Ditemukan 1673 data
80 — 19
untukselanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 Januari 2007;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah dibuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
132 — 133
Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.c) 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS Grobogan Tahun 2014d) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
SutjiMintarti dengan NIK : 3276016806650006.c) 1 (satu) keping DVDR Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS GroboganTahun 2014d) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara SatuanKerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementrian PerumahanRakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Nomor : OI/SKB/SATKERPPS/03/2014, = NomorHalaman 223 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.
87 — 17
untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengembalikanuang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewansebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) ke Kas Daerah melaluiBank BPD Cabang Tenggarong sesuai dengan bukti penyetoran tertanggal 10April 2007 ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Auditor Independen yang semulatelah diperbuat oleh Perwakilan BPKR.I di Samarinda, kemudian BadanPemeriksa Keuangan Repulik
1.AFRIZAL
2.SUARDI
3.DEWI HERLINA
4.GUNASIRI
5.HALIM PEBRI YANTO
6.TONNY OENG A TIONG
7.LIA ANGGRENI
8.VINY FIPRIYANTI MAGDALENA
9.HARDIANTO
10.LION LIAWANDY
11.ASIM
12.IRWAN AHUAT
13.THJING KIAT
14.YENNI EFFENDY T
15.IRWANSAH
16.JOHANI SURYA
17.WIDYA ANGELINA
18.SUSANTO
19.LAI HO
20.PO GUAT
21.PRAJNA PUTRA
22.IRWAN EFFENDY
23.HAM NASMIRATI
24.MERINA
25.SUMIKO AOYAMA
Tergugat:
1.Ny.YUNITA JUITA
2.Tn.ZUBIR
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
4.ALVIAN LAISMANA
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
131 — 74
Salinan PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 251K/TUN/2016 tanggal 14Juli 2016, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T V3;Halaman 123 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018/PN BknMenimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II, Tergugat Ill sertaTergugat V menyatakan tidak mempergunakan hakhaknya untuk mengajukansaksisaksi;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat IVjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang
141 — 31
Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat : B / 770 / X / 2016 / Dit Reskrim Um Fanggal 25 Oktober 2016,diberi tanda PLW5.1;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat :B/ 1905/X1/2016/ Dit Rekrim Um Tanggal 6 Desember 2016, diberitanda PLW5.2;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor Surat : B /217 /Ill/ 2017 / Dit Rekrim Um Tanggal 6 Desember 2017, dibritanda PLW5.3;Fotocopy surat yang ditujukan kepada Presiden Repulik
92 — 5
PolBP/165/I1X/2009/Reskrim, tanggal 4 September 2009 yang dibuatoleh Kepolisian Negara Repulik Indonesia Daerah SumateraUtara Resort Simalungun, serta surat surat bukti lainnya yangdiajukan kemuka persidangan, yang berasal dari PTPN III KebunBandar Betsy, baik yang diserahkan oleh oleh saksi saksi dari12pihak PTPN III Kebun Bandar Betsy, dan atau melalui JaksaPenuntut Umum, yang antara lain terdiri dariBukti JPU1 (PTPN3 Bandar Betsy), yaitu 1 ( satu) buahFoto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1069 — 2484
Hal ini sesuai dengan PeraturanKapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada TingkatMarkas Besar Kepolisian Negara Repulik Indonesia;Bahwa berdasarkan uraian diatas olen karena Penggugat tidak mampumenggambarkan secara jelas, kapan surat tersebut dikirim secara resmisedangkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku yaitusesuai dengan ketentuan pasal
147 — 36
Bgrsesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik IndonesiaNo.1075.K/SIP/1980 tanggal 8 Desember 1982 jo No.492K/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagai berikut:Gugatan yang tidak sempurna, setidaktidaknya apa yang dituntutkurang jelas maka harus diputus dengan N.O. (Niet Onvantkelijk Verklaard) ;1.2.
133 — 41
berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 Januari 2007,tanggal 12 Desember 2008 dan tanggal 11 April 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah dibuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
115 — 44
Daerah;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 23 April 2008, 13Oktober 2008 dan 14 April 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPKR.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
118 — 45
Daerah ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 12 Nopember 2008,19 April 2010, dan 10 Mei 2010;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPK R.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
167 — 100
Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTbertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NomorPER. 26/MEN/2013 Tentang Perubahan Atas Peratusan MenteriKelautan dan Perikanan Repulik Indonesia NomorPER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,menyatakan :Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajibmendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanansebagaimana tercantum dalam SIPI
137 — 66
selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ; Bahwa berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Terdakwatelah mengembalikan uang ~~ saku, transportasi danakomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke KasDaerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 10 Mei 2010; Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat oleh BPKR.IPerwakilan di Samarinda, kemudian Badan PemeriksaKeuangan Repulik
111 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganjelas dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telahterbukti, tetapi hal atau kKeadaan sebagai dasar dan alasan putusan yangdinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yanglainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Peninjauan Kembali agarMembatalkan Putusan Mahkamah Agung Repulik
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1129 — 372
Dan untuk menentukan adanyakesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi Ill yang berprofesi sebagaiseorang dokter terhadap Penggugat Konvensi adalah harus melalui MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan juga MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dapat memberikansanksi, hal ini sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 ayat 14 UNDANGUNDANG REPULIK INDONESIA Nomor 29 TAHUN2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang :Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
168 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Surabaya pada tanggal 3 Agustus1956;Bahwa Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayahdari Para Penggugat (in casu Go Lenny Setyawati dan Wiwik SundariGuntur) dan Para Tergugat (in casu Indra Boedijono, SoedomoMergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di NegaraRepublik Singapura pada tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana ternyatadari Certificate of Registration of Death (Sertifikat PendaftaranKematian) Republic of Singapore Nomor 321431A yang telah dilihat diKedutaan Besar Repulik
112 — 26
selanjutnyaterdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewansebesar Rp. 16..000.000, (enam belas juta rupiah)ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang' Tenggarongsesuai dengan bukti penyetoran tertanggal (12Nopember 2008 dikembalikan sebesar Rp.2.500.000, dan10 Mei 2010 dikembalikan sebesar Rp.13.500.000, ) ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan AuditorIndependen yang semula telah diperbuat olehPerwakilan BPKR.I di Samarinda, kemudian BadanPemeriksa Keuangan Repulik
123 — 20
Presiden Repulik Indonesia, Cq. Gubemur Provinsi Banten, Cg. BupaitiPandeglang, Beralamat di Jalan A. Satriawijaya No.1 Pandeglang, KabupatenPandeglang, Banten 42211, yang diwakili oleh Desri Novian, S.H.,M.H., ThSukatma, S.H.,M.H., Bhakti MA,S.H.,M.H., Antonius Danar Prasetyo, S.H.,A Hakim Kamarullah, S.H.,M.H., Ganjar Ginanjar, S.H., Ryan Jaka Pahlevi,S.H.
I Gede Agus Suraharta, SH.
Terdakwa:
1.Boris Georgiev Rusev
2.Marian Bogidarof Serafimoff
375 — 353
berdasarkan penjelasanpenyidik tersebut di atas, Atas Harta Kekavaan yang diketahuinva ataupatut diduganva merupakan hasil tindak pidana. dimana berdasarkanpenjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atauSistem Elektronik milik Orang lain dan/atau tindak pidana pencuriandengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh BORIS GEORGIEV danMARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebagaimana dimaksud dalampasal 30 jo Pasal 46 UndangUndang Repulik
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
489 — 541
Negara, (fotokopidari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian HakHakAtas Tanah, (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianHak Atas Tanah HakPengelolaan serta Pendaftarannya, (fotokopi dari fotokopi);Pemberian BagianBagianPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah, (fotokopidari fotokopi);Keputusan Presiden Repulik