atas tanah pusako tinggi milik Kaum Penggugat kepadaTurut Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa perbuatan Turut Tergugat menerima dan menerbitkan sertifikat atas objekperkara a quo dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 432/NagariCupak Surat Ukur Nomor: 41/Cupak/2012 Kecamatan Gunung TalangKabupaten Solok Seluas 2.056 M?

atas nama Tergugat tertanggal 12 Juli 2012adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat HakMilik Nomor: 432/Nagari Cupak Surat Ukur Nomor: 41/Cupak/2012 KecamatanGunung Talang Kabupaten Solok Seluas 2.056 M?

kepada Turut Tergugatdengan tujuan untuk menjual sebagian tanah objek perkara tersebut kepada pihaklain untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa terhadap perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dimaksudPosita angka 2 s/d angka 11 di atas, telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.656.000.000,(dua milyar

kepada Turut Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5 Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerima dan menerbitkan sertifikat atasobjek perkara a quo dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 432/Nagari Cupak Surat Ukur Nomor: 41/Cupak/2012 Kecamatan Gunung TalangKabupaten Solok Seluas 2.056 M?

adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);6 Menyatakan perbuatan Tergugat mengajukan permohonan pemecahan SertifikatHak Milik Nomor: 432/Nagari Cupak Surat Ukur Nomor: 41/Cupak/201210Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Seluas 2.056 M?

M E' N G A D I L I :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat IIDalam pokok perkaraMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad ) ,Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 132.000.000.

izin dan tanpa persetujuan dari Amag Sahdan (Penggugat);Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat pernah meminta agar objek sengketadikembalikan kepadanya melalui anakanak almarhum Amaq Muhsan, akantetapi Amaq Mahsun tidak mau mengembalikan kepada Penggugat dantetap mempertahankan objek sengketa tanpa alasan yang jelas;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakanobjek sengketa tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalahmerupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

daad);Bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak maumengembalikan kepada Penggugat dan tetap mempertahankan objeksengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Bahwa apabila ada muncul suratsurat, baik surat keterangan jual beli,hibah/pemberian, Sertifikat maupun suratsurat lainnya terhadap objeksengketa atas nama Tergugat, maka suratsurat tersebut patut dicurigaiadalah hasil rekayasa, oleh karena itu suratsurat tersebut patut dinyatakantidak

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatanTergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa tanpa izin dantanpa persetujuaan dari Penggugat adalah merupakan tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatanTergugat yang tidak mau mengembalikan kepada Penggugat dan tetapmempertahankan objek sengketa adalah merupakan tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);6.

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatanTergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa tanpa izin dantanpa persetujuaan dari Penggugat adalah merupakan tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatanTergugat yang tidak mau mengembalikan kepada Penggugat dan tetapmempertahankan objek sengketa adalah merupakan tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5.

ZulmeinaBustami, tanpa persetujuan Penggugat selaku anggota kaum yang berhakadalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau dandapat dikualifisir sebagai perobuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).5. Bahwa Tergugat .1 Johan Syafril mempunyai itikat buruk untuk memilikisendiri sawah terperkara, dimana disamping menggadaikan sawahterperkara kepada Tergugat II Hj.

Agam yang melakukan proses hak (sertifikat) atas bidangtanah yang telah bersertifikat adalah merupakan perbuatan yangbertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan dapatdikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)..

Asril dengantanpa setahu dan tanpa persetujuan Penggugat selaku anggota kaum yangberhak adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum AdatMinang Kabau yang dapat dikualifisir sebagai perobuatan melawan hukum(onrechtmatige daad).Bahwa oleh karena peralihnan hak atas sawah terperkara dari Tergugat I.1Johan Syafril kepada Tergugat III H.

atasnama: Johan Syafril, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dengananggota kaumnya: Yunidar, Darmidsyah, Martunus, Muzir Azwar,Syamsir Alam dan Asril, adalah merupakan perbuatan yang bertentangandengan hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);10)Menghukum Tergugat IV Kantor Pertanahan Kab.

ZulmeinaBustami, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat1819selaku anggota kaum yang berhak adalah merupakan perbuatan yangbertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan dapat dikualifisirsebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);7.Menyatakan perbuatan Tergugat .1 Johan Syafril yang menjual sawahterperkara kepada Tergugat Ill H.

aparat pemerintah (Camat dan Kepala Desa),namun TergugatTergugat tetap bersikeras menyatakan bahwatanah tersebut ukuran luasnya telah sesuai dengan apa yang telahpernah Tergugat gantirugikannya dari Penggugat;e Bahwa Perbuatan TergugatTergugat yang mengakungakusebagai pemilik tanah terperkara a quo seluas +1.877 M2 (seribudelapan ratus tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar) serta pulamenikmati hasil dari tanah terperkara a quo tersebut tanpa seizinPenggugat adalah suatu) perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

dimana para TergugatTergugatlah yang menikmati hasildari tanaman yang ada diatas tanah terperkara a quo tersebutseluas +1.877 m2 (seriou delapan ratus tujuh puluh tujuh meterbujur sangkar) dengan dalin bahwa tanah terperkara ukuranluasnya telah sesuai sebagaimana yang pernah diganti rugikanoleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa perbuatan TergugatTergugat yang telah menguasai sertamemungut hasil dari tanah terperkara a quo tersebut tanpa seizinPenggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

mengingat adanya kemungkinan akandialinkan kepada pihak lain, serta untuk tidak hampanya gugatanPenggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ini diletakkan sitaJaminan (consevatoir beslag) terhadap tanah terperkara a quotersebut dan hartaharta milik TergugatTergugat baik bendabergerak maupun benda tidak bergerak;e Bahwa oleh karena tindakan TergugatTergugat dalam menguasaitanah terperkara a quo tersebut adalah merupakan suatuperbuatan melawan hukum (onrechtmatige

Menyatakan bahwa perbuatan tergugattergugat yang telahmenguasai dan mengklaim serta mengambil hasil dari tanahterperkara a quo seluas + 1.877 M2 (seribu delapan ratus tujuhpuluh tujuh meter bujur sangkar) tersebut adalah suatu perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) yang telah mendatangkankerugian bagi TergugatTergugat dan tidak dibenarkan didalamhukum;6.

Menyatakan bahwa perbuatan tergugattergugat yang telahmenguasai dan mengklaim serta mengambil hasil dari kelebihantanah yang dikuasai Tergugat tersebut adalah suatu perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);5.

Bahwa perbuatan Tergugat (Amaq Nahar) menguasai/menghaki secarapaksa tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugatmaupun Ni Ketut Keneng almarhum adalah jelas merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaa);12.Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat (Amaq Nahar) merubahstatus tanah sengketa yang semula tanah sawah terletak di LingkunganHal. 5 dari 24 hal. Put.

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sahsehingga haruslah dibatalkan;. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat (Amaq Nahar)mengalihkan/membagikan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa dasar hukum yang sahadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);.

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat (Amaq Nahar) mengalihnkan/membagikan sebagiantanah sengketa kepada Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V tanpa dasar hukum yang sahadalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);.

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat (Amaq Nahar)menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);.

Nahar, Nomor 1029, alamat Gatep, Nomor blok dan huruf bagian17blok 312, klas Il, luas 0,52 ha. adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang sah sehingga haruslah dibatalkan;7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat (Amaq Nahar)mengalihkan/membagikan sebagian tanah sengketa kepada Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Tergugat V tanpa dasar hukum yangsah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);8.

Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang meminta objek perkara kepada Ma'imas adalah perbuatan yang beritikat tidak baik dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;5.Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menjual objek perkara kepada Tergugat-III.a dan b adalah perbuatan yang tidak beritikat baik dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ; 6.

dalam tenggangwaktu yang tidak lama sesudah surat itu dikirimkan kepada Penggugat, yakni padahari Kamis, tanggal 11 Februari 2010, mulai jam 10.00 pagi, Tergugat denganmemerintahkan dan mengerahkan alatalat kekuasaannya telah melakukan danmelaksanakan pembongkaran bangunan tembok tersebut tanpa persetujuan dantanpa izin lebih dahulu dari Penggugat;Bahwa Penggugat berpendapat, bahwa perbuatan Tergugat yang tersebut pada butir9 yang tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa(onrechtmatige

overheidsdaad) yang telah menyebabkan timbulnya kerugian bagiPenggugat;Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, ialah:a) Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan "detournement dupouvoir dan willekeur', yakni penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangwenangan yang merupakan dua tolok ukur yang dapat digunakan terhadaptindakan penguasa dalam ia (penguasa) memiliki kewenangan untuk melanggarhak subjektif

;d Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan hukum untuk putusannya tidakdisertai alasanalasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), oleh sebab hanyamempertimbangkan dan menerangkan di dalam bunyi amar putusan bahwa telah adaperbuatan melanggar hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang telahmenyebabkan timbulnya kerugian bagi Pemohon Kasasidahulu Terbanding/Penggugatyang dilakukan oleh Termohon Kasasidahulu Pembanding/Tergugat di dalam perkaratersengketa a quo, akan tetapi Judex Facti

di dalam pertimbangan hukum untukputusannya dan di dalam bunyi amar putusannya, tidak menetapkan dan tidakmenerangkan adanya sanksi hukum (perintah penghukuman) terhadap TermohonKasasidahulu Pembanding/Tergugat yang telah dinyatakan/ditetapkan sebagai pihakyang telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa dan telahmenyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasidahulu Terbanding/Penggugat;Bahwa menurut kaidah hukum, siapapun subjek hukum yang telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige

daad), termasukPenguasa sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melanggarhukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), sebagai akibat hukum dariperbuatannya harus dibebani kewajiban hukum memberi atau membayar gantirugi materiil dan/atau immateriil berupa sejumlah uang kepada subjek hukumyang diperbuat, minimal (menurut peraturan perundangundangan dan hukum)selayaknya (harus) dibebani kewajiban hukum supaya memulihkan kembali kedalam kedudukan, hak dan keadaan semula seperti sebelum

No. 2321 K/PDT/2009maka perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan tidakmenyerahkan kembali rumah tempat tinggal milik Penggugat yangdipinjamnya tersebut, yaitu sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No.13 tanggal 9 Desember 1996, hal ini adalah perobuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad) dan telah merugikan Penggugat sesuai dengan Pasal1865 KUHPerdata, maka sudah sepantasnya Bapak

Majelis Hakim yangmulia untuk : "Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad) ;Bahwa benar dimana Penggugat bersamasama dengan Tergugat telahmembuat perjanjian Pinjam Pakai pada tanggal 9 Desember 1996 atasrumah miliik Penggugat maka sudah sepantasnya Bapak Majelis Hakimyang mulia : Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta PerjanjianPiniam Pakai Nomor : 13 tanggal 09 Desember 1996 yang dibuat olehNotaris H.

Tentang pencampuradukkan dalil posita ingkar janji (wanprestasi)dengan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) :e Bahwa adapun dalil posita gugatan Penggugat Oktober 2007 padahalaman 3 alinea 1 yang didaftar di Pengadilan Negeri Medan padatanggal 07 Nopember 2007 dan perbaikan gugatan PenggugatDesember 2007 pada halaman 3 alinea 2 mendalilkan :veeteees , maka jelaslah perbuatan Tergugat ini telah melakukanperbuatan ingkar janjj............

daad) ;beeeeees , maka sudah sepantasnya Bapak Majelis Hakim yang muliauntuk : "Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad) ;e Bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas Penggugat dalam dalil positagugatannya telah mencampuradukkan lembaga hukum ingkar denganlembaga perbuatan melawan hukum, atau telah menyamaratakan(tidak dapat membedakan) mana yang merupakan "perbuatan ingkarjanji (wanprestasi)" dan mana yang merupakan "perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daadq

Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad) ;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pinjam PakaiNomor 13 tanggal 09 Desember 1996 yang dibuat oleh Tergugat Il ;4. Menyatakan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Darat No.2 KelurahanPetisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesuai dengan SertifikatHak Milik No.730 tanggal 1652002 adalah milik Penggugat ;5.

bulannya;Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat Il menaikkan dengansepihnak penagihan luran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukanTergugat II kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000 (empat puluh tujuhjuta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah bataldemi hukum:Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyuruh orangorang untukmelakukan intimidasi, pengalian/perusakan fasilitas umum jalan di depanrumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalahperbuatan melawan hukum onrechtmatige

daad;Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilmenaikkan dengan sepihak luran Pengelolaan Lingkungan sebesarRp47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)adalah perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kerugianmateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara tanggung renteng;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar kerugiaan nonmateriil kepada Penggugat

Nomor 784 K/Pdt/20189.sepinak penagihan luran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukanTergugat Il kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000,00 (empat puluhtujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) Kepada Penggugat adalahbatal demi hukum:Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menyuruh orangorang untukmelakukan intimidasi, penggalian/perusakan fasilitas umum jalan didepan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumahadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa yang dilakukan

oleh Tergugat dan Tergugat Ilmenaikkan dengan sepihak luran Pengelolaan Lingkungan sebesarRp47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taatdan patuh pada putusan ini:Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi

bulannya;Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikkandengan sepihak penagihan luran Pengelolaan Lingkungan yangdilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000,00(empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepadaPenggugat adalah batal demi hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyuruh orangorang untukmelakukan intimidasi, penggalian/perusakan fasilitas umum jalan didepan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumahadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

selamapemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harusdipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertitersebut di atas ;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggarhukum (onrechtmatige

pada bulan April atau Mei 2010, akan tetapisampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak mengembalikanuang titipan tersebut kepada Penggugat, sehingga merugikan bagi Penggugat,baik berupa kerugian materiil maupun immateriil ;Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, bahwa meskipunPenggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidakmenunjukkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga para Tergugattelah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige

Hal ini adalah berbeda dengan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad).

Meskipun benar suatu perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) juga merupakan hubungan hukum (perikatan), akan tetapibukan hubungan hukum yang lahir sebagai akibat dibuatnya perjanjian, melainkanmerupakan hubungan hukum (perikatan) yang lahir karena undangundangsebagai akibat adanya perbuatan manusia yang dilarang ;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atasbahwa posita gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenaipengembalian titipan uang dan kerugian Penggugat

sebagai akibat Tergugat tidakmengembalikan uang titipan, akan tetapi dalam bagian lain posita maupun tuntutan(petitum) gugatan ternyata Penggugat telah memohon agar perbuatan Tergugatdinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), makamenurut Majelis Hakim dalil posita gugatan Penggugat saling bertentangan satudengan yang lainnya, sehingga oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai dalilgugatan yang bersifat kabur, tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa dalil gugatan

Dalam hal ini harusdipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain danmengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, jelas TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagiHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pat.G/2016/PN.

TERGUGAT);Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) TERGUGATterhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II sebagaimana yang telahdiuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT danPENGGUGAT Il, baik kerugian materil maupun immateril.

Merujuk padaketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPer), TERGUGAT wajib mengganti segala kerugian PENGGUGAT yangtimbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II;Bahwa kerugian PENGGUGAT dan PENGGUGAT II akibat PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad) TERGUGAT terhadap PENGGUGATdapat PENGGUGAT uraikan, sebagai berikut:a.

(Onrechtmatige daad).

(Onrechtmatige daad). , yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yangHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 14yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dan tidakmengembalikannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris yangberhak adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaqd);6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikan tanahsengketa yang dikuasainya kepada Haji Sedah (+) adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 1141 K/Pdt/2020VilA.B.G.I7.

Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai,mengerjakan dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);8. Menyatakan hukum segala bentuk suratsurat yang ada yang berkaitandengan tanah sengketa baik surat jual beli, surat gadai, surat hibah,sertipikat, SPPT/Sporadik dan surat lainnya adalah cacat yuridis dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat:9.

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 sampai denganTergugat 14 yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketadan tidak mengembalikannya kepada para Penggugat selaku ahli warisyang berhak adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikantanah sengketa yang dikuasainya kepada Haji Sedah (+) adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);6.

Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai,mengerjakan dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);7. Menyatakan hukum segala bentuk suratsurat yang ada yangberkaitan dengan tanah sengketa baik surat jual beli, surat gadai, surathibah, sertipikat, SPPT/Sporadik dan surat lainnya adalah cacat yuridisdan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat;8.

Bahwa terjadinva PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad)yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milikadat yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dariABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya,yaitu : Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7April 1989, atas nama : SYAFE!

PLGTERGUGAT Il kepada TERGUGAT I, patut pula secara hukumdinyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT Ill dikualifikasikanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad):10.

akibatPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIadalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);dan patut secara hukum dihukum secara tanggung renteng kepadaTERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill untuk menggantikerugian materiil dan immateriil yang ditanggung PENGGUGAT a quosecara seketika dan sekaligus;15.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT , TURUTTERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III sebagaimana telah dinyatakandalam positum no 9 a, 9 b, dan 9 c secara hukum dikualifikasikanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka sepatutnyaterhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT Il, dan TURUTTERGUGAT III dihukum untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini:19.

MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIadalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);Secara seketika dan sekaligus;7.

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019mengatakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalahsengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakantidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi SeSualdengan ketentuan peraturan perundangundanganc.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)(PERMA No. 2 Tahun 2019), dinyatakan sebagai berikut:a.

Pasal 2 ayat (1):Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.c. Pasal 11:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang.3.

Overheidsdaad)Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT BNApada Pasal 2 ayat 1 disebutkan "Perkara Perbuatan melanggar hukum olehBadan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

, atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan."2) Pasal 2 ayat (1):"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

berbatasan dengan tanah jalan Tani ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sundu ;
yang telah diberikan sebagai mas kawin oleh suami Penggugat padfa saat Penggugat dan suaminya menikah berdasarkan buku nikah No.10/IV/5/1977 Tahun 1977 ;

daad) ;

Poernomo Gan dengan Surat UkurNomor 26/Hamadi/2011 Tanggal 25052011, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Gandhi Gan (Penggugat); Sebelah Selatan =: Jalan masuk Hamadi Pantai: Sebelah Timur : Jalan Perumahan PP. 10; Sebelah Barat : Jalan Baru HamadiHoltekam:;Di atas tanah milik Penggugat tersebut poin 2 (dua) adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 00643, tertanggal 28092011 An.

Padahal seharusnya diketahui bahwa tanah tersebut adalahmilik Penggugat, adalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal 28Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 628 K/Pdt/2019092011 An.

Padahal seharusnya diketahui bahwa tanah tersebut adalahmilik Penggugat, adalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal 28092011 An.

Poernomo Gandengan Surat Ukur Nomor 26/Hamadi/2011, tanggal 25052011,dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Gandhi Gan (Penggugat); Sebelah Selatan : Jalan masuk Hamadi Pantai; Sebelah Timur : Jalan Perumahan PP. 10; Sebelah Barat : Jalan Baru HamadiHoltekam:;Di atas tanah milik Penggugat tersebut poin 2 (dua) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);4.

Putusan Nomor 628 K/Pdt/2019merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.500 m?, yangditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/Kel.Hamadi, tertanggal28092011 An.

Nasional KeretaCepat Jakarta Bandung yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional nomor urut60;Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019), dalam konsideranmenimbang huruf b Perma 2/2019 disebutkan:pahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan (onrechtmatige

Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsipemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakatHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT BDG.dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyasebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintah (onrechtmatige

Dengan demikian maka jelaslan kewenanganuntuk mengadili persoalan perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau. pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad),sepenuhnya menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata usahaNegara, bukan Pengadilan Negeri dimana Penggugat mengajukangugatannya;Bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat Ill tersebut, Para Penggugat tidakmenanggapinya;Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III mengenai kKewenangan mengadilisecara absolut (eksepsi kompetensi absolut), maka

Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah,yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegangkekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebutdengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 1

overheidsdaad), sedangkandisisi lain gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat V yang merupakan pihakswasta berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadikompetensi absolut Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bandung harusmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapateksepsi Tergugat Ill beralasan hukum sehingga

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill terhadap2 (bidang) tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh Penggugatsecara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alashak milik adat pertamanya, yaitu:Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 131/HMA/Ped/1989, tanggal7 April 1989 atas nama : Syafei;Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 132/HMA/Ped/1989, tanggal7 April 1989 atas nama : Zainal bin Mat Asan;dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Nomor 4 K/Pdt/2019dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);5. Menyatakan:a.

Kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat Il dan Tergugat Ill adalah sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) tiap tahun dan terus bertambah sampaidengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;b.

Kerugian immaterial yang ditanggung oleh Penggugat akibatperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukanoleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill adalah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);secara seketika dan sekaligus;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah hak milik adat aquo yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dariAbdurrachman Fikri dalam keadaan baik kepada Penggugat atau biladiperlukan

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill terhadap2 (bidang) tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh Penggugatsecara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alashak milik adat pertamanya, yaitu: Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7April 1989 atas nama: Syafei; Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7April 1989 atas nama: Zainal bin Mat Asan;dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daaqa);4.

Sedangkan pihak yang memperolehpengalihan hak atas perbuatan melawan hukum dijadikan Tergugat Villdalam perkara ini yang dapat dikategorikan pula melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Para Penggugatdiperkuat dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata):Pasal 833 ayat (1) Halaman 6 dari 19 hal. Put.

Daad), karena memenuhi unsurunsurPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yaitu sebagai berikut:a.

Kusnari Siswomartono adalah PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daag);c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;Bahwa unsur kesalahan (schuld) dari Para Tergugat yaitu ParaTergugat telah dengan sengaja telah mengalihkan harta peninggalanAlm. Kusnari Siswomartono tanpa sepengetahuan, persetujuan danseiizin terlebin dahulu dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sahdari Alm. Kusnari Siswomartono merupakan bentuk kesalahan dariPara Tergugat; Halaman 7 dari 19 hal. Put.

Dengan demikian, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Para Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 39/PDT/2017/PT TJK11.12.13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 834KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memintakembali tanah warisan sebagaimana posita 1 tersebut di atas.

Daad);Bahwa karena perbuatan Tergugat IX yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan melakukan balik namaatas tanah dan bangunan harta bersama yang menjadi harta peninggalanAlm.