Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mkd
Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
110 — 21
  • sebagai bagian tubuh lengan kiri Anak Saksi Korban FARISPRATAMA, sebagaimana keterangan Anak Saksi Korban FARIS PRATAMA;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang adanyapelaku lain yang bernama FANI alias PANDOM yang mengayunkan senjatatajam berupa sebilah gosir (golok sisir) dan mengenai bahu Anak Saksi FARISPRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim mempertimbangkanketerangan tersebut sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa atau yang dalamdoktrin hukum pidana disebut dengan asas non self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 695/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. JAKA GENI UNGGUL PERSADA
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
144 — 66
  • sektor jasa keuangan, salah satunya di sektor perbankan;Bahwa Turut Tergugat Il merupakan lembaga yang diberikan kewenanganuntuk melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan.Pendekatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il dalam rangkapengaturan dan pengawasan diantaranya : Kebijakan prinsip kehatihatian bank (prudential banking) danHalaman 16 Putusan Nomor 695/Pdt/2020/PTDKI Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (Self
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-01-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN SELONG Nomor 20/Pid.B/2018/PN Sel
Tanggal 2 April 2018 — M. IRJAN
95 — 102
  • HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Self. JAMI MALADI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;g. NURUL HIDAYATI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak 7,5 are;k. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2077 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULHAERI HARAHAP
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksportir/PPJK mengajukan PEB secara self Assesment melaluidata elektronik (PDE) lalu barang yang akan diekspor dilakukanpenelitian Dokumen;Penelitian Dokumen dilakukan oleh System Aplikasi Pelayanandan/atau Pejabat Bea Cukai, setelah pemberitahuan pabeanekspor diajukan ke kantor pabean kemudian dilakukan penelitianterhadap Dokumen tersebut;Dokumen pelengkap pabean tersebut berupa Invoice danPacking List serta pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagaipemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;Apabila
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 10-08-2015 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt/2013/PN.Gsk
Tanggal 2 Desember 2013 — MOH. NAHRUDIN ZAHIDI MELAWAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/ BUPATI GRESIK
34 — 3
  • nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
362 — 276
  • Oleh karena UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ahli Elektroniktidak mengatur secara tersendiri (Self authoritative regimes) tentangpengertian perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan, tetapi hanyamengatur sanksinya saja, serta media yang digunakan yaknimendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Tng
Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon:
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
102 — 27
  • mendefinisikan diskresi bahwa: discretion is powerauthority conferred by law to action on the basic of judgement ofconscience, and its use is more than idea of morals than law yang dapatdiartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukanberdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebihmenekankan pertimbanganpertimbangan moral dari padapertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).Menurut Alvina Treut Burrow dikatakan bahwa discretion adalah ability to choose wisely or to judge for our self
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
91 — 29
  • Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena
    Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..
    Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006
Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengantidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah self assessment di mana Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajakyang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BeaPeroleh Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannyatanpa mendasarkan diterbitkannya surat
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus ITE
Register : 24-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla
Tanggal 12 Januari 2017 — - AGUNG HANDOKO Bin HARUN SOHAR
337 — 304
  • pembangunan umat yang berkelanjutandapat terlaksana;Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan para pemangkukepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan sumber daya alam, melalui integrasi dansinergi kegiatan lingkunganekonomisosial untuk mewujudkankemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pembangunan yangberkelanjutan lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Majelis Ulama Indonesia;Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dengankonsep self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
150 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 padasaat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukankoreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasicadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008telah konsisten dengan tahuntahun sebelumnya dan sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, makakoreksi fiskal (self
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
EVA KRISTINA, Amd
Tergugat:
1.H. MISRADIN
2.LUCKY KARTONO, SE., MSA, Ak, MH., BKP, CA, CPA, MOS
50 — 11
  • tangan dari Tergugat ataupun audit dari Tergugat II yang dipakai untuk memberatkan kedudukanPenggugat selaku pegawai/anak buah dan tidak menginformasikan kepadaPenyidik adanya mark up/penggelembunganyangsejatinyaatasperintah Tergugat terhadap hasil Penjualan barang/jasa, bukanmerupakan kemauan atau kesengajaan dari diri Penggugat, dan penyidikseakanakan tidak mau tahu dan tidak perlu tahu dan atau tidak mengetahuiadanya permainan yang dilakukan oleh Tergugat , hal ini sejatinyamelanggar asas non self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 31-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 796/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
135 — 28
  • Soft Loan LoB Self Employee Mess Market;e Penanganan Kasuskasus Perkara dari Self Employee Mess Marketbekerjasama dengan Team Litigasi.Halaman 46 Putusan No. 796/Pid.Sus/2020/PN.SBY.Bahwa PT.
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Bul
Tanggal 1 Maret 2018 — 1. BENNY Alias BENI 2. SRI WAHYUNI Alias UNI
106 — 37
  • dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA - Tergugat : PT SMART Tbk
194 — 194
  • saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
53 — 6
  • perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
234 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.