Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracaraantara lain sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa AdatTunju (terdakwa) dengan nomor : 04/DAT/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 kepadaYth.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara antaralain sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa Adat Tunju(terdakwa ketut arta) dengan nomor : 04/DAT/I/2020 tanggal 21 Januari 2020kepada yth.

Terdakwa yang berkedudukan sebagai Bendesa Adat (Ketuaadat) di Desa Gunung Sari dengan usia yang sudah mendekati 60 Tahunmaka pidana berupa pidana bersayarat yang dijatuhnkan pengadilan tingkatpertama sudah cukup memberikan efek jera dan cukup dalam memberikanpembinaan bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukanperbuatan pidana lagi;e Bahwa tentang kerugian saksi Made Astawa yang tidak dapatmemanfaatkan tanah yang diakui miliknya, maka hal tersebut merupakanmasalah hukum perdata yang harus

Setelah semuapersyaratan dilengkapi, diperiksa dan disetujui oleh terdakwa GedeKetut Sukerta selaku Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adatkemudian dibuat kan perjanjian pinjaman.

Bahwa saksi baru menjabat sebagai Bendesa Desa PekramanSunantaya yang baru tahun 2018 sepengetahuan saksi langkahyang telah dilakukan oleh bendesa yang sebelumnya yaitu bahwapada tanggal 7 Oktober 2017 pengurus adat dan badan pengawasLPD memanggil pengurus LPD mempertanyakan apakah benarLPD itu sudah tidak bisa melakukan transaksi dan pengurus LPDmengatakan benar.

Adat baru kredit dapat direalisasikan, namunfaktanya di LPD Sunantaya mekanisme tersebut tidak berjalansebagaimana mestinya, karena keinginan masyarakat untukmempermudah pinjaman maka terdakwa selaku Ketua LPD tidakmelaksanakan mekanisme tersebut.Bahwa untuk kredit harus sepengetahuan bendesa Adat, namunkarena untuk mempercepat proses kredit untuk tandatangan bendesaadat dilakukan setelah kredit cair, namun ada untuk beberapa kredittanpa ada tandatangan dari bendesa adat.Hal. 141 dari 174 halaman

., BENDESA DESA PAKRAMANUMACETRA, SELAKU KETUA BADAN PENGAWASLEMBAGA PERKREDITAN DESA UMACETRA, yangberalamat di Desa Peringsari, Kecamatan Selat,Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaiTergugat II;Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ayu Putu SriWigunawati, S.Sos., S.H., M.Si., Ni Putu Sawitri, S.H., M.H., CP.Med, MadeBandem Dananjaya, S.H., M.H., R. Arimba Putra, S.H., Ketut Suartika,S.H., Putu Mega Marantika, S.H., Noor Hilyin Handayani, S.E., S.H.

Bahwa Bendesa Desa Pakraman Umacetra adalah secaralangsung di tunjuk sebagai Pengawas Internal (Panureksa) berdasarkanpasal 10 angka 3 huruf (a) Perda no 3 tahun 2017 , sehingga sah menjadisubyek hokum sebagai Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaPakraman Umacetra;4. Bahwa dalam kegiatannya Lembaga Perkrediatan Desa (LPD)desa pakraman Umacetra selain menjalankan usaha memberikanpenjaman, LPD Desa Pakraman Umacetra juga menerima dana simpanandan juga dana simpanan berupa Deposito;5.

Eksepsi Gugatan Error in Persona;Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN AmpMenimbang, bahwa di dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknyamendalilkan gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Bendesa AdatUmacetra yang merupakan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD)Umacetra sebagai Tergugat Il adalah salah orang karena Bendesa Adatbukanlah sebagai Badan Pengawas LPD Umacetra dan tidak terkait denganterjadinya transaksi deposito antara Para Penggugat dengan Tergugat

Adapun tugas dari Bendesa Adat hanyalah memiliki tugas yangsifatnya menerima laporan dan pengesahan yang berbentuk kebijakankebijakan desa adat dan bukan sebagai Ketua Badan Pengawas Internal LPD;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil eksepsi Para Tergugat tersebut,Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya Bendesa adalahmenjabat selaku Pemucuk Panureksa yang harus ikut melakukan pemeriksaansecara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasai pinjaman;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas LPD yang merupakanPamucuk Panureksa LPD yang merupakan Bendesa (Vide Pasal 10 ayat (3)huruf a Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga PerkreditanDesa) berdasarkan Pasal 45 huruf e Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentangPeraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LembagaPerkreditan Desa mempunyai tugas membantu Prajuru dalam menyelesaikanpermasalahan.

Ketut Sandi (Bendesa Adat Peliatan Ubud)4.

Ketut Sandi (Bendesa Adat Peliatan Ubud)7. Bahwa selain daripada itu guna menjamin, di rumah Penggugatada penerus dan seseorang yang menjaga Penggugat karena usiaPenggugat yang telah lanjut, sehingga memerlukan seorang anak (putra)yang memperhatikan, serta melanjutkan keturunan dan menunaikankewajiban adat di tempat tinggal Penggugat (Banjar Adat dan DesaPekraman);8.

Bahwa Para Tergugat tetap keberatan dengan adanya Pemerasanyang dillaksanakan pada tanggal , 22 September 2016 yang dihadirioleh : Wayann Pandhe Budiartha (Kelihan Banjar Pande PeliatanUbud) Ketut Sandi (Bendesa Adat Peliatan Ubud)Karena sebelum pemerasan dilaksanakan, Para Tergugat sudahmengajukan keberatan kepada : Gusti Ayu Tantriani, Kelihan Dinas Banjar Ambengan, Peliatan, Ubud, Kelihan Dinas Banjar Pande, Peliatan, Ubud, Bendesa Adat Peliatan, Ubud, Kepala Desa Peliatan, Bapak Camat Ubud, dan

Bahwa sudah sepatutnya permohonan Pengangkatan anak yangdiajukan oleh Penggugat ditolak, karena Pengangkatan anak tersebuttidak sesuai dengan adat maupun AwigAwig yang ada di Desa AdatPeliatan yang mana Saksi ( Wayan Pandhe Budiartha, Kelihan BanjarPande Peliatan Ubud, Ketut Sandi, Bendesa Adat Peliatan Ubud),dalam kesaksiannya dipersidangan pada saat mengajukan permohonanPengangkatan anak memberikan keterangan bahwa sudahmenyarankan Penggugat untuk mengangkat anak dari garis PanjerPurusa, dan Bendesa

Bahwa Para Tergugat mengatakan bahwa pengangkatan anakberdasarkan AwigAwig yang berlaku di Desa Adat Peliatan adalahharus dari garis pancer purusa sesuai dengan keterangan dari WayanPande Budiartha, Kelihan Banjar Pande Peliatan Ubud, Ketut Sandi,Bendesa, Adat Peliatan Ubud dalam kesaksiannya dipersidangan.15. Bahwa Bendesa Adat Peliatan pernah menyarankan agar masalahini diselesaikan secara kekeluargaan dan mengangkat anak dari garispurusa namun tidak di indahkan oleh Penggugat.16.

dengan demikian bukti pengakuan dan alat bukti surat danketerangan saksisaksi berbedabeda terbukti saksi menerangkan haknyatidak benar, tidak memiliki tanah berbatasan dengan jalan Denpasar Tabanan, dikatakan berbatasan dengan jalan adalah bohong dengan buktiterlampir. sehingga sangat beralasan Majelis tidak cermat dan berat sebelahmempertimbangkan secara hukum materiil Penggugat/Pemohon Kasasi tidakbohongi diri sendiri dan lihat bukti Pl sampai dengan PXX dan keterangansaksi dari Kelian Dinas Bendesa

terbukti mengambil hak milik orang lain,apalagi bukti T.42 menyatakan menguasai secara sporadik adalah tidak benar,apalagi ditanda tangani oleh Adat Banjar Lebah bukan kewenangan, secarahukum adat bukan kewenangan wilayahnya, yang berwenang Bendesa AdatSanggulan dan jelas terbukti pengakuan dalam jawaban pada eksepsiTergugat ditolak.

Wilayah adat adalah kekuasaan mendasar Bendesa adat, biasanyakalau adat belum menandatangani dinas tidak berani. sehingga disebutkanpula saksi Wayan Nadiyasa membuat surat pernyataan pada bukti PXIldan PXIV, maka Majelis perlu membaca menuangkan putusan apa isi suratyang sebenarnya. Sugina tidak pernah menandatangani warkah tersebutapalagi Bendesa Adat Wayan Nadiyasa, lihat bukti Tl.12 yangditandatagani oleh adat Banjar Lebah Ketut Riki Adnyana adalah tidak sahbatal menurut hukum;6.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan terbuktimempertimbangkan sepihak alat bukti hukum seperti yang disebutkan dalambukti P.XIIl dan PXIV lihat pada halaman 42 baris 1 menyatakan sepihakmempertimbangkan alat bukti tersebut bukan malah membantah suratpernyataan dibuat oleh Kelian Dinas, Banjar Adat Sanggulan menyatakantidak sah dan pernyataan Lurah atau Bendesa menyatakan tidak benar,bukan Majelis memojokkan Aparat Desa, Kelian Dinas, dan Bendesa Adatserta melainkan sudah digugat oleh

Anom Atmaja, di sebelahUtara Dari Sayu Komang Griya sudah milik dari Kade Astra, keluargaTergugat , di Timurnya Jalan, di Selatannya Jalan, padahal itu tanah milikdari Para Penggugat, mau apa lagi menyatakan tidak bisa membuktikansatu, tukang ukur saja dibohongi. kedua data bukti sporadik yangditandatangani oleh adat Banjar Lebah Riki Adnyana semestinyaditandatangani oleh Bendesa adat Sanggulan, pembuktian apalagi Majelisminta dalam pertimbangannya yang mengadaada, sudah sepatutnya ditolak saja;10

sehingga Pengadilan Negeri Palu berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa dari bukti surat P4 berupa Surat KeteranganPerkawinan Adat Hindu Dharma Nomor 072/XII/95.KK tanggal 6 Desember 1995,Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2019/PN Palbukti surat mana berupa fotokopy yang telah disesuaikan dengan aslinyasehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah bahwa pada hari Jumat tanggal 6Desember 1995 telah dilangsungkan ikatan perkawinan secara adat HinduDharma di Bendesa

bahwa Pemohon dan Made Winarta adalah suami isteri dan telahmemiliki Seorang anak perempuan bernama Ni Luh Romi Widiari namun suamiPemohon telah meninggal pada Januari 2019 dan pemohon mengajukanpermohonan untuk dicatatkan pernikahannya di catatan sipil untuk mengurustaspen milik suaminya;Menimbang, bahwa dari bukti surat P4 dihnubungkan dengan keterangansaksisaksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukumbahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat HinduDharma di Bendesa

sejak anak saksiBahwa saksi dan istri saksi tidak keberatan dan menyetujui Pemohonmengangkat anak saksi karena kasihan kepada Pemohon yang tidakmempunyai anak lakilaki, selain itu saksi masih bisa melihat anak saksitersebut karena saksi dan Pemohon masih tinggal dalam 1 (satu)pekarangan serta saksi melihat Pemohon sangat sayang kepada anakBahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Pemohon telah melakukanupacara pemerasan/pengangkatan terhadap anak saksi yang disaksikanoleh Kelian Adat, Kelian Dinas dan Bendesa

pengangkatan anaktersebut karena Pemohon dan anak angkat masih 1 (satu) sanggah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan danmembenarkannya; n nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nna nena2.INYOMAN SUPARTABahwa saksi adalah Kelian Dinas Kanginan Di Desa Adat Pesinggahanperiode tahun 2013 sampai tahun 2019; Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2014, Pemohon telah melakukanupacara pemerasan/pengangkatan terhadap anak yang bernamaBAGUS PUTRA KERTHAYASA yang disaksikan oleh saksi, Kelian Adat,Bendesa

TabPenggugat datang ke rumah Tergugat di Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan yang mana saat itu hadir dari pihak Penggugatwaktu itu Bendesa Adat , Kelihan Dinas Banjar , , Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan dan keluarga besar Penggugat dan dari pihakTergugat hadir Bendesa Adat Karadan dan keluarga besar Tergugat danpada saat itu dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah bersepakatuntuk bercerai secara adat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebelum mereka berdua terlibatpercekcokan, Penggugat bekerja

TabKabupaten Tabanan yang mana saat itu hadir dari pihak Penggugatwaktu itu Bendesa Adat , Kelihan Dinas Banjar , , Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan dan keluarga besar Penggugat dan dari pihakTergugat hadir Bendesa Adat Karadan dan keluarga besar Tergugat danpada saat itu dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah bersepakatuntuk bercerai secara adat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebelum mereka berdua terlibatpercekcokan, Penggugat bekerja di kapan pesiar di Luar Negerisedangkan Tergugat

Tabantara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Penggugat danTergugat sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah pertemuankeluarga tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 21 Agustus 2016Penggugat datang ke rumah Tergugat di Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan yang mana saat itu hadir dari pihak Penggugatwaktu itu Bendesa Adat , Kelihan Dinas Banjar , , Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan dan keluarga besar Penggugat

dan dari pihakTergugat hadir Bendesa Adat Karadan dan keluarga besar Tergugat danpada saat itu dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah bersepakatuntuk bercerai secara adat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebelum mereka berdua terlibatpercekcokan, Penggugat bekerja di kapan pesiar di Luar Negerisedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga yang menguruske 2 (dua) orang anaknya ; Bahwa yang mengajak ke dua orang anak tersebut sekarang, padaawalnya kedua orang anak tersebut tinggal dirumah

SAKSI : SAKSHI : e Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat di Desa Ped, sedangkan Para Pemohon adalahsalah satu anggota masyarakat Desa Saksi; e Bahwa setahu saksi, maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untukmengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan secara Adat di Desa Ped,Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terhadap seorang anak yangbernama ANAK ANGKAT ; e Bahwa pengangkatan anak secara Adat Pakraman Desa Ped dilakukan pada hariJumat tanggal 20 Desember 2013, dengan cara membuatkan

banten (sesajen)pemerasan yang dipuput oleh Pemangku bernama Jro Mangku Nengah Parnan ; e Bahwa pada waktu upacara pemerasan tersebut hadir pula seluruh pemukapemukaAdat dan Dinas, diantaranya Kepala Desa, Bendesa Adat, Kelian Dinas dan KelianBanjar Nyuh dan juga keluarga besar Para Pemohon ikut hadir pada acara tersebut ;e Bahwa setahu saksi tidak ada anggota keluarga besar Para Pemohon yangmenyatakan keberatan dengan pengangkatan anak yang tersebut, demikian jugadari anggota masyarakat yang hadir

pada saat itu tidak ada yang keberatan, semuayang hadir menyetujui dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut ; anno nnn nen enn enn nnn ne nnn nnnnnanane Bahwa sebagai Bendesa Adat Desa Pakraman Ped, setelah melihat suratsuratyang ditunjukkan oleh Pemohon, masyarakat Adat di Desa Ped dapatmenyetujuinya, karena dalam surat itu telah dilakukan penyerahan secara iklas olehorang tua kandung anak tersebut kepada Para Pemohon ; e Bahwa setahu saksi sekarang anak tersebut sudah

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaperadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2telepon/Fax (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya60232 email (info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: +02 2220 nnn ene nena ne nneoDESA PAKRAMAN PERANGSADA, diwakili oleh Bendesa

DesaPakraman Perangsada yang bernama Nyoman Denes,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendesa, tempat tinggaldi Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh,Kabupaten Gianyar.

Saksi : DA BAGUS SURYA DARMA,SE:Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat Pangsan dan kenal dengan para PemohonBahwa benar saksi ada mengeluarkan surat keterangan tentang statusperkawinan para pemohon ;Bahwa sebelum saksi memberikan surat keterangan dimaksud, saksiter;lebin dahulu memang mencari informasi kepada Bendesa Adat sebelumnyapada saat perkawinan tersebut berlangsung yang kebetulan bendesa adatnyaadalah orangtua saksi yang sudah almarhum ;Bahwa benar, perubahan status para Pemohon tersebut dari Purusamenjadi

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Bendesa Nyoman pada tanggal 02 06 1981, yang dilaksanakan Dibanjar Dinas Sari, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kab.

Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 334/WNI/SRT/AM/2002, tertanggal 15 10 2002 adalah sah ;