• Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SEL2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri danindividu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkanvisi dan misi partai.3.

  Dasar Partai Berkarya berbunyi :a.

  Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

  TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKBahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan UndangUndang Partai Politik, UndangUndang Pemilu dan AD/ART partai yaitu :a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal32 Ayat (1) berbunyi:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (8

  telahdisahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat Ildisahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.

• DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 24, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;2.

  DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TUMBUR L. TOBING, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA PARTAI GERINDRA PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat pada Kantor Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan D.I.

  Jah merperselisihan/persoalan internal partai politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat I adalah Dewan PimpinanPusat Partai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat I yakni berupa SuratKeputusan DPP Partai Gerindra;Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumahtangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun2008 yang berbunyi:Partai politik berhak mengatur

  dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindramempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra sertapelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai Gerindra;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

  :Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART;Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur:Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi

  perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Halaman 174518c Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;d Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;e Putusan mahkamah Partai Politik

  2008 tentang Partai Politik,disebutkan bahwa : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalahmeliputi antara lain:1 Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan

• DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, H. AMIN SUHADI SEKRETARIS DEWAN TAHFIDZ DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU SEKRETARIS DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU; HASIM KHAMSYAH

  Bahwa dalam kedudukan Partai Politik di Negara demokratis seperti IndonesiaNegara memberikan kepada Partai Politik hak dan tanggung jawab untukmengelola dan mengatur Partai Politik secara mandiri hal ini sesuai denganUndangUndang RI. Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12;3. Bahwa berdasarkan UndangUndang RI.

  Berau, adalah menyalahi aturan partai karena dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan BangsaPasal 23 menyebutkan tata aturan partai :1. Mabda Siyasi;. Angaran Dasar;. Anggaran Rumah Tangga;.

  Keputusan Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 4point c menyebutkan : Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 7tentang Kewajiban Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Pasal 9 point 3menyebutkan : Anggota atau Kepengurusan partai harus tunduk kepadapimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi di dalam halhal yangtidak bertentangan dengan Anggaran

  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dandisiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan partai;4.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.2.

• No. 61 K/Pid/2005menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan diJakarta sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untuk danaKampanye Pemilu 1999 dan dana tersebut dapat diambil di DPW PartaiPersatuan Pembangunan Jambi, lalu Terdakwa mengatakan kepadaPengurus Partai Persatuan Pembangunan Kerinci

  bahwa ia akan mengecekkebenaran bantuan tersebut ke DPW Partai Persatuan Pembangunan Jambidan sepulang dari Jambi Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan DPPPartai Persatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah dikembalikan lagi keDPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat

  No. 61 K/Pid/2005Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan suratkeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor:0103/SK.DPP/C/IV/1999 tanggal 4 April 1999 Terdakwa selaku Ketua PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci periode 1999 s/d 2003menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

  Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat diambil karena DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta sedangsibuk mengurus daftar calon legislatif, padahal uang bantuan dari DPP PartaiPersatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah Terdakwa terima dari KetuaDPW Partai Persatuan Pembangunan Jambi saksi

• Demokrat ke Partai Sira dan selaintulisan tersebut telah di edit poto Saksi Mahfud sedang menggunakanbaju Partai Sira dan bersama dengan Ketua Partai Sira;Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 13November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Payaundan Kec.

  ke Partai Sira.

  Sahrul untukmengedit foto Saksi Mahfud untuk di edit dengan foto partai Sira lalu Sdr.Mahfud meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto Partai Sira dan Foto SaksiMahfud untuk diedit oleh Sdr, Sahrul lalu Terdakwa mengetik di googlemenggukanan handphone milik Terdakwa kata Partai Sira dan setelah keluargambarnya lalu Terdakwa memilih Sdr. muhammad Nazar (Ketua Partai SiraProvinsi) yang sedang berdiri berdampingan dengan Sekjen Partai Sira laluTerdakwa download foto tersebut lalu Terdakwa kirim ke Sdr

• Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani RakyatProvinsi Papua; 7 Bahwa dari dukungan suara yang diberikan oleh Partai Politik yang mendapatkanKursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Partai kebangkitan Bangsa 2(dua) kursi memperoleh dukungan suara 10 % dan Partai Hati Nurani Rakyat( Hanura) 1 (satu) kursi memperoleh dukungan suara 5 %, ditinjau dari partaipendukung dan komposisi dukungan suara maka Para Penggugat telah memenuhisyarat dalam memperoleh dukungan suara sah dari partai politik pendukung

  Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politikatau. sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yangbersangkutan ; 72992 $2222 nnnc.

  partai politiknya ;h.

  Bukti P19) dan Model B2KWK.KPU (videBukti P20) Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik, namun berdasarkanhasil verifikasi admnisitrasi dan faktual yang dilakukan oleh Tergugat dalam SuratNomor : 44/SrtKel/KPU/KABMAMTENG/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 a quo,dari 11 (sebelas) Partai Politik pengusung Para Penggugat tersebut hanya 5 (lima) PartaiPolitik yang dinyatakan mendukung Para Penggugat yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS),Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha dan

  Pekerja Indonesia (PPPI), PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Patriot, sedangkan Partai KebangkitanBangsa (PKB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dinyatakan tidak mendukung ParaPenggugat (vide Bukti T6.c) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan didukung olehPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh

• berlakudi Internal Mahkamah Partai Demokrat dan Pasal 32 UndangundangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

  Bahwa Pasal 3233 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnyadisebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untukmenyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejakperselisinan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihakberkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukankeberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 harisejak didaftarkan dan

  Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalahlembaga pengadil di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihaninternal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Partai demokratberkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atasPutusan mahkamah Partai Partai Demokrat tersebut harus diajukan kePengadilan Negeri jakarta Pusat;6.

  (UU Parpol)berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan intenal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk aleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai... dst.(4) Penyelesaian perselisihan internal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) haus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan

  dilakukan jika pengurusataupun anggota tersebut telah melakukan kesalahan sebgaimana yangdiatur dalam UU Partai Politik maupun Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai;Bahwa undangundang yang mengatur tentang Partai Politik adalahUndangundang No. 2 Tahun 2011;Bahwa permasalahan internal partai harus terlebin dahulu diselesaikanoleh Mahkamah Partai;Bahwa jika ada pengurus maupun anggota partai yang tidak puas terhadapkeputusan Mahkamah Partai, maka yang bersangkutan dapat melakukanupaya hukum

• Tahun 2019 bertempat diKecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, telahdilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Nanggroe Aceh, dimana salahsatu agendanya adalah pergantian Ketua Umum Partai Nanggroe Acehdikarenakan Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh ketika itu IrwandiYusuf sedang bermasalan dengan hukum, sehingga untukmenyelamatkan dan memastikan eksistensi Partai Nanggroe Aceh,atas permintaan Majelis Tinggi Partai sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (Vide

  Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Pemohon III (Bukti P10);.

  Keberadaan partai politik lokal dalamsistem kepartaian Indonesia diakomodasi oleh Dewan PerwakilanRakyat, dengan memasukkan materi pengaturan partai politik lokal diAceh UU Pemerintahan Aceh;Pengaturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam PP ParpolLokal Aceh, seperti halnya partai politik Nasional, partai politik lokal diAceh juga menjalankan fungsifungsi yang dilakukan oleh partai politikNasional.

  Partai politiklokal yang diatur dalam Pasal 95 UU Pemerintahan Aceh adalahpartai politik lokal di Aceh;Pengaturan mengenai partai politik lokal di Aceh dalam UndangUndang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Partai PolitikLokal Di Aceh adalah suatu terobosan yang tepat, menimbang bahwaUndangUndang Partai Politik yang berlaku saat itu tidakmemungkinkan untuk berdirinya partai politik lokal di Indonesia.Adanya perubahan pada UU Pemerintahan Aceh dan bukan padaUndangUndang mengenai Partai Politik

  pengesahankepengurusan partai politik Partai Naggroe Aceh kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

• Pengurus Partai;3.

  (d) Menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas di antarasesama anggota Partai; dan (e) Membayar uang iuran anggota;Selanjutnya Pasal 9 AD ART menyatakan bahwa :(1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota maupun pengurusPartai lain;(2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi kemasyarakatanyang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asasdan/atau tujuan Partai;(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinanstruktur organisasi Partai yang lebih

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.b. Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atausebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.c. Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepadaKementrian.d.

  Pengurus Partai;g.

  Partai;3.

• LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

  Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

  dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

  Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

  dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

• Politik dan Partai PolitikPeserta Pemilu.

  Bahwa dengan berdirinya Partai KeadilanPersatuan (PKP) sebagaimana tersebut dalambutir (7) di atas, berarti dalam waktu yang1011.12.sama Ny. Doktor Meutia Farida Swasonomemimpin 2 (dua) partai politik yang berbedayaitu. PKP INDONESIA masa bakti 2005 2010dan PKP masa bakti 2008 2010.Bahwa berdasarkan ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berbunyi:Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaannya dari Partai Politik apabilac.

  Partai Keadilan Dan Persatuan IndonesiaHalaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor63/G/2008/PTUN JKT2d(PKPIndonesia) adalah Partai politikyang didirikan dengan Akta NotarisArnasya A.

  Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPN PKP INDONESIA Masa Bakti20052010) (foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.MH50.AH.11.01 Tahun 2008, TentangPengesahan Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Masa Bakti 20052010 hasil revitalisasi tertanggal 7 Mei2008 ==(foto copy dari foto copy) ;Tanda Terima Sementara PermohonanPendaftaran Pendirian Partai Politik,Nama Partai Politik : Partai Keadilandan

  )yang diterima oleh Delmawati (NIP.040068463) dan Ario Priojati, S.H., M.Si(NIP. : 040071872) (foto copy dari fotoPutusan Kongres Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKP Indonesia)tahun 2005 tentang Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, Visi, Misi danLandasan Perjuangan Partai,Kebijaksanaan Strategis dan RekomendasiKongres, Eksistensi Partai (foto copysesuai asli) ;Peraturan Partai Nomor : 013/PP/DPNPKPIND/IX/2003 Tentang Keanggotaan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (fotocopy sesuai

• Demokrat suara partai Demokrat di wilayahKecamatan Tanjung Kab.

  Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yang khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimanayang di inginkan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggarpasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

  Demokrat suara partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung Kab.

  Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara partai Demokrat menjadi 2124 suara ; Pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPKTanjung dan Yudi Prastianto.S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak menyebabkankerugian keuangan Negara, karena tidak mengakibatkan Pemilu legislative 2009 diKecamatan Tanjung menjadi diulang ; Berdasarkan uraian tersebut diatas Tim

  Setelah jumlah suara untuk Partai Demokrat dibacakan di KPUD ternyatajumlah suara Partai Demokrat tidak ada perobahan ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta diatas pemberianuang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjungdan Yudi Prastianto,S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak ada pengaruhnyaterhadap jumlah suara dari partai Demokrat, karena jumlah suaraberdasarkanHal.13 dari 16 hal put.no.09/pid/2010/pt.smgketerangan diatas adalah sinkron / pas, dalam

• Sekretaris Dewan Tanfidz, sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Partai PKB.

  yang tertuang dalamAnggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai, oleh karenapersoalanpersoalan yang berawal atau menyangkut atau berhubungan denganpersoalan Internal partai Politik, mekanisme penyelesaiannya sudah diaturdalam Anggaran Dasar Partai maupun Anggaran Rumah Tangga Partai.Kecuali : halhal yang menyangkut persoalanpersoalan yang umum misalnyapencemaran nama Anggota atau Pengurus partai, adalah merupakankewenangan Peradilan Umum Cq.

  No.487 K/Pdt/2008disebutkan seorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannyadikarenakan :1. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yang disampaikansecara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disertaisekurangkurangnya satu orang saksi ;2. Meninggal dunia ;3.

  Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan BangsaHal. 12 dari 19 hal.

  yang kentaldengan persoalanpersoalan Pemilu ; Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut tidak menutupkemungkinan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;e Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut yangdikategorikan sebagai sengketa internal partai harus melaluipendekatan secara kesuistis/kasus demi kasus, sehingga tidak semuapersoalan yang ada ditubuh partai dianggap sebagai sengketa internalpartai sebagaimana point 3 SEMA tersebut ;Bahwa sampai saat ini belum terbentuk lembaga

• Boyolali Dapil III Partai PDI Perjuangan atas nama BUDIYONO dalam keadaan rusak;

• 5 (lima) buah bendera partai PDI Perjuangan;
• 5 (lima) buah bambu tiang bendera partai PDI Perjuangan;
• Dikembalikan kepada Saksi Budiyono Bin Kasno;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

• RISTIYANTO, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan PirnpinanPusat Partai Pelopor, berdasarkan Rekomendasi Rapimnas Partai PeloporNo.015/SekDPP/REKRAPIMNAS/IVO7, yang dikukuhkan dengan KeputusanKongres Luar Biasa Partai Pelopor No.004/KLBDPP/PELOPOR/VII/07, tentangPengukuhan Dewan Pirnpinan Pusat Partai Pelopor Hasil Rapat PimpinanNasional Partai Pelopor, beralamat Jl. Pengangsaan Timur No. 17A Jakarta10320, selanjutnya disebut sebagai.................. TERGUGAT II;3. Hj.

  Bahwa, dari hasil pertemuanpertemuan berikutnya antara Pengurus Partai ParadeNusantara Jawa Timur dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor (Tergugat I danTergugat Il) serta Wakil Ketua DPP Partai Pelopor (BAMBANG SUROSO, SH.)2akhirnya terjadi kesepakatan dalam bentuk penggabungan pengurus PartaiParade Nusantara Jawa Timur dengan Partai Pelopor Jawa Timur, yangkemudian DPP Partai Pelopor mengeluarkan Surat Keputusan No. 255.M/SKDPPNV.VI.13/PPNI08 tentang Struktur dan Personalia Dewan PertimbanganDaerah

  DPD Partai Pelopor Jawa Timur, Dewan PimpinanPusat Partai Pelopor c/q.

  dan karenamenyalahi AD/ART Partai.

  Saksi SRI SUDARMONO :e Bahwa saksi sebagai Bendahara Partai Pelopor ; Bahwa pada musyawarah kerja nasional Partai Persada Nusantara yang dipimpin olehBapak Eko Suryo Santjojo, Ristiyanto dan Pak Bambang berpidato dan menyatakan bahwapengurus Partai Pelopor Jawa Timur sedang kosong dan memerintahkan agar pengurusPartai Persada Nusantara bergabung dengan Partai Pelopor ;e Bahwa selanjutnya saksi mendapat mandat untuk pembentukan pengurus Partai PeloporJatim ; Bahwa sudah ada SK DPD Partai Pelopor tentang

• /Walikota kepada Ketua danBendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

  dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

  Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

• , bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamPemilu/Pilkada yang akan datang dan Dalam menjalankan tugasnyabertanggungjawab kepada Ketua.Bahwa

  Cabang Partai Damai SejahteraHal. 11 dari 70 hal.

  , bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamHal. 13 dari 70 hal.

  Menurut keterangan saksi Samsidisetelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuanparpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada.

• Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atauGabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRDpada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupatimaka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memilikikursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi;Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur persyaratanmengusulkan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik danGabungan Partai Politik Pengusung tidak

  Putusan Nomor 12 P/HUM/2020hanya mengatur kKewenangan pengusulannya melalui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik Pengusung.

  Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

  Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanismeoleh DPRD Provinsi atau DPRD Kahupaten/Kota berdasarkan usulan daripartai politik atau gabungan partai politik pengusung;d) Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 201 /72022 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) dan Partai Hanura, sementara hasil pemilihan umumtahun 2019 perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 7 kursi, PANsebanyak 3

  kursi, Partai Nasdem 1 kursi dan partai Hanura tidakmemperoleh kursi di DPRD;e) Bahwa partai pengusung sebagaimana pada poin (d) di atas berhak untukmengusulkan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022:Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, partaipengusung telah menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan WakilBupati Bekasi sehagai berikut:a.Surat DPP Partai Golkar Nomor R795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19Juli 2019 perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu

• PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI.

  PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;

  pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari ;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam

  (Termohon Kasasi in casu)menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuanketentuandalam Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Undangundang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

  Olehkarena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikanpenjelasan mengenai maksud sifat final dan mengikat dalam putusanmahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihatmaksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiranhistoris (wets historisch), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknyaUU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamahpartai dan putusannya.Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenaimahkamah partai

  Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor557/VIl/DeplitLaw/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar AlatBukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;19.Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahuimaksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai danputusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusanmahkamah partai harus diterima dan telah

  Putusan Nomor 504 K/TUN/2015UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikaitkandengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupapengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusanmahkamah partai.27.Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuanUU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, MajelisHakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikanketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik.

• sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatanatas nama Partai;c) pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atasnama Partai; dand) pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.7.

  Bahwa Pasal 40 Anggaran Dasar Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Tahun 2015 2020, menyatakan :(2) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untukmenyelesaikan perselisinan yang terjadi di dalam internalpartai.(3) Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diaturdalam Anggaran Rumah Tangga..

  Bahwa oleh karena Penggugat terbuktitelah melanggar Disiplin Partai (Pasal 21 AD Partai) dan LaranganAnggota (Pasal 22 AD Partai), maka terhadap diri Penggugat dijatuhisanksi pemecatan (Pasal 23 AD Partai).

  "melakukan kegiatan dan tindakanyang bertentangan dengan anggaran dasar partai, anggaran rumahtangga partai dan peraturanperaturan partai.

  Pembebastugasan dari jabatan Partai dan/ataujabatan atas nama partai;iii. Pemberhentian Sementara;iv.