oleh negaranegara bagian untuk taktikBelanda untuk meninggalkan bom waktu yang mengakibatkan terjadigerakangerakan separatis ingin memperjuangkan untuk memisahkansuatu negara dari Negara Kesatuan Republik Indonbesia.Bahwa yang harus dipahami bahwa kontitusi RIS itu bukan berlakukurang 8 (delapan) bulan sebab ketika Soekarno sebagai Presiden RISdan Mr Asaka sebagai Presiden Indonesia, Hata sebagai Kabinet MenteriRIS pada saat itu sudah terjadi perundingan yang kemudian kita ketahuidengan istilah Mosi

tidak kemudian bukanserta merta melakukan karena kenapa parlemen RIS setuju dengan MosiNatsir untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia makaHalaman 46 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Ambmaka secara praktis atau satu kondisi orangorang tidak ada lagikemudian untuk diperbolehkan memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia kalimat itu untuk memisahkan diri dari NegaraKesatuan Republik Indonesia maka untuk negara ini seharusnyaparlemen tidak secara aklamasi menyetujui Mosi

Natsir.Bahwa RIS berlaku sekitar 8 (delapan) bulan kalau soal keabsahanyaitu sah.Bahwa ketika kita menjawab ini sepotongpotong secara komprehensipsehingga tidak masuk pada jebakan liar ketika saudara katakankontistusi RIS itu sah, ya konstitusi RIS itu sah sampai tanggal 17Agustus 1950, apa tindakantindakan yang sesuai dengan konstitusi RISitu sah atau kah tidak adalah konstitusi RIS sah.Bahwa saya mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1950 kembalikanNegara Kesatuan Republik Indonseisa kesepakatan Mosi

Natsir Untuk kembali kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada bulan Maret, Aprilsebelum tanggal 25 April 1950.Bahwa Mosi Natsir itu dijebatankan didalam pengembalian NKRIterjadinya Mosi Natsir itu bukan tanggal 17 Agustus 1950 dia terjadipada bulan Maret 1950 suara parlemen itu adalah perwakilan rakyat.Bahwa kita bicara mengenai asas, kita harus tunduk kepada asas,hukum itu harus tunduk kepada asas, bukan asas tunduk kepadahukum.Bahwa saya tidak tahu proses pembentukan yang di proklamasikanRMS.Bahwa

Kesatuan itupengharapan banyak yang sudah kemudian foting dalam sidangsidangPPKI dan produknya itu oke kita berada kepada negara kesatuan jadiisu. adalah untuk mendapatkan pengakuan apakah sebut dengankemampuan dari para pendiri untuk kemudian konstistusi RIS ituberlangsung sekecap yang kemudian persoalan konstitusi RIS itusendiri dalam sidangsidang parlemen RIS mulai bulan April 1950.Bahwa pokok betul Konstitusi RIS itu yang kemudian negaranegarabagian itu menyatakan berdasarkan obsi para nilai Mosi

Pada tanggal 29 Maret2021 Badan Pemusyawaratan (BAMUS) NagariJambakmengetahui peredaran video asusila tersebut dan padatanggal 30 Maret 2021 beberapa tokoh masyarakatmengajukan Surat Mosi Tidak Percaya terhadap oknum WaliNagari Jambak sehingga pada tanggal 31 Maret 2021BAMUS melaksanakan rapat dengan memanggil Penggugatmelalui surat Nomor : 09/BamusNJ/2021 untuk memintapenjelasan/klarifikasi terkait beredarnya informasimiring/perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat diNagari Jambak, dalam

yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanpemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindunganatas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.Bahwa sebelum Bupati Pasaman mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Tetap kepada Penggugat, Bupatimendapatkan laporan dari BAMUS Nagari Jambak yakniPada tanggal 29 Maret 2021 Badan Pemusyawaratan(BAMUS) Nagari Jambak mengetahui peredaran videoasusila tersebut dan pada tanggal 30 Maret 2021 beberapatokoh masyarakat mengajukan Surat Mosi

sesuai dengan asasketerbukaan.e Asas Kepentingan UmumAsas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukankesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BupatiPasaman sudah berdasarkan asas kepentingan umumkarena akibat dari beredarnya informasi miring/perbuatanasusila yang dilakukan oleh Penggugat yang menimbulkankeresahan dimasyarakat dan menggangu' kepentinganumum yang dibuktikan dengan adanya Mosi

tidak percaya masyarakat Nagari Jambaktertanggal 30 Maret 2021 terhadap Penggugat, yang disampaikankepada Bamus Nagari Jambak (vide bukti T2) terkait video perbuatanAsusila oleh Penggugat yang beredar di warga Nagari Jambak ( bukti T1) ;Bahwa selanjutnya atas mosi tidak percaya tersebut Bamus telahbertemu dengan Penggugat dan selanjutnya melakukan klarifikasi terkaitvideo asusila yang beredar di masyarakat yang mana dalam klarifikasitersebut ditemukan fakta: Penggugat mengakui peristiwa yang ada

Secara Prosedur: Bahwa dilakukannya pemberhentian sementara Penggugat diawaliadanya mosi tidak percaya dari masyarakat Nagari Jambak terkaitberedarnya video perbuatan Asusila yang dilakukan Penggugat diNagari Jambak tertanggal 30 Maret 2021, mosi tidak percaya tersebutdisampaikan kepada Ketua Bamus Nagari Jambak, selanjutnya KetuaBamus bertemu dengan Penggugat dan telah melakukan klarifikasiterkait video tersebut yang mana ditemukan fakta hukum bahwa padasaat Penggugat bertemu dengan Ketua Bamus,

Bahwa saksi menjelaskan seorang PNSmelakukan demontrasi setelah melakukantindakan disiplin, seharusnya diadakanpemanggilan dahulu kepada PNS tersebutmelalui prosedur dan diadakan pemeriksaan dahulu;Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa BKN telah menulis surat yangditujukan kepada Walikota Pangkalpinangpada tanggal 28 Maret 2012 No.F.2630/V.105.6/44; e Bahwa saksi menerangkan PP No. 43 Tahun1999, Undangundang tersebut mengaturPokokpokokkepegawaian; e Bahwa pejabat mosi

PP No.53 Tahun2005 karena tidak ada pemanggilan danpemutasian ini tidak ada pertimbanganhukum danBaperjakat; Bahwa untuk ~~ menyalurkan aspirasinyaPNS tersebut, dapat menyampaikan sarandan pendapat secara lisan sesuai kepadaatasannya sesuai hirarki;Bahwa saksi menjelaskan menurut PP No.9Tahun 2003 terhadap Keputusan surattersebut yang berwenang adalah BKNPusat; ALL:Bahwa saksi menjelaskan kronologis ,selaku pemrakarsa demo damai kepadaWalikota Pangkalpinang kami mengadakandemo sehubungan adanya mosi

yangpertama kali kena adalah saya, karena sayaselaku pemarkarsa demo damai jadi temanteman banyak yang hadir melihat tapi tidakberkepentingan jadi ini dipertanyakan, karenahal tersebut Sekda memindahkan misi tidakpercaya karena ada misi tidak percaya ,setahusaya misi tidak percaya itu tidak adaaturannya, kalau seorang pejabat mungkinsetiap hari bisa dimutasikan oleh Pemerintahdengan Penggantian tidak setuju Lurah harusdiganti , tugasnya PNS untuk mengayomimasyarakat; e Bahwa saksi sebagai pemarkasa mosi

tidakpercaya tidak dimutasikan;Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa saksi pernah melihat pernyataan dariasisten II, bahwa ia tidak maumenandatangani Surat mosi tidak percayatersebut, namun tidak pernah melihat secaralangsung surat Mosi tidak percaya tersebut;e Bahwa saksi menjelaskan ada Lurah yanglain ikut demo damai tersebut yaitu BapakAHMAD ZULFAN; e Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebutsetelah ada laporan;e Bahwa saksi mendengar dan mengetahui yangkena mutasi

adalah Kepala BKD yaitu BapakLUTFI tanpa Jabatan;e Bahwa saksi menjelaskan , didepan GedungDPR sebelum naik kepodium saksi ketemuAnggota Dewan kami hadir dan bicaramewakili PNS yang lain untuk mediasi denganKepala Dinas sebelum jam 09.00 WIB kamiorasi masalah mosi tidak percaya dan sayamengajak teman PNS yang lain untuk melihatdan menyaksikan pertemuanHalaman 72 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLG tersebut; e Bahwa setahu saksi asisten II tidak maumenandatangani mosi tidak percaya

IndustriSandang Nusantara kepada Menteri Negara BUMN selaku Kuasa PemegangSaham PT Industri Sandang Nusantara (Bukti T18) tanggal 8 Januari 2010Tergugat dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada Polres MetroBekasi karena diPHK sepihak serta menyodorkan Surat Pernyataan Mosi TidakPercaya kepada seluruh Jajaran Direksi PT.ISN yang dijadikan dasar olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan hubungan kerja sudah tidakmencerminkan Hubungan Industrial Peace yang menciptakan ketenangan kerjadan

menyatakanTergugat dan Tergugat II telah bersalah karena telah melakukanperbuatan 1) pada tanggal 30 April 2009 Tergugat melaporkan DirekturUtama dan Direktur Keuangan ke pihak kepolisian, 2) pada tanggal 30Desember 2009 Tergugat dan Tergugat II melaporkan kondisi Tergugatkepada Menteri BUMN, 3) pada tanggal 8 Januari 2010 Tergugat danTergugat II melaporkan ke pihak kepolisian, dan 4) pada bulan Pebruari2009 Tergugat dan Tergugat II menyodorkan surat pernyataan kepadaGeneral Manager yang menyatakan mosi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan adanya kesalahan Tergugat dan Tergugat II karena padabulan Pebruari 2009 Tergugat dan Tergugat Il menyodorkan suratpernyataan kepada General Manager yang menyatakan mosi tidakpercaya kepada seluruh jajaran direksi Penggugat, sesuai denganpertimbangan hukum Judex Facti sebelumnya yakni terhadap pelanggranPKB aquo seharusnya Tergugat dan Tergugat Il berdasarkanketentuan Pasal 17 ayat (1) angka (1) diberikan sanksi Surat Peringatanpada

Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung37 MOSI WARUWU Selamat Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT. Indo PerumahanSepadan Jaya (PT. Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung38 oeBUA Selamat me Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT. Indo PerumahanSepadan Jaya (PT. Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung39 SAIPUL AMBRI Selamat Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan jelawat Gang Mosi, KotaSamarinda selama 3 bulan;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belumdikaruniai Keturunan;4.

Bahwa Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM)telah menjadi terlapor/teradu kepada pihak Kepolisian terhadapdugaan tindak pidana dalam perkara kasus penggelapan uangAnggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) dan seterusnyaHalaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK(Dst) sebagaimana Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya(terlampir).2).

ditolak dengan tegas dalil posita 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5(lima) gugatan Penggugat, halmana dapat Para Tergugat uraikan dibawah iniBahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, Pengurus dan Pengawas KoperasiAgro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 telahdiberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro SeriamMandiri ;Bahwa pemberhentian pengurus dan pengawas dimaksud diatas bermulapada tanggal 29 Juni 2020 dimana sebanyak 357 anggota koperasi yangmembuat surat pernyataan mosi

yaitu sejumlah Rp. 3.455.088, (tiga juta empatratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapatsebagian anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp.810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagian anggota menerimapembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000, (enam ratus delapanpuluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerima pembagianSHK tahap 19 dari Penggugat dan Penggugat II selaku pimpinan penguruskoperasi terdahulu ;Bahwa surat pernyataan mosi

danPenggugat II, maka pada tanggal 04 Agustus 2020 dibentuklah PanitiaRapat Anggota Luar Biasa oleh 47 orang anggota Koperasi menimbang danmengingat kondisi Pengurus Koperasi yang secara nyata telah membagikanSHK tahap 19 kepada pihakpihak yang bukan anggota koperasi serta sikapPengurus yang tidak mau untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasadengan mengabaikan surat usulan tertanggal 29 Juni 2020 ;Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiridilaksanakan atas dasar adanya: Surat Pernyataan Mosi

anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19sejumlah Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagiananggota menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000, (enamratus delapan puluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerimapembagian SHK tahap 19 dari Tergugat dalam Rekonvensi ;Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebutmaka sebanyak 357 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiripada tanggal 29 Juni 2020 secara bersamasama membuat SuratPernyataan Mosi

Bahwa PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi tidakdiberhentikan oleh Yayasan, hanya diskorsing oleh para KepalaKepala Sekolah ditempat PenggugatPenggugat / TermohonKasasi mengajar oleh karena melakukan pelanggaran disiplin (buatmakar) dan mosi tidak percaya ;4.

Methodist Indonesia dan harus terikat padaketentuanketentuan perguruan yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan,oleh karena PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi adalahPegawai Negeri Sipil ;e Bahwa PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi tidak diberhentikanoleh Yayasan Perguruan, akan tetapi hanya diskorsing yangHal 18 dari 23 Hal.Put.No.172 K/PDT.SUS/2010disebabkan oleh karena pelanggaranpelanggaran yang dilakukan olehPenggugatPenggugat / Termohon Kasasi (indisipliner), membuatfitnah, merongrong, buat mosi

Sehingga oleh karenanyaBerdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, maka penggajian atasnama Penggugat telah dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Daerah Khusus' Ibukota Jakarta ; Bahwa pada awalnya, adanya mosi tidak percaya dari pegawai Rumah SakitKhusus Daerah Duren Sawit kepada Direktur Rumah Sakit Khusus DaerahDuren Sawit, berkaitan dengan ketidaknyamanan dalam bekerja, sehinggamenimbulkan keresahan bagi para pegawai.

memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 Mei 2002, di RumahSakit Khusus Daerah Duren Sawit dan samasama karyawan, jabatanPenggugat Kepala Humas ; Bahwa Penggugat mengetahui bagaimana kondisi/seluk beluk Rumah sakit,maka Penggugat adalah target untuk dikeluarkan SK nya =; 28e Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja RumahSakit dan anggotanya adalah saksi dan hubungan dengan temanteman baik ;e Bahwa saksi pernah mendengar mosi

Bagian Rekam Medik RSKD Duren Sawit),bulan Februari 2011 ; e Bahwa saksi membacakan kronologis Mosi Tidak Percaya pada bulanJuni 2009 sampai dengan sekarang sebagai berikut: e Bahwa Penggugat mengutip biaya pengurusan kenaikan pangkat 10 orangperawat, kerap kali menekan rekanan pemenang tender pengadaan barangdan jasa agar bersedia memberikan sejumlah dana, mempengaruhimenajemen agar secepatnya melaksanakan tender untuk pembangunanpengembangan rumah sakit ; Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor

Tergugat tidak bertanggung jawab dalammengembalikan hutang kepada pihak lain, yang ada Tergugat menyuruhPenggugat untuk mengembalikan hutanghutang tersebut ;Bahwa bentuk perselihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat adalah saling diam dan sesekali dengan adu suara keras denganNada @MOSI 5 222 =o nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cenceyang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjangselama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai Sekarang ;Menimbang, bahwa terhadap

menanggapi surattersebut, karena BKN hanya menerimatembusan surate Bahwa saksi menjelaskan seorang PNSmelakukan demontrasi setelah melakukantindakan disiplin, seharusnya diadakanpemanggilan dahulu kepada PNS tersebutmelalui prosedur dan diadakan pemeriksaandahulu;e Bahwa BKN telah menulis surat yangditujukan kepada Walikota Pangkalpinangpada tanggal 28 Maret 2012 No.F.2630/V.105.6/44;e Bahwa saksi menerangkan PP No. 43 Tahun1999, Undangundang tersebut mengaturPokokpokokkepegawaian;e Bahwa pejabat mosi

MOHD ALI :0000022neccecennnnnnnennnnnnsBahwa saksi menjelaskan kronologis ,selaku pemrakarsa demo damai kepadaWalikota Pangkalpinang kami mengadakandemo sehubungan adanya mosi tidak percayayang ditanda tangani oleh beberapa KepalaDinas dan pejabat Eselon II, , saya mehimbaudan mengajak kawan kawan PNS untukmenyaksikan demo damai dan mengharapterjadinya dialog dengan Legislatif selakupengawas Eksekutif, mediasi diarahkanKepala Dinas dengan perwakilan PNS, sayamenghimbau kepada PNS setelah apel untukhadir

yangpertama kali kena adalah saya, karena sayaselaku pemarkarsa demo damai ,jadi temanteman banyak yang hadir melihat tapi tidakberkepentingan jadi ini dipertanyakan, karenahal tersebut Sekda memindahkan misi tidakpercaya karena ada misi tidak percaya ,setahusaya misi tidak percaya itu tidak adaaturannya, kalau seorang pejabat mungkinsetiap hari bisa dimutasikan oleh Pemerintahdengan Penggantian tidak setuju Lurah harusdiganti , tugasnya PNS untuk mengayomimasyarakat;e Bahwa saksi sebagai pemarkasa mosi

tidakpercaya tidak dimutasikan;e Bahwa saksi pernah melihat pernyataan dariasisten II, bahwa ia tidak maumenandatangani Surat mosi tidak percayatersebut, namun tidak pernah melihat secaralangsung surat Mosi tidak percayaHalaman 79) dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa saksi menjelaskan ada Lurah yanglain ikut demo damaitersebut yaitu BapakAHMADZULFAN> 202220222 2222222e Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebutsetelah ada laporan;e Bahwa saksi mendengar dan mengetahui yangkena

mutasi adalah Kepala BKD yaitu BapakLUTFI tanpaJabatan;e Bahwa saksi menjelaskan , didepan GedungDPR sebelum naik kepodium saksi ketemuAnggota Dewan kami hadir dan bicaramewakili PNS yang lain untuk mediasi denganKepala Dinas sebelum jam 09.00 WIB kamiorasi masalah mosi tidak percaya dan sayamengajak teman PNS yang lain untuk melihatdan menyaksikan pertemuantersebut;Halaman 80. dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa setahu saksi asisten II tidak maumenandatangani mosi tidak

Sinta Mosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ParaPemohon ; Bahwa benar Para pemohon adalah pasangan suami istri ; Bahwa benar dalam perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 5 (lima )orang anak yang salah satu anak tersebut bernama Pain Saputra Aliu; Bahwa benar dalam Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon tersebutterdapat kesalahan Identitas Nama dan nama Ayah serta tidak sesualdengan Ijazah sekolah anak Para pemohon

No. 1471 K/PID/2015yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal dari mosi ketidakpercayaan dari mayoritas anggota IkatanNasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Kalimantan Selatan kepadaTerdakwa selaku Ketua Kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi INKINDOProvinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010sehingga permasalahan berlanjut dan diadakannya Musyawarah Provinsi LuarBiasa (MUSPROVLUB) tanggal

KalimantanSelatan periode 20062010 haruslah mempertanggungjawabkan beberapa barang inventaris (stempel) serta kKeuangan yang adadalam kekuasaannya, akan tetapi tidak mampu dipertanggungjawabkan olehTerdakwa, sehingga jelas teroukti bahwa Terdakwa dalam pengurusanINKINDO KalimantanSelatan tersebut telah terobukti melakukan tindak pidanaPenggelapan dengan alasan fakta yuridis sebagai berikut :1) Bahwa Terdakwa dalam kepengurusannya sebagai ketua INKINDO dalamsemua jajarannya (Sekertaris, Bendahara) mendapat mosi

No. 7 K/Pdt.Sus/201318layaklah Penggugat untuk mendapatkan hakhaknya sebesar Rp409.150.095,00 (empatratus sembilan juta seratus lima puluh ribu sembilan puluh lima Rupiah); Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan adanya mosi tidak percayadan penolakan dari staff dan karyawan adalah benar tetapi ketidakpercayaan staff dankaryawan kepada Pemohon Kasasi adalah karena perbuatan dari Termohon Kasasi Idan II yang tidak memberikan upah yang dituntut oleh staff dan karyawan; Bahwa pertimbangan Majelis

Hakim yang menyatakan adanya mosi tidak percayadan penolakan dari staff dan karyawan Termohon Kasasi I dan II adalah tidakmempunyai relevansi hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PemohonKasasi; Bahwa berdasarkan atas uraianuraian dan alasanalasan tersebut maka cukupalasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Judex Facti untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI:1.

;Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan hukum, karena mosi tidak percaya dansurat kuasa kepada Para Penggugat tidak jelas obyek yang diserahkan kuasanya.

Mositidak percaya dan surat kuasa bertentangan dengan Pasal 147 Rbg/123 HIR, SEMANomor Tahun 1971 dan Yurisprudensi MA Nomor 1912 K/Pdt/1984;Bahwa surat mosi tidak percaya dan surat kuasa tidak mencantumkan identitas ParaPemberi Kuasa kepada Para Penggugat, hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 2Tahun 1952;Bahwa dengan tidak jelasnya identitas pemberi kuasa kepada Para Termohon Kasasimenjadi tidak jelas, apakah betul dan benar yang memberikan kuasa kepada ParaPenggugat/Para Terbanding/Para Termohon

terjadi kesepakatan laluAwaluddin Lubis als Awal di hadapan masyarakat meminta agar kepala desamengundurkan diri dengan alasan pembagian BLT tidak adil.Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk mintaKepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk mintaKepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluHalaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3347/Pid.B/2020/PN MdnAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi tidak percaya kepada Kepala DesaMompang Julu yang ditanda tangani oleh masyarakat.Bahwa

masyarakat meminta agar kepala desamengundurkan diri dengan alasan pembagian BLT tidak adil.Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3347/Pid.B/2020/PN MdnBahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk mintaKepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi

Oleh karena pendirian Penggugat dalambeberapa klarifikasi menunjukan tindakanyang tidak terpuji dan tidak transparanberkaitan dengan penerimaan uang kompensasi SUTETsehingga menimbulkan ketidakpercayaanmasyarakat serta tidak maumenerima.............4..menerima saran dan itikad baik BPD, maka BPDmembuat usulan pemberhentian dengan tidak hormatbagi Penggugat dari jabatan lLurah Desa Glagah.Selain itu) adanya mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh seluruh Pemong Desa dan disampaikankepada Penggugat

Bahkan amploptersebut kemudian disobek oleh BapakSukidjo, SH;Bahwa kemudian Pamong Desa pada tanggal 4November 2004 mengadakan rapat dan membuatsurat mosi' tidak percaya kepada lurah,setelah itu pelaksanaan pemerintahan tidakkondusif;Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 BPDmengadakan rapat dan sementara di luargedung masyarakat mengadakan Demo menuntutagar Bapak Lurah Sukidjo diberhentikan darijabatannya sebagai Lurah Desa Glagah dandalam rapat diputuskan memberi saran kepadaBapak Sukidjo, SH agar

Sukidjo, SHuntuk mengundurkan diri dalam tempo 2 x 24 jam;Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004masyarakat menduduki' Balai Desa Glagahdan suasana semakin memanas, sehinggapada tanggal 17 Desember 2004 mengadakanrapat kembali dengan mengambil keputusanuntuk memberikan usulan PemberhentianLurah Desa Glagah, Bpk Sukidjo, SHkepada Bupati dengan pertimbangansemakin seringnya masyarakat mendudukibalai desa dan adanya mosi tidak percayadari pamong desa;Bahwa saksi sering ditekan olehmasyarakat untuk segara

Bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan tinggi Kalimantan Timurtersebut adalah belum tepat sehubungan muara dari permasalahan ini adalahdari Mosi Tidak Percaya DPC. LVRI SeKalimantan Timur terhadap KetuaDPD. LVRI Provinsi Kalimantan Timur Sofyan Djohan, S.H. maka KetuaDewan Pertimbangan Daerah LVRI Kalimantan Timur tanggal 22 September2010 memberikan disposisi dan menyatakan : Ketua DPD.

1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Terhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 Pada Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 89/LHP-KS/INSP/2017 10 Oktober 2017 yang Ditandatangani Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya Hamzani.

53.

tahap I Tahun 2017, disebut T.15;

BankAceh Syariah Kantor Cabang Blangpidie (090) Desi Dwi Putri.52. 1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan KasusTerhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik Gampong GeulanggangGajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 Pada Gampong GeulanggangGajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor89/LHPKS/INSP/2017 10 Oktober 2017 yang Ditandatangani Pit.Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya Hamzani.53. 1 (satu) examplar Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban AnggaranPendapatan dan Belanja Gampong

siap dikerjakan;Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah menerima honor sbagai ketuaKeujereun dari bendahara Rp2.000.000,00 dan terhadap honor tersebutsaksi bagikan kepada tiga orang anggata saksi untuk masa kerja selamatiga bulan;Bahwa saksi menerima honor pada malam hari setelah penarikan uangtahap ;Bahwa semua aparatur Desa hadir pada malam hari di rumah Terdakwapada saat menerima honor dari bendahara;Bahwa para perangkat Desa yang tidak mau menandatangani SPJ karenamereka termasuk yang mengajukan mosi

Nurdin Insyasebagai Ketua Tuha delapan;Bahwa terhadap pekerjaan rehap jembantan gantung sudah mulaidikerjakan yaitu Terdakwa telah menyuruh kepada tukang untuk membuatkayu jembatan;Bahwa jembatan tersebut sampai dengan sekarang belum siapdikerjakan;Bahwa para perangkat Desa yang tidak mau menandatangani SPJ karenamereka termasuk arang yang mengajukan mosi tidak percaya padaTerdakwa sebagai Geuchik;Bahwa Perangkat Desa ada dilibat dalam pekerjaan jalan;Bahwa pekerjaan pagar Mesjid ada yang belum siap

tak percaya kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa;Bahwa Mosi tidak percaya terjadi pada bulan September 2017 dan pada saatsemua pekerjaan tidak dikerjakan lagi;Bahwa berdasarkan RAB pekerjaan fisik dikerjakan pada bulan Juni 2017;Bahwa yang membuat dan menandatangani SK bendahara baru adalahTerdakwa berdasarkan saran dari Bapak Sekda karena Sekda bilang padaTerdakwa secara lisan bahwa terhadap pergantian bendahara baru dibuatsuratnya secara mundur Ssupaya uang Desa dapat diselamatkan;Bahwa Kwitansi

Photo Copy Mosi tidak percara oleh kelompok 12, disebut T.20;21.Photo Copy Laporan Polisi pengancaman terhadap saksi, disebut T.21;Tetap terlampir dalam berkas perkara;9.

WAHYUDIN ZAKARIA, Drs.HAMRIN MOSI, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;e Bahwa benar diantara ke11 (sebelas) orang Pendiri Yayasan tersebut, JASRINJAMIRIN dan H.