telah berusahamenasihati penggugat untuk tetap bersabar dan rukunkembali dengan tergugat namun tidak berhasil dan olehkarena tergugat tidak hadir dipersidangan, makaperkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 TentangMediasi, kemudian dibacakanlah surat gugatanpenggugat yang isinya tetap dipertahankan olehpenggugat;Menimbang, bahwa~ untuk memperkuat dalil dalilgugatannya, penggugat telah mengajukan alat buktitertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207

inibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa = maksud dan tujuan gugatanpenggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa danmenyelesaikan gugatan penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.CkrKantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi Nomor207/55/V/2013 tertanggal 11 Januari 2021;Bahwa Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugatberstatus Perjaka;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat yang alamat nyasesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telahberjalan selama 7 tahun

yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya KabupatenBekasi, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor207

Nomor MesinOH2N81021483 ;e 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk TVC warna silver Nomor Polisi L6189 GT Nomor Rangka MKZB2A1H29J003429, Nomor MesinOH2N81021483 ;e 1 (satu) buah tas warna hitam ada tulisannya bentuk lingkaran bulatBarron Internasional dalam lingkaran bentuk segitiga ada tulisan TrainServe Respond dibawahya ada tulisan WwwBarron.Co.IdDirampas untuk Negara;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor207

No. 1012 K/Pid/2017Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mojokerto pada tanggal 30 Agustus 2017;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nomor207/Pid.B/2017/PN.Mjk, jo 459/Pid/2017/PT.SBY tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memorikasasinya

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.4.190.000,00 (empat juta seratussembilan puluh ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui PengadilanAgama Sidenreng Rappang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor207/Pdt.G/ 2021/PA.Sidrap., tanggal 8 Nopember 2021 dan

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor207/Pdt.G/2021/PA Sidrap tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehibertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami

tanggal 12 September 2012 Nomor SP.Han/63/IX/2012/Reskrim, sejaktanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal Oktober 2012.Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 28 September 2012 NomorB1353/Q.3.18/Euh. 1/09/2012, sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal7 Nopember 2012.Penuntut Umum, tanggal 8 Nopember 2012 Nomor Print928/Q.3.18/Ep.2/11/2012,sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 22 Nopember 2012 Nomor207

21Desember 2012.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 10 Desember 2012Nomor 207/Pid.B/2012/PN.Plh, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengantanggal 19 Februari 2013.Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telahdiberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Nopember 2012, Nomor207

yang pokoknyasebagai berikut:Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;e Bahwa Saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelangaran PSBBTransisi di Kota Ambon ;e Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2020e Bahwa saya mengaku bersalah ;e Dan saya bersedia untuk mebayar denda tersebut ;e Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI AMBON ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Ambon Nomor207

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor207/Pdt.P/2016/MS.Cag dari Pemohon dan Pemohon Il.2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah padatanggal 30 April 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor207/06/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;2.

BUKTI TERTULISFotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor207/06/V/2014, tanggal 02 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudianditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);B. BUKTI SAKSI1.

surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan AgamaSragen dengan register Nomor 0169/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 23 Januari2019 yang pada pokoknya telah mengajukan dalil sebagai berikut;1sBahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1990, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden,Kabupaten Blora sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor207

Majelis berpendapat bahwa Pemohon telahmemenuhi pasal 3 ayat 1 PP No.10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) PP 45no.1990.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidakdapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Termohontidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan surat permohonanPemohon dan bukti (P2), yaitu. berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor207

pekerjaan Sopir, dahulubertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,sekarang tidak diketahui alamatnya yangpasti di seluruh Wilayah Indonesia,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan olehPenggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyabertanggal 23 Mei 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor207

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor207/Pdt.p/2021/PA.Sor dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwaHendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra BinAhad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanah tersebutdi jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melalui perantaraansaksi Agustiawan Bin M.

Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwaHendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra BinAhad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanahtersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melaluiperantaraan saksi Agustiawan Bin M.

Nomor207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 di Kantor CamatGelumbang, mengakibatkan saksi Iskandar Bin Muin mengalami kerugiankarena harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan persoalan tanahtersebut yang di gugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara EnimHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLGoleh saksi Budianto Bin Hasan Basri yang membeli tanah tersebut darisaksi Asmadi Bin Kasim.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwaHendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra BinHalaman 30 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLGAhad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanahtersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melaluiperantaraan saksi Agustiawan Bin M.

penggelapan, sesuai dengan Pasal 372 KUHP dalam dakwaanKedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY CAHYADI oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwaditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar BG atas nama Cory Cindyawan, dikembalikan kepadapihak Toko Aneka Raya/saksi Aqus lbrahim;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor207

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;Hal. 8dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014 Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor207

Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian ini, Pihak Pertama dan PihakKedua bersedia menghadap Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksaperkara Nomor207/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim dengan maksud untuk dijadikanputusan perdamaian sehingga perkara ini dapat dihentikan dan tidakberkelanjutan lagi dikarenakan adanya perdamaian dalam perjanjian ini;Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju seluruh biaya yang timbul sebagaiakibat adanya Kesepakatan Perdamaian ini akan dituangkan dalam putusanPerjanjian Perdamaian (akta

denganNo.426/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 22 Juni 2021,selanjutnya disebut sebagai Terbanding/PembandingsemulaTergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 19 Agustus 2021Nomor 65/PDT/2021/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;Berkas perkara Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk dan sSuratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor207

/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 3 Juni 2021;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor207/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei tahun 2016, Penggugat diajak olehTergugat Untuk bersepakat membangun 8 (delapan) unit Rumah Toko(Ruko) diatas tanah Milik Bapak Tan Kin Kang

Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage (Memeriksa Berkas Perkara Nomor207/Pdt.G/2020/PN Ptk) yang diberitahukan secara elektronik,menerangkan bahwa masingmasing pihak pada tanggal 05 Juli 2021, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding/Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding/Terbandingsemula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata caraserta memenuhi persyaratan yang

Selurun materi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor207/Pdt.G/2021/PN.Ptk, tertanggal 3 Juni 2021 ;3. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnyaPutusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana telah disebutkandiatas;4. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ ReplikDuplik/ Tanya Jawab baiksecara lisan maupun tertulis dari Para Pihak tergugat serta semua alat buktidan keterangan saksisaksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini ;5.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor207/Pdt.G/2021/PN.ptk tertanggal 3 Juni 2021;3.

Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXKXXKXKXKXKXKXKXXXKXXK Kota Pekanbaru, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAPenggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratgugatannya bertanggal 30 Januari 2019, yang diterima dan didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor207

dimaksud oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepadaPenggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patutsebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan secara in person,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor207

Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikahsekali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, sesualdengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, KabupatenMaros, Nomor207/64/1X/92, tanggal 29 September 1992;3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yangbernama:3.2. XXXXXXXKXKXXKXKKXKXKXKXKXKXKKXKXKKXKXX (Anak kandung);3.3. XXXXXXXXKXXKXKXKXKXXKXXKKXKXKXX (Anak kandung);3.4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Wardoyo dan SriAstuti, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MarosBaru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor207/64/1X/1992, tanggal 29 September 1992. bukti tersebut bermeteraicukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberikode P.4.5.

dapatnya Tergugat untuk menjual tanah sertifikat HakMilik Nomor 776/Kelurahan Kuranji Gambar Situasi tanggal 15 Juli 1991Nomor 2909 dengan luas 384 M2 yang telah diganti menjadi sertifikat HakMilik Nomor 6380/Kelurahan Kuranji Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2012Nomor 4856 kepada pihak lain, maka Tergugat mengurus ke PengadilanNegeri Padang untuk mendapatkan kuasa jual bagi kedua anak tergugat tersebut dan pada tanggal 13 Oktober 2014 permohonan Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor207

Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan haruslah dinyatakan ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena petitum angka 4yang menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Padang nomor207/PDT.P/2014/PN.PDG tidak mempunyai kekuatan hukum, bukanlahwewenang Majelis Hakim untuk membatalkannya dan haruslah diajukanpembatalannya tersendiri, oleh karenaitu gugatan Intervensi yang diajukanharuslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa

Bahwa posita gugatan penggugat pada angka 6 dan 7 yang menyatakanbahwa penetapan Pengadilan Negeri Padang nomor207/Pdt.p/2014/PN.PDG tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan haruslah dinyatakan ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena petitum angka 4 yangmenyatakan penetapan Pengadilan Negeri Padang nomor207/PDT.P/2014/PN.PDG tidak mempunyai kekuatan hukum, bukanlahwewenang Majelis Hakim untuk membatalkannya dan haruslah diajukanpembatalannya tersendiri, oleh karena itu gugatan Intervensi yang diajukanharuslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA.

dan RosmaulinaManurung dibawah sumpah menerangkan bahwa benar diatas objek perkaraberdiri sebuah bangunan batu yang ada mendiaminya, dengan demikianketerangan mereka sebagai saksi dalam perkara tipiring tersebutbertentangan dengan keterangan mereka dalam persidangan permohonanuntuk mendapatkan kuasa menandatangani akte jual beli bagi anak dibawahumur yang diajukan oleh tergugat intervensi Il terdahulu ( penetapan nomor207/ Pdt .P/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2013)Halaman 33 dari 56 Putusan nomor 126

disebutPemohon I;NIAR Binti LAUNTU, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikanterakhir SD, bertempat tinggal diJalan Panamas RT 03, Kelurahan Munsapa,Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut Pemohon IT;Pengadilan Agamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarketerangan paraPemohondan para saksi di persidangan;Bahwa para Pemohondalamsuratpermohonannya, tanggal02 Januari 2014, yangterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor207

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (MARYATI) dengan TERGUGAT (SUGIYONO) yang terdaftar dan tercatat pada tanggal 01 Nopember 1988 oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati III Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor207 Tahun 1988, putus