LUT memiliki perijinan dari Kementerian Lingkungan Hidupsesuai Surat Keputusan Nomor 436/MENLHK/SETJEN/PLB.3/6/2016tanggal 14 Juni 2016, Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sesuaiSurat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : $.690/VLB3/PPLB3/PLB.3/9/2016 tanggal 5 September 2016, yang masingmasingdokumen perijinan berlaku selama 5 (lima) tahun;Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Srg.Bahwa Limbah B3 berupa slag steel dan slag proses oleh PT.

/XI/17;

., (StafBiro Hukum) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, ParaPegawai Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, beralamat diGedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3,Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.3/Menlhk/Setjen/Kum.6/2/2017,tertanggal 7 Februari2017, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I ;3. PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL.

., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik Ditjen PKTL;Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 49/G/2021/PTUNJKT.Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok7 Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.20/Menlhk/Setjen/KUM.6/3/2021 tanggal 10 Maret 2021,email : advokasi.tun.klhk@gmail.com, untuk selanjutnya disebutsebagai

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman TeknisPemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Permen LHK P.16/2017),pemulihan lahan gambut yang terbakar dilakukan rehabilitasidengan cara revegetasi tanamantanaman asli yang biasa hiduppada lahan gambut, diantaranya : Jelutung Rawa (Dyerapolyphulla),Prepat (Combretocarpusrotundatus), Belangiran(Shoreabalangeran), Perupuk (Lophopetalun), Pulai Rawa(Alstoniapneumatophora), Rengas Manuk (Syaygium

Adendum, Andal, RKL, RPL PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)Cabang Manokwari SK.258/MENLHK/Setjen/PLA415/2017 tanggal 31Mei 2017:g. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 593,83/895/GPB/2018tanggal 1 Juni 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan;h. Makalah Sejarah Pemerintahan Irian Jaya.7.

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan HutanHalaman 32 dari 62 Halaman, putusan Nomor 285/Pdt/2021/PT MDNProvinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000(Lampiran SK MenLHK No.SK.8088/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018tanggal 23 November 2018), seluruh titik koordinat berada di luar kawasanhutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) (peta terlampir);Menimbang bahwa dengan didasarkan pada bukti P2 dan P3 tersebutdihubungkan dengan bukti T.1,I,II,IV,V12 serta lampiran surat

dimungkinkan terjadi karenapelaksanaan UU G pada tahun 2013 masih dalam tahap penyesuaian, namunsetelah 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya UU IG Tahun 2011, maka pemberiandata tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan, kecuali setelah terpenuhinyaketentuan yang mengatur pengecualian informasi dimaksud sesuai denganHalaman 82 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUNJ KTketentuan perundangundangan yang berlaku, hal mana sejalan dengan SuratEdaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk

>1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akte perubahan terakhir di Notaris MUSLIM, SH MKn No 19 tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023;

.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan tahun 2014 sampai 2023;

kerja izin peruntukan lahan.o Dukumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagipemohon IPK.o Surat pernyataan bebas komplik.o Setelah lzin Pemanfaatan Kayu disetujui, untuk pemohon masihdikenakan kewajiban terhadap Negara berupa berupa :o Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).o Pembayaran Dana Reboisasi (DR).o Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT).Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN BigSebagimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 44 / Menlhk

(printout);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum./6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan. (print out);Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNomor : 561.K/20.01/DJP/2000, tertanggal 3November 2000 tentang Permulaan Tahap KegiatanStudi Kelayakan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.

(orint out);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan.(print out);Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian PerizinanBidang Pertambangan Mineral dan Batubara DalamRangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu PintuKepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 TentangPedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (PermenLHK P.16/2017), pemulihan lahan gambut yang terbakardilakukan rehabilitasi dengan cara revegetasi tanamantanamanasli yang biasa hidup pada lahan gambut, diantaranya: JelutungRawa (Dyerapolyphulla), Prepat (Combretocarpusrotundatus),Belangiran (Shoreabalangeran), Perupuk (Lophopetalun), PulaiRawa (A/stoniapneumatophora), Rengas Manuk (Syaygium

atauApabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding dahuluPara Pelawan, pihak Terbanding dahulu Terlawan telah mengajukan KontraMemori Bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Untuk dan atas nama Terbanding I/Terlawan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi NomorKS. 76/Menlhk

Verifikasi Adminitrasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm tanggal 10 Juni 2022;

. $.174/Menlhk!I/2015 tanggal 21 April 2015 perihal PenghentianPelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang LawasSelatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada KPKS bukit Harapan, PT.Torganda, Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (Parsub)serta PT. Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

yang mengikatsecara umum, maka dilihat dari titik singgung antarakewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Halaman 154 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNmenyangkut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1992 tanggal 27 Desember 1982 danSurat surat Menteri MenLHK No S.174/MenLHKII/2015tanggal April 2015 dan Nomor S.13/MenLHkKSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang terkaitdengan hakhak keperdataan para penggugat tentanghak milik dan hak pengelolaan atas tanah yang

No.S.174/MenLhk!

KPTS/UM/10/1982 tentangPenunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat KalimantanTengah seluas +15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar)Sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : SK.6025/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2017 Tgl. 7Nov. 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan HutanProvinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016; Bahwa obyek Pinjam Pakai kawasan hutan sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.50/Menlhk

., Jabatan Staf Biro HukumKesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara padaKementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;berdasarkan surat kuasa khusus NomorKS.32/Menlhk/SetUen/KUM.6/8/2017, tanggal 14 Agustus2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;1.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas Termohon akan menguraikanhalhal sebagai berikut :1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alamdilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.66/Menlhk/setjen/kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam yang pada pokoknya bahwa:a). Pasal 1e angka 1.

Sendawar Adhi Karya melalui Saksi Misbahul Munir; 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemabfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industrti (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027; 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan IUPHHK-HTI

Kutai BaratProvinsi Kalimantan Timur;e Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri (RKUPHHKHTI) Periode 2018 s/d 2027berdasarkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4986 / MenLHK PHPL / UHP / HPL.1 / 7 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentangPersetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) Periode 20182027 an.

Juli 2018;15. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;16. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;17. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;18. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;19. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL

November 2016;15 P15 Fotokopi Surat Pernyataan dari Sardin tertanggal 30 November. 2016;16 P16 : Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun. 1999 tentang Kehutanan;17 P17 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat danHutan Hak;18 P18 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pertambangan danEnergi dan Menteri Kehutanan Nomor 1101 K/702/M.PE/1991dan 436/KPTSII/1991 tentang Pembentukan Team KoordinasiTetap