Ditemukan 258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi substansial subtansial
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 18/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Ika Fitria Rahmawati
Tergugat:
Kepala Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
116 — 89
  • Pihak telah mengajukan bukti baik bukti Surat mapunbukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan parapihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak,baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 31-05-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 3 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 14
  • Syarat Substansiil/materiil.2. Bahwa menurut Ahli Hukum Darwan Prinst, SH., dalambukunya : Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,(halaman 34 dan 35), menyebutkan bahwa syarat formil gugatan terdiridari:a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;b. Materai; danCc.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 14-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 22/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
Arvita Indah Yanti
Tergugat:
Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali
64 — 35
  • Putusan Nomor :22/G/2018/PTUN.SMG.permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil ;Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam ketentuan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b disebutkan Dalammelaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA (PT. SKP) VS A. ASRIANI AMINAH
363 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prestasiTermohon Kasasi untuk melakukan pelunasan pembayaran atas UnitPesanan merupakan prestasi yang tidak mungkin dapat dilaksanakansehubungan dengan adanya suatu kKeadaan khusus yang terjadi padaTermohon Kasasi yang secara tidak langsung dapat diartikan bahwa haltersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas tindakan TermohonKasasi yang melakukan Tunggakan Pembayaran atas Unit Pesananselama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena Majelis Judex Facti samasekali tidak menjelaskan secara rinci dan substansiil
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 72 /Pdt.G/2015/PN.Bks.
Tanggal 5 Agustus 2015 — H. AMIN DJUNAIDI sebagai Penggugat Melawan 1. H. SUAIB bin H. PIUL sebagai Tergugat 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat
90 — 24
  • Nomor . 701 K/Sip/1974,tanggal 1441976 : Karenajudex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri darifotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah maka dapat dinyatakanbahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan hanya foto copynya saja makatidak mempunyai
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Waris Islam
Register : 05-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 6 Maret 2019 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X, PENGGUGAT XI, PENGGUGAT XII DAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
320 — 112
  • Dengan alasan dan dalil bahwadisamping tidak benar atau setidaknya sangat diragukan kebenarannyaAkta Kelahiran No.3578LT130920170070 tersebut cacat hukum,sehingga Akta Kelahiran tersebut cacat formil dan secaramateriil/substansiil Akta Kelahiran tersebut juga tidak sah, karenaTergugat bukan anak kandung Drs. H. PEWARIS I, M.Si.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Dwi Setyo Eko Sarjono
Tergugat:
Kepala Desa Temon
81 — 37
  • Pihak telah mengajukan bukti baik bukti Surat mapunbukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan parapihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak,baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. NI MADE SUCI MARTINI;
83 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengakuan kepemilikan dan/atau kepentingan hukum terhadapbidang tanah yang diakui oleh Penggugat tidak didasarkan pada buktikepemilikan tanah berupa Sertipikat sesuai ketentuan Pasal di atas, makadapat disimpulkan Penggugat sama sekali tidak dapat mendalilkan bahwadirinya sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibatadanya penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo, padahal unsurkepentingannya dirugikan merupakan syarat substansiil yang wajibdipenuhi oleh Penggugat agar dapat menunjukkan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 3 Maret 2011 — -PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL VS -BUPATI KUTAI TIMUR -PT. KALTIM NUSANTARA COAL
209 — 138
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan perihal tersebut diatas, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkaranya ; Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, berdasarkan Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa aquo dari segi wewenang, proseduralformal dan materiil substansiil
    Ridlatama TambangMineral, seluas 10.000 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen,Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P5 = T7) dari segi wewenang, procedural formal danmateriil substansiil telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telahsesuai pula dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, maka berarti Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — PJ. BUPATI TANA TIDUNG VS HJ. UMI SUHARTINI, DKK;
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • alat bukti foto copy dari foto copy Para Termohon Kasasitersebut diatas tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat buktikarena Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan aslinya olehkarenanya bukti tersebut harus ditolak, karena berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 7011 K/Sip/1974 tanggal 1April 1976 dimana kaidah hukumnnya menyebutkan surat bukti yangterdiri dari fotokopifotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuaiaslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 02-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 136/2014/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2014 — R. SOEHARTONO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP dan RB. MOHAMMAD, dkk.
91 — 34
  • Hal ini menunjukkan bahwasecara substansiil sengketa ini tidak lagi mempermasalahkandimanakah letak yang benar dari masingmasing sertipikat milikPenggugat dan Tergugat II Intervensi menurut peta persil Desa Batuantersebut, akan tetapi lebih pada siapa yang berhak atas Persil 33 Kohir576 Batuan tersebut sebagai asal bidang tanah yang mendasaripenerbitan masingmasing sertipikat milik Penggugat dan juga milikTergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.lInt5 = T.2 berupaKutipan Buku
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-08-2009 — Putus : 08-12-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 8 Desember 2009 — Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
94 — 59
  • Bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifatmateriil/Substansiil ;3.
Pengadilan PTA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 22-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTA PONTIANAK Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk
Tanggal 19 Agustus 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
206 — 83
  • No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptktidak ada tuntutan provisionil, juga karena secara substansiil merupakanpengulangan jawaban atas permohonan peletakan sita jaminan yang diajukanPenggugat / Terbanding pada perubahan gugat yang diajukan pada tanggal 31Maret 2020 atas obyek sengketa pada posita angka 4.4 sampai dengan angka4.21 yang telah dijawab dengan putusan sela Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Sryyang dijatuhnkan pada tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan tanggal 12Ramadlan 1441 Hijriyah, sehingga dengan tidak adanya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
363 — 294
  • Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa telah melanggar UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil, serta AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan, suatu prinsip yangmementingkan persiapan yang cermat terhadap suatu keputusanadministrasi pemerintahan atau terhadap suatu tindakan faktual lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkanobjek sengketa secara procedural dan substansiil
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 90/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : KUNCUNG
Terbanding/Tergugat I : PT. TAPIAN NADENGGAN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Cq. BUPATI KOTABARU
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Cq. BUPATI Kotabaru Cq. Camat Kelumpang Hulu
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Karang Liwar
Terbanding/Tergugat V : ATR Badan Pertanahan Kotabaru
Turut Terbanding/Penggugat II : BURHANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat III : UHIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : ITI
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIDA
171 — 52
  • Il muka 218) menyebutkan :karena judex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari foto copyfoto copy yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah.(vide A.T. Hamid, S.H., dalam bukunya KamusYurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata,PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 20/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Kustanto
Tergugat:
Kepala Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali
91 — 40
  • buktisaksi sebagaimana terurai dalam oberita acara dan duduksengketa;Halaman 40 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUNSMGMenimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik,duplik, bukti suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspekkewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PN PURWODADI Perdata Perjanjian
Register : 04-10-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 32 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi
Tanggal 28 Maret 2013 — 1. MARGUS, Umur 53 tahun, pekerjaan Petani/Swasta, alamat Desa Wanutunggal Rt.06 Rw.03, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan; ------------------------------------sebagai Penggugat I; 2. WARSITI, Umur 50 tahun, pekerjaan Petani/Swasta, alamat Desa Wanutunggal Rt.06 Rw.03, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan; ------------------------------------sebagai Penggugat II; Telah memberikan kuasa kepada SENO WIBOWO,SH,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Law office Seno Wibowo, SH. & Associate, alamat Perum Sumber Indah II Jl. Flamboyan No.27 Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2012 dan telah didafatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 62/SK.Khusus/2012/PN.Pwi, tanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------PARA PENGGUGAT; MELAWAN : 1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Gubug, Kabupaten Grobogan Alamat Jl.S.Parman No.81 Telp. 0292533460, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan; Telah memberikan kuasa kepada 1. Wisnu Kamulyan 2. Alphasiddha Yuliantana 3. Harry Poernomo 4.Era Susanto 5. Bayu Nugroho masing-masing Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana surat kuasa Nomor : SKU-013/PNM-SMG/LGL/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan telah didafatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 70/SK.Khusus/2012/PN.Pwi, tanggal 30 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai ------TERGUGAT ; 2.Kepala …….. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Alamat Jl.Jenderal Sudirman No.47 Purwodadi, Kabupaten Grobogan; Telah memberikan kuasa kepada SUMANTRI, SSiT, Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 375/VI/33.15/X/2012 tangal 29 Oktober 2012 dan telah didafatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 71/SK.Khusus/2012/PN.Pwi, tanggal 30 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai --------------------------- TURUT TERGUGAT;
137 — 13
  • apakah Petitum angka 4 (empat)Para Penggugat yang mengajukan permohonan sita atas jaminandikabulkan ataukah tidak, Majelis menilai hal itu merupakan bagian daripembuktian dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa surat gugatan ParaPenggugat tersebut telah jelas, tepat dan tidak bertentangan denganhukum, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil (Substansiil
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-03-2004 — Putus : 12-04-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 5/G.TUN/2004/PTUN.YK
Tanggal 12 April 2005 — - DWINI SANTONO, dkk - KETUA BADAN PERWAKILAN DESA SUMBER- AGUNG, KECAMATAN MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA
136 — 62
  • penerbitanKeputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung Nomor6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desaterpilih Desa Sumbearagung Kecamatan Moyudan KabupatenSleman, tanggal 12 Pebruari 2004 tidak dapat diajukansebagai obyek gugatan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara karena masih membutuhkan pengesahan daripejabat yang berwenang; 38Bahwa penerbitan Keputusan BPD a quo merupakanrangkaian proses dan bukan sebagai hasil akhir prosespemilihan lurah desa Sumberagung dan secara formal prosedural dan materiil substansiil
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 472/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 1 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : I Belahang Diwakili Oleh : LA USU, SH
Terbanding/Tergugat I : Ponding
Terbanding/Tergugat II : La Hemma
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo
125 — 61
  • salinansalinanserta ikhtisarikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinansalinan sertaikhtisarikhtisar itu Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapatdiperintahkan mempertunjukkannya .Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701 K/ Sip / 1974,tanggal 14 4 1976 menyatakan karena yudex facti mendasarkankeputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidaksecara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpentingpenting yang secara substansiil
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Putus : 03-08-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 3 Agustus 2011 — - PENGGUGAT : PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN; - TERGUGAT : BUPATI KUTAI BARAT
166 — 103
  • pihak, Hakim Peradilan TataUsaha Negara dapat menentukan sendiriapa yang harus dibuktikanSiapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harusdibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harusdibuktikan oleh Hakim sendirialat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakandalam pembuktiankekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;,maka Mayoritas Majelis Hakim akan mempertimbangkan~ danmenilai apakah penerbitan obyek sengketa aquo dari segiwewenang, prosedural formal dan materiil substansiil
    bs(vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah penerbitan obyek sengketa aquo dari segi wewenang,prosedural formal dan materiil substansiil telah sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku = ataukahtidak, Mayoritas Majelis Hakim terlebih dahulu akanmenentukan peraturan perundang undangan yang berlaku yangdijadikan tolak