PN.Jkt Pst tanggal 27 Juli 2006 dimanaMajelis Hakim kasasi mengabulkan tntutan upah prosesSampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa selain itu sampai dengan diajukannya gugatan a quoTergugat juga belum membayar uang tunjangan hari rayatahun 2013 kepada para Penggugat oleh karena sudah sudahsewajarnya terhadap tergugat dihukum membayar uangtunjangan hari raya tahun 2013 kepada para Penggugatsebesar 1 (satu) bulan gaji Sesuai dengan surat edaranMenteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No.SE

gaji adalah terdiri dariupah/gaji pokok ditambah tunjangantunjangan yang sifatnya tetap,sesuai denganbukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: 17.1.2.11.dan 1.1.2.12),Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN Ttesebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail, sebagai saksi yangdiajukan oleh Penggugat, dan merujuk ketentuan Pasal 157 ayat (1) juncto penjelasanPasal 94 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE

Namun Jaksa Umum tetap ngototmenyatakan bahwa Petok C tersebut merupakan bukti kepemilikan hak.Pendirian tersebut bertentangan dengan UU No.12 Tahun 1985 TentangPajak Bumi & Bangunan & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE.15/PJ.G/1993 tersebut di atas yang telah mencabut dan menyatakan tidakberlaku lagi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah berupa Petok C &diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), SPPT bukanmerupakan bukti kepemilikan hak;Bahwa setelah mencermati, meneliti

berdasarkan Pasal 88 ayat (1), ayat (2)dan Pasal 89 juncto Pasal 97 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai pembayarangaji telah sesuai dengan standarisasi UMK Kota Ternate, karena komponenupah/gaji adalah terdiri dari upah/gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan yangsifatnya tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) juncto penjelasanPasal 94 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE

Adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah KonstitusiNo.012/PUU1/2003 dan surat edaran mentri No.SE. 13/Men/SJ/HK/I/2005?35Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatanya tersebut penggugat telahmengajukan bukti surat berupa P 1s.d P. 12 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan para tergugatuntuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s.d T.13 dan 3 (tiga)orang saksi yaitu Sdr. Didi Sutardi, Sdr. Budiyono dan Sdr.

Menyatakan surat edaran No.SE/03/II/2005 tanggal 2 Febuari 2005 yangditerbitkan oleh TergugatII dinyatakan tidak berkekuatan hukum.8. Menyatakan tindakan hukum TergugatIl yang melakukan pelepasantanah terperkara kepada TergugatI adalah tidak sah dan tidak berhargaserta tidak mengikat.9. Menyatakan segala tindakan hukum baik pelepasan hak ataupun lainyadari Tergugat II dengan TergugatI sepanjang atas tanah milik PenggugatI, ll dan III dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.10.

Pemegang Hak TNIADtanggal 2411 2008;Surat Edaran No.SE.1234/X1/2000 tentangPenertiban Rumah dinas TNIAD di wilayah KodamJaya tanggal 24 Nopember 2000;Petunjuk pelaksanaan Nomor: Juklak/8/VIII/1990tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD tanggal21 Agustus 1990;Surat Pangdam Jaya/Jayakarta NomorB/3523/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihalUndangan ke1 kepada Putra/Putri Kolonel (Purn)Sunarto Priosupadmo (Alm).Surat Pangdam Jaya/Jayakarta NomorB/3621/X11/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihalUndangan

Foto Copy Surat Edaran No.SE : S.20-DIR/ADK/08/2003 tanggal 2 September 2003 tentang Kerja Sama antara BRI dengan Biro Jasa di Bidang Perkreditan8. Foto Copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Model SU)9. Foto Copy Surat Keputusan No.Kep : S.68-DIR/AMK/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Manual Akuntansi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk10.

Foto Copy Surat Edaran No.SE : $.20DIR/ADK/08/2003tanggal 2 September 2003 tentang Kerja Sama antaraBRI dengan Biro Jasa di Bidang Perkreditan8. Foto Copy SyaratSyarat Umum Perjanjian Pinjaman danKredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (ModelSU)9. Foto Copy Surat Keputusan No.Kep : S.68DIR/AMK/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang ManualAkuntansi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk10.

Foto Copy Surat Edaran No.SE : S.20DIR/ADK/08/2003 tanggal 2September 2003 tentang Kerja Sama antara BRI dengan Biro Jasa di BidangPerkreditan8. Foto Copy SyaratSyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk (Model SU)9.

SE : $.8DIR/ADK/05/2004 tanggal11 Mei 2004 tentang Agunan KreditFoto Copy Surat Keputusan No.Kep : S.39DIR/ADK/08/2006tanggal 24 Agustus 2006 tentang Surat Keputusan PendelegasianWewenang Dalam Memutus Kredit yang Diperbaharui denganSurat Keputusan No.Kep : S.1DIR/ADK/01/2008 tanggal 22Januari 2008Foto Copy Surat Edaran No.SE : $.20DIR/ADK/08/2003 tanggal2 September 2003 tentang Kerja Sama antara BRI dengan BiroJasa di Bidang PerkreditanFoto Copy SyaratSyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan KreditPT

SE : S$.8DIR/ADK/05/2004 tanggal 11Mei 2004 tentang Agunan KreditFoto Copy Surat Keputusan No.Kep : $.39DIR/ADK/08/2006 tanggal24 Agustus 2006 tentang Surat Keputusan Pendelegasian WewenangDalam Memutus Kredit yang Diperbaharui dengan Surat KeputusanNo.Kep : S.1DIR/ADK/01/2008 tanggal 22 Januari 2008Foto Copy Surat Edaran No.SE : S.20DIR/ADK/08/2003 tanggal 2September 2003 tentang Kerja Sama antara BRI dengan Biro Jasa diBidang PerkreditanFoto Copy SyaratSyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit

No.Se 01/20142 sh Vo 3 a Kepada Yth. Sdr. Rimba Simanjuntak. Perihal : Pemberhentian Sementara dari/S ) jabatan Direktur Utama. (Bukti T.I6). Fotocopy dari fotocopy asli ada diA 6S~ J 7 pnggugat; .Jurat dari Rudi Sutanto. Komisaris tanggal 16 Oktober 2011 Ref. No. 02/2011 /> Kepada Yth. Sdr. Rimba Simanjuntak. Perihal: Pemberhentian Sementara dari JabatanDirektur Utama. (Bukti T.7). Fotocopy dari fotocopy asli ada di Penggugat; 7. Surat dari Rudi Sutanto. Komisaris tanggal 18 Oktober 20'i1 Ref.

tersebut diatas Majelisberkesimpulan bahwa terhadap penfsiran UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) perihal Efisiensi,dari buktibukti tertulismaupun saksi yang disumpah,dimana prosedur Efisiensi yang dilakukan olehPenggugat sudah dilakukan Penggugat,akan tetapi langkah pencegahan PemutusanHubunagn Kerja sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUUIX/2011 tertanggal 20 Juni tahun 2012 jo Surat Edaran Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI No.SE

Kerjanyadengan para Tergugat ( kecuali Para Tergugat dengan Jabatan sebagai Sekuriti )dengan besaran Nominal kompensasi pesangon dapat ditambah atau dikurangkanberdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan.Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,apabila dihubungkandengan pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/ PUUIX/2011tertanggal 20 Juni Tahun 2012 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No.SE

dalam hal surat int jelasmengatur mengenai dokumen pengangkutan khususmenggunakan FAKB bukan DP dan itupun berlakuuntuk tahun 2007, sedangkan bahwa untuk perkaraint Koperasi Mandau Talawang telah melakukanpengangkutan kayu bulat' tersebut sejak bulanAgustus sampai dengan Oktober 2006, dan kayubulat tersebut ditemukan oleh petugas Polres padatanggal 11 Nopember 2006, sehingga masihmenggunakan aturan yang lamae yaitu KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : 126/KPTSII/2003 yangdipertegas oleh Surat Edaran No.SE

: Berita Acara Penarikan / penggunaan dana BLM (BAPPD) Kelurahan PakisKecamatan Sawahan Surabaya untuk BKM Gerbang Permata Pakis beserta15 lampiran pedoman pencairan dana; Berita Acara Penetapan prioritas usulan kegiatan KSM (BAPPUkK) untuk BKMGerbang Permata Pakis Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan tanggal 21 Mei2004; 2 (dua) lembar tabel rencana kegiatan yang perlu dukungan bantuan BLMP2KP; 1 (satu) lembar foto copy dari Departemen Keuangan RI Direktorat JendralAnggaran tanggal 6 November 2003 No.SE

dari :Berita Acara Penarikan / penggunaan dana BLM (BAPPD) Kelurahan PakisKecamatan Sawahan Surabaya untuk BKM Gerbang Permata Pakis beserta15 lampiran pedoman pencairan dana;Berita Acara Penetapan prioritas usulan kegiatan KSM (BAPPUK) untuk BKMGerbang Permata Pakis Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan tanggal 21 Mei2004;2 (dua) lembar tabel rencana kegiatan yang perlu dukungan bantuan BLMP2KP;1 (satu) lembar foto copy dari Departemen Keuangan RI Direktorat JendralAnggaran tanggal 6 November 2003 No.SE

; 18/02/10 CEK 425248 Rp3.798.000.000,00;Fotokopi Standar Prosedur Operasi Pembukaan Rekening Giro No.SOPDOPR07.01 tanggal 01.03.2003;Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega Cash Transfer Keluar No.SOPOPDD36.04 tanggal 15 November 2005;Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega Cash Penarikan Tunai No.SOPOPDD36.02 tanggal 15 November 2005;Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega CashPemindahbukuan No.SOPOPDD36.03 tgl 15.11.2005;Fotokopi surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasionalmega First No.SE

PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P36 tanggal 11 Februari 2013pihak Tergugat Il (Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya/ PDPJJ) kembalisecara tanpa hak telah melayangkan surat kepada para pedagang PlazaBogor dengan mengeluarkan Surat Edaran No.SE/63PDPPJ/II/2013, tentangKartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang, kemudian berdasarkan bukti P37,tanggal 13 Februari 2013 pihak Tergugat II (Perusahaan Daerah Pasar PakuanJaya/ PDPJJ) kembali secara tanpa hak telah melayangkan

surat kepada parapedagang Plaza Bogor dengan mengeluarkan Surat Edaran No.SE/63PDPPJ/II/2013, revisi tentang Kartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang padapoin 1 memuat yakni Setiap Pedagang yang memakai tempat ruang dagangdi areal pasar milik dan atau yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Bogor,wajib memiliki Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan wajibmemiliki Kartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB), yang diterbitkanPD.Pasar Pakuan Jaya,.Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat II kembali

Administrasi JakartaSelatan telah membuat anjuran yang pada intinya sebagai berikut : Bahwa tindakan perusahaan (Tergugat) melakukan PHK terhadap Pekerja(Penggugat) dan meminta agar pekerja tidak berkantor lagi karenakepercayaan perusahaan yang telah dilanggar adalah pelanggaran yangharus melalui proses hukum pembuktian sesuai dengan Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor : 012/PUUI/2003 tanggal 28 Oktober2004, dan dengan memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No.SE

J.J.S Damongilala,Msi;SPPD No.SPPD No.SPPD No.SPPD No.SPPD No.SPPD No.SPPD No.SPPD No.10.SPPD No.Se Neo fF PF35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;35h/SPPD/DPRD/V/2008 atas nama Elvi M. Watuseke ;38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvi M. Watuseke;35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D. Matindas35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Don Jurian Paat, SH ;45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Benny Parasan ;45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi.

Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannyaadalah sebagai berikut :Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun/Gaji pokok (lihat lampiran) ;Bahwa dalam Lampiran SURAT EDARAN DIRUM NO.SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, Tanggal 25 Mei 1989 dicantumkan caramelakukan perhitungannya :Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan ;Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :a.

No. 189K/Pdt.Sus/2011halaman 121 alinea 2, yang menilai surat peringatankepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapatdikategorikan sebagai kesalahan berat, dengan didasaridengan Putusan Mahkamah Konstitusi Rl PerkaraNo.012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Jo SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia No.SE.13/MEN/ HK/I/2005 karena pertimbangantersebut tidak relevan dan tidak berdasar hukum ;21.Bahwa secara hukum semua ketentuan yang telah diaturdalam suatu Peraturan

SE.087/DIRBMOPSD/09 tentang Revisi Aplikasi Pembukaan Deposito;123 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT EDARAN No.SE.004/DIRBMOPSD/08 tentang = Kebijakan dan ProsedurOperasional Penggunaan Advis Deposito Berjangka (Revisi SE 057/DIRBM/03);124 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Edaran No.

SE.087/DIRBMOPSD/09 tentang Revisi Aplikasi Pembukaan Deposito;123 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT EDARAN No.SE.004/DIRBMOPSD/08 tentang Kebijakan dan ProsedurOperasional Penggunaan Advis Deposito Berjangka (Revisi SE 057/DIRBM/03);124 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Edaran No.

tahun 1954 (Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi tahun1954) yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan yang dikuatkan denganSurat dari Kelurahan Nomor 517/1.711.12 bertanggal 3 Desember 2012tentang penjelasan dan Legalisir Letter C.354, yaitu Persil 35 Kelas D.seluas 982 da (9.820 m2), Persil 35 lagi Kelas D.I seluas 804 da (8.040m2) dan Persil 37 Kelas D. 11 seluas 667 da (6.670 m2), (Bukti P.2a,2b).Bahwa sebagai bukti kepemilikikan hak atas tanah sebelum UUPA (vide SuratEdaran Menkeu RI Dirjen Pajak No.SE