Ditemukan 1021657 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Pli Tanggal 26 Mei 2016 — NASRUDIN Bin HANAPI
91 — 48
91 — 48
Bahwa Terdakwa disini bukanlah pemegang Izin Usaha Niaga atau penyaluryang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum dalammelakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal55 UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.ATAUKEDUABahwa terdakwa NASRUDIN BIN HANAPI, pada hari Sabtu tanggal 3Oktober 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain masihdalam bulan Oktober
Bahwa pada saat itu saksi ANDI dan saksi SHADIQ dengan disaksikan olehsaksi MUKDADI selaku ketua RTI.02 melakukan penggeledahan dandidapatkan 7 (tujuh) jerigen BBM jJenis solar yang disimpan di rumahTerdakwa, selain itu. diketahui Terdakwa bukanlah pemegang Izin UsahaNiaga atau penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izinUsaha Niaga Umum yang berhak menyimpan dan melakukan usaha niagaatas solar tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 55 huruf d UndangUndang
penyimpanan dan niagatanpa ijin usaha niaga ;Bahwa saksi menerangkan BBM Industri adalah BBM yang disediakan olehpemerintah untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan industri denganharga yang ditetapbkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha NiagaUmum ;Bahwa saksi menerangkan Pengolahan adalah kegiatan pemunrnian,memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilaitambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahanlapangan.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga ;Ad. 1.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pembelian,penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau gas bumi hasil olahannya,termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepadaBadan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanandan/atau niaga dengan memperoleh
Register : 20-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 200/Pid.B/2014//PN.Tjg Tanggal 13 Januari 2015 —
60 — 17
60 — 17
Menyatakan Terdakwa AGUS MADIAN Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Dari Pemerintah;2.
seluruhlam pirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa AGUS MEDIAN Als AGUS Bin AMAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan niagaBahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha
PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AGUS MEDIAN Bin AMAN pada hari Jumat tanggal 06 bulan Juni tahun2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun2014 bertempat di PT CHINA MACHINERY INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CORPINC di Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, melakukan kegiatan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa memiliki izin usaha
per liternya dandijual saksi ALI RAHMAN kepada terdakwa dengan harga Rp 13.150 per liter.Bahwa PT KARYA JADI PERDANA MANDIRI bukan sebagai agen/ penyalur dariPertamina dan hanya sebagai pelanggan / konsumen dan terdakwa selaku direktur PTADIT PUTRA BORNEO telah menjual sebanyak 5000 liter solar dengan harga Rp13.450 per liter kepada PT CHINA MARCHINERY INDUSTRY FIFTHCONSTRUCTION CORP INC dimana terdakwa dalam melakukan penjualan / niagaBahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin usaha
Putus : 05-07-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — NY. D.G. IROOTH SAKUL ; vs. KEPALA DINASPERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRI
208 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-04-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 7 April 2021 — SRI WINDYASWATI alias WIWIED
833 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
833 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya Nomor Register Perkara PDM90/EKU.2/04/2020 tanggal 21September 2020 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SRI WINDYASWATI alias WIWIED terbukti secarasah menurut hukum telah bersalah turut serta melakukan tindak pidanaPelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkansistem skema piramida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan
Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan Pasal 105 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014dihubungkan dengan Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha distribusi dilarangmenerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang,bukan jasa;Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021b.Kode Usaha Periklanan menurut klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310 yang termasuk kategoriService/jasa;Perusahaan PT.
Kam and Kam telah mempunyai legalitas perusahaansecara resmi berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecildengan Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16Oktober 2015, dengan Akta Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Nomor 44 tanggal 28 November 2019, dan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) Nomor 74137581 0027000;Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015PT.
Putus : 09-05-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34PK/TUN/2005 Tanggal 9 Mei 2007 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; HARKISHIN LACHMANDAS WADWANI
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-09-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 19-02-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 123/Pid.B/2012/PN-LSM Tanggal 25 Oktober 2012 — Abdul Manaf bin Gade
93 — 30
93 — 30
Menyatakan Terdakwa Abdul Manaf bin Gade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Manaf bin Gade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp, 50.000.000 ( lima puluh juta) Subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
MUROHIM Bin ENTONG (Ahli), Keterangan dalam BAP yang telahdisumpah selanjutnya dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa bila kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan dalam rangkamelakukan kegiatan usaha dalam pengertian bahwa kegiatan pengangkutan tersebutdilakukan untuk memperoleh keuntungan maka kegiatan tersebut harus dilakukan setelahmemiliki izin usahan pengangkutan dari Pemerintah.
Apabila kegiatan pengangkutanbahan bakar minyak yang dilakukan bukan untuk kegiatan usaha maka tidak diperlukanadanya izin usaha pengangkutan ;Bahwa apabila kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan merupakanbagian dari kegiatan niaga yang dilakukan maka dalam hal ini uga yang harus diwaspadaiadalah apakah kegiatan niaga tersebut ada izin usaha niaganya atau tidak.
Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF BIN GADE terbukti bersalah melakukanTindak Pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak solar yang disubsidipemerintah secara tanpa hak karena tidak ada izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi daripejabat berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd. 3.
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke130KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakimberketetapan bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.
Putus : 05-01-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PID/2006 Tanggal 5 Januari 2007 — ABEKA POTABUGA; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-08-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017K/N/HAKI/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 — PT Sagita Invilon; PT Indra Sari Kencana
116 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-10-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2005 Tanggal 17 Oktober 2006 — LINA ANGRAINI dan LUH SUTJIATI ; vs. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN DIREKTORAT
PENGAWAS BANK I DALAM KAPASITASNYA SELAKU
PELAKSANA WEWENANG GUBERNUR BANK INDONESIA
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 87/PID.SUS/2013/PT.PTK Tanggal 4 Juli 2013 — NG MIAW FA Als AFA Anak SENG KEK
383 — 34
383 — 34
Register : 08-04-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 30/G/2013/PHI.MDN Tanggal 4 Juni 2013 — * PERDATA KHUSUS-PHI
- RUKIAH
MELAWAN
- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
52 — 8
52 — 8
* PERDATA KHUSUS-PHI- RUKIAHMELAWAN- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
memeriksaPerkara Perdata No. 30/G/2013/PHI.Mdn. antara:RUKIAH ; Tempat / tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1965, Pekerjaan :Wiraswasta, Perempuan, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : Jl.MesjidNo.108C Kel.Kesawan, Kec.Medan Barat, Kota Medan;memberikan Kuasa kepada MARWAN,SH & REKAN ; berkantor diJl.Karya Komplek Graha Karya Minimallis Blok C No.8 Kel.KarangBerombak, Kec.Medan Barat , Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Maret 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPIMPINAN USAHA
Register : 09-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN WATES Nomor 148/Pid.Sus/2017/PNWat. Tanggal 25 Januari 2018 — EKO PRIYANTO Bin SELO BUDI SANTOSO
59 — 7
59 — 7
Menyatakan Terdakwa Eko Priyanto Bin Selo Budi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Putus : 24-01-2006 — Upload : 19-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505K/PID/2004 Tanggal 24 Januari 2006 — H. Utay Tarmana bin Irin; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018 1278 — 0
- Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
removed>KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalamsengketa Tata Usaha
Register : 11-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN Gpr Tanggal 3 Februari 2015 — SUYONO bin REJO
37 — 2
37 — 2
Kediri atau setidaktidaknyamasih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Memiliki Ijin (IUP, IPR atau IUPK),perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai mana berikut : Bahwa la Terdakwa SUYONO bin REJO pada hari Kamis tanggal 21 Agustus2014 sekitar jam 15.00 Wib pada suatu lahan Tegal Dsn. Bulusari Selatan, Ds.Bulusari, Kec. Tarokan Kab.
Kediri, telah melakukan Usaha pertambangan yangtidak dilengkapi ijin yang sah dengan menggunakan alat berat berupaExcavator merk Komatsu warna kuning dengan type PC200, yang dilakukandengan cara mengeruk material berupa tanah urug menggunakan bego yangdioperatori saksi sdr.
Heri Purnomosari merupakan karyawan terdakwa dankemudian dinaikkan ke truck untuk dijual kepada umum, dalam menjalankanusaha penambangan tanah uruk tersebut terdakwa dalam sehari dapatmenghasilkan material tanah urug sebanyak 30 (tiga puluh) Rit, dan materialberupa tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp.40.000 (Empat puluh riburupiah) untuk muatan Truck Engkel per rit/ truck kecil dan Rp.70.000 (tujuhpuluh ribu rupiah) untuk muatan Dump Truck Per Rit, usaha pertambanganHalaman 3 dari 23 Putusan
Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN Gpr.tersebut telah terdakwa lakukan selama satu setengah bulan dan beroperasisetiap hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai sekitar jam 08.00 Wib sampaidengan jam 16.00 Wib, dan dalam usaha pertambangan tersebut terdakwatidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP), alat yang digunakan danberhasil disita petugas terkait dengan usaha pertambangan yang dilakukanterdakwa berupa 1 (satu) Unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning typePC200, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu
Andrian bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Terdakwa mengerjakanusaha pertambangan tanahurug di Dusun Bulusari Selatan,Desa bBulusari, KecamatanTarokan, Kabupaten Kediri ;e Bahwa Saksi bekerja sebagaichecker dalam usahapenambangan yang dilakukanTerdakwa ;Bahwa usaha pertambangan tanah urug tersebut milik Terdakwa ; Bahwa material yang diusahakan penambangannya oleh Terdakwaadalah tanah urug dan batu ; Bahwa tugas Saksi sebagai checker adalah menghitung keluar
Register : 22-06-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 317/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 10 September 2015 — I. SUGIARTO Bin COKRO DIARJO,
II. JOKO PURNOMO Bin KARSONO
32 — 3
II. JOKO PURNOMO Bin KARSONO
32 — 3
JOKO PURNOMO BIN KARSONO terbukti secara sah dan meyaknkanWbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuanmelakuikan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi surat ijin usaha niaga "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 53 huruf d UU RI no 22 tahun2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 56 ayat ( 1 ) KUHP dlm suratdakwaan kedua kami ;2.
dari pemerintah kepadabadan usaha untuk memperolehBahwa para Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudianmenampungnya dan disalurkan lagi ke tangki untuk dipergunakanindutri adalah melanggar UU NO 22 Tahun 201 tentang Minyak danGas Bumi khusunya pasal 55 dan pasalBahwa para terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan danizin usahaMenimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti ditangkap karena telah
Melakukan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Niagasebagaimana dimaksud Pasal3.
minyak bumi tanpa dilengkapi Surat ljin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 ; Menimbang, bahwa usaha minyak bumi adalah menjual, memeli danmengangkut jenis BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;Menimbang, bahwa dalam pengangkutan ada izin usaha daripemerintah kepada badan usaha) 220 2Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan para terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidisekitar tanggal 30 Juni 2014 atau sekitar bulan Juni 2014 bertempat di SPBUJimbun
JOKO PURNOMO Bin KARSONO, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantumelakukan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi surat ijin usaha2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)bulan, denda Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 20-02-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134K/TUN/2000 Tanggal 20 Februari 2006 — ROKIYAH WIJAYA ; GAW (GOUW) KIAN NIO ; Dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
76 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 9/Pid.Sus/2015/PN.Bek Tanggal 31 Maret 2015 — Pidana
- BUI ON als. ATUT anak TET MEU
336 — 30
336 — 30
ATUT anak TET MEU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan; ------------------------------------------------------------------------------2.
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan Sengaja Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi TanpaIzin Usaha Penyimpanan ?.
KaptenTandean No. 28 Jakarta Selatan; Bahwa keahlian ahli adalah berkaitan dengan pengaturan, pengawasanpendistribusian dan Penyediaan BBM bersubsidi dan non subsidi di seluruhbSdwilayah Indonesia dan sekaligus sebagai PPNS minyak dan gas bumi yangmelakukan tugas Penyidikan, penyalahgunaan pendistribusian BBM; Bahwa berdsarkan pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melakukanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah:BUMN (Badan Usaha Milik Negara)BUMD (Badan Usaha Millik Daerah)KUK
(Koperasi Usaha Kecil)BUS (Badan Usaha Swasta)Dengan syarat sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PPNo. 36 tahun 2004tentang Usaha Hilir Migas; Bahwa dasar hukum untuk menyalurkan BBM jenis Solar yaitu memiliki izinusaha niaga umum dari Pemerintah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan baru mengerti tentang ijin mengangkut bahan bakar minyak;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan
dilaksanakan oleh BadanUsaha setelah mendapatkan Izin usaha dari Pemerintah, Cq.
Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, baik berupaizin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada tanggal 8 September 2014 Terdakwa menyewa satu buah mobil TruckMitsubishi warna kuning KB 9221 K dari saksi Mahrus Als Arif seharga Rp.4.000.000 per bulan kemudian oleh Terdakwa melalui saksi Edi mobil tersebutdigunkan untuk membeli BBM jenis Solar dari sdr Apin yang bertugas sebagaiperantara untuk menghubungkan
Putus : 08-07-2020 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 8 Juli 2020 — LY VAN BANH
219 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pengangkutanikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana dakwaan Pertama Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1912 K/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai Nomor 26/Pid.SusPrk/ 2019/PN Ran tanggal 7 Januari 2020 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang
Register : 11-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sos Tanggal 24 Nopember 2016 — -ALFIN alias ALFIN
104 — 47
104 — 47
- M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa ALFIN Alias ALFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIN Alias ALFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama
kegiatan usahapengangkutan, Badan Usaha pemegang izin usaha pengangkutan BBMwajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi daninstansi terkait sesuai dengan ketentuan Perundangundangan ; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh bada usaha setelahmendappat izin usaha dari pemerintah :a. lzin usaha pengolahan ;b.
Izin usaha pengangkutan ;c. Izin usaha penyimpanan ;d. Izin usaha niaga.
Unsur melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan ;Ad.1. Unsur Setiap Orang ;wannnonnnee Menimbang, bahwa unsur setiap orang di defenisikan didalam UndangUndang didalam R.
Unsur Melakukan Penyimpanan Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;Sates Menimbang, bahwa pengertian Penyimpanan berdasarkan Pasal 1Angka 13 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalahkegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyakbumi dan atau gas bumi ;wannnnnnne Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa kegiatan usaha minyak dangas bumi terdiri atas :1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup :a.
Kegiatan usaha hilir yang mencakup :a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga.wanenneao= Menimbang, bahwa izin usaha untuk kegiatan usaha minyak bumiditentukan didalam pasal 23 ayat (2) yaitu :a. Izin Usaha Pengolahan ;b. Izin Usaha Pengangkutan ;c.