amar putusannya dibawahini;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhipidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkandalam putusan ini;Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal56 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADLLI

PengadilanTingkat Pertama salah/melanggar menerapkan hukum~ yangberkenaan dengan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalampertimbangan hukumnya pada halaman 29 paragraf ketigamenyatakan bahwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertamadipandang telah tepat dan benar dalam menguraikanpertimbangan hukum, sehingga pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dipergunakansebagai pertimbangan hukum sendiri oleh PengadilanTinggi dalam mengadlli

paraPenggugat sebagaimana amar dalam putusan ini sebesar Rp. 100.000,( Seratus ribu rupiah ) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatanhukum tetap (incrach );Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalahdalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat ( 1 ) Rbg,semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugatuntuk membayarnya ;MENGINGATBunyi pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalildalil yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADLLI

masih berusia muda dan diharapbkan masih dapat memperbaikidirinya ;Mengingat Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No 23Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang Undang RI No 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana jo Undang undang RI No 11 Tahun 2012 tentang SistimPeradilan Pidana Anak dan PasalPasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, serta peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI

I ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADLLI,1. Bahwa obyek gugatan Penggugat bukan merupakan obyek Perkara TataUsaha Negara dan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata UsahaNegara karena Penggugat mempermasalahkan status kepemilikan tanah,sebagaimana ternyata pada dasar dan alasan diajukannya gugatan positaangka 1 sampai dengan 17, halaman 10 sampai dengan 14, padapokoknya :a.

SURI TANI PEMUKAsebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :14/G/LH/2017/PTUNMDN tanggal 5 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkracht Van Gewidjsde), dengan bunyi amar putusan sebagaiberikut :MENGADLLI :DALAM EKSEPSI!:Halaman 37Putusan No.77/G/LH/2017/PTUNMDNMenerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat TidakMempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ;DALAM POKOK SENGKETA : ih.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;2.

Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah dirubah dengan PerpresNomor 40 tahun 2014, dirubah lagi dengan Perpres Nomor 99 tahun 2014,dirubah lagi dengan Perpres Nomor 30 tahun 2015 dan terakhir dirubah denganPerpres Nomor 148 tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian KePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

sudah mengajukan gugatanlainlain terhadap Growth Hight Investment Limited (GHI) yang manamerupakan pihak yang memegang asili sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor4395/Pondok Pinang dan atas gugatan lainlain tersebut GHI juga sudahdiperintahkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 4395/PondokPinang (sertipikat tanah Rumah Pondok Indah) kepada Penggugat,sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 08/Pdt.SusGugatan LainLain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 April 2017 yang amarnyaberbunyi (Bukti P4d):MENGADLLI

Negeri Jakarta Selatan Nomor468/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 April 2018, baik dalameksepsi dan konpensi dan rekonpensi beralasan hukum untukdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis HakimTingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semulaPenggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukummembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 joUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

membuktikan dalildalil gugatan Rekonvensinya dan oleh karenanyaRekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakanditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Rbg danperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor: 37/Pid.SusTPK/2016/PN.Plgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor: 46tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

pertimbanganpertimbangantersebut maka gugatan para Penggugat Rekonpensi ditolak untukseluruhnya;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENS;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkansedangkan gugatan rekonpensi ditolak, para Tergugat dalam Konpensi /para Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah;Mengingat akan pasalpasal dari peraturan perundangundanganyang bersangkutan dalam perkara ini;MENGADLLI

., yang telah diputus pada tanggal 21 April2017, dengan isi putusan : MENGADLLI : Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut; Menyatakan bahwea Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang untuk memeriksa dan, mengadili Perkara a quo;c.

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);11.Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut orang tuaPenggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah AgungRI dan atas upaya hukum tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2006 dengan amar sebagaiberikut ;MENGADLLI

meresahkan masyarakat yang mengakibatkankerusuhan antar kampung; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dipersidangan;Keadaan yang meringankan: Tidak ada halhal yang meringankan bagi diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke2KUHPdan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

4 September 2014 dibatalkan makaMajelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya adalahsebagaimana teresebut dibawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima maka terhadap Penggugat/Terbanding dibebankan untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yangdalam tingkat banding ditetapbkan sebesar sebagaimana termuat dalam amarputusan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan undangundang yang bersangkutan dalamperkara ini;MENGADLLI

Pasal 55 ayat (1)KUH Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan terdakwa SONNY PRIADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana membuat suratpalsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONNY PRIADI oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;3.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI,Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: METTIUS NEHRIR, S.E. tersebut;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut

Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 496/2009 yangmengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum tersebut justrudiperkuat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 220/2011, yang amarnya sebagai berikut:"MENGADLLI: Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst tanggal 08 Maret 2010 dan Putusan AkhirPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 496/Pdt.G/2009/PN.JKT.PSTtanggal 06 Mei 2010, yang dimohonkan