Ditemukan 71920 data
267 — 81
Patco Elektronik Teknologi
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMAM DJARKASI, S.pd, DKK VS YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI TUREN
., Advokat yang berkantor diJalan Panji Nomor 86 Kepanjen, Kabupaten Malangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2011 ;Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;Melawan:YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI TUREN, berkedudukandi Jalan Panglima Sudirman Nomor 2 Turen, Kabupaten Malang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULIK LESTYOWATI,SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan RayaGadang Nomor 228, Malang, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 24 April 2009 ;Termohon
Menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang didirikanberdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Maret 1972 dibuat dihadapan RadenSoediono Notaris di Malang jo.. Akta Nomor 15 tanggal 24 April 1984 dibuatdihadapan Moslim Dalid, SH., Notaris di Malang jo.. Akta Nomor 119 tanggal28 September 2007 dibuat dihadapan Dr. Benekditus Bosu, SH., SPN., MSc.Notaris di Malang jo.. Akta Nomor 120, tanggal 28 Januari 2008 dibuatdihadapan Dr. Benekditus Bosu,SH.,SPN.MSc.
Menyatakan bahwa para Tergugat dan/atau Ikut Tergugat adalah tidakberhak dan tidak berwenang melakukan aktifitas yang bertindak untuk danatas narna Yayasan Pendidikan Teknologi Turen dan/atau atas namalembaga pendidikan yang dikelola, yaitu Sekolah Menengah Tehnik Turendan Sekolah Menengah Pertama Bhakti di Turen ;. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
Menyatakan para Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah tidak berhak dantidak berwenang melakukan aktifitas yang bertindak untuk dan atas namaYayasan Pendidikan Teknologi Turen dan/atau atas nama LembagaPendidikan yang dikelola, yaitu Sekolan Menengah Teknik Turen danSekolah Menengah Pertama Bhakti di Turen ;5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkaraini ;6.
Pasal 32ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasansebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.Saudara Tarsisius Soetoro menyebut diri sebagai Ketua kemudian bertindakuntuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (selanjutnyadisebut YPTT), padahal menurut Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16Tahun 2001 tersebut, yang berhak mewakili suatu Yayasan adalah Pengurus.Sedangkan yang disebut
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
174 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRENADIN ADEGUSTARA, DKK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
ALASANALASAN HUKUMieBahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian TunjanganProfesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yangdisosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) danPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan (versi Kedua
, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi,penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi,perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan,pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi.
Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan Profesor (Lampiran T1);4. Fotokopi Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T2);5.
Bahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian TunjanganProfesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yangdisosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) danPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan (versi Kedua yang pada halaman
81 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMSUDIN, DK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEKDIKTI);
dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1104/B/LL/2015 mengenai Jawaban Pemberian ljazah Dokter (Bukti P 8);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara pelaksanaan Uji KompetensiMahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti P 9);10.
Fotokopi Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1053/B/DE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi dokteratau Dokter Gigi (Bukti P 10);Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/201711.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasManusia (Bukti P 11);12.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Bukti P 12);13.
Fotokopi SKL/Yudisium Anggota PDMI (Pergerakan Dokter Muda Indonesia)(Bukti P 13);14.Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi(Bukti P 14);15.
Bahwa Objek Permohonan a quo, yaituPermendikbud Nomor 30/2014, telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter AtauDokter Gigi (selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 18/2015).
(Bukti T3);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanUji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi. (BuktiT4);Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.
137 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA vs PT BAHAGIA GEMILANG MANDIRI, dkk
1039 — 461
STOQO TEKNOLOGI INDONESIA, dengan Para Krediturnya yang telah disepakati bersama pada tanggal 24 Agustus 2020;2. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/ Debitor dan seluruh Kreditur untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor :103/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir;4.
STOQO TEKNOLOGI INDONESIA
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 10 Februari 2020 atas Pekerjaan PemasanganAC/ Power E2, sebesar Rp. 7.715.000, (tujuh juta tujuhratus lima belas ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogqo Teknologi Indonesia,tertanggal 11 Maret 2020 atas Pekerjaan 2 (dua) StopKontak dan Pasang TV Ruang Meeting, sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogqo Teknologi Indonesia,tertanggal 12 Maret 2020 atas Pekerjaan PemasanganStop Kontak Fotocopy, sebesar Rp. 1.650.000, (satu jutaenamratus lima puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 23 Maret 2020 atas Pekerjaan ganti Pipa keTemperatur 2 (dua) Unit, sebesar Rp. 870.000, (delapanratus tujuh puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 24 Maret 2020 atas Pekerjaan Bikin PagarKawat Harmonika, sebesar Rp. 6.405.000, (enam jutaempat ratus lima ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 30 Maret 2020 atas Pekerjaan Service dan siFreon AC Office, sebesar Rp. 2.730.000, (dua juta tujuhratus tiga puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 01 April 2020 atas Pekerjaan Rakit Rakditemperatur 3 (tiga) Unit, sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 09 April 2020 atas Pekerjaan Bongkar PasangKipas Angin El, sebesar Rp. 1.000.000, (satu j utaRupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
AHU0028931.AH.01.01.TAHUN2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PTStogo Teknologi Indonesia tertanggal 27 Agustus 2018;Perjanjian Jasa Bantuan Hukum (PJBH) tertanggal 22November 2018 antara PT Stogo Teknologi Indonesiadengan Krismawan & Sedulur Law Office;Surat No. SMS.I/KSSTI/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020,perihal: Teguran Hukum/Somasi ;Surat No.
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ABDI TEKNOLOGI INFORMASI tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
PT ABDI TEKNOLOGI INFORMASI VS 1. RIVANDY TUBAGUS SYARIFUDIN , DKK
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
Tergugat:
ANDI WIRAKUSUMAH
35 — 11
Penggugat:
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
Tergugat:
ANDI WIRAKUSUMAH
Tergugat:
Rudy Chandra
60 — 0
DYNATA TEKNOLOGI INDONESIA
Tergugat:
Rudy Chandra
PT Rantai Pasok Teknologi
Tergugat:
Jadi Surwanto
63 — 58
Penggugat:
PT Rantai Pasok Teknologi
Tergugat:
Jadi Surwanto
59 — 19
NAJAMUDDIN SIREGAR ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT ;MELAWAN:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan,Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikankUasa kepada : nn nn rene nn nnn connec nnn nee =1. Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si. ; 2. Polaris Siregar, S.H.,M.H. ; Halaman dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUNJKTRobertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M.; Reno Ghanes Satria, S.H.; Rina Wirachmawati, S.H.; Yasirman Hassan, S.H.
.; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia, beralamat di Gedung DLantai 8, Komplek Kementerian Pendidikan DanKebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:2222/A4/HK/2016, tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnyadisebut S@DaQ@l ................ccceseeeeeeeerereeerereees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
181 — 119
ZUZU Teknologi Servis
67 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAJAMUDDIN SIREGAR VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin),beralamat di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret2017;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Bukan sebaliknya, membuat surat keberatan tanggal 7Desember 2015 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi (Kemenristek Dikti) mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional a quo, kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara dengan menggunakan formulasi gugatan fiktifnegatif;Halaman 13 dari 15 halaman.
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Muhammad Abdullah
184 — 49
Penggugat:
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Muhammad Abdullah
301 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAYHAKI ZAIN, SH vs MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan Cenghay, RT 007/07 Nomor 92B, Kelurahan Rawa Bunga,Kecamatan Jatinegara, Jakarta timur, pekerjaan Mahasiswa;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN' TINGGIREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10270;Selanjutnya memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si.
diberlakukannyaPermenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 in casu objek hak uji materiil.Namun faktanya, secara tekstual Pemohon hanya menyampaikanargumentasi pada Permohonan a quo, Angka 2 lembar ke6,sebagaimana Termohon kutip dibawah ini:Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/201912.Bahwa pemohon sebagai perorangan warganegara RepublikIndonesia, maka pemohon mempunyai hakhak konstitusional, olehkarena itu Pemohon beranggapan bahwa isi pada syaratsyaratketentuan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi
BuktiP3 Fotocopy Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun2019 tentang Program Profesi Advokat:4.
PT Grab Teknologi Indonesia
Tergugat:
Reza Permana
107 — 74
Penggugat:
PT Grab Teknologi Indonesia
Tergugat:
Reza Permana
101 — 40
GLOBAL MITRA TEKNOLOGI
170 — 77
Penggugat:PT Bhinneka Pandu TeknologiTergugat:PT Lintasmedia Elektronika Persadajaya Indonesian