisasi diatas jelaslah para penerima kuasa tidakberhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo dengan segala akibathukumnya;Il.

Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharty, S.H. dankawan, Pengurus di Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan,beralamat di Jalan Mangaan VIII PsrIl LinkXVII Gang SlametNawi Nomor 81, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli,Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Mei 2016 ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari

SBSI 1992) yang ada di CV.

Belawan Indah; Bahwa ada banyak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang berdiri di CVBelawan Indah dan salah satunya adalah Serikat Buruh SejahteraIndonesia 1992 (SBSI 1992) yang beranggotakan lebih kurang 200 (duaratus) orang dan SBSI 1992 berdiri di CV Belawan Indah sejak tahun2007 (in casu 8 tahun yang lalu); Bahwa selama menjabat sebagai ketua Serikat SBSI 1992 di CVBelawan Indah, Penggugat benarbenar melakukan tugasnya denganbaik seperti melakukan pendapingan dan berupaya untukmemperjuangkan

kesejahteraan bagi seluruh anggota SBSI 1992sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh; Bahwa selama berdirinya Serikat Buruh SBSI 1992 di CV Belawan Indahtelah ada peningkatan kesejahteraan dan hak normatif yang didapatkarena solidnya anggota gencarnya tututan yang dilakuakan olehPenggugat sebagai ketua Pengurus SBSI 1992 dengan penguruslainnya, tetapi sebaliknya banyak juga terjadi Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dialami oleh pengurus

SBSI 1992) melakukan upaya bipartitdengan Tergugat tetapi tidak ada penyelesaian, maka selajutnya melalui DPCSBSI 1992 Kota Medan Penggugat membuat pengaduan ke Dinas Sosial danTenaga Kerja guna mendapatkan kejelasan tentang hubungan kerja antaraTergugat dan Penggugat, tetapi di tingkat Mediasi juga tidak adapenyelesaian, sehingga akhirnya Mediator Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Medan mengeluarkan surat anjuran yang isinya adalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 12 hal. Put.

SBSI 1992 PT.

STAR CAMTEX (PK SBSI 1992 PT. SC) telahmemberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor: 27/PK/SBSI92/SC/IX/07tertanggal 7 September 2007, yang pada intinya menerima isi anjurandimaksud.

SBSI 1992 yang ikut demo di PT.

Bahwa Termohon Kasasi merupakan bagian perwakilan dari 184orang anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT.STAR CAMTEX atau disingkat PK SBSI 1992, yang telah melakukanHal. 23 dari 32 hal. Put.

STAR CAMTEX dengan melakukan tindakantindakan sebagai berikut: Melakukan audit lapangan langsung berdasarkan data yangdiberikan oleh PK SBSI 1992; Tidak mengajak Serikat Pekerja Nasional PT.

Bahwa pemberian surat skorsing untuk menujuPemutusan Hubungan Kerja tersebut terindikasi karena keterlibatanPenggugat Rekonvensi sebagai salah satu Pengurus PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk;3.

Pada kesempatan tersebutjuga HRD Manager Tergugat Rekonvensi menanyakan keterlibatanPenggugat Rekonvensi dengan adanya pembentukan Serikat PekerjaNikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok. HRD Manager TergugatRekonvensi lou Winny Rusbandy menyatakan bahwa tindakan PenggugatRekonvensi membantu pembentukan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tok adalah tindakan yang tidak dibenarkan olehperusahaan Tergugat Rekonvensi.

Sehingga penilaian kinerja yang terindikasi diskriminasididuga karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi dalam pembentukan dankeanggotaan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf, Tok dan PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk. Acaranya adalah klarifikasi permasalahanketenagakerjaan yang terjadi di PT. Damai Indah Golf, Tok dengan adanyasurat ini memberikan penjelasan dan bukti bahwa hubungan industrial yangtidak harmonis antara Perusahaan Tergugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi terindikasi Karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi sebagaipengurus PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf,Tok dan PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok sesuai pada Huruf byaitu. Bahwa pihak Managemen PT.

DEWI MASITHO, Pekerja Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di DesaSuko Gang Biting No. 34 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SARDI, WINARSO, dan KUSJIYANTO,kesemuanya pengurus Dewan Pengurus Cabang30Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (DPC F LOMENIK Sektor Logam SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat diJalan Nyi Cempo RT. 10 RW. 04, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo

Bahwa, pada hari senin tanggal 11 April 2011 Pengurus Komisariat FederasiLomenik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F Lomenik SBSI) CV. Panda FoodIndustry yang diketahui oleh sdri. Sumiati mengajukan surat pemberitahuan mogokkerja ke perusahaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 ;4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sdri.

Sumiati mengajukan Surat No.10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 perihalPemberitahuan Aksi yang berisi revisi jadwal pelaksanaan Aksi yang sedianya30dilakukan pada hari Kamis 14 April 2011 dirubah menjadi hari Jumat tanggal 15 Apri;2011 5 2 22222 nn enna nn nn nnn nnno.

Bahwa, mengingat Surat No. 10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/2011tertanggal 11 April 2011 yang diajukan oleh Pengurus DPC F Lomenik SBSI pada hariSenin tanggal 11 April 2011 yang kemudian direvisi dan diajukan kembali keperusahaan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sebagiamana point 3 dan 4 tersebutdi atas, senyatanya pada hari Kamis 14 April 2011 Para Tergugat bersamasamadengan beberapa karyawan lain telah melakukan aksi mogok kerja meskipun sudahdihimbau dan diingatkan oleh Manajemen untuk masuk

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 bertempat di kantor Penggugattelah diadakan Perundingan Bipartit sehubungan adanya perselisihan antaraPenggugat yang diwakili oleh Personalia Perusahaan dengan Para Tergugat yangdiwakili oleh DPC F Lomenik SBSI Sidoarjo terkait dengan aksi mogok kerja yang tidaksah pada tanggal 14 April 2011, dengan hasil perundingan sebagai berikut :30Pendirian Pinak pengusaha ;Keputusan pengusaha tetap PHK 16 orang pekerja a/n Sumati dkk ; Belum ada titik temu perundingan

SBSI 92 PTSC) telah mendaftarkan perselisihan hubungan industrialtersebut melalui Lembaga Mediasi di Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara(surat PK. SBSI 1992 PT SC Nomor 23/PK/SBSI92/SC/VII1/07) ;Bahwa selanjutnya Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjamelakukan pemanggilan terhadap para Penggugat danTergugat.

SBSI 1992 untuk bekerjakembali seperti semula;Ile Agar pekerja PK. SBSI 1992 pada kesempatanpertama melapor kepada perusahaan PT Star Camtexuntuk bekerja kembali seperti semula;ill. Agar Perusahaan PT Star Camtex memberikan premihadir kepada karyawan sebagaimana yang sudahdiberikan kepada karyawan laki laki, tentangpelaksanaan uti haid dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 81 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;iv.

No. 115PK/Pdt .Sus/ 2011Indonesia 92 PT Star Camtex (PK SBSI 1992 PT SC) telahmemberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor:27/PK/SBSI 92/SC/IX/07 tertanggal 7 September 2007, yangpada intinya menerima isi anjuran dimaksud.

Pasal168 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa anggota SBSI 1992 yang ikut demo di PT Star Camtex,setelah melihat pengumuman/pemanggilan untuk bekerjakembali seperti biasa, yang dipanggil oleh ManajemenPerusahaan dan pemanggilan dari Direktur Perusahaan,maka ada sebagian besar masuk bekerja kembali sepertibiasa dan membuat pernyataan masing masing danpenyesalannya dan mengundurkan diri dari keanggotaandari SBSI 1992;Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam

dan menempel di papan pengumuman isiPengumuman itu) supaya Pelaku Demo anggota SBSI dapatbekerja kembali seperti biasa, Pengumuman Pemanggilanitu. disamping ditempel dipapan pengumuman tembusannyadiberikan kepada Ketua SBSI 1992 PT.

LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI)PT. Maspion Unit II dalam hal ini Sdr. Suyono, Sdr. Mustakim, Sdr. Suparman,Sdr.

Maspion Unit II, karenaPenggugat selaku Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.

Photo copy, Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi LogamMesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPC F LOMENIJ SEKTOR LOGAM SBSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor :018/DPC F LOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014 tanggal 25 Maret2014 tentang Struktur Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.

DPC F LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI) Kabupaten Sidoarjo (Sardi) dan Kartu TandaPengurus PK F LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI PT.

F LOMENIK Sektor Logam SBSI) PT. Maspion Unit IT yang dalamhal ini Sdr. Sardi sebagai Wakil Ketua VIII dan Sdr. Purwadi sebagaiWakil Ketua, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus CabangFederasi Logam mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC F. LOMENIK Sektor Logam SBSI)KabupatenHal. 18 dari 28 hal. Put.

Cahaya Mas Cemerlang (PKFKUI SBSI PT. Cahaya Mas Cemerlang) dengan NomorPencatatan: 1003/III/S/III/2012 di Suku Dinas Tenaga Kerja JakartaUtara;Bahwa tanggal 5 Juni 2012 Penggugat sebagai Ketua PK FKUISBSI PT. Cahaya Mas Cemerlang mengajukan perundingan Bipartitkepada Tergugat, untuk menyelesaikan terhadap 4 orang AnggotaPK FKUI SBSI PT.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 Tergugat melakukan Pemutusan10.Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan dasar SP 1yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2012, SP 2 yang dikeluarkanpada tanggal 8 Juni 2012 dan SP 3 yang dikeluarkan pada tanggal17 Juni 2012, Penggugat sebagai Ketua PK FKUI SBSI PT.

Penggugat sebagai Ketua PK FKUI SBSI PT.

Cahaya Mas Cemerlang yang berhak untuk melakukanpembelaan kepada anggotanya;Bahwa tentunya merupakan suatu kejanggalan yang luar biasajika Pemohon Kasasi/Penggugat dengan secara tibatibadiberikan tugas ke luar kota, ini adalah upaya Termohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan terhadapPemohon Kasasi/Penggugat agar kepengurusan Serikat BuruhPK FKUI SBSI PT.

Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum:Bahwa Judex Facti telah mengutip keterangan saudara AririFiandiasta dan Turbo Sato Suitela di persidangan sebagai saksi,diambil sumpahnya pada waktu persidangan yang menyatakanPemohon Kasasi/Penggugat adalah Ketua Serikat Buruh PKFKUI SBSI PT.

Sibowi tanggal 11 Mei1984 yang beralamat Jalan Poros Palu Kulawi;diwakili oleh Kuasanya ARISANTO PADIDI,SSH,MH ,OYONG , EFRAIM JIMMYP,SH,.MH ( Pengurus Kordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejatraIndonesia ( Korwil KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC NIKEUBA SBSI Kota Palu danLBH Konfederasi SBSI pada Kantor Korwil KSBSI Prop.

SANTI Pekerjaan,Karyawan PT.Pantai Timur Jaya yang beralamat Jalan Sriwijaya No.25Palu; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IIEPara Penggugat diwakili oleh Kuasanya, NI PUTU DARMAWATISH, KARLAN S.LADANDU dan ABDUL HALIK, semuanya Pengurus DPC FSBHukatan SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejatra Indonesia ( LBH KSBSI ) Propinsi SulawesiTengah pada Kantor DPC FSB Hukatan SBSI Kota palu yangberalamat Di Jalan Sriwijaya Nomor : 25 Palu, baik bersama sama maupun sendiri

ALI, Pekerja Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Suko GangBiting No. 34 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;31Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya SARDI, WINARSO, dan KUSJIYANTO,kesemuanya pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, danElektronik Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SektorLogam SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Nyi Cempo RT. 10 RW. 04, DesaKedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan

Bahwa, pada hari senin tanggal 11 April 2011 Pengurus Komisariat FederasiLomenik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F Lomenik SBSI) CV. Panda FoodIndustry yang diketahui oleh Sdri. Sumiati mengajukan surat pemberitahuan mogokkerja ke perusahaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 ;314. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Sdri.

Bahwa, mengingat Surat No. 10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/ 2011tertanggal 11 April 2011 yang diajukan oleh Pengurus DPC F Lomenik SBSI pada hariSenin tanggal 11 April 2011 yang kemudian direvisi dan diajukan kembali keperusahaan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sebagiamana point 3 dan 4 tersebutdi atas, senyatanya pada hari Kamis 14 April 2011 Para Tergugat bersamasamadengan beberapa karyawan lain telah melakukan aksi mogok kerja meskipun sudahdihimbau dan diingatkan oleh Manajemen untuk masuk

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 bertempat di kantor Penggugattelah diadakan Perundingan Bipartit sehubungan adanya perselisihan antaraPenggugat yang diwakili oleh Personalia Perusahaan dengan Para Tergugat yangdiwakili oleh DPC F Lomenik SBSI Sidoarjoterkait dengan aksi mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 14 April 2011, dengan31hasil perundingan sebagai berikut : e Pendirian pihak pengusaha ; e Keputusan pengusaha tetap PHK 16 orang pekerja a/n Sumati dkk ; e Belum ada titik temu

HADI KUSUMA dari anggotanya karena yangbersangkutan adalah Pengurus Serikat Buruh pada Pengurus Komisariat FederasiLogam Elektronik dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FLOMENIK SBSI) CV.PANDA FOOD INDUSTRY, Sdri. MAMIK selaku Ketua V dan Sdr. HADI KUSUMAselaku Bendahara Ill ; 4. Bahwa Para Tergugat hendak menjawab dalildalil gugatan Penggugat lembarke2 angka3 tiga dan agka 4empat yang pada pokoknya tentang pemberitahuanmogok kerja.

Pandau Jaya Pasir Putin Kelurahan Desa BaruKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Koordinator SBSI Kampar.Il.

Amaliah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampalr. 22220 nn nonce nenn neAgama UPS TOI. 222 se erseeeeieee steamPekerjaan : Ketua SBSI Kampar.nonce nnnn= Terdakwa Ill ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapanee e1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 17 NovemberAO A. 4 2s Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2014s/d tanggal 02 Desember 2014 50 ne nner nnn nnn3.

AANACHBAR, AGUNG SUSANTO, SH, SUPRIANTOMUHAMMAD, SH dan DEDY BRONSONHUTABARAT, SH, Para Pengurus Koordinator Wilayah(Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)Provinsi Sulawesi Tengah dan Para Advokat, domisiliHukum di Kantor Koordinator Wilayah (K) SBSISulawesi Tengah beralamat di Jalan Cut Mutia No. 09 CKelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur KotaPalu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, selanjutnyadisebut sebagai Para Penggugat;Lawan:PT.

Bahwa faktanya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yangmenjadi Kuasa PARA PENGGUGAT tidak pernah menyampaikanpemberitahuan secara tertulis tentang keberadaannya kepada PARATERGUGAT, sehingga SBSI tidak dapat mewakili PARA PENGGUGATkarena tidak terdaftar dalam PARA TERGUGAT sebagai serikat buruhdan oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan PARATERGUGAT.5.

Bahwa pemahaman SBSI sebagaimana tersebut diatas merupakan dalilyang keliru dan tidak berdasar hukum, karena walaupun TERGUGAT IIberada dalam Kawasan TERGUGAT I, namun PARA TERGUGATmerupakan badan hukum terpisah yang memiliki hak dankewajiban yang terpisah pula, sehingga tidak dapat dipersamakanataupun dianggap menjadi satu kesatuan.7. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo.

Bahwaberdasarkan halhal tersebut Penerima Kuasa PARAPENGGUGAT dalam hal ini SBSI tidak berhak mewakili kepentinganhukum PARA PENGGUGAT dan SBSI tidak memiliki hubungan hukumdengan PARA TERGUGAT oleh karenanya GUGATAN a quo cacatformil karenanya sangat beralasan jika PARA TERGUGATmemohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untukmenyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO).B.GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH MENARIK PIHAK DANKURANG

adalah merupakan serikat pekerja/serikat buruh diakuiditingkat nasional maupun insternasional dan Para Penggugat Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pat.SusPHI/2019/PN PALmerupakan anggota SBSI, maka sesuai dengan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka SBSI memilikihubungan hukum dan sah mewakili dan atau mendampingi ParaPenggugat, selain itu Penerima Kuasa tidak hanya bertindak dalamkapasitas sebagai pengurus SBSI namun terdapat pula selakupengacara/advokat; Bahwa Tergugat yang

Bahwa Dewan Pengurus Cabang F LOMENIK SBSI Pasuruan danPengurus Komisariat F LOMENIK SBSI P3GI selaku kuasa buruh padatanggal 04 Mei 2010 mengirim surat kepada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Pasuruan dengan Nomor: 04/DPC & PK FLOMENIK SBSI/EX/V/2010 Perihal : Permohonan Pemeriksaan danTindakan Pelanggaran UndangUndang Ketenagakerjaan ;Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 301 K/Pdt.Sus/20119.

dengan Nomor Surat : 560/1089/423.105/2010, Perihal :Panggilan Fasilitasi Perundingan Bipartite Ill tetapi Pihak Pusat PenelitianPerkebunanGula Indonesia tidak hadir ;12.Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2010 Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Pasuruan mengundang Direktur P3GI dan kami selakukuasa Buruh dengan Nomor Surat : 560/1140/423.105/2010, Perihal :Panggilan Fasilitasi Mediasi tetapi Pihak Pusat Penelitian PerkebunanGula Indonesia tidak hadir ;13.Bahwa Dewan Pengurus Cabang F LOMENIK SBSI

Pasuruan danPengurus Komisariat F LOMENIK SBSI P3GI selaku kuasa buruh padatanggal 01 Juli 2010 mengirim surat kepada Direktur Pusat PenelitianPerkebunan Gula Indonesia Pasuruan dengan Nomor :01/DPC & PK FLOMENIK SBSI/EX/VII/2010 Perihal : Somasi tetapi sampai tanggal 8 Juli2010 tidak ada jawaban dari pihak Pusat Penelitian Perkebunan GulaIndonesia ;14.Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Pemerintah Kota Pasuruan DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jin.

Mohon MajelisHakim PHI menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat ;3 Para Penggugat bukanlah anggota SBSI Kota Bitung sebab selama inipembentukan organisasi SBSI tidak pernah diketahuioleh Tergugat dimana Tergugat tidak pernah menerima surat keputusan kepengurusanSBSI di Perusahaan PT.

Bakri Conotermasuk daftar anggota SBSI; dan yang harus dibuktikan olehpara Penggugat bahwa para Penggugat tercatat sebagai anggota SBSI diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung (Vide Pasal 27 UU No.21 Tahun 2000).

TergugatRekonvensi/para Penggugat ;4 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah dirugikan atas perbuatan ParaTergugat Rekonvensi dengan tidak bekerja seminggu tanpa alasanjelas dan pemberitahuan sehingga harus membayar pekerja harian untuk bekerjamenggantikan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang tidak bekerja ;5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak pernah mengetahui adanyapembentukan Serikat Buruh di perusahaan karena tidak pernah menerima SuratKeputusan Kepengurusan dan Daftar Anggota SBSI

yang telah tercatat di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Bitung sehingga Kuasa SBSI harus ditolak mewakili ParaTergugat Rekonvensi/para Penggugat karena tidak pernah diadakan perundingan ditingkat perusahaan selama permasalahan mogok kerja tidak sah dilakukan sampai paraTergugat Rekonvensi/para Penggugat memutuskan bubungan kerja sendiri denganPenggugat Rekonvensi/Tergugat.

Surat kesepakatan tersebut tidak pernahditunjukkan/diberitahukan kepada kami Para Penggugat dan sengajadirahasiakan, dan yang anehnya lagi dalam isi surat kesepakatan tentangperaturan kepegawaian di P3GI tersebut adalah diberlakukan surutterutama pada kesepakatan di poin IV yang isinya mencabutjabatan/golongan Para Penggugat;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat dengan alasan,sebagai berikut:1.

Put Nomor 113 PK/Padt.SusPHI/201723.24.25.26.2/.28.29.Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelas bertentangandengan asas dan tujuan terbentuknya serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yangdengan tegas menyatakan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dankonfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikanperlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkankesejahteraan

Triantati, M.Sc) secara tertulis bahwa demosi/penurunangolongan Para Penggugat melalui SK Direktur P3GI Nomor XXSURKP/12.049/062 merupakan kesepakatan antara management P3Gldengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) dan Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI Pasuruan pada tanggal 11 Oktober2012. Dan disarankan agar sdri.

RPN, Pemohon Peninjauan Kembali, SPBUNP3GI dan SBSI dalam mencari solusi yang terbaik, Direktur Utama PT.

RPNmenyetujui pencabutan SK dimaksud, karena sudah terjadi kesepakatanperihal pencabutan SK Kenaikan dimaksud, maka SPBUN dan SBSI P3GIsepakat diselesaikan secara musyawarah dan tidak melanjutkan ke proseshukum.Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 14 di atas, tanggal 11Oktober 2012 Direktur P3GI/Pemohon Peninjauan Kembalimenandatangani kesepakatan dengan SPBUN P3GI dan SBSI P3Gl,(mohon periksa putusan PHI Surabaya, Bukti :T3 ).Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 15 di atas

Sriwijaya Ujung No. 10B Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2013,serta memilih domisili kuasa hukumnya.Selanjutnya disebut PENGGUGAT.Lawan1.TRIWIADI, beralamat di kantor DPC SBSI 92 Kabupaten Deli Serdang Jl.Utama Gg. Amal Dusun Desa Tanjung Morawa AKecamatan Tanung Morawa Kabupaten Deli Serdang.Selanjutnya disebut TERGUGAT I.2.MAHYU DANIL, beralamat di kantor DPC SBSI 92 Kabupaten Deli SerdangJl. Utama Gg.

Bahwa demikian pun antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II telah melakukan perundingan bipartitdimana Tergugat dan tergugat II melalui Serikat PekerjaDPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdang menyatakanpermohonan maafnya dan meminta untuk kembali10.11.bekerja akan tertapi karena keputusan di kantor pusatPerusahaan tetap dengan pendapatnya menyatakanTergugat dan tergugat II tetap di PHK.Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 antaraPenggugat dan Tergugat dan Tergugat II di wakili olehSerikat

Pekerja DPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdangbeserta Pegawai dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang telah melakukan perundinganyang menghasilkan kesepakatan Penggugat setuju untukmembayarkan upah kepada Tergugat dan tergugat Ilselama 33 hari ( selama 26 November sampai 4 Januari2013 ) sebesar 1.873.080 ( satu juta delapan ratus tujuhpuluh tiga ribu delapan puluh rupiah ) /Orang danselanjutnya antara Penggugat dan Tergugat danTergugat Il menyatakan pembayaran upah selamaproses PHK

dan Il yang di waklili SerikatPekerja DPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdang tentangpembayaran upah proses karena Penggugatberpendapat setelah di PHK maka putus hubungan kerjaataupun hubungan hukum antara Penggugat sehinggamenurut ketentuan pasal 93 ayat (1) yang menyatakanupah tidak di bayarkan apabila pekerja tidak melakukanpekerjaan dan Tergugat dan II telah di kwalifikasaikanmelakukan kesalahan berat sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk membayarkan upah lagikepada Tergugat dan Tergugat