Ditemukan 182 data
AGUS ALWI
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
116 — 82
Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.Mtrtercoblos tembus simetris, Tergugat telah menerapkan setandar ganda artinyadi Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang tempat dimana Penggugat menjadisalah seoarang Calon Kepala Desa yang berkonpetisi, terhadap surat Suarayang tercoblos pemilih tembus secara simetris telah dinyatakan Tergugatmelalui Panitia Pemilihan sebagai surat Suara yang tidak sah atau batal.
58 — 38
9 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 270lembar surat tentang sertifikat, 78 lembar surat tentang SKpenghapusan dan setandar SK dengan,total harga Rp. 34.800.,Pada tg!
74 — 31
yangdisampikan/diberikan oleh Drektorat Perlindungan Konsumen;Bahwa keajiban pelaku'~ usaha dalam memasukan, memproduksi ataumemperdagangkan produk barang/jasa untuk diperdagangkan dan diedarkanyang berlaku di Negara Republk Indonesia diantaranya memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan danpemelharaan, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi danatau. yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan setandar
62 — 6
et repertum dibuat oleh dokter umum pada Klinik Anandadi Pekan Dolok Masihul;Bahwa, saksi mengeluarkan surat perintah membawa pada tanggal 26Mei; Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2014, dansetelah Terdakwa ditangkap Terdakwa dibawa ke kantor dan Terdakwatidak mau diperiksa dan tidak mau menandatanggani BAP (berita acaraPemerikasa) dan tidak mau menandatangani berita acara penolakamtidak mau di BAP maupun Berita acara penolakan tidak mautandatanggan berita acara;Bahwa, sesuai dengan setandar
137 — 33
Fotokopi surat setandar kontrak kerja nomor ID32017000501tanggal 24 Februari 2017 , (p10);11. Fotokopi visa pulangnpergi Indonesia Korea dan Korea Indonesia nomor 05477876 tertanggal 16 Mei 2017, (P11);Surat surat bukti berupa fotokopi yang bertanda P1, P2 dan P3tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengansurat aslinya sedangkan untuk surat bukti lainnya tidak di tunjukkanaslinya akan tetapi semua surat bukti tersebut telan bermaterai cukup;Putusan No. 1036/Pdt.G/2020/PA.
28 — 20
arah motor yangTerdakwa kendarai sudah berbelok ke arah kanan jalan tanopa memperhatikanapakah ada kendaraan lain yang searah dengan Terdakwa yang beradadibelakang dan pada saat Terdakwa berbelok kekanan secara cepat dan tibatiba;Menimbang, bahwa kondisi kendaraan sepeda motor Honda Supra No.Pol (dalam proses) yang Terdakwa kendarai tidak layak jalan karena tidakdilengkapi dengan lampu reting tanda belok, kaca spion dan juga lampu tandaberhenti karena kendaraan yang Terdakwa kendarai sudah tidak setandar
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/20185.88.5.89.5.90.5.91.5.92.5.93.5.94.5.95.5.96.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran termin pertama50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Kajian pengembanganInfrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan jumlahpembayaran Rp 842.875.000,00 (delapan ratus empat puluh duaJuta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namum belumditandatangani1 (satu) lembar Faktur Pajak Setandar PT.
208 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan bulan Juli 2012 untuk pekerjaanpenyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi diProvinsi Papua, Nomor 015/LAP/MSU/2012, tanggal 17 Juli 2012 ;1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran termin pertama50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Kajian PengembanganInfrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan jumlahpembayaran Rp842.875.000,00 (delapan ratus empat puluh duajuta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namum belumditandatangani:1 (satu) lembar Faktur Pajak Setandar
134 — 70
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan tidakmemenuhi syaratsyarat formil mengajukan permohonan informasi publikserta berperkara di Pengadilan karena;Dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohon informasi harusmemenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun2010 yaitu mengisi formulir permohonan;Bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan pengisian formulir permohonaninformasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2010 tentang Setandar
38 — 3
nne nnn ennBahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa benar, 5 (/ima) orang pelakudengan cirriciri : semuanya memakai helm dan semuanya memakai penutupmuka (cadar) semuanya memakai jeket, semuanya berbadan tegap, logatbicara semua berbahasa Indonesia, seperti orang luar jawa, kulit semuanyaSawo matang, yang paling saksi jelas orang yang menodong dan menyekapsaksi : tinggi sekira 170 cm, kulit sawo matang, memakai jaket warna gelap,celana panjang levis warna abuabu, sepatu pantopel kulit warna gelap,helm setandar
1.RIYANTO Dkk
2.Yasiangit
3.Gunawan Edi Santoso
4.Erlinda fadjri
5.Suandi Majid
6.HJ.Aluh Berlian, SH,M.Si
7.Eveneser
8.Ester Julian Lian
9.Samsul
10.Dr.Liet Ingai ,M.Si
11.Debora Ding
12.Mpang Ngau
13.Mentan Rubin
14.HABIB DARDIRI
15.HASAN.A
16.THALLIB MDJ
17.ULUI UNYA
18.SYABRANSYAH
19.MUTOHAR
20.JUARIAH
21.FITRIA DWI WAHYUNI
22.TOPPAN
23.ERNY
24.SOLING LAING
25.MARKUS KERU
26.RAHARJO BASUKI
27.MUSTACORY
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten bulungan Provinsi Kalimantan Utara
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
62 — 31
terhadap obyek pengadaan tanah olehPemerintah Propinsi Kalimantan Utara;Bahwa dasar saksi atau tim Appraisal menghitung SetandarPenilaian Indonesia 306 (SPI 104.24) tentang Penilaian TerhadapPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang terdapat dalamKEPI dan SPI dijelaskan tata cara melakukan perhitungan ganti rugidan dasarnya Nomor 2 tahun 2012, Pepres No 7/2012 dan PerkaBPN No. 5/2015 Tentang Pengadan Tanah nilai penggantian wajaruntuk Kepentingan Umum;Bahwa Cara menentukan nilai ganti rugi wajar setandar
51 — 17
obyek hak atas tanah yang menjadiobyek perkara di Pengadilan, namun demikian perlu diketahui bahwa pasal tersebutdalam pelaksanaannya/ implementasinya berdasarkan pasal 126 PMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1997 yaitu mengajukan pendaftaran blokir pada Turut Terlawan.3 Turut Terlawan mempunyai kewenangan melakukan pencatatan blokir atassertipikat obyek perkara dengan mendasarkan pada pasal 126 PMNA /KBPNNomor 3 tahun 1997;4 Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun2010 tentang Setandar
RAFIANDI Bin MUSTAFA KAMAL.alm
Termohon:
KAPOLRES BENGKALIS
104 — 63
Jo Pasal 42 ayat (1) yang menyatakanPenyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasaibenda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untukkepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benta itu harusdiberikan surat tanda penerimaan.Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon jugabertentangan dengan Peraturan kepala kepolisian Republik Indonesianomor 8 tahun 2009 tantang implementasi prinsip dan setandar hamdalam peyelenggaraan tugas kepolisian negara repuplik
NILLA ALDRIANI SH MH
Terdakwa:
HANDIKA MANGGALA PUTRA BIN WIYADI
332 — 92
yang ada di web site badan POM yaitu www.pom.go.id; Bahwa terhadap barang kosmetik yang diamankan tidak ada NIE sebelumada perjanjian dan kalau tanggal 26 Oktober 2018 sudah ada perjanjiankerjasama dengan agen tunggal produk dari Copia, yang harus dipastikanapakah semua item dari produk itu sudah ada NIE nya, karena produk yangboleh beredar itu sudah memiliki NIE dan barang pada saat mau dikirim itumau diedarkan ke masyarakat dan yang mau diedarkan itu produk yang belumada jaminan mutu kKeamaman setandar
1.Para ahli waris Almarhum ABDULAH BIN ARIH,Yaitu APIH,.DKK
2.YULIMAN
3.MELINAH
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq. Kemen ATR RI Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Cq. Kantor Pertanahan Kab. Tangerang
2.PT. ANGKASA PURA II Persero
3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Doli Siregar Dan Rekan
88 — 41
HakimPengadilan Negeri Tangerang pada halaman 66 s/d halaman 67 PUTUSANINKRAHT.Halaman 50 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2017/PN JKT.SELSelengkapnya Kami kutip pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang pada 66 s/d halaman 67 PUTUSAN INKRAHT yangKami kutip, yakni sebagai berikut:,oaksi THEODORUS HIMAWAN dan saksi ALDO GANESHA PASARKUyang menerangkan bahwa saksi bekerja pada Doli Siregar dan dalammenentukannilaigantikerugian metode yang dilakukan adalah metodeyang setandar
39 — 16
Piutang arisan pada MOKHAMAD NASIHIN sebesar Rp. 17.100.000,- (tuju belas juta seratus ribu rupiah), masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak separuhnya dari piutang tersebut;
4.Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama pada point 2 diatas kepada Penggugat atau jika tidak dapat diserahkan secara natura maka diserahkan nilainya dengan setandar harga emas yang berlaku saat putusan ini dijatuhkan;
5.Menyatakan Obyek sengketa berupa
14 — 2
Putusan No.1721/Pat.G/2020/PA.Tngatas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasa 41 hurub tersebut keawjibanutama adalah kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya sampai anak tersebutdewasa atau mandiri tentu sesuai dengan setandar kehidupan menimal saat ini;Menibang bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang karyawan
107 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterima (NIETONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syaratsyaratformil mengajukan permohonan informasi publik serta berperkara diPengadilan;26.Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohoninformasi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan;27.Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak melakukan pengisian formulirpermohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PeraturanKomisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Setandar
DANCEU, SH
Terdakwa:
DEDE SUHAERI Bin MAMUN
30 — 7
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setandar PelayanaanMinimal Jalam Tol di ruas Tol Cipularang tanggal 20 September 2018,pada lokasi kecalakaan tersebut sudah memenuhi standar indikatorkekerasan jalan sehingga aman untuk dilalui sesuai dengan ketentuankecepatan berlalulintas di jalan Tol.
374 — 148
yang dimulai sejak tanggal 1september 2009 sampai Desember 2010, Sedangkan pengertian13masa kerja pengurus UPK sampai periode berikutnya diartikanbahwa masa kerja pengurus UPK tersebut akan terus berulangselama pengurus UPK dalam mengemban Penugasan MAD atauBKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana programdantugas pengelolaan dana perguliran PNPMMPd berjalan denganbaik dan mampu bekerja menurut tugas dan tanggung jawabnyasasuai dengan ketentuan petunjuk tehnis Operasional (PTO) PNPMMPd atau setandar