Ditemukan 2277 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg Tanggal 14 Juli 2016 — Ferdiana Sudrajat bin Dadang Hidayat
154 — 26
154 — 26
Dilakukan pengobatan dan perawatan luka,penjahitan luka terbuka, pemberian infus, pemasangan selang ke saluranpernafasan, pemberian obat pengurang rasa nyeri, antibiotika, dikonsulkan danHalaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/201 6/PN.Bdg.dirawat oleh dokter ahli bedah saraf, direncanakan dirawat di ruangan khususnamun ruangan penuh dan disarankan untuk alih rawat namun kondisi pasientidak memungkinkan, selama lima hari perawatan di Instalasi Gawat Daruratkeadaan umum psien menurun, tanda
Putus : 18-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMI KARYATAMA RAHARJA
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan berdasarkanpenghasilan bruto dikurangi:a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biayaberkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,gaji, honorarium, bonus, gralifikasi, dan tunjangan yangdiberikan dalam. bentuk uang bunga, sewa, royalti, biayaperjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa suatubiaya untuk dapat menjadi pengurang
Register : 15-02-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Agustus 2016 — MOCHAMAD JULI LUBIS,SH.,Cs >< Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera,Cs
287 — 78
287 — 78
Jkt.Pst.tersebutsehingga haruslah dijadikan sebagai factor pengurang dari uang yangtelah dibayarkan Tergugat Il&Ill kepada Penggugat (yang dianggap sebagai fee lawyer)untuk perkara tersebut;.
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 532/Pid.B/ 2016/ PN Mlg Tanggal 21 Desember 2016 — ABDUL ROHIM, S.Ag
93 — 15
93 — 15
Catat setiap pembayaran bagi hasil pada kartuaccrual dan jumlahkan total pembayaran dalam satubulan sebagai unsur pengurang nilai pencadanganuntuk mendapatkan saldo awal cadangan bulanberikutnya.. Besarnya nilai cadangan bagi hasil sebagai bebanbiaya pada bulan yang bersangkutan :a. Bila saldo awal nilainya minus, maka besarnyacadangan bagi hasil untuk bulan yangbersangkutan adalah hasil perhitungan cadanganplus nilai saldo awal.Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 532Pid.B/2016./PN Mig.b.
Catat setiap pembayaran bagi hasil pada kartuaccrual dan jumlahkan total pembayaran dalam satubulan sebagai unsur pengurang nilai pencadanganuntuk mendapatkan saldo awal cadangan bulanberikutnya.. Besarnya nilai cadangan bagi hasil sebagai bebanbiaya pada bulan yang bersangkutan :a. Bila saldo awal nilainya minus, maka besarnyacadangan bagi hasil untuk bulan yangbersangkutan adalah hasil perhitungan cadanganplus nilai saldo awal.b.
Register : 21-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl. Tanggal 24 September 2019 — JPU: DJATMIKO SOESILO, SH
TERDAKWA: FREDDY SANTOSO
572 — 2670
572 — 2670
dengan melakukan penyetoran pokok pajakmaupun sanksinya tersebut belum memenuhi syarat materialnya karenajumlah uang yang disetorkan belum sesuai dengan jumlah kerugian padaPendapatan Negara yang terjadi, maka atas pengungkapan ketidakbenaranperbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak CV.PRIMA ALAM SEJAHTERAkhususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atautidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaranyang dilakukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang
PRIMA ALAM SEJAHTERA,NPWP: 72.010.619.4543.000 yang ditunjukkan oleh Penyidik, maka ataspengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh WajibPajak khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapatditerima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namunatas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkansebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar.Bahwa berdasarkan perhitungan berdasar penyerahan barang dan jasa,pajak keluaran, setoran PPh, dapat diketahui
PRIMA ALAMSEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4543.000, maka atas pengungkapanketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnyaperhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yangdilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlahpajak yang kurang dibayar.
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011 Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT
VS
MAMAN SETIAMAN P, DKK
48 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena mempunyaidasar hukum yang sah dan kuat, penerimaan bantuan tersebut merupakan unsuryang menguntungkan dalam kontrak pengadaan buku dimaksud;Jadi nilai tersebut harus diperhitungkan sebagai Pengurang adanya dugaankerugian negara;e)Para Tergugat telah sengaja tidak menghitung dan tidak memasukkan biayarevisi atau biaya cetak ulang sebesar Rp 1.821.441.413,00 (satu milyardelapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu empatratus tiga belas Rupiah) yang menjadi beban PT
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — I. PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cq. PT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, II. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG, III. DAUD ANTONIUS SANJAYA VS I. ANA SURYA BAKAR, II. Ny. TITING KRISTIANI, dan KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenilaianUntuk penilaian penyelidikan tanah dan bangunan, kami menggunakanMetode Pendekatan Kalkulasi Biaya, yaitu perkiraan nilai pasar propertiyang dinilai merupakan gabungan dari nilai pasar tanah ditambahkandengan nilai ganti atau reproduksi baru dikurangi dengan penyusutankarena faktor fisik, fungsional maupun eksternal;Faktor penambah untuk lokasi tersebut yaitu: Klasifikasi tanah merupakan lahan matang; dan Terletak pada bagian hook;Faktor pengurang untuk lokasi tersebut yaitu: Minat pembeli
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
230 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1), dapatdiketahui bahwa piutang yang nyatanyata tidak dapatditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapatdibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,sepanjang memenuhi persyaratan:Halaman 22 dari 46 halaman. Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2014a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporanlaba rugi komersial;b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutangyang nyata nyata tidak dapat ditagih kepadaDirektorat Jenderal Pajak; danc.
Register : 15-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 169/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PERINTIS NUSANTARA PROPERTI
Terbanding/Penggugat : DEI SURYA LESTARI mewakili CV. TATA SURYA PROPERTY
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdr. NOPTAVIA SUDIARTI, S.E
141 — 93
Terbanding/Penggugat : DEI SURYA LESTARI mewakili CV. TATA SURYA PROPERTY
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdr. NOPTAVIA SUDIARTI, S.E
141 — 93
Mengingattagihan/piutang proyek milik Penggugat sejatinya bukan menjaditanggung jawab Tergugat I, karena tagihan tersebut tidak dimasukkansebagai komponen pengurang harga jual/akuisisi PT.PNP ke dalamRingkasan Rancangan Akuisisi, maupun pada saat acara RUPSLBtanggal 25 maupun 27 September 2019. Keseluruhan teguran/somasidari Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena salah pihak (error inpersona).
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
109 — 27
109 — 27
Rp. 437.054.000,00 ;SUPADI:DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 18.665.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,00 ;Jumlah Dibayarkan Rp. 398.473.700,00 ;SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an.
Rp. 500.060.000,00 ;YUDI HARTONODikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;Jumlah Dibayarkan Rp. 455.737.000,00 ;Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus limapuluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal18 ayat (1)
Rp. 437.054.000,00 ;SUPADI:e =DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 18.665.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,00 ;e = Jumlah Dibayarkan Rp. 398.473.700,00 ;e SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an.
Rp. 500.060.000,00 ;YUDI HARTONOe =DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;e = Jumlah Dibayarkan Rp. 455.737.000,00 ;Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus limapuluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 joPasal 18
Register : 20-05-2013 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-08-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 912/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tanggal 16 Juni 2014 — Hj. Dugos Siregar alias Hj. Siti Dugus Siregar binti H. Kanato Siregar Cs VS Hj. Nurbuah Siregar binti H. Kanato Siregar Cs
44 — 8
44 — 8
Menetapkan bagian objek terperkara yang telah dibagikan kepada masingmasingahli waris menjadi pengurang dari perolehan yang ditetapkan;7.
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
171 — 179
171 — 179
Bahwa berdasarkan Romawi III huruf C66 angka 1 lampiran PKBLK No 4/2009,Predikat "Terlibat Langsung menjadinilai pengurang terhadap bobotkriteria faktor integritas palingbanyak sebesar 50% (lima puluh perseratus).37.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran Trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi Trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 940/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Register : 10-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 13 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
93 — 48
93 — 48
Selanjutnya,Penggugat memperhitungkannya sebagai pengurang utang dari sebesar Rp480.000.000, menjadi Rp 400.000.000, sehingga Tergugat sudahmelakukan pembayaran sebesar Rp 1.551.200.000;Bahwa atas perhitungan tersebut, kemudian Penggugat meminta Tergugatmenandatangani kwitansi tanggal 05 Juni 2016 yang isinya penitipan uangsebesar Rp 400.000.0000 sebagai pembaharuan kwitansi (PembaharuanSurat), yakni: fakta hukumnya tiada uang yang diterima oleh Tergugat dariPenggugat.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ABBOTT INDONESIA,
171 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
danPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saatpersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi atas Ekualisasi penjualan lokal dengan SPTMasa PPN (berdasarkan Nota MRetur) sebesar Rp25.482.421.796,00 karena terdapat nota retur atas retur barangyang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri dan tidak ada tanda tangan dari lawantransaksi sehingga tidak diakui sebagai pengurang
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK TABUNGAN NEGARA;
119 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 668/B/PK/PJK/2017"Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,sepanjang memenuhi persyaratan:1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan3.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebaliknya, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapatmembuktikan bahwa transaksi trading commission yang dibayarkanberada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisiskesebandingan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) lakukan;Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dankelaziman usaha, terutama mengacu pada Pasal 14 ayat (2) huruf cPER43/PJ/2010, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak melakukan penghitungan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang
Register : 13-09-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 75/PDT/2017/PT BTN Tanggal 6 September 2017 — PT. Sandrafine Garment. M e l a w a n 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain. 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong.
79 — 56
79 — 56
quo, Para Tergugatperlu menjelaskan proses piutang negara yang berasal dari pengalihanhak tagih yang berasal dari kreditkredit bermasalah (macet) Bank SBU(DL) yang diserahterimakan kepada Pemerintah RI.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan piutang BankSBU (DL) atas nama PT Sandrafine Garment (in casu Penggugat) yangtermasuk ke dalam aset yang telah diserahkan oleh Tim Likuidasi kepadaPemerintah cq Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara (in casu Tergugat ) sebagai pengurang