Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman TeknisPemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Permen LHK P.16/2017),pemulihan lahan gambut yang terbakar dilakukan rehabilitasi dengancara revegetasi tanamantanaman asli yang biasa hidup pada lahangambut, diantaranya : Jelutung Rawa (Dyerapolyphulla), Prepat(Combretocarpusrotundatus), Belangiran (Shoreabalangeran),Perupuk (Lophopetalun), Pulai Rawa (Alstoniapneumatophora),Halaman 25 dari

KaryaBumi Baratama di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan SarolangunKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, yang ditetapkan di Sarolangun, padatanggal 10 April 2015, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggalditetapkan;Bahwa untuk objek gugatan Kelompok tersebut masuk dalam kawasanHutan, baik untuk kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi dansebagainya yang diamanatkan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang PedomanPinjam Pakai

KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017, tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017,tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat Il;Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.

yang tidak memilki Izin;Bahwa dalam hal wilayah tertentu telah ditetapbkan menjadi KawasanHutan maka wilayah tersebut menjadi Kawasan Terbatas yangmelarang orang/masyarakat untuk masuk Kawasan Hutan, hal inilahyang menjadi cikal bakal lahirnya dua Instrumen Hukum untuk masukdan memanfaatkan Kawasan Hutan yaitu Pelepasan Kawasan Hutan(untuk perkebunan) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (untukpertambangan);Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.50 /Menlhk

Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.KS.6/MenLHK/Setjen/Kum.6 /1/2016, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnyadisebut Sebagai ..........eeeeeeececeeeeeeseeeeeteeeeeaes TERGUGAT halaman 3 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan Sisingamangaraja, No. 2 Kebayoran Baru,Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :1. Deddy Setiady, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Plt.

P.66/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentHalaman 57 dari 106 Putusan No.299/Pid.BLH/2020/PN Smrang Penatausahaan Kayu Hutan yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu;Bahwa yang diaksud dengan Kayu Gergajian berdasarkan SNI 7537.1:2010 adalah kayu persegi empat

,Herwinsyah, S.H dan Ibrahim Fattah, S.H.Para Advokat,beralamat di Jalan Timor Nomor 10 Menteng JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor12/MENLHK/12/2014 tanggal 29 Desember 2014,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanPT. BUMI MEKAR HIJAU (disebut PT.

untuk Neraca Sumber dayaHutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam, pengelolaan systeminformasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan,penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan,pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayahpengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasanhutan serta tata lingkungan dan pelaksanaan urusan tata usaha danrumah tangga balai, sebagaimana diatur dalam Peraturan MentriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.6/MenLHK

Tiga Samudera yang beralamat di MojokertoJawaTimur; Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nota angkutan tidak diperlukankarena sudah ada SATSDN, sebab masalah nota angkutan sudah diaturdalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.1I/II/2016, sedangkan SATSDN diatur dalamKeputusan Menhut nomor : 447/KPTSII/2013, tanggal 31 Desember 2013,yang mana nota angkutan hanya dibutuhkan saat pengangkutan daritempat penebangan ke gudang atau penampungan, sedangkan untukmelakukan perjalanan

yang dimiliki RSSumber waras, sebagai berikut: untuk kegiatan pengolahan limbahberbahaya dan beracun di RS Sumber Waras memiliki TPS sendiri dan adain TPS dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPemkab Cirebon Nomor: 503/001.38/DPMPTSP tanggal 13 Januari 2017Halaman 72 Put Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbrperihal lin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penyimpanan Sementara LimbahB3 dan Ijin Incinerator (pengolahan limbah) dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.236/Menlhk

Tiga Samudera yang beralamat di MojokertoJawa Timur; Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nota angkutan tidakdiperlukan karena sudah ada SATSDN, sebab masalah nota angkutansudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor :P.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.I/II/2016, sedangkan SATSDN diaturdalam Keputusan Menhut nomor : 447/KPTSII/2013, tanggal 31Desember 2013, yang mana nota angkutan hanya dibutuhkan saatpengangkutan dari tempat penebangan ke gudang atau penampungan,sedangkan untuk melakukan perjalanan

Tiga Samudera yang beralamat di MojokertoJawaTimur; Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nota angkutan tidak diperlukankarena sudah ada SATSDN, sebab masalah nota angkutan sudah diaturdalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.1I/II/2016, sedangkan SATSDN diatur dalamKeputusan Menhut nomor : 447/KPTSII/2013, tanggal 31 Desember 2013,yang mana nota angkutan hanya dibutuhkan saat pengangkutan daritempat penebangan ke gudang atau penampungan, sedangkan untukmelakukan perjalanan

pembayaran langsung (LS) Uang Muka(Tahap I) 20% senilai Rp. 49.000.000, (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan itupunsaksi tidak menerima uangnya karena ditanda tangani alasannya sebagai saksikanakan diajukan pencairan anggaran serta selebihnya itu bukan tandatangan saksi dantandatangan saksi itu dipalsukan namun saksi tidak ketahui siapa yang memalsukan.Bahwa benar, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.102/Menlhk

PemantauanLingkungan Hidup (UKLUPL),Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).Bahwa benar, rujukan dasar usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usahadan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat(2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan HidupNomor : SE.7/MENLHK

Peraturan Daerah inilah yangkemudian akan menjadi bahan pertimbangan Kementerian Kehutananuntuk mengatur tentang hutan adat yang selanjutnya hutan adat tersebutdikeluarkan dari hutan negara sehingga dapat dikelola oleh masyarakatadat secara komunal (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, tanggal 29 April 2019).Bahwa begitu juga dikatakan (saksi) Ahli Kathleen CatherinaPontoh, SH.

Putusan Perkara No.34/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiakan diajukan pencairan anggaran serta selebihnya itu bukan tandatangan saksi dantandatangan saksi itu dipalsukan namun saksi tidak ketahui siapa yang memalsukan.Bahwa benar, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan DokumenLingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin UsahaDan/Atau

PemantauanLingkungan Hidup (UKLUPL),Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).Bahwa benar, rujukan dasar usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usahadan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat(2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan HidupNomor : SE.7/MENLHK

Perkebunan Mitra Ogan yang telah mendapat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sesuai surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 497/ MENHUT-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997;

MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.214/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 6 Juli 2015tentang Pembentukan Tim Terpadu Penelitian Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit An.

dipertimbangkan dapat diproses lebih lanjut melalui prosedur tukar menukar kawasan Hutan;
Calon areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi tutupan berupa tegakan hutan alam dipertimbangkan dapat untuk dirubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap(HP);

Rekomendasi dari Tim Terpadu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor: S.224/Menlhk

Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan hutan produksi tetap seluas +2.278 Hadi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas +4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mendapat perpanjangan sesuai surat Nomor: S.925/Menlhk/Setjne/PLA.2/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 perihal Perpanjangan Persetujuan

Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahansecara berkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan