Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus memotius menurus meutui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-11-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — NY RANI INDRAYANTI Lawan R.P ACHMAD SUHARTONO
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokok perkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3. Menetapkan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini;
    PUTUSAN SELANomor 888 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:NY RANI INDRAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia selakuDirektur CV Meterindo, beralamat di Jalan Jemur Wonosari JE.Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSuhandi, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perumahan BluruPermai Blok FH, Nomor 24 Kabupaten
    Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokokperkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 14 Maret 2022 —
83 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3. Menyatakan putusan sela ini sekaligus sebagai putusan akhir;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan pulih lima ribu rupiah);
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 05-01-2023 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN SUKADANA Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdn
Tanggal 24 Januari 2023 — Pemohon:
Andi Darmawan
40 — 11

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-08-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 422/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
19 — 8
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasidalam masalah anak ; bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antaraPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkuluuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-07-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat:
1.Hj. Sri Andriaty Ningsih
2.Yayuk Asniati
3.Indriati Puspa
4.Mochamad Idris
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Dan Keamanan c.q. TNI-AU Cilangkap Jakarta Timur c.q. Pangkalan Udara TNI AU Muljono
2.Kepala Kantor Pelayanan Listrik Negara Rayon Dukuh Kupang Surabaya
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
2.Pemerintah Kota Surabaya
147 — 24
    1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Turut Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor:779/Pdt.G/2022/PN Sby;
    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.634.000.- (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 08-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN DEMAK Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk
Tanggal 14 Desember 2023 — Penggugat:
Michael Hermens
Tergugat:
CV CITRA AMAR MANDIRI
51 — 16
    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk;
    3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah );
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 13-06-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Mks
Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 4

    1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat tersebut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 202/PDT.G/2023/PN Mks.;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penggugat:
Yayasan Raudhatul Muta' alimin
Tergugat:
PT. Majesty Coatings Industry
44 — 12

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-09-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penggugat: Anastasia. RA, Dkk Tergugat: PT. PURA INDAH CATERINDO
228 — 0
  • MENGADILIMengabulkan eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg;Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN DEMAK Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Dmk
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
FATKUR ROHMAN
Tergugat:
1.KEPALA DESA KUNIR
2.SAKDUN
3.BUPATI DEMAK
70 — 7

  • Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili; Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Dmk ; Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 748.500,00 (tujuh ratus empat puluh delapan lima ratus rupiah);

Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Pilkada
Register : 22-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 12 April 2017 — 1. DRS. RISWAN NS, 2. HAMDAN AMIN, S.E., lawan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE
127 — 47
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
    Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi, MenyatakanBatal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen PemilihanKabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1Kpt/1109/KIPKab/IIl/2017 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017, dengandemikian sengketa a gqou dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara Pemilihan sehingga kewenangan memeriksa, memutus
    danmenyelesaikannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Sengketa aquo di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh maka menjadi kewenangan wilayahPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus danmenyelesikannya;Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut Ketua Pengadilanberpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 12 April 2017 olen YUSRI ARBI, S.H, M.H.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 12-07-2018 — Upload : 29-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Gto
Tanggal 12 Juli 2018 — - ABDUL GAFAR KAMBA, SH LAWAN - HUSNI KAMBA, Dkk
76 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Juli 2018 — Dr. H. DODDY ARIYANTO X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
184 — 44
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);
    Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 248/Pdt.SusParpol/2018/PN Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Dr. H. DODDY ARIYANTO, berkedudukan di Jalan Labang Bola No.23,Rt.002/Rw.005, Kelurahan Drajat, KecamatanKesambi, Kota Cirebon. dalam hal ini memberikankuasa kepada Ifdal Kasim, S.H. dan Mahmuddin,S.H.
    Wilayah Partai NasDem Provinsi JawaBarat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Cirebondiikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, dan jelas hal iniberakibat Gugatan Penggugat menjadi mengandung cacat plurium litisconsortium.Hal. 33 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut adayang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut),maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan dan memutus
    pokokperkaranya, terlebih dahulu memutus eksepsi mengenai kewenangan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat yangmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangsecara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana dalam Repliknya tanggal 5 Juni 2018, Penggugatmenolak dengan tegas eksepsi tersebut, dengan alasan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang RI Nomor
    penyelesaian perselisihaninternal partai melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaianperselisinan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga terhadap perkaraatau perselisihan internal partai adalah kewenangan mutlak dari MahkamahPartai untuk penyelesaiannya, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugatdalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat (prematurn, sehingga dapat dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
    Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 248/Pdt.SusParpol/2018/PN Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggasekarang ditaksir sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 olehkami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H.
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Putus : 23-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN TEBO Nomor 7 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mrt
Tanggal 23 Desember 2016 — PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk., Branch Rimbo Bujang Unit I lawan Amin Sugiri
173 — 80
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
    PUTUSANNomor 7 /Pdt.SusBPSK/2016/PN MrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkaraperkaratentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk., Branch Rimbo Bujang Unit I,dalam hal ini diwakili oleh Riduan sebagai RegionalCEO PT.
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal iniBadan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batubara tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon danTermohon;3.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 20-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN JEMBER Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jmr
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
NAWANG SASI
Tergugat:
HNM SULISNO
4 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.200,00 (empat ratus dua puluh ribu duaratus rupiah);

Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 24 Mei 2017 — IRFANSYAH lawan KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA, Cq. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH Cq. KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH
72 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,-, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
    timbul dalamperkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa materi gugatan dalamsengketa ini, dilakukan pemeriksaaan dalam tahapan Proses Dismissal sesuaidengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk membuktikanapakah gugatan yang diajukan Penggugat Tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Dalam Rapat Permusyawaratan, KetuaPengadilan berwenang memutus
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 219.000,, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 4 of 6 HalamanDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 24 Mei 2017 oleh YUSRI ARBI, S.H, M.H.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 26-07-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN PARIAMAN Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
1.ISKANDAR
2.ASMAR YUNUS
3.ADITYA WARMAN
4.ARNIDAWATI
5.ASNELDAWATI
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH ATR BPN SUMATERA BARAT selaku KETUA PANITIA
70 — 15

  • Mengadili:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan keberatan aquo;
    2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2012 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk
Tanggal 24 Mei 2012 — Muhammad Albar, SE PENGGUGAT M E L A W A N Ir. Khotaman TERGUGAT I Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 TERGUGAT II Tergugat I dan Tergugat II 1. AZWAR, SH, (Kajari Nunukan selaku Jaksa Pengacara Negara), 2. Arman Jauhari, SH, (Kabag Hukum Sekda Kab. Nunukan), 3. Samsul, SH, (Kasubag Hukum Sekda Kab. Nunukan), dan 4. Evrransherwin, SH, (Staf Bagian Hukum Sekda Kab. Nunukan)
117 — 47
  • M E N G A D I L I :- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memutus dan mengadili perkara ini ; - Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
    Bukti T I11.15, Bukti T 111.18, Bukti T IlI.19, Bukti T III.26,Bukti T Ill.27, Bukti T 111.30, Bukti T IIl.32 hanya merupakan fotocopy dari foto COpy ; 299 n0n nn none once nnn cn ncn nenee Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu materieksepsi yang diajukan Para Tergugat menyangkut aspek kompetensiabsolut dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenangmengadili perkara ini, maka mengacu pada Pasal 160 R.Bg/134H.I.R maupun karena jabatan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan serta memutus
    para pihak yang berperkara sebagaimanaditentukan dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR serta PeraturanMahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 namun belum berhasil, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaanSurat gugatan penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakantidak ada melakukan perubahan atas gugatannya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut,para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi abolut,dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksaserta memutus
    dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/PK/TUN/2000tertanggal 28 Nopember 2006 dan No. 44 PK/TUN/2003 tertanggal27 Januari 2006, bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dariadanya penetapan penyedia barang dan jasa pemerintah dimaksud,harus diselesaikan dan atau merupakan kewenangan absolut dariPeradilan Tata Usaha Negara ;wnn Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendirianbahwa Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Trk
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Trenggalek
Tergugat:
1.IMAM SYAMANI
2.Candra Muji Wulaningtyas
40 — 6

  • MENGADILI

    1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
    melunasipinjamannya yang seharusnya lunas sesuai yang diperjanjikan sehingga pokokpinjaman menunggak sebesar Rp498.618.044,00 (empat ratus embilan puluhdelapan juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh empat rupiah) danmenjadi kredit dalam kategori kredit macet;Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
    Danselanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat (Tergugat dan Il)adalah wanprestasi kepada Penggugat;3.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksadan memutus perkara ini;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapkan sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang yang terobuka untuk umum pada hariKamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H.
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bar
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj SUMIATI I SPd
79 — 12

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bar;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
    ketentuan didalam Pasal 160Rbg yang menyatakan: Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenalpersoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalamtaraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untukmenyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakanhal itu karena jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus
    pada Pasal 1 angka 7, terhadap penunjukan wali yangberagama islam ditujukan kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya menurutpendapat Hakim sudah sepatutnya permohonan penunjukan wali yang beragamaislam tersebut termasuk didalam yurisdiksi kompetensi absolut dari PengadilanAgama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo, merupakan yurisdiksiatau kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Pengadilan Agamadengan demikian patut untuk menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidakberwenang memeriksa dan memutus
    perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan NegeriBarru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka pokok perkarapermohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Pemohon harusdihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 160 Rbg danperaturanperaturan lain yang bersangkutan:MENETAPKAN:1.