Ditemukan 2232 data
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self
96 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP.
90 — 14
Adrianus Setyo Adibroto dan Sdr.Wibowo Heru, masing masing selaku Regional Collection Head dan AssetLiquidation Unit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
41 — 10
Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alamsebagai berikut:a) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan;b) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah.c) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
133 — 113
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
106 — 37
dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
53 — 6
perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
194 — 194
saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
234 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
169 — 53
Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
212 — 134
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
336 — 728
Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
267 — 62
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
137 — 59
yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self
1.SIS SUGIAT, SH
2.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
1.Roses Adi Putra Bin Alpian
2.Irik Marton Bin Ishak alm
96 — 24
Angkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor : P.48 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 /2017 tentang Perubahan Atas Permen LHK Nomor : P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakanSKSHHK adalah kelompok Jenis kayu tumbuh alami; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHKtersebut adalah Penerbit SKSHHK secara self
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
391 — 30
Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.
FERDY ANDRIAN SH MH
Terdakwa:
AHMAD CHOERONI Bin JUMONO
256 — 88
Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.
dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
91 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping self financing yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugatsebagaimana butir 4 di atas, Penggugat juga menyerahkan asset sebagai jaminanberupa : Sebidang tanah seluas 22.000 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur,Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis setempat dikenal diJalan Mayjen Sungkono sebagian dari tanah SHGB (induk) No. 476/KelurahanPakis, yang saat itu dalam proses pemecahan sertifikat ;Bahwa mengingat jaminan sebagaimana tersebut di atas masih dalam prosespemecahan
Terbanding/Terdakwa : HAMID BASALEM, MM.
166 — 54
saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self