Ditemukan 187 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN YYK Tanggal 21 Juni 2016 —
95 — 24
95 — 24
Yykpuluh ribu rupiah) dan kedua Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) tanggal23 Januari 2016 melalui Bank BNI;bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa, dan saksi mengetahuinya dari iklan OLX oleh terdakwa dengan nama Sri Shoop ;bahwa saksi tertarik dengan iklan tersebut karena janji pemilik akun(terdakwa) berjanji akan mengganti dengan yang lebih bagus atau GoPro jika barang yang diterima rusak atau tidak sesuaii ; bahwa waktu itu penjual atau terdakwa menjanjikan akan mengirimkanbarang
Register : 19-03-2009 — Putus : 11-06-2009 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 73/Pid.B/2009/PN.SMP Tanggal 11 Juni 2009 — KH. MASYHURAT
62 — 3
62 — 3
tidak langsung diserahkan kepada suamisaksi, tapi disimpan oleh terdakwa, sedangkan saksi dan suaminya disuruhistirahat dulu ;e Bahwa pada hari itu juga setelah menunggu beberapa lama, saksi dan suaminyadipanggil oleh terdakwa dan menyerahkan bungkusan warna coklat yang menurutterdakwa adalah uang sebanyak Rp. 50.000.000, dan disuruh bawa pulang keNganjuk untuk dibakar dan abunya dibawa kembali ke Sumenep ;e Bahwa selanjutnya bungkusan tersebut dibakar oleh suami saksi di tanah lapang diKediri sesuaii
Register : 21-12-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 577/PDT.G/2012/PN.BDG Tanggal 27 Juni 2013 —
93 — 13
93 — 13
No.506/Pdt/1999/PT.Bdg. sesuaii bukti P12A dan RisalahPencabutan Kasasi sesuai bukti P12B, sedang pihakPenggugat kemudian telah m'enmdak lanjuti Akta Perdamaian tersebut denganmengajukan surat permohonan pencabutan sita jaminan sebagaimana bukti P130sampai dengan bukti P17;Menimbang, bahwaberdasarkan buktibukti Penggugat sebagaimanaterurai di atas, selain telah diakui oleh pihak Tergugat atau setidaktidaknya tidakdisangkal kebenarannya di persidangan. maka Majelis Hakim dapat menyimpulkanbahwa benar
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PALM LAMPUNG PERSADA
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebihlanjut bahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabilatempat usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;Bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi kKeuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;Bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii dengan ketentuan sebagaimana
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2015l)bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan,maka seharusnya sesuaii dengan ketentuan sebagaimana yangtelah disebut diatas, Terbanding telah memiliki bukti yang syah dandapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan bahwa kebunPemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajakkepada pihak lain dan kebun melakukan administrasi penjualan danadministrasi keuangan sehingga kebun terkategori sebagai tempatpajak terutang yang seharusnya dikukuhkan sebagai
Putus : 22-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 827/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan tempat pajak terutang;. bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebihlanjut bahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabilatempat usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi kKeuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii
Register : 02-02-2012 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 18-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 3 April 2012 — Marimutu Sinivasan;Menteri Keuangan Republik Indonesia
159 — 116
159 — 116
Oleh karena itu, kebenaran akan dalildalil gugatanPenggugat harus dibuktikan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sertabuktibukti tertulis yang diajukan Para Pihak di Persidangan, maka yang menjadipermasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakahpenerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuaii dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik atautidak?
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3442/Pid.B/2010/PN.Sby Tanggal 18 Agustus 2011 — SUTEJO, Spd
64 — 15
64 — 15
LPPMADI LUHUNG dengan menggunakan dana hibah P2SEM sebesarRp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebutberdasarkan keterangan Saksisaksi pihak Hotel Pantai Indah Popoh diTulungagung, Hotel Gita Puri di Blitar, dan Hotel Surya di Kediri, baik untukwaktu pelaksanaan dan nominal biaya kegiatan pelatihan tersebut antararealita pelaksanaan dengan proposal kegiatan dan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana beserta lampiranya berupa notanota dan kwitansi dari pihak hotel adalah tidak sesuaii
Putus : 24-08-2010 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 306/Pdt.G.2009/PN.Smg Tanggal 24 Agustus 2010 — PT. BUKIT SEMARANG JAYAMETRO
(PENGGUGAT)
VS
TERGUGAT :
1. NY. FATIMAH ;
2. ROKIM ;
3. MOCHLASIN ARY ;
4. AHMAD RODLOH ;
5. IMAMSUBKI ;
6. MUNTIATUN ;
7. JUMIATUN
8. SRI WAHYUNINGSIH ;
9. KANTOR NOTARIS / PPAT Prof. DR. LILIANA TEDJO SAPUTRO, SH.MH.MM ;
10. KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;
84 — 38
84 — 38
Syukron Abdul Kadir, Turut Tergugat VIII dan TurutTergugat hadir kuasanya Monalisa C.F.Daniel, SH.MH dan BudiUtomo, SH.MH serta Turut Tergugat II hadir kuasanya Eko Jauhari,SH; Nanang Suwasono, SE dan Kod Hadi Subroto, SH ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediatorYunianto SH. sesuaii dengan keinginan para pihak untukmengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melaluiproses mediasi sesuai Perma No 1 Tahun 2008, akan tetapi tidakberhasil, oleh karena itu. pemeriksaan terhadap' perkara
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
38 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebihlanjut bahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabilatempat usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;Bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi kKeuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;Bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii dengan ketentuan sebagaimana
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 27/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
153 — 54
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
153 — 54
DOMUT.S.IP.Bahwa selanjutnya Surat Nomor F.IV.2630/ke1.1310/b3 tanggal 2Maret 2018 tentang tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan danPengendalian sesuaii LHW Nomor DTO6/W.REG/II/2018, yang padapokoknya menyebutkan :Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUN.PLBahwa berdasarkan data dan fakta terdapat 16 orang PNS yangberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
(1) huruf f UU PPN mengatur lebih lanjutbahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabila tempatHalaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 834/B/PK/PJK/2015usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;Bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi keuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;Bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii
Register : 14-12-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 869/PDT/2021/PT SBY Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : SUTRISNO Diwakili Oleh : Eko Irawan
Pembanding/Penggugat II : SUPILAH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Pembanding/Penggugat III : LISTIARTININGSIH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT BANYUWANGI, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEKTOR MUNCAR
63 — 63
Pembanding/Penggugat II : SUPILAH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Pembanding/Penggugat III : LISTIARTININGSIH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT BANYUWANGI, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEKTOR MUNCAR
63 — 63
KTP LISTIARNINGSIH (Penggugat Ill) SESUAI DENGAN ASLINYA;d) PIV : Foto Copy SURAT PERNYATAAN WARIS SESUAI DENGANe) PV Foto Copy Surat Keterangan Kematian LASTANISESUAI DENGAN ASLINYAf) PWV: Foto Copy Silsilah Keluarga SESUAI DENGANg) P.VII : Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia a/n LASTANI tertanggal 17Desember 1951 SESUAI DENGAN ASLINYA;Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 869/PDT/2021/PT.SBYh) P.VIUl : Foto CopySurat Keterangan Keturunan /Peninggalan tertanggal 21 Maret 1977 SESUAIi
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakantempat pajak terutang;Bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebihlanjut bahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutangapabila tempat usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihaklain;Bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkanadanya penyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualandan administrasi keuangan sehingga tempat usaha dapatdikategorikan sebagai tempat terutang pajak;Bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan,maka seharusnya sesuaii
Register : 25-06-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA SURAKARTA Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Ska Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalahsebagai berikut :Bukti Surat Pemohon Konpensi : Bahwa untuk bukti P1 dan P2 tidak Termohon tanggapi;Bukti Surat Tergugat Rekonpensi: Bahwa Bukti TR.1 (P01),terbukti bahwa pinjaman tersebutdipergunakan untuk modal usaha Pemohon, hal mana termohonhanya dimintai persetujuan dan tanda tangan untuk pencairanpinjaman tersebut tanoa pernah mempergunakan uang dari hasilpinjaman tersebut, hal ini sesuaii dengan bukti tertulis Termohondalam rekonpensi point PR.1
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan tempat pajak terutang;. bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebih lanjutbahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabila tempatusaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi keuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii
Register : 31-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 14/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Dongan Torang Pangaribuan
2.Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
GERMAN WINTAN PANGARIBUAN
146 — 89
1.Dongan Torang Pangaribuan
2.Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
GERMAN WINTAN PANGARIBUAN
146 — 89
Surat Jual Beli Tanahtertanggal 03 Oktober 1984 antaraPenggugat II sebagai Pihak Pembeli dengan Intan Tampubolonsebagai Pihak Penjual ;TERNYATAobjek dari ke 2 (dua) buah Surat Jual Beli Tanahtersebut samasekali tidak ada koneksitasnya dengan ObjekSengketa perkara a quo, karena letak, ukuran luas, dan batas batas tanah, tidak sesuaii ;BAHWA tidak adanya koneksitas antara objek dari ke 2 (dua)buah Surat Jual Beli Tanah tersebut diatas, telah terbukti ketikaPengadilan Negeri Balige melakukan pemeriksaan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PALM LAMPUNG PERSADA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN mengatur lebihlanjut bahwa tempat usaha merupakan tempat pajak terutang apabilatempat usaha melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;Bahkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN mensyaratkan adanyapenyerahan BKP dan dilakukannya administrasi penjualan danadministrasi keuangan sehingga tempat usaha dapat dikategorikansebagai tempat terutang pajak;Bahwa jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan, makaseharusnya sesuaii dengan ketentuan sebagaimana
Register : 18-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN SRAGEN Nomor 116/Pid.B/2020/PN Sgn Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SUHARDI, SH
Terdakwa:
SURAJI bin PARSO PARDI. alm
105 — 34
SUHARDI, SH
Terdakwa:
SURAJI bin PARSO PARDI. alm
105 — 34
situs internet pada alamat web www.youtube.comdengan kata kunci pencarian keluaran togel hongkong hariini, yang selanjutnya pada situs tersebut akan menayangkanderetan angka / nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka yangdinyatakan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiahpada periode hari itu, dan dalam permainan perjudian jenisTogel Hongkong Pemain atau pemasang dapat dikatakanmenang apabila kombinasi angka/ nomor yang dibeli / dipasangdengan nilai uang pertaruhan tertentu tersebut tersebut sesuaii
Register : 03-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 113/G/2016/PTUN.BDG Tanggal 30 Maret 2017 — Penggugat:
JAMES CHEN WU YAO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
ARIF HADIKUSUMA
267 — 77
JAMES CHEN WU YAO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
ARIF HADIKUSUMA
267 — 77
Bahwa, Tergugat II Intervensi memperkuat dan sependapatdengan Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan hak atastanah berupa Hak Guna Bangunan yang menjadi obyeksengketa dengan tepat, sah dan benar sesuai tata cara yangditentukan oleh undangundang serta peraturan yang berlakudan tidak ada aturan pun yang disimpangi dengan kata lainproses penerbitan sertifikat obyek gugatan telah sesuaiI, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria PasalIl.