Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self
Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — ERWINSYAH alias ERWIN
9683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP.
Register : 02-02-2015 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN SALATIGA Nomor 4/PDT.G/2016/PN.Slt
Tanggal 12 Juli 2016 — BUDI KABUL MELAWAN KOSIDI, DKK
9014
  • Adrianus Setyo Adibroto dan Sdr.Wibowo Heru, masing masing selaku Regional Collection Head dan AssetLiquidation Unit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
4110
  • Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alamsebagai berikut:a) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan;b) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah.c) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
133113
  • penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
    Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Register : 29-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Bul
Tanggal 1 Maret 2018 — 1. BENNY Alias BENI 2. SRI WAHYUNI Alias UNI
10637
  • dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
536
  • perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA - Tergugat : PT SMART Tbk
194194
  • saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
234194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
16953
  • Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
212134
  • PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
    PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
336728
  • Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
    SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
26762
  • Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
    200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Register : 17-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
13759
  • yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self
Register : 30-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.SIS SUGIAT, SH
2.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
1.Roses Adi Putra Bin Alpian
2.Irik Marton Bin Ishak alm
9624
  • Angkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor : P.48 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 /2017 tentang Perubahan Atas Permen LHK Nomor : P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakanSKSHHK adalah kelompok Jenis kayu tumbuh alami; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHKtersebut adalah Penerbit SKSHHK secara self
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
39130
  • Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.
Register : 07-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FERDY ANDRIAN SH MH
Terdakwa:
AHMAD CHOERONI Bin JUMONO
25688
  • Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.
    dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT GAYA FAVORIT PRESS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
Putus : 23-11-2011 — Upload : 01-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — PT. BANK MANDIRI (Persero)Tbk, dahulu PT. Bank Bumi Daya (Persero) VS PT. JAKARTA INTERNATIONAL MANDIRI CENTRE, dahulu bernama PT. GLORIA RASA SAYANG INTER HOTEL
9179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa disamping self financing yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugatsebagaimana butir 4 di atas, Penggugat juga menyerahkan asset sebagai jaminanberupa : Sebidang tanah seluas 22.000 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur,Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis setempat dikenal diJalan Mayjen Sungkono sebagian dari tanah SHGB (induk) No. 476/KelurahanPakis, yang saat itu dalam proses pemecahan sertifikat ;Bahwa mengingat jaminan sebagaimana tersebut di atas masih dalam prosespemecahan
Register : 13-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 35/PID.SUS-PK/2018/PT JAP
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID BASALEM, MM.
16654
  • saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self