PRIN.34/FPY2/4/1989 tanggal 29 April 1989 di hentikanpenyidikan dengan surat perintah Jampidsus No.PRIN.44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003.Bahwa dalam proses penyidikan tersebut barang bukti/sitaan banyakyang hilang dan tidak dikuasai lagi oleh pihak Tergugat antara lain :1) Sebidang tanah yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam.2) Tongkang milik Penggugat merek AHA No. 1 ukuran 180 feetsebanyak 1 unit3) 2 (dua) unit mobil crane No.

Put.No.82/PDT/2017/PT.DKI15.16.17.Otorita Batam, karena sesuai ketentuan yang berlaku apabila tanah diterlantarkan 6 bulan berturutturut pihak Otorita berhak mengambila alihlagi penguasaan tanah tersebut.

Tanah seluas 17.870 m2 yang terletak di kavling Otorita BatamTanjung Uncang harga per m2 adalah + Rp. 2.000.000 jumlah Rp.35. 740.000.000,b. Kapal Tongkang 180 feet merk AHA dalam kondisi 70 % dengan hargabaru + Rp. 7 .000.000.000, jumlah harga Rp. 4.900.000.000,c. 2 mobil Crane merk PH No.

KTBI Batam)dan bahkan uang wajib tahunan Otorita yang sudahdibayarkan kepada Otorita Batam telah diterima kembalioleh PT. KTBI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, apa yangdisampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannyaadalah terlalu mengadangada dan tidak berdasar hukumoleh karena itu sudah semestinya harus ditolak.Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KitabUndangundang Hukum Perdata (KUHPerdata)menyebutkan:Hal 15 dari 31 Hal.

Otorita Batam telahbertindak sesuai Undangundang atau peraturan yang berlaku;Hal 27 dari 31 Hal.

., dengan AktaNomor 88 tentang Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang telahdimohonkan izin pengelolaannya oleh Tergugat dan Badan Otorita Batamselama 30 tahun (terhitung dari tanggal 5 Maret 2004 sampai dengantanggal 4 Maret 2034) seluas 75.121 m?

Faktur jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam tanggal 12 Maret 2004 Nomor 127/JB/PL/III/2004;d. Gambar Penetapan Lokasi tanggal 8 Maret 2004 Nomor 240301 13;e.

Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanahdi atas tanah HRL Otorita Batam tanggal 12 Maret 2004 Nomor127/JB/PL/III/2004;d. Gambar Penetapan Lokasi tanggal 8 Maret 2004 Nomor 24030113;e.

(tujuh puluh limaribu seratus dua puluh satu meter persegi) dan juga memproses untukpenerbitan penatapan lokasi (PL) dan Otorita Batam.

(tujuh puluh lima ribu seratusdua puluh satu meter persegi) yang setempat dikenal dengan TanjungUma wilayah pengembangan Batu Ampar Batam;11.6.Menghukum Tergugat berkewajiban untuk mengajukan permohohankepada Otorita Batam untuk Penetapan Lokasi (PL) ke atas namaPenggugat atau badan hukum yang lain atas suruhan Penggugat di atastanah seluas lebih kurang 75.121 m?

Igata Jaya Perdania yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,disetujui tanggal 2 Maret 1990.Surat tertanggal 02 Jui 1999 yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat (selaku kuasa dari PT. Igata Jaya Perdania) yang ditujukankepada Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam, Perihal : Permohonanizin Peralihan Hak Atas Tanah dari PT.

Igata Jaya Perdania kepadaPenggugat, yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor 3 denganluas Bangunan lebih kurang 183,3 M2 (Seratus delapan puluh tiga koma tigaMeter bujur sangkar), Luas tanah 413,30 M2 (Empat ratus tiga belas komatiga puluh Meter bujur sangkar).Gambar Penetapan Lokasi lahan atas nama Penggugat yang diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999.Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan nomor 644/FBAP/

PL/VII/1999.tertanggal 27 Juli 1999 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh DirekturPengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah AtasBagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Indutri Pulau Batam, Nomor : 694/SPJ/KD AT/X1/1999, tertanggal 29 April 2006, atas nama Penggugat dengan peruntukanPerumahan.Surat Keputusan dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam

nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, tertanggal 8 Desember1999, yang isinya : Mengalokasikan Tanah Atas Bagianbagian TertentuDari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam kepada Penggugat, dengan luas 413,3 M2 (Empat ratus tiga belasPerk.No.238/Pdt.G/2014/PN Btm hal 5 dari 26koma tiga Meter Bujursangkar), sebagaimana dimaksud dalam GambarPenetapan Lokasi No. : 99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999.9 Surat Nomor : B/28/KPL/ST/L/I/2005, tertanggal 5 Januari 2005 dariDirektur

Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, ditujukan kepada Ka. Kan. Pertanahan Kota Batam,perihal : Rekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatasn Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam.10 Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB BPHTB)tertanggal 7 Nopember 2005, dengan cap Bank Mandiri Batam Centre,tanggal.4.

Badan Otorita Batam (BOB), cq. Ketua Badan OtoritaBatam, cq. Kepala Direktorat Pengamanan oOtorita Batam(DITPAM OB) Kota Batam, selaku Tim Penertiban Usaha TernakBabi Kota Batam di Batam, untuk selanjutnya disebut selaku:TE RGUGAT, Lp i i I. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tj.Pinang,cq. Wali Kota Batam, cq. Ketua Operasional Tim Terpadu KotaBatam, cq.

dan Ganti Rugi Atas Tanaman dan Bangunan di WilayahKerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKGanti Rugi) sebagai satusatunya Pedoman Pembebasan Lahandan Pemberian Saguhati Atas Tanah dan Ganti Rugi Atas Tanamandan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita Batam ; ~Bahwa oleh karena PenguggatPenggugat bukanlah pemilikdan/atau yang menguasai tanah secara sah menurut aturan yangberlaku, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan gantirugi menurut SK ganti rugi tersebut ; Bahwa namun demikian

Kalaupun ada pemberianbiaya pindah, hal itu bukanlah kewajiban melainkankebijaksanaan semata dari dari Otorita Batam sebagaipemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Batam dalampenyelesaian kasusnya,. 77377 77355 oo cna.

di WilayahKerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ( SKGanti Rugi) sebagai satusatunya Pedoman Pembebasan Lahandan Pemberian Saguhati Atas Tanah dan Ganti Rugi AtasTanaman dan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita Batam ;Bahwa oleh karena PenguggatPenggugat bukanlah pemilikdan/atau yang menguasai tanah secara sah menurut aturan yangberlaku, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan gantirugi menurut SK ganti rugi tersebut ;~~Bahwa namun demikian, atas dasar pertimbangan rasakemanusiaan

batam yang intinya wargameminta adanya pertemuan antara Walikota dan Otorita Batamdengan warga ,namun pertemuan itu tidak pernah terlaksana ;Bahwa kemudian saksi mengirim surat kepada Walikota batamdan Otorita Batam, yaitu pada Tanggal 11 Nopember dantanggal 3 Desember namun juga tidak ditanggapi sampaiterjadi eksekusi tersebut ; ~777777777777777Bahwa saksi ada mendata warga kampung Nias yang beradadibelakang bandara dan menfoto rumah mereka satu persatutermasuk ternak dan kandangnya ; Bahwa menurut

RAMLAN dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Saksi adalah ketua RW tempat tinggal terdakwa;Saksi mengetahui lahan yang disewakan terdakwakepada saksi Nurdin adalah lahan milik terdakwayang diperoleh dari peninggalan orang tuaterdakwa ;Ketika saksi dimintai keterangan di Polisi, tidakdiperlinatkan sertipikat hak guna bangunan nomor931/2004 yang asli ;= DENNY TONDANO, SH dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Saksi bekerja sebagai PNS pada Otorita Batam/BPBatam bagian Pengelolaan lahan ;Bahwa

untuk memperoleh lahan di Batam harusmengajukan permohonan ke BP Batam danmengikuti prosedur ;Yang bertanggung jawab membebaskan lahan yangdikuasai oleh masyarakat adalah otorita Batam ;Saksi menerangkan belum seluruh wilayah batamsudah dibebaskan oleh Otorita Batam daripenguasaanHal. 9 dari 22 hal.

Batam tahun 1973 mulaimemerintah di Pulau Batam, sedang sebelumnya sebagian lahan di KotaBatam sudah dihuni oleh masyarakat petani/berkebun dan nelayan;Bahwa saksi Denny Tondano dan saksi Pracoyo Nugroho menerangkan untukmendapatkan alokasi lahan di Kota Batam harus mengajukanpermohonan lahan ke Otorita Batam, dengan membayar UWTO, membuatsurat perjanjian dengan Otorita Batam, kemudian Otorita Batam dikeluarkanSurat Keputusan untuk selanjutnya dimohonkan hak oleh penerima lokasilahan ke Kantor Badan

Wahana Cipta Prima Sejahtera telah memenuhi seluruhpersyaratan alokasi lahan dari Otorita Batam, sehingga layak memperolehpenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari BPN Kota Batam;Bahwa saksi Denny Tondano dan saksi Pracoyo Nugroho menerangkansebelum Otorita Batam memerintah di Pulau Batam terdapat masyarakatmenguasai lahan di bagian pesisir pantai sebagai nelayan dan berkebun dimana lahanlahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut sebelum dialokasikan kepada investor harus dibebaskan terlebin

Put.No. 69/PID.B/2014/PTRmenerangkan belum seluruh wilayah Batam dibebaskan oleh Otorita Batamsebagian besar berada di Kelurahan Nongsa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika lahan miliknya tersebut sudah terbitSHGB milik PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera;Bahwa berdasarkan alat bukti/keteraangan saksisaksi yang diajukandipersidangan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti apakah tanahmilik terdakwa tumpang tindih dengan SHGB milik PT. Wahana Cipta PrimaSejahtera. Demikian pula halnya PT.

Bahwa pada tahun 1974 ketika pertama kali Otorita memermntah Batam,beberapa warga setempat sudah mengupayakan menuntut ganti kerugian kebunyang dikelola dan dikuasai oleh masyarakat setempat, mnamun usaha untukmendapatkan ganti kerugian dari Otorita Batam tidak berhasil. Oleh sebab itu,Penggugat yang ketika itu) mengetahui usaha masyarakat untuk mendapatkanganti kerugian dari Otorita Batam tidak berhasil, maka penggugat tetapbertahan di lokasi tanah milik penggu gat;4.

Rekomendasi dari Otorita Batam Nomor : B/O1/KOPS/L/II/2004 tanggal 9 Februari2004 dari Otorita Batam; ane nSebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 931 tanggal 7 September2004, dengan Surat Ukur Nomor 00560/2004, luas tanah 34.663 M? (tiga puluh empat ribu enamratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Hang Lekmu Kecamatan Nongsa KotaBatam Propinsi Kepulauan Riau atas nama PT.

1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Deo Pratama bin Yasik Efendi) dengan Pemohon II (Rasita binti Senen) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720000,00 ( tujuh ratus dua puluh ribu ).

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitungsejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar diPengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatanrekonpensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untukHal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBRsetiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218, (Delapan puluhempat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapanbelas rupiah) berikut bungan 6% pertahun dari jumlah tersebutterhitung

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitungsejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di PengadilanNegeri Batam pada tahun 2014 samplai gugatan rekonpensidalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlahpembayaran Uang Wajid Tahunan Otorita untuk setiap tahunnyasebesar Rp.84.721.218, (Delapan puluh empat juta tujuh ratusdelapan puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikutbunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatanrekonpensi dalam perkara ini

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitungsejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di PengadilanNegeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonpensidalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlahpembayaran Uang Wajid Tahunan Otorita untuk setiap tahunnyasebesar Rp.84.721.218, (Delapan puluh empat juta tujuh ratusdelapan puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikutbunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatanrekonpensi dalam perkara ini

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitungsejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar diPengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatanrekonpensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuksetiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218, (Delapan puluhempat juta tujun ratus delapan puluh satu ribu dua ratusdelapan belas rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlahtersebut terhitung sejak gugatan rekonpensi dalam perkara inidiajukan

Kecamatan NAMA KECAMATAN,Kabupaten Batang Hari dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX , tertanggal 15 Juli 2000;2 Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan SUAMI telah dikaruniai 1 orang anakbernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur/belum cakap bertindak hukum,maka Penerima kuasa sebagai ibu kandungnya mewakilinya melakukan perbuatanhukum;3 Bahwa SUAMI PEMOHONsemasa hidupnya sebagai pekerja swasta;4 Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2005 SUAMI PEMOHON meninggal duniakarena sakit di Rumah Sakit Otorita

Kewarisan telahdiajukan sesuai dengan pasal 49 ayat huruf (b) dan ayat 3 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang dirobah pertama dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan laintentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwaSUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2005 disebabkan sakit dirumah sakit Otorita

tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan duaorang saksi yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut majelis dapat menemukanfakta sebagai barikut:e Bahwa PEMOHON adalah isteri dari almarhum SUAMI menikah pada tanggal08 Juli 2000 diwilayah KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari;e Bahwa suami dari PEMOHON yang bernama NAMA SUAMLI telah meninggaldunia pada tanggal 06 Pebruari 2005 karena sakit di rumah sakit Otorita

Bahwa bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum SUAMI saatini masih hidup;e Bahwa almarhum SUAMI hanya mempunyai seorang isteri bernamaPEMOHON sekarang masih hidup;e Bahwa dari Perkawinan PEMOHON dengan SUAMI telah lahir seorang anakperempuan yang bernama NAMA ANAK yang sekarang baru berumur lebihkurang 13 tahun; Bahwa kematian Almarhum SUAMI disebabkan sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, majelis meyakini bahwaSUAMI telah wafat pada tanggal 06 Pebruari 2005 di Rumah sakit Otorita

Faktur Tagihan UWTO Nomor. 480/F/PLI/II1/2002 tanggal 18 Maret2002, telah dilakukan Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)sebesar Rp. 370.000.000. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);4. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam Nomor.114/JB/PL/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 25.875.000, (duapuluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telahmenyerahkan Bank Garansi PT.

Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor. 14/KPTS/KA/L/VIII/2014 Tentang Perubahandan penyempurnaan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor. 01/KPTS/KA/L/IV/2003 tanggal 1 April 2003Tentang Tata Cara pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita Secara LunasSekaligus 30 Tahun Maupun Angsuran Cicilan atas Penyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor. 20

/KPTS/KA/L/VII/2007 Tentang Pembayaran UangWajid Tahunan Otorita atas Penyerahan BagianBagian Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam danKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor. 29/KPTS/KA/L/VII/2007 Tentang Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tentang Tata CaraPembayaran sekaligus 30 Tahun Maupun Angsuran Cicilan atasPenyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Bahwa atas pengalokasian tanah yang diberikan kepada PenggugatRekonvensi, kemudian pada tanggal 27 Februari 2002, Otorita Batam/BPBatam menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi atas nama PenggugatRekonvensi/PT.

Batam/BPBatam dan Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) secara lunas kepada Otorita Batam/BP Batamuntuk jangka waktu 30 tahun sebagaimana faktur tagihan Nomor.A80/F/PL/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, Faktur Nomor.1138/FPL/IV/2007 tanggal 26 April 2007 pada tanggal 10 Mei 2007,Faktur Nomor.

Nippon SteelTanjung Uncang Kota Batam;Bahwa, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan itusendiri karena saat kejadian saksi berada dirumah danbaru tahu setelah ditelpon oleh keluarga yang mengatakankalau korban Firmansyah Siregar sudah berada di RumahSakit Otorita Batam, dan sesampainya di RS Otorita Batamternyata Firmansyah Siregar telah meninggal dunia ;Bahwa, saksi sempat melihat keadaan korban, di bagiankepalanya ada luka, didagu juga ada luka, tetapi untukbagian yang lain saksi sudah tidak sanggup

lagimelihatnya;Bahwa, terdakwa yang membawa korban ke RS Otorita Batamdan yang membayar biaya Rumah Sakit, juga terdakwa adamemberikan santunan uang duka sebesar rp. 27.000.000,serta antara terdakwa dan keluarga korban sudah terjadiperdamaian ;Bahwa, saksi membenarkan bukti surat perdamaian yangditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ;Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa foto fotokendaraan Firmansyah Siregar dan mobil terdakwa ;Bahwa, saksi memohon kepada Majelis Hakim dipersidanganagar

Nippon SteelTanjung Uncang Kota Batam ; Bahwa, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan itusendiri karena saat kejadian saksi berada dirumahdan baru tahu setelah ditelpon oleh anak saya yangbernama Sumiati, yang mengatakan kalau korbanMulyadi sudah berada di Rumah Sakit Otorita Batam,dan sesampainya di RS Otorita Batam ternyata Mulyaditelah meninggal dunia ; Bahwa, terdakwa yang membawa korban ke RS OtoritaBatam dan yang membayar' biaya Rumah Sakit, jugaterdakwa ada memberikan santunan uang duka sebesarrp

kanan, lalu setelahmendahului light truk tersebut terdakwa kembali hendak kejalur kiri, akan tetapi jalanan licin menyebabkan sulitdikendalikan bahkan terdakwa mencoba mengerem akantetapi tetap menabrak sepeda motor smash dan yamaha yangada didepan kendaraan terdakwa ; Bahwa, setelah kendaraan terdakwa berhenti, terdakwamembantu korban yang ada di bawa mobil terdakwa ke bahu,sementara korban yang lain dibantu oleh orang orang yangditempat kejadian, lalu terdakwa membawa para korban keRumah Sakit Otorita

., Keduanya KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pengacara Pada Kantor Pengacara ONYKOSASIH, SH & REKAN, beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor19 Komplek Pasar Baloi Persero Lubuk Baja Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;melawan:I KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM (dahulu Ketua Otorita Daerah PengembanganIndustri Pulau Batam), bertempat kedudukan di GedungBIDA

tanah Hak Pengelolaan,dengan uraian sebagai berikut :e Bidang tanah terletak di wilayah Pengembangan Sekupang, subwilayah Pengembangan Tanjung Uncang, lokasi Tanjung UncangUtara, seluas lebih kurang 156.599 m2 (seratus lima puluh enam ribulima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Koordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasi tertanggal29 Juni 2006 No. 26020314 ;10 Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerima Hak,yaitu :e Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita

dengan cara lunas untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006 sampaidengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran faktur tagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor : 2205/F/PL/VII/2006tanggal 31 Agustus 2006 (cicilan ke1),Nomor : 421/F/PL/II/2007tanggal 15 Februari 2007 (cicilan keIL,II,IV terakhir tahap I, Nomor :1357/F/PL/V1/2007 tanggal 14 Juni 2007 (cicilan ke ILIU,IV, terakhir tahap 2) dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;Membayar Uang

Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai UangWayjib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimanatercantum dalam faktur tagihan Uang Muka Nomor : 85/FUMPL/L/V/2006 tanggal 18 Mei 2006, sebesar Rp 346.500.000,(tiga ratus empatpuluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Membayar Uang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasiantanah diatas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam,sebesar 2,5% (duasetengah persen) dari nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30(tiga puluh) tahun, sebagaimana

Putusan Nomor 137/PK/TUN/201412 Bahwa sesuai dengan Faktur Tagihan No.1537/F/PL/VI/2007 tanggal 14 Juni2007 dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, diketahuibahwa luas tanah dan panjang pantai tersebut oleh Penggugat telah dibayarlunas Uang Wajib Tahunan Otorita 30 (tiga puluh) Tahun ;13 Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi, Penggugat mengetahui adapihak ketiga yakni PT.

OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAUBATAM (OTORITA BATAM), dalam hal ini diwakili oleh Ir.Mustofa Widjaja, M.M., selaku Ketua Otoritas PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, berkedudukan di Gedung OtoritaBatam, Batam Centre, Pulau Batam, dalam hal ini memberikuasa kepada Sefanus Haryanto, S.H.

Menteng Griya Lestari dan adapenambahan satu pihak, yaitu Otorita Batam (Tergugat IV);Oleh karena itu hendaklah perkara ini dinyatakan nebis in idem atau setidaktidaknya Tergugat I, Il, dan V dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini;.

Sebaliknya yangdipertimbangkan oleh Judex Facti semuanya menyangkut hubunganhukum antara Turut Termohon Kasasi dan II dengan Termohon Kasasi(Adi Gunawan);Bahwa dengan mengambil over pertimbangan bagian Konvensi, jelaskeliru, karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungan hukumpada sesama pihak dalam sengketa ini;Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang Izin Prinsip yang diperolehdan Otorita, karenanya secara hukum tidak ada hubungan hukum dantidak dapat diikut sertakan sebagai pihak;Bahwa Pemohon

Kasasi mendapatkan Izin Prinsip dengan membayaruang pemasukan dan sudah disetor sesuai dengan yang ditetapkan olehpihak Otorita, karenanya apabila Pemohon Kasasi tidak dapatmemanfaatkan lahan dialokasi tersebut, maka siasia mengeluarkan uanguntuk mendapatkan Izin Prinsip dan seharusnya mendapatkan gantikerugian;Hal. 17 dari 20 hal.

Kekeliruan nyata dalam memberikan pertimbangan hukum;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 61 alinea paling atas,dinyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan gugatan Rekonvensiternyata Penggugat Rekonvensi merasa dilanggar haknya yakni sebagaipemegang jaminan gadai saham pada Tergugat V yang merupakanpemilik atas lahan alokasi berdasarkan Izin Prinsip yang dikeluarkan olehBadan Otorita Batam, telah merasa kehilangan haknya jaminannyakarena Izin Prinsip atas lahan alokasi

Untuk dapat mendapatkan tanah diBatam, utamanya di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Tergugat),maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan tersebutkepada Otorita Batam. Selanjutnya, apabila Otorita Batam menyetujuinya,maka is akan menerbitkan Ijin Prinsip.

Walaupun yangdijadikan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Penetapan Lokasi olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, dahulu Otorita Batam. Apabila melihat keseluruhan dalil Penggugatdalam gugatannya akan kelihatan sebuah perwujudan bahwa Penggugatmendalilkan sebuah kepemilikan atas lahanlahan yang telah mendapatkanPenetapan Lokasi tersebut.

Nurhayati Surya Sumirat, SH Notarisdi Batam kepada Kepala Bagian Hukum SatLak Otorita Batam, tanggal 3Januari 1996, tentang pensertipikatan .................e cece eee ees (Bukti T 4n);Fotocopy Prosedur Surat Keputusan .................:ceeeeeeeeeeee (Bukti T40);Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 84/SPJ/KAAT/I/1996, tanggal 30 Januari1996 tentang Pengalokasian dan penggunaan Tanah ...........

(Bukti T4p);Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 77/SKEP/KAAT/II/1996, tanggal 1 Pebruari 1996,tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah di Kota Batam.eT (Bukti T 4q);Halaman 63 dari 96 Halaman dari Putusan No.20/G/2012/PTUN.TPI232425262728291Fotocopy Fatwa Planologi Nomor 314/FP.DITREN/XI/1989 dan FatwaPlanologi Pengganti Nomor 352/FP.DITREN/XII ...............

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

kepada Penggugat, makaTergugat Il yang juga suami dari Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1(satu) unit bangunan ruko terletak di Bengkong Harapan Blok E No. 114,Batam, yang merupakan milik Tergugat II berdasarkan: Faktur Tagihan UWTO No. 231/F/PL/III/1999;e Surat Keputusan No. 273/SKEP/KOPS/IMB/IX/2000, tanggal 25 September 2000 tentang IMB;e Gambar Penetapan Lokasi No. 24.99030090.004, tanggal 20 April 2000;e Surat Perjanjian No. 1222/SPJ/KPLAT/L/V/2004, tanggal 13 Mei 2004;e Surat Keputusan Ketua Otorita

(seratus tiga puluhtiga meter koma enam puluh lima meter persegi) terletak di BengkongHarapan Blok E No. 113;e Gambar Penetapan Lokasi tanggal 9 Maret 1999 No. 99030090;e Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tanggal 10 Mei 1999 No. 158/KPTS/KIAAT/V/1999;e Surat Perjanjian Pengalokasian Tanah Antara Badan Otorita Batam No.210/SPJ/KDAT/IV/1999, tanggal 28 April 1999;Bahwa sedangkan jaminan kredit yang ada pada Penggugat adalah berbeda(gugatan pada posita ke2) dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat

Ill,berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Mei 2002,perbedaan dengan Penggugat sebagai obyek jaminan yaitu: Jaminan kredit Penggugat tanah dan bangunan seluas lebih kurang 191,11 M2, (Tergugat III luasnya +133,65M2);e Gambar Penetapan Lokasi Jaminan Kredit Penggugat No. 24.99030090.004, tanggal 20 April 2000 (milikTergugat III tanggal 9 Maret 1999 No. 99030090);e Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Jaminan Kredit Penggugat No. 1575/KPTS/KDAT/L/V/2004, tanggal17 Mei 2004 (milik

DokumentasiYang menjadi dasar kepemilikan atas bangunan ruko yang terletak diBengkong Harapan Blok E No. 114 adalah sebagaimana ternyata padabukti P.6, P.7, P.8 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai instansiyang berwenang yang diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di persidangan sedangkan yang menjadi dokumentasikepemilikan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Ill atasbangunan ruko yang terletak di Bengkong Harapan Blok E No. 113adalah Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli

Alamat/letak lokasiAlamat lokasi yang menjadi obyek jaminan sesuai dengan dokumentasiyang dikeluarkan oleh otorita sebagai instansi yang berwenang adalahterletak di Bengkong Harapan Blok E No. 114 dengan letak lokasi dipojok/hook di lingkungan pertokoan tersebut (bukti P.8), sedangkan milikTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Ill adalah terletak di BengkongHarapan Blok E No. 113, akan tetapi tidak ada dan tidak terdapat No.113 dalam dokumentasi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, sebagaiinstansi

Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada PETIKAN KEPUTUSANKETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAMNOMOR: 05/SKEPPEG/KADREN/X/2005 Bernama RATMAN LAHIR DIPURBALINGGA TANGGAL 14 MARET 1981;5.

Catatan Sipil Kota Batam, padatanggal 25 APRIL 2017, terdapat kesalahan NAMA yang tertulisSURATMAN, Lahir di PURBALINGGA, pada tanggal 14 MARET 1981, anakke SATU Lakilaki dari Ayah JUMERI dan Ibu KASINEM ,yang sebenarnyaIdentitas diri PEMOHON yaitu bernama RATMAN, lahir di PURBALINGGA,pada tanggal 14 Maret 1981 ,sesuai dengan identitas Pemohon yangtertera di SURAT KETERANGAN PENGANTAR DARI KELURAHANKAMPUNG SERAYA dengan nomor 01/RT.05/RW.01/2000 pada tanggal 24022000, DAN PETIKAN KEPUTUSAN KETUA OTORITA

Fotocopy Kutipan Petikan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 05/SKEPPEG/KADREN/X/2005.Atas namaRatman yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam pada tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P1 s/d P 5diatastelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberiHalaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1043/ PDT. P / 2019 / PN.

(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat jijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;d. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3093 k/Pdi/20155.

Pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30tahun dengan rincian : muka sebesar Rp76.000.000, (tujuh puluh enam juta rupiah);Ikutnya sebesar Rp626.020.000, (enam ratus dua puluh enam jutaua puluh ribu rupiah); uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 17.550.500,(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);3.

Nomor 3093 k/Pdt/2015dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000, (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam;5.

Karjonokaryawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yang melakukan gantirugi) sebesar Rp15.000.000., (lima belas juta rupiah);Tergugat telah juga menyampaikan dan meminta kepada Sdri.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batam bahwalokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT Damai MandiriPerkasa menjamin lokasi tersebut benarbenar syah secara hukummaupun tidak adanya tuntutan yang tertulis kepada Otorita Batam bahwalokasi telah dikuasai oleh pihakpihak yang lain;8.

memori kasasi tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal3 Juli 2017 kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena dengan tidakdilibatkan pihak Otorita

Nomor 2847 K/Pdt/2017perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena dengan dilibatkannyapihak Otorita Batam menjadi jelas duduk perkara ini karena objek sengketasekarang ada dalam kekuasaan pihak Otorita Batam dan bukan ada dalamkekuasaan Tergugat:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.

Bahwa TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT, sebidang tanahyang akan diurus oleh TERGUGAT tersebut ketika berhasil dan diperoleh hakpengalokasiannya untuk dan atas nama TERGUGAT, maka TERGUGAT setujudan menyepakati menunjuk PENGGUGAT selaku Investor untuk membantumelunasi membayar uang sewa tanah (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) keBP.

/Turut TERGUGAT denganlegalisasi Nomor: Leg/RRAS/2011/XII/1616, perjanjian tersebut menerangkanTERGUGAT telah memperoleh hak atas tanah sekitar kurang lebih 40.000 m2(empat puluh ribu meter persegi) dan telah pula menunjuk PENGGUGAT(PT.Glory Point) untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sertauntuk mengembangkan lahan yang telah dialokasikan kepada TERGUGAT;4.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak dapatmenyerahkan dokumen berupa Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan,dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu daripada Tanah, HakPengelolaan Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam, dan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam) yangtercatat atas nama TERGUGAT kepada PENGGUGAT;14.

Menghukum TERGUGAT, untuk melanjutkan dan melaksanakanperjanjian kerjasama sebagaimana disepakati untuk mengurus Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian14tertentu daripada Tanah, Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, dan Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah industri Pulau Batam (Sekarang Badan Pengusahaan Batam);6.

Menghukum TERGUGAT, untuk melanjutkan dan melaksanakan perjanjiankerjasama sebagaimana disepakati untuk mengurus Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas bagianbagiantertentu daripada Tanah, Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, dan Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah industri Pulau Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) ;.

Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006tanggal 06 April 2006;Halaman 19 dari 147 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN. TPIe PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumenyang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006tentang Pengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangdaerah industri pulau batam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;8.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentudari tanah hak pengelolaan otorita pengembang daerah industri pulaubatam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;5.

Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006 tanggal06 April 2006;Bahwa PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumen yang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a. Gambar Penetapan Lokasi No. 22030021 tanggal 1101;b.

Executive Center Blok No. 1A Batam (sesuaidengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No:48/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan AtasPengalokasian Tanah Diatas Tanah HPL Otorita Batam Nomor: 138/JD/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai denganfotokopi);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No : 483/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Foto Pemasangan Plang oleh BP Batam tanggal 22 Oktober2020 (sesuai Print