Ditemukan 2282 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 248/B/PK/PJK/2015serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai denganperhitungan sebagai berikut: SKPLB PPh Permohonan Yang DiajukanKeterangan Tahun 2008 Keberatan Bandinga b c =(ab)Peredaran Usaha 27.832.517.435,00 20.517.605.840,00 7.314.911.595,00Harga Pokok Penjualan (24.849.833.220,00) (24.864.914.130,00) 15.080.910,00Laba Bruto 2.982.684.215,00 (4.347.308.290,00) 0,00)Pengurang Penghasilan Bruto (7.478.356.219,00) (7.478.356.219,00) 0,00)Penghasilan dari Luar
Putus : 18-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMI KARYATAMA RAHARJA
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan berdasarkanpenghasilan bruto dikurangi:a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biayaberkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,gaji, honorarium, bonus, gralifikasi, dan tunjangan yangdiberikan dalam. bentuk uang bunga, sewa, royalti, biayaperjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa suatubiaya untuk dapat menjadi pengurang
Register : 15-02-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Agustus 2016 — MOCHAMAD JULI LUBIS,SH.,Cs >< Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera,Cs
300 — 78
300 — 78
Jkt.Pst.tersebutsehingga haruslah dijadikan sebagai factor pengurang dari uang yangtelah dibayarkan Tergugat Il&Ill kepada Penggugat (yang dianggap sebagai fee lawyer)untuk perkara tersebut;.
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
115 — 27
115 — 27
Rp. 437.054.000,00 ;SUPADI:DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 18.665.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,00 ;Jumlah Dibayarkan Rp. 398.473.700,00 ;SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an.
Rp. 500.060.000,00 ;YUDI HARTONODikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;Jumlah Dibayarkan Rp. 455.737.000,00 ;Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus limapuluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal18 ayat (1)
Rp. 437.054.000,00 ;SUPADI:e =DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 18.665.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,00 ;e = Jumlah Dibayarkan Rp. 398.473.700,00 ;e SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an.
Rp. 500.060.000,00 ;YUDI HARTONOe =DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;e = Jumlah Dibayarkan Rp. 455.737.000,00 ;Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus limapuluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 joPasal 18
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan merujuk pada Pasal 6 UndangUndang PajakPenghasilan, biayabiaya yang tercatat pada Akun Biaya Sika Shared SI/S*seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untukHalaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/2017kebutuhan perpajakan;Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidakmemberikan dokumen pendukung berupa perjanjian sehubungan denganpembayaran kepada Sika Singapore yang tercatat pada Akun Biaya SikaShared S/S adalah tidak benar karena Pemohon
Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 B/PK/PJK/2013 DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIAN AGRO LESTARI
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerimaan uang pada butir 12.1tersebut di atas, penerimaan uang masuk dalamdikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu penerimaan uang padatanggal 3 Desember 2004 merupakan penerimaan atas jasamanajemen dan penerimaan uang selain tanggal 3 Desember2004 merupakan penerimaan uang hasil pelunasan pinjamandi luar piutang dagang;12.3 Bahwa atas pemberian jasa manajemen berdasarkan uangmasuk pada tanggal 3 Desember 2004 tersebut telahdiperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) sebagai pengurang
Register : 01-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
187 — 82
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
187 — 82
UmumDaerah (RSUD Selasih) Kabupaten Pelalawan dan dari hasil audit tersebutada permasalahan dan temuantemuan dalam pekerjaan tersebutkemudian pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Riau merekomendasikan beberapa hal atas temuantersebut salah satunya yang harus dilaksanakan oleh tergugat adalah agarmelakukan penilaian dengan menggunakan pihak yang berkompeten,untuk mengetahui nilai perbaikan item pekerjaan yang mengalamikerusakan/ kebocoran/ belum rapi sebagai dasar pengurang
Register : 10-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 13 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 50
95 — 50
Selanjutnya,Penggugat memperhitungkannya sebagai pengurang utang dari sebesar Rp480.000.000, menjadi Rp 400.000.000, sehingga Tergugat sudahmelakukan pembayaran sebesar Rp 1.551.200.000;Bahwa atas perhitungan tersebut, kemudian Penggugat meminta Tergugatmenandatangani kwitansi tanggal 05 Juni 2016 yang isinya penitipan uangsebesar Rp 400.000.0000 sebagai pembaharuan kwitansi (PembaharuanSurat), yakni: fakta hukumnya tiada uang yang diterima oleh Tergugat dariPenggugat.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Register : 20-05-2013 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-08-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 912/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tanggal 16 Juni 2014 — Hj. Dugos Siregar alias Hj. Siti Dugus Siregar binti H. Kanato Siregar Cs VS Hj. Nurbuah Siregar binti H. Kanato Siregar Cs
44 — 8
44 — 8
Menetapkan bagian objek terperkara yang telah dibagikan kepada masingmasingahli waris menjadi pengurang dari perolehan yang ditetapkan;7.
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
177 — 184
177 — 184
Bahwa berdasarkan Romawi III huruf C66 angka 1 lampiran PKBLK No 4/2009,Predikat "Terlibat Langsung menjadinilai pengurang terhadap bobotkriteria faktor integritas palingbanyak sebesar 50% (lima puluh perseratus).37.
Register : 21-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl. Tanggal 24 September 2019 — JPU: DJATMIKO SOESILO, SH
TERDAKWA: FREDDY SANTOSO
589 — 2735
589 — 2735
dengan melakukan penyetoran pokok pajakmaupun sanksinya tersebut belum memenuhi syarat materialnya karenajumlah uang yang disetorkan belum sesuai dengan jumlah kerugian padaPendapatan Negara yang terjadi, maka atas pengungkapan ketidakbenaranperbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak CV.PRIMA ALAM SEJAHTERAkhususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atautidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaranyang dilakukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang
PRIMA ALAM SEJAHTERA,NPWP: 72.010.619.4543.000 yang ditunjukkan oleh Penyidik, maka ataspengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh WajibPajak khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapatditerima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namunatas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkansebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar.Bahwa berdasarkan perhitungan berdasar penyerahan barang dan jasa,pajak keluaran, setoran PPh, dapat diketahui
PRIMA ALAMSEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4543.000, maka atas pengungkapanketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnyaperhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yangdilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlahpajak yang kurang dibayar.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO Tannery Indonesia vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebaliknya, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapatmembuktikan bahwa transaksi trading commission yang dibayarkanberada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisiskesebandingan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) lakukan;Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dankelaziman usaha, terutama mengacu pada Pasal 14 ayat (2) huruf cPER43/PJ/2010, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak melakukan penghitungan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang
Register : 08-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 268/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 11 Juli 2017 — PT.BAHANA CONVEXINDO UTAMA >< PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CQ PT.NAMK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA KRIDIT KECIL JATINEGARA CS
72 — 38
72 — 38
.> Adapun setoran yang telah dilakukan oleh Penggugat tetap akandiperhitungkan sebagai pengurang outstanding hutang pokok.Dari ketiga Surat Teguran/Peringatan tersebut, jelaslan bahwa Tergugat sudah sangat bijaksana dalam melakukan langkahlangkah penyelamatanfasilitas kredit Penggugat namun Penggugat berkalikali ingkarjanjijwanprestasi.
Register : 13-09-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 75/PDT/2017/PT BTN Tanggal 6 September 2017 — PT. Sandrafine Garment. M e l a w a n 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain. 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong.
81 — 61
81 — 61
quo, Para Tergugatperlu menjelaskan proses piutang negara yang berasal dari pengalihanhak tagih yang berasal dari kreditkredit bermasalah (macet) Bank SBU(DL) yang diserahterimakan kepada Pemerintah RI.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan piutang BankSBU (DL) atas nama PT Sandrafine Garment (in casu Penggugat) yangtermasuk ke dalam aset yang telah diserahkan oleh Tim Likuidasi kepadaPemerintah cq Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara (in casu Tergugat ) sebagai pengurang
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK TABUNGAN NEGARA;
131 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 668/B/PK/PJK/2017"Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,sepanjang memenuhi persyaratan:1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan3.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebaliknya, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapatmembuktikan bahwa transaksi trading commission yang dibayarkanberada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisiskesebandingan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) lakukan;Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dankelaziman usaha, terutama mengacu pada Pasal 14 ayat (2) huruf cPER43/PJ/2010, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak melakukan penghitungan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang
Putus : 24-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3245 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk. VS TAN WAN LAN DAN DEMY TRIDIONO PRAYITNO, DKK.
139 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3245 k/Pdt/2015deposito oleh Termohon Kasasi itu hanya diketahui oleh TermohonKasasi dan Turut Termohon Kasasi ;49.Begitu juga dengan penetapan faktor pengurang sebesar Rp27.800.000,00(dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang lagilagi tidak jelasdokumen bukti dan dasar hukumnya;50.Berdasarkan faktafakta di atas, telah terbukti apa yang ditetapkan olehJudex Facti tidak berdasarkan bukti dan dasar hukum yang jelas,sehingga pertimbangan hukum maupun amar putusan Judex Facti itumengandung
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 532/Pid.B/ 2016/ PN Mlg Tanggal 21 Desember 2016 — ABDUL ROHIM, S.Ag
99 — 15
99 — 15
Catat setiap pembayaran bagi hasil pada kartuaccrual dan jumlahkan total pembayaran dalam satubulan sebagai unsur pengurang nilai pencadanganuntuk mendapatkan saldo awal cadangan bulanberikutnya.. Besarnya nilai cadangan bagi hasil sebagai bebanbiaya pada bulan yang bersangkutan :a. Bila saldo awal nilainya minus, maka besarnyacadangan bagi hasil untuk bulan yangbersangkutan adalah hasil perhitungan cadanganplus nilai saldo awal.Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 532Pid.B/2016./PN Mig.b.
Catat setiap pembayaran bagi hasil pada kartuaccrual dan jumlahkan total pembayaran dalam satubulan sebagai unsur pengurang nilai pencadanganuntuk mendapatkan saldo awal cadangan bulanberikutnya.. Besarnya nilai cadangan bagi hasil sebagai bebanbiaya pada bulan yang bersangkutan :a. Bila saldo awal nilainya minus, maka besarnyacadangan bagi hasil untuk bulan yangbersangkutan adalah hasil perhitungan cadanganplus nilai saldo awal.b.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — I. PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cq. PT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, II. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG, III. DAUD ANTONIUS SANJAYA VS I. ANA SURYA BAKAR, II. Ny. TITING KRISTIANI, dan KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenilaianUntuk penilaian penyelidikan tanah dan bangunan, kami menggunakanMetode Pendekatan Kalkulasi Biaya, yaitu perkiraan nilai pasar propertiyang dinilai merupakan gabungan dari nilai pasar tanah ditambahkandengan nilai ganti atau reproduksi baru dikurangi dengan penyusutankarena faktor fisik, fungsional maupun eksternal;Faktor penambah untuk lokasi tersebut yaitu: Klasifikasi tanah merupakan lahan matang; dan Terletak pada bagian hook;Faktor pengurang untuk lokasi tersebut yaitu: Minat pembeli