Ditemukan 1673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik rebuplik repubiik rebublik repubik repblik repulbik repuplik repbulik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-10-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 Desember 2011 — MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG
80 — 19
  • untukselanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 Januari 2007;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah dibuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
132 — 133
  • Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.c) 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS Grobogan Tahun 2014d) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    SutjiMintarti dengan NIK : 3276016806650006.c) 1 (satu) keping DVDR Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS GroboganTahun 2014d) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara SatuanKerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementrian PerumahanRakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Nomor : OI/SKB/SATKERPPS/03/2014, = NomorHalaman 223 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2011 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 08/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.
Tanggal 3 Nopember 2011 — Hj. MAHDALENA HA, S.Pd Binti H. AHMAD
87 — 17
  • untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengembalikanuang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewansebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) ke Kas Daerah melaluiBank BPD Cabang Tenggarong sesuai dengan bukti penyetoran tertanggal 10April 2007 ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Auditor Independen yang semulatelah diperbuat oleh Perwakilan BPKR.I di Samarinda, kemudian BadanPemeriksa Keuangan Repulik
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
1.AFRIZAL
2.SUARDI
3.DEWI HERLINA
4.GUNASIRI
5.HALIM PEBRI YANTO
6.TONNY OENG A TIONG
7.LIA ANGGRENI
8.VINY FIPRIYANTI MAGDALENA
9.HARDIANTO
10.LION LIAWANDY
11.ASIM
12.IRWAN AHUAT
13.THJING KIAT
14.YENNI EFFENDY T
15.IRWANSAH
16.JOHANI SURYA
17.WIDYA ANGELINA
18.SUSANTO
19.LAI HO
20.PO GUAT
21.PRAJNA PUTRA
22.IRWAN EFFENDY
23.HAM NASMIRATI
24.MERINA
25.SUMIKO AOYAMA
Tergugat:
1.Ny.YUNITA JUITA
2.Tn.ZUBIR
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
4.ALVIAN LAISMANA
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
131 — 74
  • Salinan PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 251K/TUN/2016 tanggal 14Juli 2016, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T V3;Halaman 123 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018/PN BknMenimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II, Tergugat Ill sertaTergugat V menyatakan tidak mempergunakan hakhaknya untuk mengajukansaksisaksi;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat IVjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
141 — 31
  • Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat : B / 770 / X / 2016 / Dit Reskrim Um Fanggal 25 Oktober 2016,diberi tanda PLW5.1;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat :B/ 1905/X1/2016/ Dit Rekrim Um Tanggal 6 Desember 2016, diberitanda PLW5.2;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat : B /217 /Ill/ 2017 / Dit Rekrim Um Tanggal 6 Desember 2017, dibritanda PLW5.3;Fotocopy surat yang ditujukan kepada Presiden Repulik
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-01-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 45/PID.B/2010/PN.Sim
Tanggal 3 Agustus 2010 — Kemin, Dkk
92 — 5
  • PolBP/165/I1X/2009/Reskrim, tanggal 4 September 2009 yang dibuatoleh Kepolisian Negara Repulik Indonesia Daerah SumateraUtara Resort Simalungun, serta surat surat bukti lainnya yangdiajukan kemuka persidangan, yang berasal dari PTPN III KebunBandar Betsy, baik yang diserahkan oleh oleh saksi saksi dari12pihak PTPN III Kebun Bandar Betsy, dan atau melalui JaksaPenuntut Umum, yang antara lain terdiri dariBukti JPU1 (PTPN3 Bandar Betsy), yaitu 1 ( satu) buahFoto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1069 — 2484
  • Hal ini sesuai dengan PeraturanKapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada TingkatMarkas Besar Kepolisian Negara Repulik Indonesia;Bahwa berdasarkan uraian diatas olen karena Penggugat tidak mampumenggambarkan secara jelas, kapan surat tersebut dikirim secara resmisedangkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku yaitusesuai dengan ketentuan pasal
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 07-10-2015 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 144/PDT.G/2015/PN Bgr
Tanggal 23 Nopember 2016 — Ny. Betty Talumepa, B. Sc, (Istri Alm. Ir. Irawan bin Razali) Rahmat Nurullah, S.Kom M.Sc selaku ahli waris (anak Alm.: Ir. Irawan dan Ny. Betty Talumepa, B. Sc) (Penggugat) CV. Mulia Ir. Zahari Direktur CV. Mulia Abdul Hamid Rizansyah Ir. Ida Zuraida Dra. Kemala Sari d/a Ir. Ida Zuraida Notaris Djoko Sulistyo, SH. Notaris Nadilah Sungkar, SH. Notaris Ny. Indah Setyaningsih, SH. PT. Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk Regional Remedial dan Recovery Jakarta
147 — 36
  • Bgrsesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik IndonesiaNo.1075.K/SIP/1980 tanggal 8 Desember 1982 jo No.492K/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagai berikut:Gugatan yang tidak sempurna, setidaktidaknya apa yang dituntutkurang jelas maka harus diputus dengan N.O. (Niet Onvantkelijk Verklaard) ;1.2.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
133 — 41
  • berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 Januari 2007,tanggal 12 Desember 2008 dan tanggal 11 April 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah dibuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
115 — 44
  • Daerah;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 April 2008, 13Oktober 2008 dan 14 April 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPKR.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
118 — 45
  • Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 12 Nopember 2008,19 April 2010, dan 10 Mei 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
167 — 100
  • Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTbertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NomorPER. 26/MEN/2013 Tentang Perubahan Atas Peratusan MenteriKelautan dan Perikanan Repulik Indonesia NomorPER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,menyatakan :Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajibmendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanansebagaimana tercantum dalam SIPI
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA
Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
137 — 66
  • selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ; Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 10 Mei 2010; Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPKR.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Ir. G.T. YUDI RAHMAN
111 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganjelas dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telahterbukti, tetapi hal atau kKeadaan sebagai dasar dan alasan putusan yangdinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yanglainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Peninjauan Kembali agarMembatalkan Putusan Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1129 — 372
  • Dan untuk menentukan adanyakesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi Ill yang berprofesi sebagaiseorang dokter terhadap Penggugat Konvensi adalah harus melalui MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan juga MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dapat memberikansanksi, hal ini sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 ayat 14 UNDANGUNDANG REPULIK INDONESIA Nomor 29 TAHUN2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang :Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — GO LENNY SETYAWATI, dk VS 1. RIKA YOU SOO SHIN, SH, dkk
168 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Surabaya pada tanggal 3 Agustus1956;Bahwa Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayahdari Para Penggugat (in casu Go Lenny Setyawati dan Wiwik SundariGuntur) dan Para Tergugat (in casu Indra Boedijono, SoedomoMergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di NegaraRepublik Singapura pada tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana ternyatadari Certificate of Registration of Death (Sertifikat PendaftaranKematian) Republic of Singapore Nomor 321431A yang telah dilihat diKedutaan Besar Repulik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA
Tanggal 1 Nopember 2010 — H. ABDUL SANI AMNBO POKEK BIN AMBO POKEK
112 — 26
  • selanjutnyaterdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewansebesar Rp. 16..000.000, (enam belas juta rupiah)ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang' Tenggarongsesuai dengan bukti penyetoran tertanggal (12Nopember 2008 dikembalikan sebesar Rp.2.500.000, dan10 Mei 2010 dikembalikan sebesar Rp.13.500.000, ) ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat olehPerwakilan BPKR.I di Samarinda, kemudian BadanPemeriksa Keuangan Repulik
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
123 — 20
  • Presiden Repulik Indonesia, Cq. Gubemur Provinsi Banten, Cg. BupaitiPandeglang, Beralamat di Jalan A. Satriawijaya No.1 Pandeglang, KabupatenPandeglang, Banten 42211, yang diwakili oleh Desri Novian, S.H.,M.H., ThSukatma, S.H.,M.H., Bhakti MA,S.H.,M.H., Antonius Danar Prasetyo, S.H.,A Hakim Kamarullah, S.H.,M.H., Ganjar Ginanjar, S.H., Ryan Jaka Pahlevi,S.H.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I Gede Agus Suraharta, SH.
Terdakwa:
1.Boris Georgiev Rusev
2.Marian Bogidarof Serafimoff
375 — 353
  • berdasarkan penjelasanpenyidik tersebut di atas, Atas Harta Kekavaan yang diketahuinva ataupatut diduganva merupakan hasil tindak pidana. dimana berdasarkanpenjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atauSistem Elektronik milik Orang lain dan/atau tindak pidana pencuriandengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh BORIS GEORGIEV danMARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebagaimana dimaksud dalampasal 30 jo Pasal 46 UndangUndang Repulik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
489 — 541
  • Negara, (fotokopidari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian HakHakAtas Tanah, (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianHak Atas Tanah HakPengelolaan serta Pendaftarannya, (fotokopi dari fotokopi);Pemberian BagianBagianPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah, (fotokopidari fotokopi);Keputusan Presiden Repulik