Ditemukan 229 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN. KTP.
Tanggal 25 Maret 2015 — Ir. CIPRIANA LESTARI SAPTARINI NURDIBIAKTI, M.T. Anak Perempuan Dari TARTUKIDJO
5518
  • KelompokMineral Zircon digunakan sebagai Mineral untuk industri dengan memanfaatkandaya tahan fisik dari kekerasan dan Sifat daya tahan terhadap panas dan biasanyadigunakan untuk industri pada reactor nuklir, Bodi pesawat terbang dan cipcomputer sedangkan dari kilapnya yang seperti permata mineral Zircon digunakandalam industry perhiasan dan sering disebut sebagai Intan imitasi atau Diamon atauIntan Natura.Bahwa untuk PT CML selaku pemiliknya sesuai data yang ada di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten
Register : 23-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN KABANJAHE Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Kbj
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Rikardo H U T Simanjuntak SH
Terdakwa:
DR.Arjuna Wijaya Sp.P
380
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Dr.Arjuna Wijaya Sp.P tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan tenaga nuklir tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan

Register : 07-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 18 Januari 2017 — RAFAEL DANIS (Terdakwa)
20541
  • SIEMENS INDONESIA Nomor: 090503942-B tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ditandatangani oleh NATALIA RATNA KENTJANA;183. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SURAT IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Nomor: 004476.3.269.01000.230414 tertanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan ditandatangani oleh Ir.
    SIEMENS INDONESIA Nomor: 090503942B tanggal 11Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian PerdaganganHalaman 22 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBadan Koordinasi Penanaman Modal dan ditandatangani olehNATALIA RATNA KENTJANA;183.1 (satu) bundel fotokopi dokumen SURAT IZIN PEMANFAATANTENAGA NUKLIR Nomor: 004476.3.269.01000.230414 tertanggal23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas TenagaNuklir dan ditandatangani oleh Ir.
    Bahwa setahu saksi kalau alat yang radiasi tersebut harus ada ijin dariBAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahan alat tersebut, dan saksi hanyadiberitahukan bahwa alat tersebut sudah ada sekitar awal tahun 2015 Bahwa alat ditaruh diruangan Catlab tersebut dimana masih dalambungkusan dan tidak seperti sudah dilakukan pengujian.
    ) perusahaan;d) lzin Pemanfaatn Sumber Radiasi Pengion;2) Persyaratan Teknis, berupa dokumen yang meliputi :a) Airmaybill/bill of lading;) Commercial Invoice;c) Packing List;) Shipper Declaration of Dangerous Good (SDDG) atau MultiModal Declaration of Dangerous Goods;e) Certificate of Origin (CoO); danf) Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB);Bahwa dalam penggunaan alat tersebut pihak Rumah Sakit harusmengikuti PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan PemanfaatanSumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
    SIEMENS INDONESIA Nomor: 090503942B tanggal 11Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian PerdaganganBadan Koordinasi Penanaman Modal dan ditandatangani olehNATALIA RATNA KENTJANA;183.1 (satu) bundel fotokopi dokumen SURAT IZIN PEMANFAATANTENAGA NUKLIR Nomor: 004476.3.269.01000.230414 tertanggal23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas TenagaNuklir dan ditandatangani oleh Ir.
    SIEMENS INDONESIA Nomor: 090503942B tanggal 11Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian PerdaganganHalaman 300 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBadan Koordinasi Penanaman Modal dan ditandatangani olehNATALIA RATNA KENTJANA;183.1 (satu) bundel fotokopi dokumen SURAT IZIN PEMANFAATANTENAGA NUKLIR Nomor: 004476.3.269.01000.230414 tertanggal23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas TenagaNuklir dan ditandatangani oleh Ir.
Register : 24-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 9/Pid.B/2019/PN SNG
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ADITYO ISMUTOMO, SH.
2.NURMAN AHMADI
Terdakwa:
H.ABDUL JANNAH.
8524
  • Dilakukan penembakan nuklir melalui tangan kanan (11Mei 2018). Vertigo Akut.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yangmeringankan):a. Saksi NANA SUTARNA (a de charge), dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi Diperiksa terkiat masalah tabung Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa April 2018 Bahwa Saksi menyewakan mesin untuk pembuatantabung.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
13336
  • Endang Supriatna tanggal 12 April 2006 ;50. 1 (satu) faktur pajak Nomor :010.00010.026764690 tanggal 27 Nopember 201051. 1 (satu) faktur pajak nomor : 01.00010.02803208 tanggal 30 Nopember 2010 ;52. 1 (satu) sejarah pembayaran dokumen faktur/CN/DN ;53. 1 (satu) tambahan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor012440.3.269.03000.030510;54. 1 (satu) tambahan II Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor012440.3.269.03000.030510;55. 1 (satu) faktur pajak PT.
    Modern Internasional ;59. 1 (satu) surat jalan Nomor : 20B/DRM/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;60. 1 (satu) tambahan Ill Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 20 012440.3.269.03000.030510 ;61. 1 (Satu) bundel Sertifikat dari Shimadzu Corporation International Marketing Divisiontanggal 15 February 2010 ;62. Laporan Kerja Teknisi Nomor 001228 tanggal 27 Oktober 2010 ; 1 (satu) surat penawaran Nomor : 005/BDG/SS/VIII/10 tanggal 23 Agustus 2010 dari salesmarketing PT.
    Surat Izin PemanfaatanTenaga Nuklir Nomor : 012440.3.269.03000.030510 tanggal 3 Mei 2010 ;1 (satu) Ijazah an.
    Endang Supriatna tanggal 12 April 2006 ;1 (satu) faktur pajak Nomor :010.00010.026764690 tanggal 27 Nopember20101 (satu) faktur pajak nomor : 01.00010.02803208 tanggal 30 Nopember2010 ;1 (satu) sejarah pembayaran dokumen faktur/CN/DN ;1 (satu) tambahan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510;1 (satu) tambahan Il Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510;1 (satu) faktur pajak PT.
    Modern Internasional ;1 (satu) surat jalan Nomor : 20B/DRM/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;1 (satu) tambahan Ill Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510 ;1 (satu) bundel Sertifikat dari Shimadzu Corporation InternationalMarketing Division tanggal 15 February 2010 ;Laporan Kerja Teknisi Nomor 001228 tanggal 27 Oktober 2010 ; 1 (satu) surat penawaran Nomor : 005/BDG/SS/VIII/10 tanggal 23 Agustus 2010 darisales marketing PT.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
127116
  • Pantai Ancol ; Bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermin dari upayapemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengakses ruangruangkota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota, pantai atautepian sungai, danau, secara CumaCuma ; Bahwa Ahli menerangkan pada dasarnya seluruh garis pantai itu harus dapat diaksesoleh publik kecuali bila berkaitan dengan bangunanbangunan yang termasuk dalamkategori bangunan khusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir
    Menimbang, bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermin dariupaya pemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengakses ruangruangkota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota, pantai atau tepiansungai, danau, secara CumaCuma dan Ahli juga menerangkan pada dasarnya seluruh garispantai itu harus dapat diakses oleh publik kecuali bila berkaitan dengan bangunanbangunanyang termasuk dalam kategori bangunan khusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
7316
  • Madiun tidak memiliki ijin operasional dariBAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapatSelisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuh puluhSembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :~~ 20222 2 22a on nn nnn nnn nn1Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000, sedangkan hargauntuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada
    Madiun tidak memiliki ijin operasional dariBAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapatSelisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuh puluhSembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :1 Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000, sedangkan hargauntuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu(2011) adalah sebesar
    perencana, direalisasikan 22 alat.Bahwa dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan alat rotgen yang disurveimembutuhkan waktu lama karena ketersediaan didalam negeri tidak ada dan harusimpor kurang lebih 4 sampai 5 bulan.Bahwa ada alat yang memerlukan ijin pemakaiannya dari Badan Pengawas TenagaNuklir yaitu alat radiologi dengan penggunaan sinar X ROTGEN STATIONER,ijinnya ke Bapeten sampai saat ini masih dalam proses.Bahwa Ijin pemakaian penggunaan sinar X ROTGEN STATIONER ke BadanPengawas Tenaga Nuklir
    Karena CoO merupakanidentitas suatu produk, dimana di CoO tertera no seri alat tersebut.Bahwa syarat pengoperasian alat Rotgen harus : mempunyai ijin operasional yangdikeluarkan dari BAPETTAN (Balai Pengawasan Teknologi Nuklir); 195Bahwa selisih harga/kerugian Negara yang saksi temukan dari 21 alat sebesarRp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratusrupiah) menjadi bertambah sebesar nilai harga rotgen (Rp.450.000.000,) sehinggatotal menjadi Rp.1.429.050.500,
Putus : 05-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARI SUGENG RIYADI, SSos. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
17895
  • Madiun tidak memiliki ijin operasionaldari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSU Dolopo terdapatSelisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuh puluhSembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagaiberikut : 227222222 222 on nn nnn nnn ne41Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000, sedangkan hargauntuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada
    Madiun tidak memiliki ijin operasionaldari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapatSelisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuh puluhSembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagaiberikut :Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000, sedangkan harga untukkonsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011)adalah sebesar Rp
    perencana, direalisasikan 22 alat.91Bahwa dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan alat rotgen yang disurveimembutuhkan waktu lama karena ketersediaan didalam negeri tidak ada dan harusimpor kurang lebih 4 sampai 5 bulan.Bahwa ada alat yang memerlukan ijin pemakaiannya dari Badan Pengawas TenagaNuklir yaitu alat radiologi dengan penggunaan sinar X ROTGEN STATIONER,ijinnya ke Bapeten sampai saat ini masih dalam proses.Bahwa Ijin pemakaian penggunaan sinar X ROTGEN STATIONER ke BadanPengawas Tenaga Nuklir
Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2014 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2012 — PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI VS PT.PANCARAN HALUAN SAMUDERA
156115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mesinpenggeraknya bisa berupa mesin disel, turbin, turbin gas atau mesin dengantenaga nuklir;Untuk mendapatkan kemampuan olah gerak (manuver) dan unjuk kerja(performance) kapal yang baik maka ketiga (3) elemen tersebut harusmempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya.
Register : 23-02-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Nopember 2017 — AGUS SUWANDI Lawan PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
286184
  • raga professional, atau balapan selain menggunakan kaki;Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang terbang komersildengan penerbangan terjadwal;Melakukan kejahatan;Tertanggung mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk,yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005% (nol koma nol nollima persen);Tertanggung menelan obatobatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obatobatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukanuntuk perawatan kecanduan obat; atauReaksi nuklir
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tahun 2008
405312
  • Tentang : Pelayaran
  • terhadap muatan, peti kemas, dan barangbawaan penumpang yang diangkut di kapal.Piutangpelayaran yang didahulukan tidak dapatdibebankan gatas kapal untuk menjamin gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf eapabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari:a. kerusakan yang timbul dari angkutan minyak ataubahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut; danb. bahan radioaktif atau. kombinasi antara bahanradioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau bahanberbahaya dari bahan bakar nuklir
    menjagaprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Termasuk dalam perairan Indonesia adalah perairan daratan antara lainsungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.Yang...PRESID ENREPUBLIK INDO NESIA7Yang dimaksud dengan kapal pada huruf b dan huruf c adalah:(2) kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar;(3) kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yangmempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapaldengan tenaga matahari, dan kapal nuklir
Register : 25-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PONIDI
Tergugat:
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
297126
  • Bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 angka 2berbunyi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandaipenyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkanoleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatandan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 301
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
9718
  • Bahwa PEMOHON selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan SuratKeputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 68 tahun 2016 tanggal 18Pebruari 2016 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yang dinyatakanekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (badan Vulkanologi, BMKG,Lembaga Atom dan Nuklir, dll.), dan sesuai Laporan Prakiraan Hujantanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani keteranganASEPHENDRAWAN S.Si. selaku Kepala Seksi Observasi dan Informasi StasiunKlimatologi Minahasa Utara dan dari Stasiun Klimatologi
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
13462243
  • seharusnya bisa dicegah yangkedua di NegaraNegara Civil Law (di Eropa Daratan) syarat keduaadalah bahwa si Tergugat sendiri itu tidak dibebani kewajiban untukmencegah terjadinya kerugian darimanapun kerugian itu berasalmisalkan tentang bagaimana defence dari pihak ketiga misalkanterorisme, Terorisme biasanya / lazimnya dibanyak negara bisadigunakan sebagai alasan untuk lepas dari pertanggung jawaban, adasabotase dari pihak ketiga, yang menyabotase kegiatan kemudianmeledak di Jerman khusus untuk Reaktor Nuklir
    sering disalah artikan sebagaipembuktian terbalik jadi tetap ada pembuktian oleh Penggugat,Penggugat harus membuktikan bahwa kegiatan Tergugat AbnormalyDangerous Activity, Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugatmenderita kerugian dan Penggugat juga harus membuktikan bahwakerugiannya karena kegiatan dari Tergugat bukan perbuatannya bedaantara kegiatan dengan perbuatan, kegiatan itu sesuatu yang generalsifatnya misalkan kegiatan itu membuka perkebunan atau kegiatandibidang kehutanan atau instalasi nuklir
    Selperbuata actual conduct bagaimana si reaktor nuklir dijalankan seharihari apakah cukup aman atau tidak atau misalkan dalam kegiatanpengeboran migas melakukan pengeboran migas itu kegiatanbagaimana kegiatan itu dilakukan apakah pakai cassing atau tidak ituperbuatan Stricht liability tidak memfokuskan apakah perbuatannyaitu. ketika melakukan aktivitas itu) fokuskan kepada apakahperbuatannya ketika melakukan aktivitas dilakukan dengan cara yangmelawan hukum atau tidak apakah pakai cassing atau tidakmengebornya
    kenapa nuklir harus dicegah,kenapa berlaku Stricht Liability kKenapa ada begitu banyak batasanhal 212 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.
    itu adalah universitas, kalau labkesehatan lab daerah atau pusat;Bahwa jaman sekarang untuk semua itu sudahterakreditasi,univeritas harus terakreditasi, lembaga ini harus terakreditasi;Bahwa kira harus di cek ulang, minimal harus melalui lab yangterakreditasi bisa lewat universitas, univeritas tadi kalaupun swastaatau negeri harus terakreditasi nanti sangat dikawatirkan hasilnyaakan sangat tidak signifikan;Bahwa kegiatan yang menimbulkan bahaya yang sangat besar,misalnya kapan tangker, reaktor nuklir
Register : 03-02-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2015 — -MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA -PT. BUMI MEKAR HIJAU
1724752
  • Bisa saja Perobuatan Melawan Hukumitu tanpa salah seseorang tapi dia harus bertanggung jawab, itudinamakan strict liability atau pertanggung jawaban mutlak;Bahwa apabila pekerjaan suatu konsesi di subkontraktor untuk dikeloladan terjadi kebakaran yang mensubkontraktor juga bertanggung jawabsesuai dengan Pasal 1867 KUHPerdata;Bahwa tanggung jawab mutlak tidak kepada semua perbuatan melawanhukum tapi perbuatan melawan hukum tertentu misalnya dalam bidanglingkungan hidup, listrik, penerbangan, nuklir
    YANTI FRISTIKAWATI, S.H., M.Hum. dibawah sumpah memberikanpendapat pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Dekan di Fakultas HukumUniversitas Atmajaya Jakarta;Bahwa pendidikan S1 dan S2 bidang studi Hukum Internasional tetapimengajar di Hukum Lingkungan, disertasi S3 terkait pengaturanperlindungan lingkungan tetang kegiatan reaktor nuklir;Bahwa ahli sepintas membaca gugatan Penggugat;Bahwa ahli baca di koran atau di media sosial banyak terjadi kebakaranhutan dan menggunakan
Register : 15-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.Epi Sukmara
2.Yusron Ali
3.Irwan Nurandi
4.Zaenal Muttaqin
5.Catur Budi Utomo
6.Hendri
7.Saefulloh
8.Suryono
9.Galih Adhitya
10.Ali Ahmad Sobri
11.Cecep Hanafi
Tergugat:
Gubernur Banten
16084
  • Sedangkan di dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018terdapat rumusan pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat yangmerupakan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan ditandaidengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan olehradiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan panganyang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayahatau lintas negara;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, dengan memahami duakonsep yaitu kejadian
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
29969
  • IAEA BATAN, Puspitek Serpong Tangerang,Dec 1998 ; Work Shop Hospital Y2K Contingency Plan, World Bank Ministryof Health , Medan Nov 1999 Hospital Engineer Course, Introduction to XRay System, ProfHolst Centre for Training and Education, Philips, BestEindhoven,Holland 19 23 June 2000 ; CArm BV 300, Prof Holst Centre for Training and Education,Philips, BestEindhoven, Holland 26 28 June 2000 ; Sistem Maintenance Rumah Sakit, DEPKES, Cisarua 28 Sept 2Okt 2004 ; Seminar dan Pelatihnan Sosialisasi IPTEK NUKLIR
    dan PelatihanTeknisi Peralatan Kedokteran Nuklir ( GAMMA CAMERA ),Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia, Komisariat Padangbekerjasama dengan FDOK UNAND RS M Djamil Padang, Padang24 25 November 2004 ; Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengajar/Cl dalam BidangStudy Teknik Elektromedik, PUSDIKNAKES Depkes RI, Bandung 69 November 2006 ; Common Module CT, Singapore Learning Centre, PhilipsAcademy, Singapore 26 Februari 2 Maret 2007 ;Halaman 105 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Pelatihan
Register : 04-05-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 407/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Februari 2024 — Maisaroh
3.Budiman
4.Asmawati
5.Junaedi
6.Nurfaizah
7.Munawar Asikin
8.Lili Agustina
9.Hendra
10.Ritawaty
11.Hery
12.Andry
13.Rian Gunawan
14.Renawaty
15.Heru
16.Wahyu Widyaningsih
17.Wahyu Widodo
18.Mohammad Wahyu Kristyanto
19.Dian Palupi
20.Dyah Kamaratih
Tergugat:
1.SAJIRAN
2.SISWANTO
3.SUTANTO
4.SUSASTRI
5.DIAN
6.BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)DAHULU BADAN TENAGA NUKLIR
5441
  • Maisaroh
    3.Budiman
    4.Asmawati
    5.Junaedi
    6.Nurfaizah
    7.Munawar Asikin
    8.Lili Agustina
    9.Hendra
    10.Ritawaty
    11.Hery
    12.Andry
    13.Rian Gunawan
    14.Renawaty
    15.Heru
    16.Wahyu Widyaningsih
    17.Wahyu Widodo
    18.Mohammad Wahyu Kristyanto
    19.Dian Palupi
    20.Dyah Kamaratih
    Tergugat:
    1.SAJIRAN
    2.SISWANTO
    3.SUTANTO
    4.SUSASTRI
    5.DIAN
    6.BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)DAHULU BADAN TENAGA NUKLIR
Register : 19-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
PT. PELAIHARI CIPTA LAKSANA
Tergugat:
1.BUPATI TANAH LAUT
2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
435461
  • Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajibmemiliki izin mendirikan bangunan gedung.(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecualibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melaluiproses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.Sedangkan gedung fungsi knusus menurut Pasal 5 ayat 6, meliputibangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanandan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan olehmenteri.Pasal
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
8354
  • Badan Pengqawas Tenaga Nuklir;c. Lembaga Sandi Negara; dand. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasionaldapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri SipilSehingga dapat diartikan jabatan Pimpinan Tinggi Utama yangditetapbkan oleh TERGUGAT dapat diisi/dijabat oleh Non PegawaiNegeri Sipil dalam hal ini TERGUGAT Il selaku Kepala BKKBN..